Arti Hawo dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Bima bukan sekadar gelar kuno yang terpendam dalam lembaran sejarah, melainkan sebuah sistem birokrasi cerdas yang menjadi tulang punggung kestabilan politik dan sosial di tanah Dou Labo Dana. Sebelum pengaruh Islam membentuk ulang tata kelola pemerintahan, Bima telah memiliki fondasi kepemimpinan lokal yang kokoh, yang kemudian diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam tubuh kesultanan, melahirkan institusi Hawo yang unik dan penuh otoritas.
Figur Hawo muncul sebagai representasi nyata dari Sultan di pelosok wilayah, menjembatani titah dari pusat kekuasaan di istana dengan denyut nadi kehidupan masyarakat di kampung-kampung. Mereka adalah penguasa lokal yang bertanggung jawab atas administrasi, keamanan, dan ekonomi di wilayahnya, dengan hierarki yang jelas mulai dari Hawo Bou hingga Hawo Dou, masing-masing membawa simbol kebesaran dan lingkup tanggung jawab yang berbeda.
Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Bima, Hawo merupakan jabatan penting yang mengurusi wilayah dan masyarakat, mencerminkan sistem birokrasi yang kompleks. Layaknya jalur saraf yang tak terduga, Rangsangan hidung ke otak tidak lewat medula oblongata menunjukkan adanya jalur alternatif yang langsung, begitu pula Hawo berfungsi sebagai saluran langsung antara Sultan dan rakyat, memperkuat stabilitas pemerintahan tradisional dengan hierarki yang jelas dan efektif.
Jabatan ini menunjukkan bagaimana Kesultanan Bima memadukan prinsip kemaritiman, agraria, dan feodalisme dalam satu sistem pemerintahan yang efektif.
Pengenalan dan Konteks Historis Hawo
Menyelami struktur pemerintahan Kesultanan Bima tak akan lengkap tanpa memahami sosok sentral bernama “Hawo”. Istilah ini, yang berakar dari bahasa Bima, secara harfiah bermakna “paman” atau “saudara laki-laki dari ibu”. Makna kekerabatan ini bukanlah kebetulan, karena dalam tradisi Dou Mbojo, hubungan dari garis ibu (matrilineal) memiliki tempat yang istimewa sebelum pengaruh Islam menguat. Hawo, dalam konteks birokrasi, pada dasarnya adalah “paman” atau pelindung bagi masyarakat di wilayahnya, sebuah konsep yang kemudian dilembagakan menjadi jabatan administratif.
Sebelum Islam menjadi agama resmi kesultanan pada awal abad ke-17, masyarakat Bima telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dengan pemimpin tertinggi disebut “Ncuhi”. Sistem ini bersifat federatif, di mana beberapa Ncuhi memimpin wilayahnya masing-masing. Pasca masuknya Islam dan berdirinya Kesultanan Bima dengan Sultan pertama, Abdul Kahir (1621-1640), terjadi transformasi besar. Sistem kesultanan yang lebih tersentralisasi diadopsi, namun tanpa menghapus struktur lama sepenuhnya.
Di sinilah posisi Hawo menemukan bentuk barunya: sebagai perpanjangan tangan Sultan di daerah, menjembatani sistem birokrasi kesultanan yang baru dengan struktur sosial lama yang sudah mapan.
Dalam tata kelola Kesultanan Bima, gelar Hawo menandakan posisi penting sebagai pemimpin wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Sultan. Menariknya, nilai-nilai dasar dalam interaksi sosial seperti ungkapan Tolong, terima kasih juga tercermin dalam relasi hierarkis ini, di mana kewajiban dan penghormatan menjadi fondasi. Dengan demikian, Hawo bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pengejawantahan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip saling menghargai dan tanggung jawab kolektif.
Asal-usul dan Transformasi Pasca-Islam
Konsep Hawo sebagai pemimpin lokal diperkirakan telah ada sejak era pra-kesultanan. Ia adalah representasi dari kepala kaum atau klan tertentu. Ketika sistem kesultanan diterapkan, Sultan yang bijak tidak membubarkan institusi ini, melainkan menginkorporasikannya ke dalam birokrasi negara. Hawo diangkat dan diakui secara resmi oleh Sultan, sehingga loyalitasnya yang semula hanya untuk komunainya, dialihkan juga kepada pusat kekuasaan di Asi Mbojo.
