Sistem Pendidikan Islam pada Masa Belanda bukan sekadar cerita tentang sekolah dan pesantren, melainkan sebuah babak penting yang memperlihatkan ketangguhan identitas di tengah tekanan kekuasaan. Di bawah bayang-bayang politik etis dan kontrol ketat pemerintah kolonial, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan dayah berjuang mempertahankan khittahnya. Mereka menjadi benteng terakhir yang menjaga api keilmuan dan nilai-nilai keislaman tetap menyala, sambil menghadapi berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak.
Intervensi Belanda melalui kebijakan seperti Ordonansi Guru 1905 menciptakan lanskap pendidikan yang kompleks, memaksa para ulama dan tokoh masyarakat untuk beradaptasi. Dari sinilah kemudian muncul respons yang beragam, mulai dari perlawanan diam-diam di balik dinding pesantren hingga pendirian sekolah-sekolah modern berbasis Islam oleh organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Narasi ini mengungkap bagaimana pendidikan menjadi medan pertarungan ideologis sekaligus wadah transformasi sosial yang halus namun mendalam.
Konteks Historis dan Latar Belakang
Untuk memahami intervensi Belanda dalam sistem pendidikan Islam, kita perlu menengok kembali kondisi Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan semakin mengakarnya kekuasaan kolonial di hampir seluruh Nusantara, yang diiringi dengan kekhawatiran akan potensi perlawanan yang seringkali bermuatan agama. Pemerintah kolonial menyadari betul bahwa pesantren, surau, dan dayah bukan sekadar tempat mengaji, tetapi juga pusat pengembangan intelektual dan spiritual yang dapat memobilisasi masyarakat.
Sebelumnya, kebijakan pendidikan Belanda bersifat sangat eksklusif dan elitis, ditujukan terutama untuk anak-anak pegawai negeri dan bangsawan pribumi guna mencetak tenaga administrasi rendahan yang loyal. Sistem ini, yang dikenal dengan Hollandsch-Inlandsche School (HIS), jelas-jelas meminggirkan pendidikan agama Islam. Justru karena pengabaian inilah, pendidikan Islam tradisional tumbuh subur secara mandiri. Namun, kemandirian ini kemudian dilihat sebagai ancaman. Motif utama kolonial dalam mulai mencampuri pendidikan Islam adalah kontrol politik dan stabilitas.
Mereka ingin mencegah penyebaran paham pan-Islamisme yang anti-kolonial dan mengawasi segala bentuk pengajaran yang berpotensi membangkitkan semangat jihad.
Periode Penting dalam Interaksi Kolonial dan Pendidikan Islam
Interaksi antara pemerintah kolonial dan pendidikan Islam mengalami dinamika yang berubah dari masa ke masa, bergantung pada kebijakan politik dan respons masyarakat. Tabel berikut merangkum momen-momen kunci dalam hubungan tersebut.
| Periode | Peristiwa Kunci | Kebijakan Belanda | Respons Masyarakat Islam |
|---|---|---|---|
| Awal Abad 19 | Pendirian pesantren-pesantren tua seperti Tegalsari, Jamsaren; Perang Diponegoro & Perang Padri. | Belum ada kebijakan spesifik. Pendidikan sepenuhnya diserahkan pada komunitas. | Pendidikan Islam berjalan otonom, terintegrasi penuh dengan kehidupan sosial dan keagamaan. |
| Pasca 1850-an | Meningkatnya kekhawatiran Belanda terhadap pengaruh ulama. | Politik Etis (1901) membuka pintu untuk perhatian terhadap pendidikan pribumi, namun dengan kontrol. | Munculnya kesadaran untuk memodernisasi pendidikan Islam dari dalam, seperti yang dirintis oleh Sumatera Thawalib. |
| 1905 & 1925 | Berkembangnya gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah. | Ordonansi Guru (1905) yang mewajibkan izin mengajar; Ordonansi Sekolah Liar (1925 & 1932). | Resistensi halus (menghindari perizinan), adaptasi dengan mendirikan sekolah model baru (Madrasah), dan perlawanan terbuka melalui organisasi. |
| 1930-an | Kongres umat Islam dan konsolidasi organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. | Pendirian Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) untuk pengawasan lebih sistematis. | Legalisasi dan modernisasi lembaga pendidikan melalui pendirian madrasah-madrasah berjenjang yang lebih terstruktur. |
Bentuk dan Struktur Lembaga Pendidikan Islam Tradisional
Source: buguruku.com
Lembaga pendidikan Islam pra-kolonial telah membentuk ekosistem keilmuan yang khas dan mandiri. Institusi seperti pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh menjadi tulang punggung transmisi ilmu agama dan budaya. Ciri utama mereka adalah kesederhanaan, ketundukan pada kyai/teungku/syekh, dan kurikulum yang berpusat pada kitab-kitab klasik ( kitab kuning) dengan metode pembacaan, penghafalan, dan penerjemahan ( sorogan dan bandongan).
