Syarat Mutlak Pengawas Penggunaan Devisa bukan sekadar judul yang terkesan kaku dan birokratis, melainkan fondasi utama yang menjaga denyut nadi perekonomian kita. Bayangkan devisa sebagai darah segar bagi negara; jika alirannya tak terkendali atau bocor ke mana-mana, bisa-bisa tubuh ekonomi kita jadi lemas. Nah, di sinilah peran para pengawas devisa menjadi penjaga gerbang yang super krusial, memastikan setiap dolar, euro, atau yen yang keluar-masuk punya tujuan yang jelas dan manfaatnya nyata bagi bangsa.
Pengawasan devisa mencakup spektrum yang luas, mulai dari transaksi impor barang, pembayaran jasa ke luar negeri, hingga arus investasi asing yang kompleks. Semua ini diatur oleh seperangkat aturan hukum yang kuat, dengan otoritas utama seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memegang kendali. Intinya, ini adalah ekosistem pengawasan yang dirancang untuk melindungi stabilitas nilai tukar, menjaga cadangan devisa, dan memastikan setiap transaksi lintas batas dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang tinggi.
Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan Devisa
Source: go.id
Dalam percakapan ekonomi, devisa seringkali disebut sebagai darah segar bagi perekonomian suatu negara. Pada dasarnya, devisa adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki suatu negara yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan negara lain, dengan mata uang asing sebagai alat tukarnya. Cadangan devisa yang sehat berperan sebagai penopang stabilitas nilai tukar, jaminan pembayaran internasional, dan buffer saat terjadi gejolak ekonomi global. Tanpa pengelolaan yang cermat, arus devisa yang keluar masuk bisa menjadi tidak terkendali dan berpotensi menggerus fondasi ekonomi.
Pengawasan penggunaan devisa bukanlah tindakan restriktif semata, melainkan sebuah mekanisme preventif dan detektif untuk memastikan setiap dolar, euro, atau yen yang keluar dari Indonesia memiliki tujuan dan dasar yang jelas, sah, dan mendukung kegiatan perekonomian yang produktif. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup hampir semua transaksi lintas batas yang melibatkan pembayaran ke luar negeri.
Jenis Transaksi dan Tujuan Pengawasannya
Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah tabel yang membandingkan beberapa jenis transaksi devisa umum dengan tujuan spesifik pengawasannya.
| Jenis Transaksi | Contoh Kegiatan | Tujuan Pengawasan | Fokus Pemeriksaan |
|---|---|---|---|
| Impor Barang | Pembelian bahan baku, mesin, atau barang konsumsi dari luar negeri. | Memastikan nilai impor wajar, barang benar-benar diterima, dan pembayaran sesuai kontrak. | Kesesuaian dokumen (PIB, BL, Invoice), pemenuhan ketentuan kepabeanan, dan verifikasi fisik. |
| Pembayaran Jasa | Royalti, fee konsultan asing, biaya iklan di platform global. | Mencegah aliran dana untuk jasa fiktif dan memastikan biaya wajar serta ada manfaat ekonomi. | Kontrak/perjanjian, bukti pemanfaatan jasa, perhitungan fee yang masuk akal, dan pemotongan pajak. |
| Investasi Asing Langsung (FDI) | Pendirian PT PMA, perluasan pabrik oleh investor asing. | Memastikan realisasi investasi sesuai rencana, modal masuk, dan memantau repatriasi keuntungan. | Laporan realisasi investasi, laporan keuangan audited, dan alur dana dari bank kustodian. |
| Pembayaran Utang Luar Negeri | Cicilan pokok dan bunga pinjaman korporasi ke kreditur asing. | Mengawasi kewajiban luar negeri swasta dan memastikan pembayaran dilakukan sesuai jadwal yang dilaporkan. | Perjanjian pinjaman yang telah dilaporkan, jadwal amortisasi, dan bukti pembayaran dari bank. |
Landasan Hukum Pengawasan Devisa
Seluruh aktivitas pengawasan ini tidak dilakukan secara serampangan, tetapi berdiri di atas pondasi hukum yang kuat. Dasar hukum utama yang menjadi rujukan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Secara spesifik, PBI tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan PBI tentang Pelaporan Transaksi Devisa memberikan mandat dan rambu-rambu yang jelas. Aturan ini mewajibkan bank, selaku pintu utama keluar-masuk devisa, untuk melakukan verifikasi dan pelaporan.