Transformasi ini menunjukkan keluwesan politik para Sultan awal Bima dalam membangun negara yang stabil dengan menghormati tradisi.
Kedudukan dan Fungsi Hawo dalam Birokrasi
Dalam hierarki pemerintahan Kesultanan Bima, Hawo menempati posisi yang sangat strategis. Ia berada di bawah Jeneli (setingkat bupati atau kepala distrik) dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Namun, dalam praktiknya, Hawo-lah yang bersentuhan langsung dengan rakyat di tingkat kampung atau kelompok pemukiman. Jabatan ini menjadi tulang punggung administrasi kesultanan di daerah, mengurusi segala hal mulai dari ketertiban, pengadilan kecil, hingga mobilisasi sumber daya.
Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Bima, Hawo bukan sekadar jabatan administratif, melainkan penjaga kearifan lokal yang membentuk karakter kolektif. Proses pembentukan karakter ini, mirip dengan Pengaruh Teman Bermain Terhadap Pembentukan Kepribadian , menunjukkan dinamika interaksi sosial yang kompleks. Dengan demikian, peran Hawo sebagai pemersatu dan pengarah nilai-nilai luhur menjadi fondasi kokoh bagi identitas masyarakat Bima, melampaui fungsi struktural semata.
Hawo berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah yang vital. Di satu sisi, ia menyampaikan perintah, kebijakan, dan titah Sultan (yang bergelar Ruma Ma Bumi Wadu) kepada masyarakat di akar rumput. Di sisi lain, ia juga menyuarakan aspirasi, keluhan, dan kondisi riil rakyat kepada jenjang pemerintahan di atasnya. Tanpa peran Hawo yang efektif, kekuasaan sentral di ibu kota akan seperti menara gading, terpisah dari realitas di wilayah.
Hierarki dan Tanggung Jawab Berbagai Tingkat Hawo, Arti Hawo dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Bima
Meski secara umum disebut Hawo, jabatan ini memiliki beberapa tingkatan dengan cakupan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman wilayah Kesultanan Bima. Berikut adalah perbandingan beberapa jenis Hawo berdasarkan tanggung jawab, wilayah, dan simbol kebesarannya.
| Jabatan Hawo | Wilayah Kekuasaan & Tanggung Jawab | Sumber Pendapatan | Simbol Kebesaran |
|---|---|---|---|
| Hawo Bou | Memimpin wilayah besar (setingkat kecamatan), mengawasi beberapa kampung. Bertanggung jawab atas keamanan, pengadilan, dan pengumpulan pajak wilayah. | Hasil bumi dari tanah lungguh (lungguhan), bagian dari pajak, dan upeti. | Payung kebesaran (tedong), keris, pakaian adat lengkap dengan destar, dan staf komando. |
| Hawo Dou (atau Hawo Dena) | Memimpin satu kampung besar atau kelompok rumah adat (dou). Fokus pada urusan internal kampung, sengketa adat, dan mobilisasi tenaga kerja. | Tanah lungguh yang lebih kecil, bagian dari hasil panen masyarakat. | Keris, pakaian adat (tanpa payung), tongkat khusus dari kayu pilihan. |
| Hawo Skuru | Bertugas di wilayah perbatasan atau daerah baru (skuru berarti ujung/tepi). Lebih menekankan pada pertahanan dan pengamanan wilayah. | Tanah lungguh di wilayah perbatasan, hak berburu, dan mengelola pos perdagangan. | Senjata lengkap (tombak, parang), pelindung dada, dan tanda dari bahan alam yang khas. |
Proses Pengangkatan dan Syarat Menjadi Hawo: Arti Hawo Dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Bima
Menjadi seorang Hawo bukanlah perkara mudah atau bisa dibeli. Pengangkatan seseorang ke dalam jabatan ini merupakan perpaduan ketat antara hak keturunan, kualitas pribadi, dan legitimasi politik dari pusat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa yang memimpin di daerah adalah orang yang benar-benar diakui kapasitasnya oleh rakyat sekaligus setia kepada Sultan.
Syarat utama adalah berasal dari keturunan keluarga terpandang atau “tau dou sewa”, yang dalam konteks lama berarti keturunan Ncuhi atau kepala suku awal. Namun, garis keturunan saja tidak cukup. Calon Hawo harus dikenal memiliki sifat-sifat seperti “maroa” (berani dan tegas), “mambora” (bijaksana dan adil), serta menguasai pengetahuan adat-istiadat dan hukum lokal. Kemampuan berdiplomasi dan pengetahuan dasar tentang Islam juga menjadi nilai tambah pasca kesultanan berdiri.
