Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya Myanmar Bukan Campur Urusan Dalam Negeri

Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya Myanmar, Bukan Campur Urusan Dalam Negeri. Itulah prinsip yang dipegang teguh di tengah gemuruh dunia internasional yang kerap mendesak tindakan lebih keras. Bukan berarti kita tutup mata atau acuh tak acuh, justru sebaliknya. Posisi ini lahir dari pengalaman panjang bangsa ini sendiri, yang tahu betul betapa rumitnya menyelesaikan konflik etnis dan betapa mahal harganya jika perdamaian dipaksakan dari luar.

Jadi, alih-alih ikut-ikutan meneriakkan sanksi atau intervensi, Indonesia memilih jalan yang mungkin kurang populer tapi diyakini lebih berkelanjutan: mengedepankan diplomasi bicara.

Pendekatan ini bukan sekadar retorika kosong, melainkan sebuah strategi yang berakar pada kearifan lokal Nusantara seperti “musyawarah untuk mufakat” dan semangat menjadi “tetangga yang baik”. Bayangkan, sebagai negara yang pernah dilanda konflik internal dan sukses melewati transisi demokrasi, Indonesia punya modal sosial dan pengalaman unik. Modal itulah yang coba ditawarkan untuk membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, dengan harapan dapat meredakan penderitaan manusiawi tanpa menginjak-injak kedaulatan negara lain.

Filosofi Diplomasi Nusantara dalam Menyikapi Konflik Etnis di Luar Batas Maritim

Ketika krisis kemanusiaan Rohingya memuncak, dunia internasional terbelah antara yang mendesak intervensi dan yang menyerukan kesabaran. Indonesia, dengan caranya sendiri, memilih jalan tengah yang berakar pada kearifan lokalnya. Pendekatan ini bukanlah bentuk pasifitas, melainkan sebuah pilihan strategis yang dibentuk oleh dua prinsip dasar: “musyawarah untuk mufakat” dan konsep menjadi “tetangga yang baik”. Prinsip pertama mengajarkan bahwa solusi abadi hanya datang dari kesepakatan bersama, bukan dari paksaan.

Sementara prinsip kedua menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, membantu tanpa merusak tatanan yang ada.

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan pengalaman pahitnya dengan konflik internal seperti di Aceh, Ambon, dan Poso memberikan pelajaran berharga. Pengalaman itu menunjukkan bahwa konflik etnis dan agama adalah persoalan rumit yang akarnya sering tertanam dalam sejarah panjang, dan penyelesaian melalui kekuatan luar justru bisa memperkeruh atau hanya memberikan solusi sementara. Indonesia memahami bahwa tekanan eksternal yang terlalu keras terhadap junta militer Myanmar justru berpotensi membuat mereka semakin defensif dan menutup pintu dialog.

Sikap hati-hati terhadap campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain adalah refleksi dari penghormatan pada kedaulatan, sebuah prinsip yang sangat dijunjung tinggi di Asia Tenggara pasca kolonialisme, sekaligus pengakuan bahwa setiap konflik memiliki konteks lokal yang unik.

Perbandingan Pendekatan Dialog dan Intervensi

Untuk memahami pilihan Indonesia, kita bisa melihat perbandingan mendasar antara pendekatan dialog yang diusung dengan opsi intervensi yang lebih keras. Tabel berikut menguraikan perbedaan mendasar dari kedua pendekatan tersebut.

Peta Jalan Dialog Multijalur yang Diperjuangkan Indonesia di Forum Regional dan Global

Indonesia tidak sekadar menyerukan dialog, tetapi aktif merancang dan memperjuangkan peta jalan yang realistis untuk mencapainya. Peta jalan ini bersifat multijalur, artinya tidak hanya melibatkan pemerintah dan militer Myanmar, tetapi juga elemen masyarakat lainnya, dengan tahapan yang jelas dan bertahap. Intinya adalah menciptakan ruang aman bagi percakapan yang selama ini terhambat oleh saling curiga dan kekerasan.

