Faktor-faktor Penyebab Sulitnya Menjaga Keamanan dan Pertahanan Negara di Era Modern

Faktor-faktor Penyebab Sulitnya Menjaga Keamanan dan Pertahanan Negara itu ibarat mencoba memecahkan teka-teki dengan potongan yang terus berubah bentuk. Bayangkan, musuh tak lagi selalu datang dengan seragam dan tank, tapi bisa menyusup lewat layar ponsel, memanipulasi percakapan kita, atau mengacaukan pasar. Dunia yang super terhubung ini memang membawa banyak kemudahan, tapi di saat bersamaan juga membuka pintu lebar-lebar bagi ancaman yang bentuknya samar dan sumbernya seringkali misterius.

Tantangannya jadi nggak cuma soal menjaga perbatasan fisik, tapi juga merawat kedaulatan di ruang maya, kepercayaan publik, dan ketahanan ekonomi.

Permasalahan keamanan nasional kontemporer telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ancaman kini bersifat hibrida, menggabungkan tekanan militer, serangan siber, perang informasi, dan operasi pengaruh asing secara simultan. Ditambah lagi, aktor-aktor non-negara dengan teknologi terjangkau kini memiliki kemampuan mengganggu yang signifikan. Sementara itu, negara harus berjalan di atas tali antara memanfaatkan keterbukaan global dan melindungi aset strategisnya, serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas antara kesejahteraan rakyat dan modernisasi pertahanan.

Ruang domain baru seperti siber dan luar angkasa pun menambah kompleksitas dengan regulasi yang masih abu-abu.

Dinamika Ancaman Hibrida yang Menghilangkan Batas Tradisional

Lanskap keamanan nasional saat ini tidak lagi didominasi oleh ancaman yang jelas dan terukur seperti pergerakan pasukan musuh di perbatasan. Ancaman modern justru berkembang dalam bentuk hibrida, sebuah perpaduan kompleks yang sengaja mengaburkan garis antara perang dan damai, antara serangan militer dan tekanan politik. Bentuk ancaman ini tidak datang dengan deklarasi perang resmi, tetapi merayap melalui berbagai saluran secara simultan, menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan sulit untuk diidentifikasi sumber atau niat utamanya dengan cepat.

Inti dari ancaman hibrida adalah sinergi berbahaya antara elemen konvensional dan non-konvensional. Sebuah negara atau aktor bisa saja melakukan latihan militer besar di dekat perbatasan (tekanan konvensional), sementara secara bersamaan melancarkan kampanye dezinformasi masif melalui media sosial untuk memecah belah opini publik di negara sasaran (perang informasi), dan membiayai kelompok kepentingan tertentu untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri (operasi pengaruh). Ketiga elemen ini saling memperkuat, menciptakan efek psikologis dan strategis yang jauh lebih besar daripada jika dilakukan sendiri-sendiri.

Kaburnya batas ini membuat respons menjadi sangat rumit; apakah harus merespons dengan kekuatan diplomatik, operasi siber, atau kesiapan militer? Seringkali, ketika satu serangan teridentifikasi, serangan lainnya sudah mencapai tujuannya.

Karakteristik Berbagai Bentuk Ancaman

Untuk memahami kompleksitas ancaman hibrida, penting untuk memetakan karakteristik dari masing-masing komponennya. Tabel berikut membandingkan aspek kunci dari ancaman konvensional, siber, informasi, dan ekonomi.

Koordinasi Lembaga dalam Menghadapi Ancaman Hibrida, Faktor-faktor Penyebab Sulitnya Menjaga Keamanan dan Pertahanan Negara

Merespons ancaman yang terintegrasi membutuhkan mekanisme koordinasi yang juga terpadu dan lincah. Model idealnya adalah membentuk sebuah pusat fusi atau
-fusion center* yang permanen, bukan ad-hoc. Pusat ini harus diisi oleh perwakilan tetap dan memiliki wewenang dari lembaga intelijen strategis, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, serta penegak hukum siber. Mereka bekerja dalam satu ruang bersama, berbagi data dan analisis secara real-time.

