Mengapa Kita Perlu Berbangsa dan Bernegara bukan sekadar pertanyaan pelajaran kewarganegaraan yang usang, tapi sebuah refleksi mendasar tentang bagaimana kita bertahan dan berkembang. Bayangkan hidup tanpa aturan main yang jelas, tanpa jaminan keamanan, atau tanpa rasa memiliki terhadap sebuah identitas bersama. Pasti berantakan, kan? Nah, keberadaan bangsa dan negaralah yang memberikan panggung terstruktur itu, tempat kita bisa beraktivasi, berkreasi, dan saling melindungi dengan lebih terjamin.
Dari sekadar kelompok suku hingga menjadi entitas modern yang kompleks, manusia memang punya naluri untuk membentuk ikatan yang lebih besar. Negara bangsa kemudian muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan keteraturan, keadilan, dan perlindungan kolektif. Ia lebih dari sekadar garis batas di peta; ia adalah kontrak sosial yang hidup, sebuah kesepakatan bersama bahwa kita menyerahkan sedikit kebebasan individu untuk mendapatkan jaminan hidup yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi semua orang yang ada di dalamnya.
Makna Dasar Berbangsa dan Bernegara
Sebelum kita menyelami lebih dalam alasan kita perlu berbangsa dan bernegara, mari kita pahami dulu fondasinya. Konsep ‘bangsa’ dan ‘negara’ sering kita ucapkan bersamaan, tapi keduanya punya makna yang berbeda namun saling mengikat. Bangsa lebih merujuk pada ikatan psikologis dan kultural; sekelompok manusia yang merasa satu karena persamaan sejarah, bahasa, nilai, dan cita-cita. Sementara negara adalah organisasi politik di suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat, lengkap dengan aparatnya untuk mengatur kehidupan bersama.
Keterkaitan keduanya seperti jiwa dan raga. Bangsa adalah jiwa kolektif yang memberi semangat dan identitas, sedangkan negara adalah badan atau wadah politik yang mewadahi jiwa tersebut, memberikan struktur dan kepastian. Hidup dalam ikatan suku atau klan tentu saja memberikan rasa aman dan kebersamaan, namun skalanya terbatas. Dalam kerangka negara bangsa, kita melampaui batas-batas primordial itu untuk membentuk ikatan yang lebih luas, inklusif, dan mampu mengelola kompleksitas kehidupan modern yang melibatkan jutaan orang dengan latar belakang berbeda.
Perbandingan Bentuk Organisasi Sosial-Politik
Manusia secara alami adalah makhluk sosial yang membentuk kelompok. Evolusi kelompok ini, dari yang sederhana hingga kompleks, menunjukkan kebutuhan kita akan keteraturan dan skala kerjasama yang lebih besar. Dari komunitas kecil pra-negara, kita berkembang membentuk kerajaan yang dipersatukan oleh kekuasaan seorang raja, lalu negara kota yang mandiri, hingga akhirnya menemukan bentuk negara bangsa modern yang didasarkan pada kesadaran kolektif dan kedaulatan rakyat.
Perjalanan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pencarian bentuk terbaik untuk mewadahi keragaman dan mencapai tujuan bersama yang lebih besar.
Berbangsa dan bernegara itu intinya kita nggak hidup sendirian, lho. Kita punya tempat berpijak dan saling topang. Nah, dalam perjalanan bareng ini, kadang kita butuh uluran tangan. Tapi minta tolong pun ada seninya biar nggak bikin sungkan, kayak yang dijelasin di sini: Minta bantuan dengan cara bagi yang ikhlas. Dengan cara yang pas, bantuan jadi bentuk solidaritas nyata yang justru menguatkan ikatan kebangsaan kita.