Selain itu, Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pembayaran kepada Residen Luar Negeri juga turut melengkapi kerangka hukum ini, menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang saling terhubung antara otoritas moneter, fiskal, dan perbankan.
Profil dan Tanggung Jawab Pengawas Devisa
Lalu, siapa sebenarnya yang memegang kendali dan bertanggung jawab atas pengawasan devisa ini? Tugas ini bukan berada di satu lembaga tunggal, melainkan sebuah kolaborasi sistemik. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memegang peran sentral dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaporan transaksi devisa. Di lapangan, bank umum dan bank devisa bertindak sebagai garda terdepan (frontliner) yang melakukan verifikasi dokumen dan transaksi nasabah sehari-hari.
Sementara itu, untuk transaksi yang terkait dengan impor barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi pengawas utama di pintu masuk barang.
Kualifikasi dan Keahlian Teknis Pengawas
Seorang pengawas devisa, baik yang bekerja di otoritas seperti BI maupun di unit compliance bank, harus memiliki profil keahlian yang spesifik. Mereka tidak hanya sekadar memahami perbankan, tetapi juga harus menguasai seluk-beluk perdagangan internasional, akuntansi, dan tentu saja, regulasi devisa dan anti pencucian uang (APU). Kemampuan analitis yang tajam untuk membaca alur dokumen dan mendeteksi kejanggalan adalah hal mutlak. Dalam era digital, literasi teknologi untuk memahami pola transaksi elektronik dan platform fintech juga menjadi keharusan.
Wewenang dan Tanggung Jawab Utama
Dengan keahlian tersebut, pengawas devisa dibekali tanggung jawab dan wewenang yang signifikan. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan setiap transaksi devisa telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen dan substantif yang berlaku. Mereka berwenang untuk meminta dan memeriksa dokumen pendukung lengkap, mulai dari kontrak, invoice, laporan realisasi, hingga bukti penerimaan barang atau jasa. Jika ditemukan ketidaklengkapan atau kejanggalan, mereka memiliki wewenang untuk menahan atau menolak pelaksanaan transaksi tersebut sampai semuanya klar.
Prinsip-Prinsip Etika Profesi
Mengelola arus keuangan negara yang sangat besar tentu rentan terhadap godaan dan tekanan. Oleh karena itu, integritas dan etika profesional adalah baju zirah yang harus selalu dikenakan. Berikut adalah prinsip-prinsip etika yang wajib dipegang teguh.
- Independensi dan Objektivitas: Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan regulasi, bebas dari pengaruh kepentingan pihak mana pun, termasuk tekanan internal untuk melancarkan transaksi nasabah besar.
- Kerahasiaan: Seluruh data dan informasi transaksi nasabah adalah rahasia yang harus dijaga, hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan yang sah.
- Kompetensi Profesional: Wajib terus mengikuti perkembangan regulasi dan metode kejahatan keuangan baru untuk menjaga kualitas pengawasan.
- Kewaspadaan Profesional (Professional Skepticism): Selalu mempertanyakan dan mencari bukti yang memadai, tidak mudah menerima dokumen begitu saja tanpa verifikasi yang mendalam.
- Kepatuhan Hukum: Segala tindakan pengawasan harus selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku, tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan.
Prosedur dan Mekanisme Pengawasan
Proses pengawasan devisa berjalan seperti sebuah alur kerja yang terstruktur, dirancang untuk efisien namun tetap ketat. Semuanya berawal dari saat nasabah mengajukan permohonan pembayaran devisa kepada bank. Bank kemudian akan memproses permohonan tersebut dengan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan, memastikan tidak ada satu pun tahapan yang terlewat.