Misalnya, intelijen diplomatik yang mendeteksi upaya perekrutan agen pengaruh dapat segera dikaitkan dengan laporan siber tentang aktivitas phishing terhadap pejabat tertentu dan laporan militer tentang peningkatan pengintaian di wilayah strategis. Proses decision-making untuk respons harus telah didelegasikan sebelumnya, sehingga respons—baik berupa protes diplomatik, pemblokiran akses siber, atau peningkatan kesiapan tempur—dapat dilakukan dengan cepat dan proporsional tanpa terhambat birokrasi.

Seorang ahli strategi keamanan kontemporer pernah menyatakan, “Di era arus informasi global, kedaulatan tidak lagi hanya tentang mengontrol wilayah fisik, tetapi tentang kemampuan untuk mempertahankan kebenaran faktual, kepercayaan publik, dan ketahanan digital masyarakatnya. Negara yang kedaulatan informasinya runtuh akan menemui kesulitan besar dalam mempertahankan kedaulatan teritorialnya.”

Paradoks Keterbukaan Global versus Imperatif Proteksi Nasional

Di satu sisi, kemakmuran suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuannya terhubung dengan jaringan ekonomi dan digital global. Di sisi lain, setiap koneksi itu membuka potensi celah keamanan baru. Inilah paradoks mendasar yang dihadapi negara-negara modern: bagaimana tetap terbuka untuk berinovasi dan berkembang, namun cukup tertutup untuk melindungi aset strategis dan data kritis dari infiltrasi dan eksploitasi pihak asing. Ketegangan ini nyata dalam keputusan sehari-hari, mulai dari mengizinkan investasi asing di infrastruktur telekomunikasi 5G hingga bergantung pada platform cloud global untuk penyimpanan data pemerintah.

Keterbukaan menawarkan efisiensi dan percepatan pembangunan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang bisa menjadi titik kelemahan strategis. Sebuah negara tidak mungkin membangun seluruh rantai pasok teknologi militernya dari nol; pasti ada komponen kritis yang diimpor. Namun, ketergantungan ini menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan dalam situasi geopolitik yang memanas. Musuh potensial tidak perlu menyerang langsung; mereka dapat mengganggu pasokan suku cadang, menyisipkan
-backdoor* pada perangkat lunak kritis, atau memanfaatkan ketergantungan data untuk memetakan kelemahan sistem pertahanan.

Kerentanan dalam Ketergantungan Global

Beberapa kerentanan utama yang muncul dari ketergantungan pada rantai pasok global dan teknologi asing untuk infrastruktur pertahanan antara lain:

• Single Point of Failure: Ketergantungan pada satu atau sedikit negara pemasok untuk komponen kritis (seperti chip semikonduktor atau sistem pemandu rudal) membuat pertahanan nasional rentan terhadap embargo, gangguan logistik, atau sabotase terselubung.
• Vulnerabilitas Bawaan (*Embedded Vulnerabilities*): Perangkat keras dan lunak asing berpotensi memiliki celah keamanan yang disengaja (*backdoors*) atau tidak disengaja, yang dapat dieksploitasi untuk memata-matai, melumpuhkan, atau mengambil alih kendali sistem di saat krisis.
• Hilangnya Otonomi Teknologi: Ketergantungan jangka panjang dapat menghambat pengembangan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, membuat negara selalu tertinggal dalam siklus pembaruan teknologi dan menjadi konsumen pasif.
• Risiko dalam Pemeliharaan dan Pelatihan: Ketergantungan pada vendor asing untuk pemeliharaan dan pelatihan operator dapat menyebabkan kebocoran data operasional dan membuat sistem tidak berfungsi optimal jika dukungan teknis ditarik.

Langkah Kebijakan Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko tanpa terjebak dalam isolasi, diperlukan kebijakan yang cerdas dan berlapis. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup:

• Menerapkan standar keamanan siber dan sertifikasi ketat yang wajib dipenuhi oleh semua vendor asing yang terlibat dalam infrastruktur kritis dan pertahanan.
• Mengembangkan strategi “diversifikasi pasokan” untuk komponen penting, dengan mencari pemasok dari negara-negara yang berbeda atau sekaligus mendorong produksi dalam negeri untuk bagian-bagian tertentu.
• Menerapkan kebijakan “*security by design*” dan audit kode sumber (*source code review*) untuk sistem kritis, meskipun berasal dari vendor asing, sebelum dioperasikan.
• Memperkuat investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) domestik untuk teknologi kunci, dengan fokus pada kemandirian di bidang-bidang yang paling strategis seperti kriptografi, kecerdasan buatan untuk pertahanan, dan komunikasi aman.
• Membangun kemitraan strategis dengan negara sekutu yang memiliki visi keamanan serupa untuk bersama-sama mengembangkan teknologi dan standar yang aman.