Makanya, hidup dalam negara ya untuk saling menguatkan, bukan cuma urusan administrasi semata.
| Bentuk Organisasi | Ciri Utama | Skala & Cakupan | Dasar Legitimasi |
|---|---|---|---|
| Komunitas Pra-Negara | Kelompok kecil berdasarkan kekerabatan (suku, klan). Hukum adat dan tradisi lisan. | Sangat terbatas, biasanya satu pemukiman atau beberapa kampung. | Kepatuhan pada tradisi leluhur dan otoritas tetua/ketua suku. |
| Kerajaan | Dipimpin oleh seorang raja/ratu yang berkuasa mutlak. Wilayahnya dapat sangat luas. | Regional hingga lintas wilayah, mencakup banyak kelompok etnis. | Kekuasaan turun-temurun (dinasti) dan sering dikaitkan dengan mandat ilahi. |
| Negara Kota | Kota yang berdaulat dengan wilayah sekitar, mandiri secara politik dan ekonomi (contoh: Athena kuno, kota di Italia Renaissance). | Terbatas pada satu kota utama dan wilayah pendukungnya. | Partisipasi warga (terbatas) atau kekuasaan oligarki/penguasa tunggal. |
| Negara Bangsa Modern | Wilayah dengan batas jelas, pemerintahan berdaulat, dan dihuni oleh suatu bangsa (atau banyak bangsa) yang memiliki kesadaran kebersamaan. | Nasional, mencakup wilayah geografis yang luas dan populasi besar. | Kedaulatan rakyat, konstitusi, dan pengakuan dari masyarakat internasional. |
Fungsi Negara dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar
Bayangkan hidup di sebuah kompleks perumahan tanpa satpam, tanpa peraturan kebersihan, dan tanpa pengelola yang mengatur pembagian air. Pasti kacau, bukan? Negara, dalam skala yang jauh lebih besar, berfungsi sebagai pengelola bersama itu. Fungsi utamanya adalah menjadi penyedia keamanan dan ketertiban. Negara melalui aparatnya melindungi warga dari ancaman eksternal (pertahanan) dan konflik internal (kepolisian), sehingga kita bisa tidur nyenyak dan beraktivitas tanpa rasa takut yang konstan.
Lebih dari sekadar penjaga malam, negara juga punya peran aktif menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga. Melalui kebijakan dan anggarannya, negara berupaya memastikan akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan sistem peradilan yang adil. Ini bukan sekadar kemewahan, melainkan investasi untuk menciptakan warga negara yang sehat, cerdas, dan percaya pada sistem hukumnya sendiri.
Konsekuensi Ketidakhadiran Negara
Untuk memahami betapa vitalnya negara, coba kita pikirkan apa yang terjadi jika ia tiba-tiba lenyap. Kekosongan kekuasaan dan aturan akan menciptakan situasi yang sering disebut ‘state of nature’, dimana hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat berkuasa, yang lemah tertindas. Tanpa kerangka bersama, kehidupan sosial dan ekonomi akan kolaps.
- Anarki dan Konflik Horizontal: Perselisihan kecil bisa dengan mudah meledak menjadi konflik bersenjata karena tidak ada lembaga netral yang berwenang menyelesaikannya.
- Tidak Ada Jaminan Hak Properti: Apa yang kamu miliki bisa diambil paksa oleh pihak yang lebih kuat tanpa ada pengadilan yang bisa kamu tuju.
- Pelayanan Publik Mandek: Tidak ada yang mengurus jalan rusak, wabah penyakit, bencana alam, atau sekolah untuk anak-anak. Setiap orang hanya memikirkan keluarganya sendiri.
- Ekonomi Tidak Berkembang: Tidak ada mata uang yang stabil, tidak ada perlindungan hukum untuk kontrak bisnis, dan tidak ada infrastruktur yang mendukung perdagangan. Kepercayaan antara orang asing nyaris tidak ada.
Filsuf Thomas Hobbes dalam bukunya “Leviathan” menggambarkan kondisi tanpa negara sebagai kehidupan yang “sunyi, miskin, menjijikkan, kasar, dan pendek.” Ia berargumen bahwa manusia secara rasional akan sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan alamiah mereka kepada sebuah kekuasaan berdaulat (negara) melalui kontrak sosial, sebagai imbalan atas keamanan dan ketertiban hidup bersama.