Peta jalan hipotetis yang konsisten dengan diplomasi Indonesia mungkin dimulai dari kontak informal dan pembangunan kepercayaan melalui saluran-saluran diplomatik backchannel, melibatkan negara-negara ASEAN yang dipercaya oleh Naypyidaw. Tahap berikutnya adalah mendorong gencatan senjata kemanusiaan yang memungkinkan bantuan pokok mencapai semua komunitas yang terdampak tanpa diskriminasi. Ini adalah pintu masuk untuk membangun momentum positif. Setelah kondisi sedikit stabil, forum rekonsiliasi nasional yang inklusif dapat diusulkan, melibatkan tidak hanya pemerintah dan Tatmadaw (militer Myanmar), tetapi juga perwakilan etnis Rohingya yang moderat, pemimpin agama dari berbagai kepercayaan, dan tokoh masyarakat sipil Myanmar dari etnis lain.

Peran ASEAN, khususnya Ketua ASEAN dan Sekretariatnya, serta dukungan teknis dari PBB, akan sangat krusial sebagai fasilitator netral.

Narasi Diplomatik yang Konsisten

Jika kita menyimak pernyataan resmi diplomat Indonesia di berbagai forum, akan ditemukan konsistensi narasi yang sangat kuat. Narasi ini dengan hati-hati menyeimbangkan antara keprihatinan kemanusiaan yang mendalam dan penghormatan pada norma-norma regional.

Indonesia terus mendorong dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan. Kami menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Myanmar, sambil mengutamakan bantuan kemanusiaan untuk semua yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Jalur kekerasan tidak akan membawa penyelesaian, hanya dialog yang konstruktif yang dapat mengatasi akar permasalahan.

Tantangan Non-Politis dan Pendekatan Dialog, Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya Myanmar, Bukan Campur Urusan Dalam Negeri

Di balik konflik politik yang sensitif, krisis Rohingya telah melahirkan setidaknya tiga tantangan humaniter besar yang mendesak untuk ditangani. Pertama, krisis pengungsi massal ke Bangladesh yang menciptakan beban ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luar biasa di kamp-kamp pengungsian. Kedua, potensi radikalisasi di tengah keputusasaan yang berkepanjangan, baik di dalam Myanmar maupun di kamp pengungsian. Ketiga, runtuhnya sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dasar di negara bagian Rakhine, yang mempengaruhi semua komunitas, bukan hanya Rohingya.

Pendekatan dialog Indonesia berusaha mengatasi akar masalah ini dengan cara yang tidak langsung menyentuh ranah kedaulatan politik. Misalnya, dengan mendorong “gencatan senjata kemanusiaan”, Indonesia membuka jalan bagi organisasi kemanusiaan untuk membangun kembali rumah sakit dan sekolah. Dengan terlibat dalam rehabilitasi ekonomi komunitas, ketegangan akibat persaingan sumber daya dapat dikurangi. Dan dengan melibatkan otoritas agama moderat dari Indonesia dalam dialog antaragama, narasi-narasi kebencian yang bisa mengarah pada radikalisasi dapat ditangkal.

Semua ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan dialog politik yang lebih substantif di kemudian hari.

Membongkar Mitos Ketidakberdayaan Diplomasi Bicara Melalui Studi Kasus Mediasi Aceh

Salah satu argumen utama pendukung intervensi adalah bahwa diplomasi bicara terlalu lemah untuk mengatasi kekerasan sistematis. Di sinilah pengalaman Indonesia sebagai mediator dalam Perdamaian Aceh menjadi bukti penting. Proses Helsinki yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative Finlandia, tetapi dengan Indonesia sebagai pihak yang sangat berkepentingan dan akhirnya menjadi penjamin implementasi, menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi dengan baik bisa mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun.

Paralelnya dengan Rohingya terletak pada kompleksitas konflik yang melibatkan identitas, otonomi, dan sejarah militer.

Kunci keberhasilan di Aceh adalah membangun kepercayaan antara pihak yang bertikai, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Indonesia mentransfer pembelajaran ini dengan memahami bahwa untuk Myanmar, langkah pertama bukanlah memaksa solusi final, tetapi menciptakan mekanisme untuk membangun kepercayaan itu sendiri. Ini berarti menemukan pihak ketiga yang diterima oleh junta, memastikan kerahasiaan pembicaraan awal, dan merancang agenda yang fokus pada isu-isu kemanusiaan sebagai common ground sebelum membahas isu politik yang lebih sensitif.