Skenario Serangan Siber pada Infrastruktur Energi

Bayangkan sebuah serangan siber yang ditargetkan pada sistem kendali industri (ICS) di beberapa pembangkit listrik tenaga gas dan gardu induk transmisi utama. Malware khusus dirancang untuk mengganggu sistem pengaturan tekanan dan suhu, bukan untuk merusak secara instan, tetapi untuk menyebabkan ketidakstabilan yang bertahap. Operator di ruang kendali melihat data yang sudah dimanipulasi, sehingga mereka tidak menyadari adanya masalah hingga terjadi serangkaian trip (pemutusan) pada pembangkit listrik secara beruntun.

Jaringan listrik nasional mengalami collapse, menyebabkan pemadaman bergilir yang luas dan berkepanjangan. Dampaknya langsung terasa: pangkalan militer bergantung pada generator darurat dengan bahan bakar terbatas, pusat komando dan kendali mengalami gangguan, sistem radar pengintai offline, dan latihan tempur harus dibatalkan. Logistik untuk pergerakan pasukan terhambat karena lampu lalu lintas mati dan pompa bensin tidak beroperasi. Tanpa satu pun pesawat tempur lepas landas atau satu peluru pun ditembakkan, kemampuan pertahanan negara itu lumpuh secara signifikan, sementara aktor di balik serangan tetap berada dalam bayang-bayang, menyulitkan atribusi dan pembalasan.

Disrupsi Lingkungan Strategis oleh Aktor Non-Negara yang Terteknologikan

Revolusi digital dan komersialisasi teknologi tinggi telah mendemokratisasi alat-alat yang dahulu hanya dapat diakses oleh negara. Saat ini, kelompok non-negara—mulai dari organisasi teroris, milisi swasta, kelompok hacktivist, hingga perusahaan keamanan siber—dapat memiliki kemampuan yang mengganggu keseimbangan kekuatan tradisional. Teknologi seperti drone komersial yang dimodifikasi, perangkat komunikasi enkripsi murah, dan alat peretasan yang tersedia di dark web memungkinkan aktor-aktor ini melancarkan serangan dengan biaya rendah, risiko rendah bagi mereka, tetapi dampak psikologis dan strategis yang tinggi.

Kemampuan ini mengubah persamaan keamanan secara fundamental. Sebuah kelompok kecil dengan dana terbatas sekarang dapat melakukan pengintaian udara terhadap instalasi militer rahasia menggunakan drone, melancarkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang melumpuhkan situs web pemerintah, atau menyebarkan kampanye dezinformasi yang viral. Mereka tidak memiliki ibu kota atau pasukan tradisional yang mudah disasar sebagai pembalasan, membuat konsep deterensi klasik menjadi kurang efektif.

Ancaman mereka bersifat asimetris, memanfaatkan celah hukum, kerentanan teknologi, dan kecepatan adaptasi yang sering kali melebihi birokrasi negara.

Pemetaan Aktor Non-Negara dan Kemampuannya

Aktor non-negara ini sangat beragam dalam motif dan kapabilitasnya. Tabel berikut mengkategorikan beberapa jenis utama, kemampuan disruptif yang dimiliki, domain operasi, serta tantangan hukum yang dihadapi dalam penanggulangannya.

Perubahan Doktrin Pertahanan

Menghadapi aktor tanpa wilayah tetap ini memerlukan perubahan mendasar dalam doktrin pertahanan. Doktrin yang berfokus pada pertahanan teritorial statis harus berevolusi menjadi doktrin keamanan jaringan (*network security*) yang lincah. Fokusnya bergeser dari sekadar mengamankan perbatasan geografis menjadi mengamankan titik-titik kritis dalam jaringan nasional—baik fisik, digital, maupun kognitif. Konsep “pertahanan maju” menjadi lebih relevan, yang mencakup kemampuan untuk mengganggu rencana musuh di domain siber dan informasi, jauh sebelum ancaman fisik terwujud.