Berbangsa dan bernegara itu ibarat menyusun identitas kolektif yang utuh, di mana kita semua adalah bagian penting dari keseluruhan. Nah, proses menemukan bagian-bagian penyusun ini mirip dengan logika matematika, seperti saat kamu Cari Pecahan Asal Berdasarkan Dua Penambahan. Dengan memahami asal-usul dan komponen pembentuknya, baik dalam angka maupun kehidupan bermasyarakat, kita jadi lebih menghargai betapa berharganya fondasi kebersamaan yang kita jaga bersama ini.
Identitas Bersama dan Pemersatu Bangsa: Mengapa Kita Perlu Berbangsa Dan Bernegara
Negara bukan hanya sekadar mesin birokrasi yang dingin. Ia juga perlu punya jiwa, dan jiwa itu adalah identitas kebangsaan. Identitas bersama ini adalah lem perekat sosial yang mengikat orang-orang dari berbagai pulau, bahasa ibu, dan adat istiadat menjadi satu entitas yang disebut bangsa Indonesia. Elemen-elemen pemersatu itu antara lain bahasa persatuan (Bahasa Indonesia), sejarah perjuangan melawan penjajah, dasar negara Pancasila, serta cita-cita bersama yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Simbol-simbol kenegaraan memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara identitas ini. Bendera Merah Putih yang dikibarkan, lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama, atau Garuda Pancasila yang ditempel di ruang kelas, bukan sekadar hiasan. Mereka adalah pengingat visual dan emosional yang instan tentang siapa kita dan di mana kita berdiri. Ritual bersama seperti upacara bendera menciptakan memori kolektif dan rasa solidaritas yang sulit dijelaskan namun sangat nyasa rasanya.
Keragaman Budaya Daerah dan Persatuan Bangsa
Source: slidesharecdn.com
Keindahan Indonesia justru terletak pada kemampuannya merangkul keragaman sebagai bagian dari identitas nasional. Kita tidak menyeragamkan, tetapi menyatukan dalam keberagaman. Persatuan sebagai satu bangsa tidak menghapus identitas daerah, melainkan memberikan sebuah payung identitas yang lebih luas dimana identitas daerah bisa berkembang dengan saling menghormati.
| Aspect | Keragaman Budaya Daerah | Persatuan sebagai Satu Bangsa | Hubungan Dinamis |
|---|---|---|---|
| Sifat | Spesifik, partikular, dan tumbuh dari tradisi lokal. | Umum, inklusif, dan dibangun secara sengaja. | Spesifisitas daerah memperkaya keumuman nasional. |
| Contoh Manifestasi | Bahasa Jawa, Tari Saman, Upacara Rambu Solo’, Rumah Gadang. | Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan, Sumpah Pemuda. | Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah. |
| Fungsi | Memberi identitas primer dan rasa memiliki pada komunitas lokal. | Memberi identitas sekunder yang memungkinkan kerjasama lintas daerah. | Identitas nasional menjadi modal saat seorang Minang bertemu dengan orang Bali di Jakarta atau di forum internasional. |
| Basis Ikatan | Primordial (keturunan, daerah asal). | Sivil (kewarganegaraan, kesepakatan politik). | Seseorang bisa sangat Bugis secara budaya, tetapi tetap Indonesia secara hukum dan politik. |
Dalam pergaulan global, identitas kebangsaan yang kuat adalah kartu nama kita. Ia memperkuat posisi tawar, membangun kepercayaan, dan menjadi fondasi untuk diplomasi. Dunia internasional berhubungan dengan negara, tetapi citra negara itu sendiri dibentuk oleh kekuatan identitas dan budaya bangsanya. Saat kita memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, segera ada serangkaian asosiasi—dari keramahannya, kekayaan alamnya, hingga sejarah perjuangannya—yang melekat pada identitas kolektif itu.