Alat Diplomasi Lunak Indonesia

Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Negara ini memiliki seperangkat alat diplomasi lunak yang unik dan relevan untuk konteks Myanmar, yang dapat digunakan untuk membuka ruang percakapan yang tertutup bagi banyak aktor lain.

• Otoritas Keagamaan Moderat: Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki kredensial keislaman yang kuat dan dapat terlibat dalam dialog antaragama di Myanmar, menawarkan perspektif Islam yang inklusif dan menangkal ekstremisme.
• Pengalaman Transformasi Demokrasi: Transisi Indonesia dari rezim otoriter ke demokrasi terbesar ketiga di dunia adalah kisah yang powerful. Pengalaman tentang reformasi militer, desentralisasi, dan pemilihan umum yang damai dapat dibagikan sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai doktrin yang harus diikuti.
• Jaringan Masyarakat Sipil yang Kuat: LSM Indonesia yang berpengalaman dalam resolusi konflik, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan perempuan dapat bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di Myanmar, membangun jembatan dari masyarakat ke masyarakat yang sering kali lebih tahan banting daripada jalur politik formal.

Metafora Jembatan Terapung

Diplomasi Indonesia dalam krisis Rohingya dapat dibayangkan seperti sebuah “jembatan terapung”. Daratan pertama adalah komunitas internasional yang mendesak aksi tegas. Daratan kedua adalah pemerintah dan militer Myanmar yang sangat sensitif terhadap intervensi asing. Jembatan terapung itu tidak dibangun di atas pondasi beton kaku intervensi atau sanksi, melainkan di atas pondasi budaya kesabaran dan penghormatan kedaulatan yang dipahami di kawasan Asia Tenggara.

Tali-tali yang menahan jembatan itu adalah benang-benang kepercayaan yang ditenun perlahan melalui kontak informal dan kerja kemanusiaan. Arus deras di bawahnya adalah tantangan regional, seperti kepentingan ekonomi Tiongkok dan India di Myanmar, serta kompleksitas hubungan antar-etnis di dalam Myanmar sendiri. Jembatan ini mungkin bergoyang, membutuhkan penyesuaian konstan, tetapi tujuannya tetap: menghubungkan dua sisi yang terpisah agar lalu lintas dialog dapat mengalir, sedikit demi sedikit.

Arsitektur Keamanan Manusia sebagai Fondasi Alternatif dari Intervensi Klasik

Konsep “keamanan manusia” menggeser fokus keamanan dari negara (state security) ke individu (human security). Ini berarti keamanan seseorang dinilai bukan hanya dari ancaman militer, tetapi dari ancaman terhadap kelangsungan hidup, kehidupan sehari-hari, dan martabatnya—seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, penyakit, dan kekerasan komunal. Indonesia, meski menolak intervensi yang melanggar kedaulatan, secara aktif menerjemahkan konsep ini dengan mendorong bantuan dan perlindungan bagi korban Rohingya.

Pendekatannya adalah membangun arsitektur keamanan manusia dari bawah, dengan keyakinan bahwa ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, landasan untuk perdamaian politik akan lebih kokoh.

Cara ini menjadi alternatif yang konstruktif dari intervensi klasik yang sering kali bersifat konfrontatif. Alih-alih mengancam rezim dengan konsekuensi, Indonesia memilih untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan institusi lokal untuk bertahan dari krisis. Ini termasuk dukungan terhadap AHA Centre (ASEAN Humanitarian Assistance Centre) sebagai wadah respons kawasan, yang lebih mudah diterima oleh Myanmar karena berada di bawah payung ASEAN. Dengan demikian, bantuan tidak dilihat sebagai alat politik asing, tetapi sebagai bentuk solidaritas regional.

Inisiatif Kemanusiaan Indonesia dalam Kerangka Keamanan Manusia

Berbagai bantuan Indonesia untuk Rohingya, meski sering dikabarkan sebagai bantuan kemanusiaan biasa, sebenarnya dapat dipetakan ke dalam tujuh pilar keamanan manusia. Pemetaan ini menunjukkan komprehensivitas pendekatan Indonesia.