Hierarki keilmuan sangat jelas, dimulai dari tingkat pemula yang belajar dasar-dasar fikih, tauhid, dan akhlak, hingga tingkat tinggi ( kelas musyawarah) di mana santri senior mendiskusikan kitab-kitab berat seperti Ihya Ulumuddin (Al-Ghazali) untuk tasawuf, Fath al-Qarib untuk fikih, atau Alfiyah Ibn Malik untuk gramatika Arab. Perbedaan dengan model Barat yang diperkenalkan Belanda sangat mendasar, bukan hanya pada konten, tetapi pada filosofi pendidikannya.
Perbandingan Mendasar dengan Model Pendidikan Barat Kolonial, Sistem Pendidikan Islam pada Masa Belanda
Pertemuan dua sistem pendidikan ini menciptakan dikotomi yang menarik. Berikut adalah perbedaan mendasar antara keduanya.
- Filosofi: Pendidikan Islam tradisional bertujuan membentuk al-insan al-kamil (manusia paripurna) yang taat agama dan berakhlak mulia. Sementara pendidikan Barat kolonial bertujuan mencetak tenaga kerja terampil dan birokrat yang loyal untuk mengisi posisi rendah dalam pemerintahan kolonial.
- Kurikulum: Kurikulum pesantren bersifat religio-sentris, berfokus pada ilmu agama ( ilmu naqli) dengan kitab kuning sebagai rujukan utama. Kurikulum sekolah Belanda bersifat sekuler dan Euro-sentris, menekankan ilmu umum ( ilmu aqli) seperti matematika, ilmu alam, dan bahasa Belanda, dengan hampir tidak menyentuh pendidikan agama Islam.
- Metode Pengajaran: Metode di pesantren bersifat personal, hierarkis, dan mengandalkan hafalan serta pemahaman teks. Pengajaran di sekolah Belanda bersifat klasikal, terstruktur berdasarkan kelas dan usia, dengan metode ceramah dan tugas yang lebih sistematis ala Eropa.
- Lingkungan dan Disiplin: Pesantren menciptakan lingkungan total ( total institution) di mana santri hidup bersama dalam asrama ( pondok) di bawah bimbingan langsung kyai. Sekolah Belanda bersifat non-asrama, dengan disiplin waktu yang ketat dan pemisahan jelas antara waktu sekolah dan kehidupan di rumah.
Kebijakan Kolonial dan Mekanisme Kontrol
Kekhawatiran Belanda terhadap potensi politik pendidikan Islam akhirnya dituangkan dalam serangkaian peraturan yang ketat. Puncaknya adalah Ordonansi Guru tahun 1905, yang mewajibkan setiap guru agama (termasuk kyai dan penghulu) untuk memiliki izin mengajar dari pemerintah setempat. Aturan ini bukan sekadar formalitas, tetapi alat pengawasan untuk memantau aktivitas dan materi pengajaran para ulama, terutama yang dianggap dapat membangkitkan semangat anti-penjajah.
Mekanisme pengawasan ini dijalankan oleh institusi seperti Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) dan pejabat lokal seperti Controleur dan Wedana. Mereka bertugas memberikan rekomendasi perizinan, melakukan inspeksi mendadak ke pengajian, dan meminta laporan kegiatan. Guru yang mengajar tanpa izin atau dianggap mengajarkan hal subversif dapat dikenakan pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintah dan dihukum buang.
Peta Kebijakan Pengawasan dan Dampaknya
Berbagai kebijakan yang diterbitkan Belanda memiliki tujuan spesifik dari sudut pandang mereka, namun menimbulkan dampak yang kompleks dan seringkali tidak terduga bagi dunia pendidikan Islam.
Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan Islam di Nusantara beroperasi dalam ruang yang kompleks, diatur oleh kebijakan pemerintah yang ketat namun juga mengembangkan tata kelola internalnya sendiri. Di sinilah pemahaman tentang Perbedaan antara peraturan dan tata tertib menjadi krusial. Peraturan kolonial yang bersifat memaksa dan membatasi harus dihadapi, sementara tata tertib pesantren yang lebih organik justru menjadi tulang punggung dalam menjaga disiplin dan transmisi ilmu, menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan tradisional dalam tekanan politik.