Kerangka Hukum dan Keadilan yang Terstruktur
Salah satu penanda utama peradaban adalah adanya sistem hukum yang terstruktur dan diakui bersama. Dalam konteks negara, kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum secara sah hanya dimiliki oleh negara. Ini penting untuk menghindari main hakim sendiri. Bayangkan jika setiap orang atau kelompok membuat hukumnya sendiri dan menghakimi menurut versinya, maka yang terjadi adalah kekacauan tanpa akhir.
Mari kita bandingkan. Dalam masyarakat tanpa negara, penyelesaian konflik seringkali dilakukan melalui balas dendam berantai atau mediasi ad hoc oleh tetua yang keputusannya tidak selalu bisa dipaksakan. Sedangkan dalam negara hukum, konflik diselesaikan melalui sistem peradilan yang independen, dengan prosedur yang jelas, bukti-bukti yang diverifikasi, dan putusan yang mengikat serta dapat dilaksanakan oleh aparat negara. Ini memberikan kepastian dan kesetaraan di depan hukum.
Prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Manfaatnya
Konsep negara hukum atau rechtsstaat adalah jantung dari kehidupan bernegara yang beradab. Prinsip ini menjamin bahwa kekuasaan negara tidak sewenang-wenang, karena kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh hukum. Hukum ada bukan untuk dilanggarnya, melainkan untuk dipatuhi oleh semua, termasuk oleh para pemegang kekuasaan.
- Supremasi Hukum: Hukum adalah yang tertinggi. Tidak ada orang atau institusi yang berada di atas hukum.
- Kesetaraan di Depan Hukum: Semua warga negara, tanpa pandang bulu, diperlakukan sama oleh hukum.
- Pembatasan Kekuasaan: Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum dibuat dan diterapkan untuk melindungi, bukan menindas, hak-hak dasar warga.
- Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak: Lembaga peradilan harus independen dari pengaruh eksekutif, legislatif, atau pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Manfaatnya bagi warga sangat konkret: kita bisa berbisnis dengan relatif aman karena ada hukum kontrak, kita bisa memprotes ketidakadilan melalui jalur pengadilan, dan kita merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pejabat karena mereka juga takut melanggar hukum.
Proses Lahirnya Sebuah Peraturan Perundang-undangan
Sebuah peraturan perundang-undangan tidak muncul tiba-tiba dari langit. Prosesnya dirancang untuk memastikan keadilan dan partisipasi. Misalnya, sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) biasanya berasal dari inisiatif pemerintah atau DPR. Naskahnya kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat-rapat panitia kerja, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat yang mungkin terdampak. Seringkali ada proses uji publik atau sosialisasi untuk menampung masukan.
Setelah melalui pembahasan panjang dan revisi berulang, RUU itu kemudian disetujui dalam rapat paripurna untuk menjadi UU. Setelah diundangkan, pemerintah wajib mensosialisasikan dan menerapkannya, sementara masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya. Mekanisme yang panjang dan deliberatif ini, meski kadang terasa lambat, bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang lahir benar-benar mencerminkan rasa keadilan bersama dan bukan keinginan sepihak.
Kedaulatan dan Kemampuan Bersaing di Dunia Global
Kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar, dan untuk menentukan kebijakan luar negerinya secara bebas. Ini adalah prinsip paling mendasar dalam hubungan internasional. Menjaga kedaulatan berarti memastikan bahwa keputusan tentang pendidikan anak-anak kita, pengelolaan sumber daya alam kita, atau kebijakan kesehatan kita, diambil oleh pemerintah yang kita pilih, bukan oleh pihak asing yang punya kepentingan berbeda.
Negara memainkan peran sentral dalam membangun kemandirian agar kita tidak hanya jadi penonton di panggung global. Melalui kebijakan ekonomi yang cerdas, negara berupaya membangun industri yang kompetitif. Melalui pertahanan yang kuat, negara menjaga wilayah dari ancaman. Melalui diplomasi yang lincah, negara membangun aliansi, memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional, dan menarik investasi yang menguntungkan. Tanpa negara yang berdaulat dan aktif, sebuah bangsa bisa dengan mudah terjebak dalam ketergantungan dan menjadi objek permainan kekuatan negara lain.