Prosedur dan Upacara Pelantikan
Source: behance.net
Proses pengangkatan dimulai dengan usulan dari Jeneli atau tokoh masyarakat setempat kepada Dewan Hadat dan akhirnya kepada Sultan. Jika disetujui, dilaksanakan upacara pelantikan yang disebut “Ntumbu Hawo” atau “Mbolo Weki”. Upacara ini sarat dengan simbolisme. Calon Hawo akan dimandikan dengan air bunga (padewa), mengenakan pakaian adat serba putih sebagai lambang kesucian niat, dan disematkan keris di pinggang.
Puncak acara adalah pembacaan “Sumpah Salanga” di hadapan Sultan atau wakilnya. Sang calon akan bersumpah setia kepada kesultanan, berjanji menegakkan hukum, dan melindungi rakyatnya. Sebagai simbol penyerahan kekuasaan, Sultan atau Jeneli akan menyerahkan “Tembak” (tongkat komando) dan “Lengge” (tempat sirih) sebagai alat kebesaran. Prosesi ini berbeda dengan pengangkatan pegawai birokrasi keraton lainnya seperti Jena Teke atau Tureli Nggampo, yang lebih bersifat administratif murni dan kurang menekankan ritual adat sekompleks pelantikan Hawo.
Hawo dalam Sistem Sosial dan Ekonomi
Sebagai pemimpin yang diakui negara, seorang Hawo menikmati hak-hak istimewa tertentu yang menjadi sumber ekonominya. Hak utama adalah kepemilikan “tanah lungguh” atau tanah jabatan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ia juga berhak menerima bagian dari hasil panen atau pajak dalam bentuk beras (parewa) dan ternak dari masyarakat wilayahnya. Namun, hak ini berbanding lurus dengan kewajibannya. Hawo bertanggung jawab atas kemakmuran wilayahnya, menjamin keamanan, menyelesaikan sengketa, dan yang terpenting, memastikan kontribusi wilayahnya kepada kesultanan berupa pajak dan tenaga kerja (disebut “ro rodi”) berjalan lancar.
Dalam mengelola wilayah, Hawo bertindak seperti manajer yang handal. Ia mencatat jumlah kepala keluarga, mengawasi penanaman dan panen, serta menentukan kontribusi yang adil berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada masa perang atau pembangunan besar, Hawo-lah yang mengorganisir mobilisasi tenaga kerja dari kampung-kampung di bawahnya. Sistem ini membuat administrasi kesultanan menjadi sangat efisien.
Penggambaran Peran Ekonomi dalam Naskah Kuno
Peran sentral Hawo dalam lumbung ekonomi kesultanan terekam jelas dalam naskah Bo’ Sangaji Kai, kitab hukum dan adat Kesultanan Bima. Salah satu pasal menggambarkan kewajiban dan hak ekonomi seorang Hawo:
“Maka Hawo itu, hendaklah ia memelihara rakyatnya, menjaganya dari segala kesusahan. Dan rakyat wajib membayar parewa (padi) kepadanya, satu gantang setahun dari tiap rumah. Dan jika Hawo menyuruh bekerja, kerjalah dengan patuh, itulah kewajiban rakyat. Dan Hawo janganlah mengambil lebih dari yang telah ditentukan, nanti mendapat murka Sultan.”
Kutipan ini menunjukkan hubungan timbal balik yang diatur hukum: kewajiban rakyat untuk memberi, dan kewajiban Hawo untuk melindungi serta dilarang berbuat sewenang-wenang.
Perbandingan dan Dampak Historis
Institusi Hawo bukanlah fenomena yang unik sepenuhnya. Ia memiliki kemiripan fungsional dengan jabatan-jabatan lokal di kesultanan lain. Misalnya, dengan “Demang” di Jawa yang juga menjadi penghubung antara bupati dan rakyat, atau “Datuk” di Minangkabau yang memimpin suku. Namun, keunikan Hawo terletak pada asal-usulnya yang kuat dari konsep kekerabatan matrilineal pra-Islam dan proses inkorporasinya yang mulus ke dalam negara Islam Bima.