Kolaborasi intelijen yang erat dengan badan penegak hukum dan sektor swasta menjadi kunci, karena aktor non-negara sering kali beroperasi di celah antara yurisdiksi militer dan sipil. Deterensi juga harus ditafsirkan ulang, bukan hanya melalui ancaman pembalasan militer masif, tetapi melalui kemampuan untuk mengidentifikasi, mengusik, dan menetralisasi jaringan pendukung mereka (finansial, logistik, komunikasi) dengan presisi.

Skenario Penggunaan Drone Komersial yang Dimodifikasi

Dalam sebuah upacara kenegaraan yang penting, di mana bendera nasional dikibarkan di lapangan utama ibu kota, sebuah skenario disruptif dapat terjadi. Sebuah kelompok oposisi radikal memodifikasi beberapa unit drone fotografi komersial berharga terjangkau. Modifikasi teknisnya sederhana: menambahkan mekanisme pelepasan dan muatan berupa cat berwarna mencolok atau bahan kimia iritan ringan. Saat upacara puncak, bendera sedang dikibarkan dengan khidmat, puluhan drone ini terbang dari berbagai arah secara terkoordinasi, bukan menyerang orang, tetapi menodai bendera yang sedang berkibar dengan cat tersebut.

Adegan itu tersiarkan langsung di televisi nasional dan viral di media sosial. Pesannya jelas: simbol kedaulatan negara dapat dinodai dengan mudah dan murah. Dampaknya lebih psikologis daripada fisik: rasa aman dan hormat publik terganggu, otoritas tampak tidak berdaya menghadapi teknologi sederhana, dan kepercayaan pada kemampuan negara menjaga martabat nasional terkikis. Respons terhadap insiden seperti ini rumit—menembak jatuh drone di atas kerumunan berisiko, sementara pelakunya sulit dilacak secara instan.

Erosi Ruang Publik sebagai Medan Pertempuran Persepsi dan Kepercayaan

Perang di abad ke-21 tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dalam pikiran dan hati warga negara. Ruang publik, terutama yang digital, telah menjadi medan pertempuran utama di mana narasi-narasi bersaing diperebutkan. Kampanye dezinformasi dan perang persepsi yang sistematis dirancang untuk mencapai tujuan strategis tanpa konflik bersenjata langsung. Sasaran utamanya adalah fondasi sosial suatu bangsa: kohesi, kepercayaan pada institusi, dan solidaritas nasional.

Ketika masyarakat mulai meragukan pemerintahnya, mempertanyakan legitimasi militer, atau terpecah dalam isu-isu polarisasi, ketahanan nasional secara keseluruhan menjadi rapuh.

Serangan persepsi ini bekerja secara lambat dan halus. Melalui bot, akun palsu, dan influencer bayaran, sebuah narasi dapat dibentuk, diperkuat, dan disebarluaskan hingga dianggap sebagai kebenaran oleh segmen masyarakat tertentu. Misalnya, narasi yang menggambarkan institusi pertahanan sebagai alat pemerintah yang korup atau tidak kompeten dapat mengurangi minat generasi muda untuk mengabdi, memicu penolakan masyarakat terhadap latihan militer di daerahnya, atau melemahkan dukungan publik untuk anggaran pertahanan yang diperlukan.

Dalam skala aliansi, kampanye serupa dapat digunakan untuk menyebarkan ketidakpercayaan antara negara sekutu, mempertanyakan komitmen perlindungan bersama, dan pada akhirnya memecah belah persekutuan strategis.