Membuka Ruang bagi Aktor Non-Negara

Pilihan untuk dialog dan pendekatan keamanan manusia justru memiliki keunggulan tak terduga: ia membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi aktor non-negara. Dalam skenario intervensi atau sanksi keras yang dipimpin Barat, ruang gerak organisasi Islam atau LSM asing di Myanmar bisa sangat dibatasi karena dicurigai sebagai kepanjangan tangan politik asing. Namun, dengan pendekatan Indonesia yang lebih lunak dan berorientasi pada bantuan, organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dapat lebih mudah mengakses Myanmar dengan narasi solidaritas sesama Muslim Asia Tenggara dan bantuan konkret.

Mereka dapat terlibat dalam dialog antaragama, memberikan pelayanan kesehatan, atau membangun sekolah, yang secara tidak langsung mengurangi ketegangan dan membangun jaringan kepercayaan di tingkat akar rumput. Jalur ini, yang sering disebut sebagai “track two diplomacy” atau “track three diplomacy”, menjadi vital ketika jalur resmi pemerintah mengalami kebuntuan.

Pilihan Indonesia untuk mendorong dialog dalam krisis Rohingya, alih-alih intervensi langsung, adalah sikap diplomatik yang cermat. Pendekatan ini mirip dengan seni berkomunikasi yang efektif, di mana memahami konteks dan memilih kata kunci sangat penting, seperti prinsip yang dijelaskan dalam panduan Bagaimana Menjawab Pertanyaan. Dengan demikian, fokus pada jalur diplomasi dan dialog konstruktif tetap menjadi pijakan utama Indonesia dalam menyikapi kompleksitas isu kemanusiaan ini, tanpa melangkah ke ranah yang dapat dianggap mencampuri kedaulatan.

Resonansi Kebijakan Luar Negeri yang Berpijak pada Narasi Anti-Kolonialisme di Dunia Global Selatan

Prinsip “Responsibility to Protect” (R2P) yang sering dijadikan landasan moral untuk intervensi kemanusiaan, tidak diterima begitu saja di banyak negara Global Selatan, termasuk Indonesia. Di mata mereka, R2P sering kali terlihat sebagai alat yang tidak simetris—mudah diterapkan terhadap negara kecil dan lemah, tetapi hampir mustahil untuk digunakan terhadap negara besar dan kuat. Kecurigaan ini berakar pada sejarah kolonialisme, di mana kekuatan Barat dahulu juga menggunakan alasan “misi peradaban” atau “perlindungan” untuk membenarkan penjajahan dan campur tangan.

Posisi Indonesia yang sangat hati-hati terhadap intervensi, dan lebih memilih dialog yang menghormati kedaulatan, secara langsung merefleksikan kekhawatiran kolektif ini. Ini adalah penegasan bahwa tata dunia pasca-kolonial harus didasarkan pada kesetaraan antar bangsa, bukan pada hak untuk mengintervensi yang dimiliki segelintir negara.

Indonesia tidak sekadar bersikap defensif. Secara aktif, negara ini memanfaatkan jejaringnya di Gerakan Non-Blok (GNB) dan forum Kerja Sama Selatan-Selatan untuk menggalang pemahaman dan dukungan bagi pendekatannya. Dalam percakapan di antara negara-negara berkembang, Indonesia dapat menyampaikan bahwa tekanan dan sanksi dari Barat sering kali mengabaikan kompleksitas lokal dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Dengan menawarkan “jalan ASEAN” yang menekankan dialog dan konstruktivisme, Indonesia secara halus menandingi narasi intervensi yang dipimpin Barat, menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan semangat solidaritas dan non-koersi di kalangan Global Selatan.

Kredibilitas sebagai Mitra Dialog yang Netral

Source: imagekit.io

Mempertahankan prinsip non-intervensi justru memberikan keunggulan strategis tertentu bagi Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Barat yang telah mengeluarkan ancaman sanksi atau pembekuan kerja sama militer, Indonesia dipandang oleh junta Myanmar sebagai mitra dialog yang lebih netral dan tidak menghakimi. Kredibilitas ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia sendiri pernah mengalami transformasi dari pemerintahan militer, sehingga dianggap lebih memahami dinamika internal yang sensitif.

Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan Naypyidaw ketika banyak pintu lainnya tertutup. Dalam diplomasi, akses adalah segalanya. Kepercayaan bahwa Indonesia tidak berniat menggulingkan rezim atau menghancurkan kedaulatan Myanmar, tetapi hanya ingin membantu mencarikan jalan keluar yang damai, adalah modal politik yang sangat berharga. Modal inilah yang memungkinkan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan sulit tentang pentingnya perlindungan warga sipil, sesuatu yang mungkin tidak akan didengarkan jika datang dari negara yang dianggap bermusuhan.

Simpulan Akhir

Pada akhirnya, pilihan untuk berdialog bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang percaya diri. Ini adalah pilihan yang sadar akan kompleksitas sejarah kolonial di Global Selatan dan keinginan untuk tidak mengulangi pola-pola lama. Dengan menjadi “jembatan terapung” yang menghubungkan, Indonesia justru membuka ruang lebih luas bagi bantuan kemanusiaan dan partisipasi aktor non-negara untuk bekerja. Perdamaian yang sejati dan langgeng harus tumbuh dari dalam, bukan diimpor dari luar.

Dan dalam proses mendukung pertumbuhan itu, Indonesia memilih untuk menjadi katalisator dialog yang sabar, bukan intervensi yang memaksakan kehendak.

FAQ Terkini: Indonesia Pilih Dialog Dalam Krisis Rohingya Myanmar, Bukan Campur Urusan Dalam Negeri

Apakah pendekatan dialog Indonesia dianggap efektif mengingat krisis Rohingya masih berlangsung?

Efektivitas diplomasi dialog diukur bukan hanya dari hasil instan, tetapi dari pembangunan fondasi perdamaian jangka panjang. Indonesia fokus pada membuka saluran komunikasi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan lingkungan yang mendorong rekonsiliasi dari dalam Myanmar sendiri, sebuah proses yang memang membutuhkan waktu dan kesabaran.

Mengapa Indonesia sangat menghormati prinsip non-campur tangan dan kedaulatan Myanmar?

Prinsip ini adalah fondasi hubungan internasional yang dipegang banyak negara, terutama di Asia. Bagi Indonesia, penghormatan ini juga didasari pengalaman sejarahnya sendiri dalam menyelesaikan konflik domestik (seperti di Aceh) tanpa intervensi asing, serta kekhawatiran bahwa intervensi dari luar justru dapat memperkeruh situasi dan memicu ketegangan regional yang lebih luas.

Apa peran masyarakat sipil dan organisasi keagamaan Indonesia dalam pendekatan ini?

Mereka memainkan peran kunci sebagai “diplomasi lunak”. Organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat menjangkau komunitas Muslim di Myanmar dengan narasi perdamaian, sementara LSM Indonesia dapat berbagi pengalaman dalam penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan dialog pemerintah memungkinkan aktor-aktor non-negara ini berkontribusi tanpa dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan.

Bagaimana posisi Indonesia terhadap konsep “Responsibility to Protect” (R2P) atau Tanggung Jawab untuk Melindungi?

Indonesia memahami semangat R2P untuk melindungi warga sipil, tetapi sangat berhati-hati terhadap interpretasinya yang dapat digunakan untuk membenarkan intervensi militer. Indonesia menekankan bahwa upaya perlindungan harus dilakukan sejalan dengan penghormatan pada kedaulatan negara dan melalui jalan dialog serta bantuan kemanusiaan yang inklusif.

Apakah ada risiko posisi dialog ini dianggap membela pemerintahan junta Myanmar?

Tidak. Posisi Indonesia jelas membela rakyat Rohingya dan korban krisis kemanusiaan. Dialog yang didorong adalah dialog inklusif yang melibatkan semua pihak untuk mencapai solusi berkelanjutan. Menolak intervensi bukan berarti mendukung junta, melainkan memilih instrumen diplomasi yang dianggap lebih mampu menyentuh akar masalah tanpa menjadikan Myanmar sebagai medan pertarungan geopolitik negara-negara besar.