Alur Pemeriksaan Dokumen Transaksi
Setelah aplikasi masuk, pemeriksaan dokumen adalah jantung dari proses ini. Pengawas akan memeriksa kesesuaian dan keabsahan setiap lembar dokumen. Bayangkan sebuah skenario dimana sebuah perusahaan mengajukan pembayaran devisa untuk impor suku cadang.
Syarat mutlak pengawas penggunaan devisa itu ketat dan presisi, mirip seperti menghitung luas dan keliling tanah bujur sangkar Pak Rahmat. Nah, kalau penasaran dengan detail perhitungan properti berbentuk persegi sempurna itu, simak analisisnya di Luas dan Keliling Tanah Bujur Sangkar Sisi 24 m Pak Rahmat. Prinsip kejelasan dan akurasi dalam perhitungan tersebut paralel dengan transparansi yang wajib dijaga dalam pengawasan devisa demi stabilitas ekonomi.
Perusahaan “Maju Jaya” mengajukan pembayaran USD 100,000 kepada supplier di Singapura untuk impor suku cadang mesin. Petugas pengawas bank akan memeriksa: (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Bea Cukai yang sudah divalidasi, mencocokkan nilai, jenis barang, dan HS Code. (2) Commercial Invoice dari supplier, memastikan nilai, deskripsi barang, dan syarat penyerahan (INCOTERMS) konsisten dengan PIB. (3) Bill of Lading (B/L) atau airway bill sebagai bukti pengiriman barang, mengecek nama penerima, port of loading/unloading, dan tanda tangan/cap yang sah. (4) Dokumen asuransi dan packing list sebagai pendukung. Petugas akan mengecek apakah semua dokumen ini saling “bercerita” hal yang sama.
Jika ada selisih nilai antara invoice dan PIB, atau B/L atas nama pihak lain, alarm akan berbunyi dan transaksi ditahan untuk klarifikasi.
Metode Analisis Kelayakan dan Kepatuhan
Di luar pemeriksaan dokumen administratif, pengawas juga melakukan analisis yang lebih mendalam. Mereka menggunakan metode analisis profil risiko, di mana nasabah dengan pola transaksi tertentu (misalnya, sering melakukan pembayaran jasa ke yurisdiksi berisiko tinggi) akan mendapat pemeriksaan lebih ketat. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan transaksi saat ini dengan historis transaksi perusahaan yang sama, untuk melihat adanya pola yang tidak wajar, seperti lonjakan pembayaran fee jasa yang tidak sebanding dengan perkembangan usahanya.
Penanganan Indikasi Penyimpangan
Apabila dari pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan, seperti dokumen yang diduga dipalsukan atau transaksi yang tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas, mekanisme eskalasi langsung dijalankan. Langkah pertama adalah penundaan transaksi dan permintaan klarifikasi serta dokumen tambahan dari nasabah. Jika klarifikasi tidak memuaskan, bank dapat menolak transaksi tersebut. Untuk indikasi pelanggaran yang serius, seperti pencucian uang atau penggelapan devisa, bank wajib membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk tindakan lebih lanjut sesuai hukum.
Dokumen dan Administrasi Wajib
Kunci dari kelancaran transaksi devisa yang juga patuh aturan terletak pada kelengkapan dan keakuratan dokumen. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai jejak audit (audit trail) yang memungkinkan pengawas merekonstruksi sebuah transaksi dari awal hingga akhir. Tanpa dokumen yang valid, sebuah transaksi devisa ibarat perjalanan tanpa tiket—tidak akan bisa melanjutkan.
Dokumen Utama dalam Transaksi Devisa
Setiap jenis transaksi memiliki daftar dokumennya sendiri, namun secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dan fungsinya. Tabel berikut mengkategorikan jenis dokumen kunci dalam pengawasan devisa.