Indikator Melemahnya Ketahanan Mental Bangsa

Mengidentifikasi dampak serangan persepsi sejak dini sangat penting. Beberapa indikator yang dapat diamati antara lain:

• Meningkatnya polarisasi ekstrem dalam masyarakat mengenai isu-isu kebangsaan dan pertahanan yang sebelumnya bersifat mempersatukan.
• Merosotnya kepercayaan publik yang cepat dan signifikan terhadap institusi militer, intelijen, dan pemerintah berdasarkan pada klaim-klaim yang tidak terverifikasi yang viral di media sosial.
• Munculnya teori konspirasi yang luas dan dipercaya banyak orang mengenai peran atau operasi institusi pertahanan, yang bertentangan dengan fakta yang dapat diverifikasi.
• Penurunan partisipasi dalam program-program kebangsaan atau kesukarelawanan yang didukung negara.
• Semakin tingginya tingkat skeptisisme dan sinisme terhadap semua sumber informasi resmi, mengarah pada apatisme publik yang berbahaya.

Seorang analis media digital menjelaskan, “Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*), bukan kebenaran. Konten yang memicu emosi kuat—terutama kemarahan dan ketakutan—akan diprioritaskan. Kekuatan asing memahami ini. Mereka tidak menciptakan polarisasi dari nol; mereka hanya mengidentifikasi retakan yang sudah ada dalam masyarakat, lalu menuangkan bahan bakar algoritmik ke dalamnya, mempercepat perpecahan hingga titik yang sulit diperbaiki.”

Mekanisme Komunikasi Strategis Institusi Pertahanan

Untuk menjaga kredibilitas di era post-truth, institusi pertahanan harus membangun mekanisme komunikasi strategis yang proaktif, transparan, dan manusiawi. Pertama, diperlukan pusat operasi informasi (*information operations cell*) yang tidak hanya merespons hoaks, tetapi aktif memproduksi dan mendistribusikan konten naratif yang autentik tentang nilai-nilai, misi, dan kehidupan sehari-hari prajurit. Kedua, membangun kemitraan yang erat dan didasari kepercayaan dengan jurnalis dan platform media terpercaya, menyediakan akses yang wajar untuk peliputan.

Menjaga keamanan dan pertahanan negara itu kompleks, lho. Ancaman siber, konflik geopolitik, hingga dinamika sosial internal bikin semuanya makin pelik. Nah, dalam konteks ini, memahami setiap keputusan strategis tanpa keraguan atau Closest meaning of “qualms” among given options jadi sangat krusial. Ketegasan ini diperlukan karena faktor-faktor penyebab kerawanan tadi seringkali muncul secara simultan dan membutuhkan respons yang cepat serta tepat dari semua pihak.

Ketiga, melatih juru bicara dan pimpinan militer yang tidak hanya menguasai substansi teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan empati dan dapat dihubungi. Keempat, mengembangkan kapasitas deteksi dini dan analisis media sosial untuk memahami sentimen publik dan mengidentifikasi kampanye dezinformasi secara cepat. Kelima, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan influencer kredibel sebagai mitra dalam membangun kesadaran tentang ancaman informasi. Kredibilitas tidak lagi dibangun dengan kesunyian dan kerahasiaan total, tetapi dengan transparansi yang tepat, akuntabilitas saat ada kesalahan, dan konsistensi antara perkataan dengan tindakan.

Dilema Alokasi Sumber Daya antara Pembangunan Kesejahteraan dan Modernisasi Alutsista

Setiap pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit: uang yang ada harus dialokasikan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik yang langsung dirasakan rakyat, atau untuk membeli kapal selam, pesawat tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara yang mahal namun penting untuk jangka panjang. Ini bukan sekadar pertarungan anggaran, tetapi pertarungan visi dan prioritas nasional. Di satu sisi, kesejahteraan dan stabilitas sosial adalah fondasi dari ketahanan nasional itu sendiri.

Di sisi lain, dunia yang semakin tidak aman menuntut investasi berkelanjutan dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) agar tidak tertinggal secara teknologi dan strategis.

Kompetisi ini semakin kompleks karena sifat investasi pertahanan yang besar, berisiko, dan hasilnya baru terlihat dalam waktu panjang, sementara tuntutan program sosial seringkali bersifat mendesak dan berdampak politik langsung. Penundaan modernisasi alutsista dapat membuat gap kemampuan yang semakin lebar dengan negara lain, yang baru akan terasa dampak kritisnya dalam situasi krisis atau konflik. Sebaliknya, mengalihkan anggaran dari program sosial dapat memicu ketidakpuasan dan mengikis legitimasi pemerintah.