Sementara Demang lebih merupakan ciptaan birokrasi kerajaan Jawa, Hawo adalah legitimasi negara terhadap kepemimpinan adat yang sudah ada.
Secara historis, keberadaan Hawo merupakan pedang bermata dua bagi kekuasaan sentral. Di satu sisi, ia memperkuat kekuasaan Sultan dengan menjadi alat kontrol yang efektif hingga ke pelosok. Di sisi lain, Hawo yang terlalu kuat dan memiliki basis tradisional yang solid berpotensi menjadi tantangan, terutama jika kebijakan pusat dinilai merugikan wilayahnya. Beberapa pemberontakan lokal dalam sejarah Bima seringkali dimotori atau didukung oleh Hawo-Hawo yang tidak puas.
Dinamika ini menciptakan check and balance antara kekuasaan sentral dan daerah.
Warisan Sistem Hawo di Bima Masa Kini
Meski Kesultanan Bima secara formal sudah tidak berkuasa, jejak sistem Hawo masih terasa dalam kehidupan masyarakat Bima kontemporer. Warisan itu tidak lagi dalam bentuk birokrasi, melainkan dalam pola sosial dan kultural.
- Struktur Pemerintahan Desa: Posisi Kepala Desa di Bima seringkali masih dilihat sebagai penerus peran Hawo, di mana figur yang dipilih diharapkan bukan hanya administrator, tetapi juga pelindung dan penjaga adat.
- Lembaga Adat: Dewan Hadat atau majelis adat di tingkat kecamatan dan kabupaten sering diisi oleh keturunan keluarga-keluarga Hawo, yang masih dianggap sebagai penjaga tradisi.
- Sistem Kekerabatan: Penghormatan terhadap hubungan dari garis ibu, meski sudah tidak dominan, masih dapat dirasakan dalam beberapa ritual dan penyelesaian sengketa adat.
- Nomenklatur: Gelar “Hawo” masih digunakan secara honorifik untuk menyebut atau memanggil tetua adat atau tokoh masyarakat yang dihormati, menunjukkan betapa mendalamnya istilah ini mengakar.
Terakhir
Dengan demikian, menelusuri Arti Hawo dalam Struktur Pemerintahan Kesultanan Bima membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kecanggihan sistem politik Nusantara. Hawo bukan hanya alat administrasi, melainkan sebuah mekanisme budaya yang memastikan keberlangsungan kekuasaan sekaligus menjaga harmoni sosial. Warisannya, meski telah mengalami transformasi seiring zaman, masih dapat dirasakan dalam pola kepemimpinan dan identitas kultural masyarakat Bima masa kini, membuktikan bahwa sistem yang dibangun atas nilai-nilai lokal memiliki daya tahan dan relevansi yang luar biasa.
Panduan Tanya Jawab
Apakah jabatan Hawo masih ada atau diakui secara resmi di Bima saat ini?
Tidak dalam bentuk birokrasi formal pemerintahan modern. Namun, gelar dan penghormatan terhadap keturunan Hawo serta nilai-nilai kepemimpinannya masih hidup dalam adat dan struktur sosial kemasyarakatan di Bima.
Bagaimana hubungan antara Hawo dengan Dewan Hadat atau lembaga adat Bima sekarang?
Banyak tokoh yang terlibat dalam lembaga adat kontemporer di Bima adalah keturunan dari garis keluarga Hawo. Pengetahuan dan kewibawaan dari sistem Hawo sering kali menjadi landasan moral dan historis bagi fungsi lembaga adat saat ini.
Apakah wanita bisa menjabat sebagai Hawo dalam sejarah Kesultanan Bima?
Berdasarkan catatan sejarah yang ada, jabatan Hawo bersifat patriarkal dan umumnya dipegang oleh laki-laki dari keturunan tertentu. Namun, perempuan dari keluarga Hawo memiliki peran dan pengaruh yang signifikan di balik layar, terutama dalam hal pewarisan gelar dan aliansi politik.
Apa yang terjadi pada aset atau tanah milik Hawo setelah kesultanan dibubarkan?
Pembubaran kesultanan membawa perubahan besar. Sebagian tanah dan aset yang dikelola Hawo diintegrasikan ke dalam aset negara atau daerah, sementara sebagian lainnya tetap dipegang oleh keluarga keturunan Hawo sebagai hak ulayat atau milik pribadi, seringkali melalui proses adaptasi dengan hukum nasional.