| Kategori Dokumen | Contoh Dokumen | Fungsi dalam Pengawasan | Diterbitkan/Oleh |
|---|---|---|---|
| Dokumen Komersial | Invoice, Kontrak/Perjanjian, Packing List. | Membuktikan adanya hubungan dagang/jasa, nilai transaksi, dan spesifikasi barang/jasa. | Eksportir/Supplier di luar negeri. |
| Dokumen Kepabeanan | Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Verifikasi fisik dan hukum barang yang masuk/keluar, klasifikasi, dan nilai pabean. | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
| Dokumen Pengangkutan | Bill of Lading (B/L), Airway Bill, Insurance Policy. | Membuktikan pengiriman barang, rute, dan asuransi, serta sebagai dokumen kepemilikan (B/L). | Perusahaan Pelayaran/Maskapai, Perusahaan Asuransi. |
| Dokumen Perbankan & Pelaporan | Formulir Aplikasi Devisa, Laporan Realisasi, Bukti Pembayaran (Bank Advice). | Media permohonan, rekapitulasi penggunaan, dan bukti sah telah dilakukannya transfer. | Nasabah dan Bank. |
Laporan Realisasi Devisa
Salah satu dokumen administrasi yang krusial adalah Laporan Realisasi Devisa. Laporan ini bukan sekadar daftar, tetapi sebuah pertanggungjawaban. Informasi yang harus tercantum di dalamnya meliputi: identitas lengkap pelapor, nomor dan tanggal izin/prinsip yang dilaporkan, rincian nilai devisa yang diizinkan versus yang terealisasi, mata uang, tujuan transaksi, identitas mitra di luar negeri, serta tanggal realisasi. Untuk transaksi berjangka seperti investasi, laporan ini juga menunjukkan progres, misalnya realisasi penanaman modal tahap pertama dari total komitmen.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Elektronik
Untuk mempermudah dan mempercepat proses, Indonesia telah mengadopsi sistem elektronik yang terintegrasi. Bank Indonesia memiliki sistem pelaporan transaksi devisa yang menghubungkan langsung dengan sistem perbankan. Di sisi kepabeanan, sistem INSW (Indonesia National Single Window) memungkinkan proses dokumen impor-ekspor secara online. Sistem-sistem ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga memungkinkan analisis data besar (big data) oleh otoritas untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan secara lebih cepat dan akurat, mengubah pengawasan dari yang manual menjadi berbasis risiko dan data.
Tantangan dan Kompleksitas dalam Pengawasan
Meski didukung sistem dan regulasi, dunia pengawasan devisa tidak pernah lepas dari tantangan. Perkembangan zaman justru membuat permainannya semakin rumit. Pengawas devisa saat ini harus berhadapan dengan landscape keuangan yang bergerak sangat cepat, tanpa batas, dan seringkali samar.
Tantangan Era Digital dan Globalisasi
Era digital membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, mempermudah transaksi, di sisi lain, membuka celah baru. Maraknya transaksi e-commerce lintas negara dengan nilai kecil namun frekuensi tinggi (micro-transactions) sulit dilacak satu per satu. Penggunaan cryptocurrency dan aset digital lainnya dalam transaksi lintas batas menambah kompleksitas, karena sifatnya yang decentralized dan seringkali berada di luar regulasi tradisional. Selain itu, kejahatan siber seperti phishing dan malware dapat dimanfaatkan untuk memalsukan instruksi pembayaran atau dokumen elektronik, membutuhkan keahlian teknis baru dari para pengawas.
Kompleksitas Pengawasan Investasi Asing Langsung (FDI)
Pengawasan pada FDI ibarat mengawasi sebuah proyek jangka panjang, bukan transaksi sekali jadi. Tantangannya terletak pada monitoring berkelanjutan. Modal yang dijanjikan (committed) di awal apakah benar-benar masuk? Apakah realisasi investasi sesuai dengan rencana yang disampaikan? Bagaimana dengan transfer pricing dalam transaksi antara perusahaan induk di luar negeri dengan anak perusahaannya di Indonesia yang bisa digunakan untuk menggeser keuntungan dan menggerus basis pajak?
Pengawas harus memahami struktur korporasi yang kompleks dan laporan keuangan konsolidasi untuk bisa melihat gambaran sebenarnya.