Kunci utamanya adalah menemukan keseimbangan yang dinamis dan menjelaskan kepada publik bahwa investasi di kedua bidang tersebut saling memperkuat, bukan saling meniadakan.

Parameter Non-Keuangan dalam Perencanaan Pertahanan

Selain angka anggaran, perencanaan pertahanan yang cerdas harus mempertimbangkan parameter kualitatif dan strategis, seperti:

• Kecepatan Disrupsi Teknologi: Seberapa cepat teknologi baru (seperti AI, hipersonik, drone otonom) mengubah medan pertempuran? Anggaran harus memungkinkan adaptasi dan adopsi yang lincah, bukan hanya membeli platform lama.
• Dampak Geopolitik: Bagaimana kepemilikan atau ketiadaan suatu kemampuan tertentu mempengaruhi posisi tawar dan deterensi negara di kancah regional? Misalnya, kemampuan anti-akses/area denial (A2/AD) dapat mengubah kalkulus keamanan di perairan strategis.
• Ketahanan Rantai Pasok: Seberapa rentan alutsista terhadap gangguan pasokan suku cadang dan teknologi dari luar negeri? Parameter ini mendorong investasi pada kemandirian di bidang-bidang kritis.
• Interoperabilitas dengan Sekutu: Seberapa mudah sistem pertahanan baru dapat beroperasi bersama dengan pasukan sekutu utama? Ini meningkatkan nilai strategis di luar kemampuan intrinsik alat tersebut.
• Dampak Multiplier Ekonomi: Seberapa besar investasi pada suatu proyek alutsista dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan alih teknologi?

Model Pembiayaan Pertahanan dari Berbagai Negara

Berbagai negara mengadopsi model berbeda untuk mendanai modernisasi pertahanannya, masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya sendiri.

Kebijakan Inovatif Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Salah satu contoh kebijakan inovatif adalah menerapkan skema “*strategic partnership*” yang mengikat. Dalam skema ini, ketika pemerintah membeli alutsista besar dari vendor asing, kontraknya mewajibkan vendor tersebut untuk bermitra dengan industri pertahanan dalam negeri (PT. Len, PT. Pindad, PT. DI, dll.) bukan hanya sebagai perakit, tetapi sebagai mitra pengembang dan produsen untuk komponen-komponen tertentu.

Lebih jauh, kontrak tersebut dapat mewajibkan investasi pada pusat penelitian dan pengembangan (R&D center) di dalam negeri, serta pelatihan intensif untuk insinyur lokal. Misalnya, pembelian pesawat tempur dapat disertai dengan komitmen untuk memproduksi sayap atau avionik tertentu di dalam negeri untuk pesawat tersebut, dan bahkan untuk versi ekspor. Kebijakan seperti ini menciptakan multiplier effect: transfer teknologi riil, peningkatan kapasitas SDM, penciptaan lapangan kerja tinggi, dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan impor untuk pemeliharaan dan pengembangan ke depan.

Nilai tambah ekonomi yang dihasilkan membantu membenarkan investasi awal yang besar di mata publik.

Fragmentasi Yurisdiksi dan Tata Kelola di Ruang Domain Baru seperti Siber dan Luar Angkasa

Perkembangan manusia ke domain baru seperti dunia siber dan luar angkasa telah melampaui kemampuan hukum dan tata kelola internasional untuk mengaturnya. Kedua domain ini bersifat global,
-borderless*, dan vital bagi keamanan nasional serta ekonomi modern. Namun, di situlah masalahnya: tidak ada kesepakatan universal yang komprehensif tentang apa yang dianggap sebagai serangan, bagaimana atribusi dilakukan, atau respons seperti apa yang diperbolehkan.

Kekosongan dan tumpang tindih regulasi ini menciptakan zona abu-abu yang dimanfaatkan oleh aktor jahat untuk melancarkan serangan dengan risiko pembalasan yang minimal, sekaligus menghambat kemampuan negara untuk merespons secara cepat dan tegas terhadap pelanggaran keamanan nasional.