Perbandingan Kondisi Wilayah Berdaulat dan Terjajah
| Aspek Kehidupan | Wilayah yang Berdaulat | Wilayah yang Dijajah/Dikuasai Asing | Dampak pada Masyarakat |
|---|---|---|---|
| Pengambilan Keputusan | Kebijakan ditentukan oleh pemerintah yang dipilih/diakui rakyat, untuk kepentingan nasional. | Kebijakan ditentukan oleh kekuatan asing, seringkali untuk mengeruk keuntungan dari wilayah tersebut. | Masyarakat lokal kehilangan kontrol atas masa depan mereka sendiri. |
| Pengelolaan Sumber Daya | Sumber daya alam dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. | Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan negara penjajah/penguasa asing, dengan sedikit atau tanpa manfaat bagi penduduk lokal. | Kemiskinan dan ketimpangan yang parah, meski wilayahnya kaya sumber daya. |
| Identitas dan Budaya | Budaya lokal berkembang dan dihargai sebagai bagian dari identitas nasional. | Sering terjadi upaya asimilasi atau penindasan budaya lokal untuk memperkuat kontrol penguasa asing. | Rasa harga diri dan identitas kolektif terkikis, memunculkan trauma sosial. |
| Hukum dan Keadilan | Sistem hukum berlaku untuk semua, meski tidak sempurna, bertujuan untuk keadilan nasional. | Hukum yang berlaku diskriminatif, seringkali memberlakukan hukum khusus untuk “pribumi” yang lebih berat daripada untuk warga negara penjajah. | Rasa ketidakadilan yang mendalam dan sistemik. |
Tantangan terbesar ketika kedaulatan tidak penuh adalah hilangnya kemandirian kebijakan. Sebuah bangsa tidak bisa lagi menentukan prioritas pembangunannya sendiri. Kebijakan ekonominya mungkin dipaksa mengikuti keinginan lembaga keuangan internasional, kebijakan pertahanannya dikendalikan oleh negara pelindung, dan kebijakan budayanya tergerus oleh arus global. Mereka ada, tetapi tidak benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang kehilangan kedaulatannya sering mengalami stagnasi, konflik identitas, dan kesulitan besar untuk bangkit kembali.
Partisipasi Warga dan Tanggung Jawab Sosial
Negara yang sehat tidak bisa dibangun hanya dari atas. Ia membutuhkan partisipasi aktif dari bawah, dari warganya. Hubungan antara warga dan negara ini seperti hubungan simbiosis mutualisme. Negara memberikan hak dan perlindungan, sementara warga memenuhi kewajiban dan berpartisipasi. Bentuk partisipasi itu beragam, mulai dari yang paling formal seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu, hingga yang sehari-hari seperti terlibat dalam musyawarah RT, mengawasi kinerja pemerintah, atau sekadar mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak dengan jujur.
Pajak itu contoh yang bagus untuk menggambarkan hubungan timbal balik ini. Kita memenuhi kewajiban membayar pajak, dan sebagai imbalannya, kita berhak menikmati jalan yang bagus, sekolah negeri, pelayanan kesehatan di puskesmas, dan keamanan yang diberikan polisi. Kalau kita menuntut hak (misalnya, fasilitas kesehatan yang lebih baik) tetapi mengabaikan kewajiban (misal, menggelapkan pajak), maka sistemnya akan bobol. Tanggung jawab sosial adalah kesadaran bahwa kontribusi kita, sekecil apa pun, penting untuk menjaga keseluruhan bangunan bernama negara ini.
Contoh Konkret Tanggung Jawab Sosial Warga Negara, Mengapa Kita Perlu Berbangsa dan Bernegara
Menjaga persatuan bukan tugas tentara atau politisi saja. Itu dimulai dari tindakan kita sehari-hari di lingkungan terkecil. Tanggung jawab sosial itu praktis dan bisa dilakukan siapa saja.
- Menghormati Perbedaan: Tidak menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media sosial atau percakapan sehari-hari. Menerima bahwa tetangga kita mungkin merayakan hari raya yang berbeda.