Dalam konteks Syarat Mutlak Pengawas Penggunaan Devisa, ketelitian analisis data menjadi kunci utama. Prinsip ini mirip dengan menghitung probabilitas dalam studi kasus Peluang Empiris Mata Dadu 3 atau 6 dari 108 Lempar , di mana setiap outcome harus diverifikasi secara empiris. Demikian pula, pengawasan devisa memerlukan basis data yang akurat dan metodologi audit yang kuat untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga integritas kebijakan moneter tetap terjaga.
Melacak Alur Dana dalam Transaksi Berlapis
Bayangkan sebuah alur dana yang sengaja dibuat berbelit untuk mengaburkan asal-usulnya. Dana devisa bisa saja ditransfer ke perusahaan shell di satu negara, kemudian dialihkan ke trust fund di yurisdiksi lain, sebelum akhirnya digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Melacak ini membutuhkan kerja sama intelijen keuangan internasional dan kemampuan untuk membaca jejak digital yang ditinggalkan di setiap transfer antar bank (correspondent banking).
Pengawas harus berpikir seperti detektif, menghubungkan titik-titik dari berbagai laporan dan database untuk membongkar struktur yang disamarkan.
Dinamika Nilai Tukar dan Kondisi Makro, Syarat Mutlak Pengawas Penggunaan Devisa
Pengawasan devisa juga tidak boleh terlepas dari konteks makroekonomi. Fluktuasi nilai tukar Rupiah yang tajam dapat memicu perilaku spekulatif, seperti pembelian dollar AS secara besar-besaran untuk tujuan hedging yang berlebihan atau bahkan penimbunan (hoarding). Di saat krisis, pengawasan harus lebih ketat untuk mencegah capital flight yang dapat memperburuk tekanan pada nilai tukar. Kebijakan pengawasan pun harus luwes dan responsif, mampu menyesuaikan intensitasnya dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung tanpa mengganggu transaksi yang legitimate.
Studi Kasus dan Penerapan Praktis
Untuk membayangkan bagaimana teori dan prosedur ini diterapkan di dunia nyata, mari kita rancang sebuah studi kasus yang umum terjadi di industri manufaktur.
Studi Kasus: Impor Mesin Industri
PT Teknologi Baru mengajukan pembayaran devisa sebesar EUR 500.000 untuk impor satu unit mesin CNC dari Jerman. Titik-titik kritis yang akan menjadi fokus pemeriksaan intensif antara lain: kesesuaian antara nilai kontrak dengan harga pasar wajar mesin sejenis (fair value), ketentuan pembayaran apakah dimuka (advance) atau setelah barang datang, dan besaran uang muka jika ada. Dokumen PIB akan diperiksa ekstra ketat untuk memastikan klasifikasi HS Code yang tepat karena berpengaruh pada bea masuk dan pajak.
Bukti penerimaan barang berupa berita acara pemeriksaan fisik dari Bea Cukai dan laporan surveyor independen (jika ada) menjadi kunci untuk memastikan mesin benar-benar datang sesuai spesifikasi. Pengawas juga akan memeriksa apakah ada komponen pembayaran royalti atau lisensi yang terselubung dalam invoice yang seharusnya dilaporkan secara terpisah.
Checklist Evaluasi Pembayaran Jasa Konsultan Asing
Berikut adalah contoh daftar periksa yang mungkin digunakan pengawas bank untuk mengevaluasi permohonan pembayaran devisa atas jasa konsultan manajemen dari luar negeri.
- Keabsahan dan detail kontrak/perjanjian jasa, mencakup ruang lingkup pekerjaan, periode, dan metode penghitungan fee.
- Laporan kemajuan (progress report) atau deliverable dari konsultan yang membuktikan jasa telah diberikan.
- Invoice dari konsultan luar negeri yang detail, sesuai kontrak.
- Dokumen pendukung internal perusahaan seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan berita acara serah terima hasil kerja.
- Perhitungan pajak (PPh 26) yang telah dipotong dan bukti penyetoran.
- Review terhadap kewajaran nilai fee dengan membandingkan benchmark industri atau fee untuk proyek sejenis.