Di domain siber, sebuah serangan yang diluncurkan dari server di satu negara, melalui jaringan peretas di beberapa negara lain, untuk menargetkan infrastruktur kritis di negara ketiga, menimbulkan kebingungan yurisdiksi yang luar biasa. Di luar angkasa, aktivitas seperti pendekatan satelit secara agresif (*close proximity operations*), penyinaran laser yang membutakan sensor, atau uji coba anti-satelit yang menciptakan puing-puing berbahaya, belum diatur dengan jelas dalam kerangka hukum yang mengikat.

Ketidakpastian ini bukan hanya masalah teknis; ini adalah masalah strategis yang dapat memicu eskalasi dan salah paham antara negara-negara besar, karena setiap pihak dapat menafsirkan tindakan lawannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Prinsip Dasar Hukum Internasional untuk Domain Siber

Source: slidesharecdn.com

Mengembangkan hukum internasional untuk domain siber adalah tantangan besar, tetapi beberapa prinsip dasar yang perlu disepakati secara multilateral antara lain:

• Penegakan Kedaulatan Siber: Pengakuan bahwa negara memiliki kedaulatan atas infrastruktur siber di wilayah teritorialnya dan berhak untuk mempertahankannya dari serangan eksternal.
• Prinsip Non-Intervensi: Larangan campur tangan, termasuk melalui cara-cara siber, dalam urusan dalam negeri negara lain, terutama yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintah atau memanipulasi proses politik.
• Kewajiban Due Diligence: Kewajiban negara untuk mencegah aktivitas siber berbahaya yang berasal dari wilayahnya, jika mengetahui adanya aktivitas tersebut.
• Norma Perlindungan Infrastruktur Kritis: Kesepakatan untuk tidak menyerang infrastruktur kritis sipil (seperti jaringan listrik, air, keuangan, dan kesehatan) bahkan dalam konflik siber, mirip dengan perlindungan terhadap objek sipil dalam perang konvensional.
• Mekanisme Atribusi dan Pembuktian yang Kredibel: Pengembangan protokol dan standar teknis internasional yang diterima bersama untuk melakukan atribusi serangan siber, sehingga respons dapat diarahkan dengan tepat.
• Saluran Komunikasi Krisis: Pembentukan saluran komunikasi darurat antara kekuatan siber utama untuk mencegah eskalasi yang tidak disengaja.

Skenario Krisis Serangan Siber Atribusional Rendah

Sebuah perusahaan energi nasional di Negara A mengalami gangguan operasional parah akibat malware yang diduga menyasar sistem kendali turbin gas. Analisis teknis awal menunjukkan kecanggihan kode yang mengindikasikan keterlibatan aktor negara, dengan jejak digital yang mengarah ke server di Negara B. Namun, Negara B menyangkal terlibat dan menyatakan server tersebut mungkin telah diretas dan digunakan sebagai
-jumping board* oleh pihak ketiga, mungkin bahkan oleh kelompok kriminal yang berbasis di Negara C.

Sementara tim ahli siber Negara A masih berusaha melacak lebih dalam, media di Negara A sudah penuh dengan headline yang menuduh Negara B. Parlemen Negara A menuntut tindakan tegas, mungkin pembalasan siber atau sanksi ekonomi. Namun, karena ketidakpastian hukum dan bukti yang belum konklusif, pemerintah Negara A ragu. Mereka khawatir jika melakukan pembalasan terhadap Negara B berdasarkan bukti yang lemah, mereka justru akan memicu konflik terbuka dengan negara yang salah, atau melanggar norma internasional.

Kekosongan regulasi ini memperlambat respons, memperpanjang krisis, dan memungkinkan pelaku sebenarnya (entah Negara B, C, atau aktor non-negara) lolos tanpa konsekuensi, sementara kepercayaan antara negara-negara semakin menipis.