- Mengutamakan Musyawarah: Saat ada masalah di komunitas, berusaha menyelesaikannya dengan diskusi dan mencari mufakat, bukan langsung konfrontasi atau main hakim sendiri.
- Menggunakan Produk Dalam Negeri: Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian bangsa dan para pekerja lokal, sejauh kualitasnya memadai.
- Kritis tapi Konstruktif: Mengkritik kebijakan pemerintah itu wajar dan sehat, tetapi lakukan dengan data dan disertai solusi atau alternatif, bukan sekadar mencaci.
- Menjaga Aset Bersama: Tidak merusak fasilitas publik, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan.
Nilai gotong royong adalah DNA sosial kita. Seperti yang sering tergambar dalam kehidupan desa, gotong royong bukan sekadar kerja fisik bersama, melainkan spirit saling menanggung beban untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dalam konteks bernegara, gotong royong dimaknai sebagai partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, bahu-membahu mengatasi masalah nasional, dari membangun infrastruktur hingga menjaga persatuan. Filosofi ini mengajarkan bahwa negara yang kuat dibangun dari jutaan tangan yang secara sukarela bekerja sama, bukan dari individu-individu yang hanya mementingkan diri sendiri.
Kesimpulan Akhir
Jadi, berbangsa dan bernegara itu ibarat kita sedang membangun dan tinggal di sebuah rumah besar bersama. Kita iuran untuk keamanan, patuh pada tata tertib yang disepakati, dan merawat kebunnya agar semua penghuni nyaman. Tanggung jawab itu bukan beban, melainkan investasi untuk kenyamanan kita sendiri. Pada akhirnya, komitmen untuk tetap bersatu dalam keragaman dan aktif menjaga ‘rumah’ ini adalah cara paling cerdas untuk memastikan kita punya tempat berpijak yang kuat, baik untuk hari ini maupun untuk menyambut masa depan yang penuh tantangan.
Mari kita jaga fondasinya agar tetap kokoh.
FAQ Terperinci
Apakah konsep bangsa dan negara masih relevan di era globalisasi dan dunia tanpa batas seperti sekarang?
Sangat relevan. Justru di era globalisasi, identitas dan kedaulatan negara menjadi penentu utama dalam hubungan internasional. Negara tetap menjadi aktor kunci yang melindungi kepentingan warganya di tengah arus global, menjamin hak-hak dasar, dan menjadi wadah untuk mempertahankan budaya lokal dari homogenisasi global.
Bagaimana jika seseorang tidak merasa ‘cocok’ dengan identitas bangsanya sendiri?
Merasa berbeda atau kritis terhadap beberapa aspek dalam bangsanya adalah hal wajar. Berbangsa bukan berarti harus menyetujui segalanya. Partisipasi aktif, termasuk menyuarakan kritik konstruktif, justru adalah bentuk tanggung jawab warga negara yang menunjukkan kepedulian untuk memperbaiki dan mendefinisikan ulang identitas bangsa ke arah yang lebih baik.
Apakah loyalitas kepada negara bisa bertentangan dengan loyalitas kepada agama atau kelompok tertentu?
Dalam negara yang sehat, seharusnya tidak perlu ada pertentangan absolut. Negara berfungsi mengatur kehidupan publik dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ruang privat. Loyalitas kepada negara berarti komitmen untuk menjaga kerangka hidup bersama yang memungkinkan semua kelompok, termasuk kelompok agama, dapat hidup dan berkembang dengan aman dan adil.
Bagaimana dengan orang yang merasa negara tidak pernah memberikan apa-apa untuknya?
Perasaan itu bisa dimengerti, terutama jika melihat ketidakadilan. Namun, perlu diakui bahwa negara menyediakan infrastruktur dasar yang sering kita anggap remeh: jalan, keamanan umum, sistem pendidikan dan kesehatan publik, mata uang yang stabil, dan pengakuan hukum atas identitas kita. Perjuangannya adalah memastikan negara bekerja lebih adil dalam mendistribusikan manfaat tersebut kepada semua warganya.