Perbandingan Pengawasan Transaksi Kecil dan Besar
Transaksi Nilai Kecil (misal, di bawah USD 10,000): Pengawasan seringkali mengandalkan sistem monitoring otomatis berbasis profil risiko. Proses verifikasi dokumen mungkin lebih sederhana dan dapat dilakukan secara sampling. Fokusnya adalah pada deteksi pola, misalnya jika sebuah entitas melakukan banyak transaksi kecil yang terfragmentasi (smurfing) untuk menghindari pelaporan.
Transaksi Nilai Besar (misal, di atas USD 100,000): Setiap transaksi akan mendapatkan pemeriksaan individual yang mendalam (case by case). Tim compliance bank akan menganalisis seluruh dokumen pendukung, latar belakang transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk nilai yang sangat signifikan, mungkin diperlukan persetujuan dari senior compliance officer atau bahkan kepala cabang. Due diligence terhadap mitra usaha di luar negeri juga lebih ketat.
Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian Dokumen
Misalkan dalam pemeriksaan impor suku cadang, petugas menemukan bahwa nomor Bill of Lading pada dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan nomor yang tercatat dalam sistem INSW Bea Cukai. Langkah pertama adalah transaksi langsung ditangguhkan. Petugas akan menghubungi nasabah untuk meminta klarifikasi dan dokumen B/L asli atau yang telah dikoreksi. Jika nasabah tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan atau dokumen yang valid, bank akan menolak pembayaran devisa tersebut.
Selanjutnya, tim compliance bank akan mencatat kejadian ini dalam profil risiko nasabah. Jika indikasi pemalsuan dokumen kuat, bank dapat melakukan pemblokiran sementara fasilitas transaksi devisa untuk nasabah tersebut dan wajib melaporkan kejadian ini sebagai indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib.
Ulasan Penutup: Syarat Mutlak Pengawas Penggunaan Devisa
Jadi, membahas Syarat Mutlak Pengawas Penggunaan Devisa pada akhirnya membawa kita pada satu simpulan: ini adalah pertahanan garis depan ekonomi nasional. Di tengah gelombang digital dan kompleksitas transaksi global, keahlian, integritas, dan ketelitian seorang pengawas devisa adalah harga mati. Mereka bukan hanya pemeriksa dokumen, tetapi juga analis yang harus bisa membaca cerita di balik angka dan melacak alur dana yang berliku.
Keberhasilan mereka menjaga devisa secara langsung berkontribusi pada ketahanan ekonomi kita di panggung dunia.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apa konsekuensi bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan devisa?
Konsekuensinya bisa beragam, mulai dari denda administratif, penundaan atau pembatalan transaksi, pembatasan akses ke layanan perbankan devisa, hingga proses hukum pidana jika ditemukan indikasi pencucian uang atau tindak pidana lainnya.
Apakah transaksi devisa untuk keperluan pribadi seperti biaya pendidikan atau medical check-up di luar negeri juga diawasi?
Ya, diawasi. Meski untuk nilai tertentu ada kemudahan, transaksi ini tetap memerlukan dokumen pendukung seperti invoice dari institusi pendidikan atau rumah sakit dan dilaporkan oleh bank yang melayani. Pengawasan difokuskan pada keabsahan dokumen dan pencegahan penyalahgunaan.
Bagaimana peran teknologi seperti blockchain memengaruhi pekerjaan pengawas devisa?
Teknologi seperti blockchain menawarkan transparansi dan traceability yang dapat mempermudah pelacakan. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tantangan baru karena pengawas harus memahami teknologi tersebut untuk mengawasi aset kripto dan transaksi digital lintas batas yang makin kompleks.
Bisakah seorang pengawas devisa memblokir transaksi yang secara dokumen lengkap tetapi dianggap tidak ekonomis bagi negara?
Tidak secara langsung. Wewenang pengawas lebih pada kepatuhan terhadap regulasi dan keabsahan dokumen. Penilaian ekonomis atau kebijakan industri lebih merupakan domain kementerian teknis terkait. Namun, temuan ketidakwajaran dapat menjadi rekomendasi untuk ditinjau oleh otoritas yang berwenang membuat kebijakan.