Proposal Kerangka Tata Kelola Nasional untuk Domain Luar Angkasa

Di tingkat nasional, sebuah negara memerlukan kerangka tata kelola terintegrasi untuk mengawasi dan melindungi kepentingannya di luar angkasa. Proposalnya adalah membentuk sebuah Badan Koordinasi Keamanan dan Operasi Luar Angkasa Nasional yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat wakil menteri. Badan ini akan mengintegrasikan perwakilan dari:

• Kementerian Pertahanan: Untuk aspek keamanan, pengawasan ancaman, dan operasi militer di ruang angkasa.
• Lembaga Antariksa Sipil: Untuk aspek eksplorasi, sains, dan regulasi peluncuran sipil.
• Kementerian Komunikasi dan Informatika: Untuk mengatur spektrum frekuensi dan orbit satelit komunikasi.
• Kementerian Hukum dan HAM: Untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan hukum internasional yang berkembang.
• Perwakilan Industri Swasta: Perusahaan telekomunikasi, observasi bumi, dan startup antariksa, sebagai pemilik dan operator aset komersial yang kritis.

Badan ini akan bertugas: (1) Merumuskan doktrin keamanan ruang angkasa nasional; (2) Mengembangkan sistem pemantauan Situational Awareness di ruang angkasa (SSA) untuk melacak satelit sendiri dan objek asing; (3) Menetapkan protokol untuk mengoordinasikan respons terhadap ancaman terhadap aset satelit nasional, baik militer maupun sipil; (4) Mendorong pengembangan kemampuan nasional, termasuk satelit redundansi dan teknologi anti-jam; serta (5) Menjadi satu-satunya suara nasional dalam negosiasi internasional mengenai tata kelola ruang angkasa.

Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa kepentingan keamanan, ekonomi, dan ilmiah dijaga secara koheren.

Ulasan Penutup: Faktor-faktor Penyebab Sulitnya Menjaga Keamanan Dan Pertahanan Negara

Jadi, setelah menelusuri berbagai lapisan tantangan ini, jelas bahwa menjaga keamanan dan pertahanan negara memang bukan pekerjaan mudah. Ini adalah pertarungan multidimensi yang terjadi di medan fisik, digital, dan bahkan di dalam pikiran masyarakat. Kuncinya mungkin terletak pada kelincahan dan adaptasi. Sebuah bangsa tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan konvensional, tetapi harus membangun ketahanan yang holistik—mulai dari infrastruktur digital yang tangguh, tata kelola domain baru yang cerdas, komunikasi publik yang transparan, hingga industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.

Pada akhirnya, di tengah dinamika ancaman yang terus berubah, keamanan nasional yang berkelanjutan adalah tentang bagaimana sebuah negara mampu belajar, berkolaborasi, dan berinovasi lebih cepat dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitasnya.

Informasi FAQ

Apakah ancaman hibrida itu hanya terjadi selama perang?

Tidak. Ancaman hibrida justru sering terjadi di bawah ambang batas perang terbuka (dalam kondisi “damai”), bertujuan untuk melemahkan negara sasaran secara bertahap tanpa memicu respons militer skala penuh.

Mengapa aktor non-negara dengan teknologi sederhana seperti drone bisa menjadi ancaman serius?

Karena teknologi seperti drone komersial yang dimodifikasi murah, mudah didapat, dan sulit dilacak. Mereka dapat digunakan untuk spionase, serangan simbolik, atau bahkan mengganggu operasi kritis, menciptakan dampak psikologis dan strategis yang tidak sebanding dengan biayanya.

Bagaimana perang informasi bisa memecah belah aliansi strategis suatu negara?

Melalui kampanye dezinformasi dan narasi manipulatif yang sengaja disebarkan untuk menyulut ketidakpercayaan antara negara sekutu, mempertanyakan komitmen bersama, dan memperbesar perbedaan pandangan politik di dalam negara-negara aliansi tersebut.

Apakah fokus pada modernisasi alutsista selalu berarti mengorbankan anggaran kesejahteraan?

Tidak selalu. Kebijakan industri pertahanan dalam negeri yang tepat justru dapat menciptakan efek pengganda ekonomi, membuka lapangan kerja teknologi tinggi, dan mendorong inovasi yang pada akhirnya juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab menangani serangan siber terhadap infrastruktur vital: pihak militer atau sipil?

Ini adalah area abu-abu yang membutuhkan kerangka tata kelola terintegrasi. Idealnya, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas antara otoritas siber sipil, intelijen, dan militer, dengan pembagian peran berdasarkan jenis ancaman dan tingkat eskalasinya.