| Kebijakan | Tahun | Tujuan (Perspektif Belanda) | Dampak pada Pendidikan Islam |
|---|---|---|---|
| Ordonansi Guru | 1905 | Mengontrol pergerakan dan pengajaran guru agama untuk mencegah ajaran anti-kolonial. | Munculnya resistensi halus (menghindari perizinan), sekaligus memicu inisiatif mendirikan sekolah formal (madrasah) yang lebih mudah diawasi namun juga lebih modern. |
| Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) | 1925 & 1932 | Mengatur dan membatasi berdirinya sekolah-sekolah “liar” (swasta non-Belanda), termasuk sekolah agama Islam. | Memaksa lembaga pendidikan Islam untuk berbenah, memenuhi standar administratif, dan justru mempercepat modernisasi dan profesionalisasi manajemen sekolah Islam. |
| Pendirian Kantor Urusan Pribumi & Penasehat Urusan Pribumi | Era 1920-an | Memiliki alat intelijen dan ahli yang memahami budaya lokal untuk mengawasi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, termasuk pendidikan. | Menciptakan hubungan yang ambigu; di satu sisi diawasi ketat, di sisi lain beberapa ulama bisa berinteraksi dengan pejabat ini untuk mengadvokasi kepentingan lembaganya. |
| Kebijakan Pengawasan Keuangan dan Aset Wakaf | Berangsur sejak abad 19 | Mengontrol sumber dana mandiri pesantren (wakaf) untuk melemahkan kemandirian ekonominya. | Memperkuat solidaritas internal pesantren dan mendorong swadaya masyarakat untuk mendukung lembaga pendidikan mereka di luar kontrol negara. |
Adaptasi, Resistensi, dan Transformasi
Menghadapi tekanan kebijakan kolonial, dunia pendidikan Islam tidak tinggal diam. Responsnya beragam, mulai dari adaptasi cerdas, resistensi kultural, hingga transformasi mendalam. Para ulama dan pengasuh pesantren menunjukkan kelenturan yang luar biasa. Strategi adaptasi yang paling menonjol adalah mendirikan madrasah—sekolah Islam yang mengadopsi sistem klasikal, bangku, papan tulis, dan pembagian kelas ala Barat, namun dengan kurikulum yang tetap mempertahankan ilmu agama sebagai inti, ditambah dengan ilmu umum seperti berhitung dan geografi.
Bentuk resistensi tidak selalu berupa konfrontasi fisik. Resistensi kultural justru lebih kuat, seperti mempertahankan metode bandongan dan otoritas kyai, atau dengan sengaja mengabaikan prosedur perizinan dengan cara menggelar pengajian di malam hari di lokasi yang sulit diawasi. Namun, interaksi yang tak terhindarkan ini akhirnya melahirkan transformasi. Sistem pendidikan Islam menjadi lebih terstruktur, munculnya jenjang pendidikan (ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah), dan yang terpenting: lahirnya kesadaran untuk membangun sistem pendidikan alternatif yang setara dengan sekolah Belanda namun bermuatan nilai Islam.
Suara dari Masa Itu: Pandangan Tokoh Pendidikan Islam
Tekanan kolonial meninggalkan kesan mendalam pada para pelaku pendidikan saat itu. Berikut adalah pandangan yang merefleksikan suasana zaman tersebut.
“Pemerintah Belanda selalu curiga kepada kiai. Mereka mengira kita mengajar santri untuk memberontak. Padahal, kita hanya mengajarkan ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Tapi, karena ketakutan mereka itu, kita justru harus lebih cerdik. Mendirikan madrasah dengan meja dan kursi adalah cara kita menunjukkan bahwa kita juga bisa teratur, tanpa harus meninggalkan kitab kuning.”
Ungkapan di atas, yang merepresentasikan suara banyak kyai tradisional, menunjukkan sikap adaptif sekaligus tegas. Sementara itu, tokoh pembaru seperti Mahmud Yunus dari Sumatera Barat dengan lebih lugas menyatakan pentingnya merespons zaman:
“Kita tidak boleh ketinggalan. Jika sekolah Gubernemen (Belanda) mengajarkan ilmu dunia yang membuat mereka maju, maka kita harus memasukkan ilmu itu ke dalam madrasah kita. Tujuannya bukan untuk mengekor, tetapi agar umat Islam tidak menjadi budak di negeri sendiri, agar mereka bisa bersaing dengan ilmu yang lengkap, dunia dan akhirat.”
Sistem pendidikan Islam di masa kolonial Belanda kerap dipandang sebagai entitas yang terpisah dari sekolah-sekolah pemerintah, menciptakan dikotomi yang kompleks. Analisis mendalam mengenai Tanggapan tentang Dualisme dan Monisme menjadi kunci untuk memahami relasi kuasa dalam kebijakan pendidikan saat itu. Pemahaman ini mengungkap bahwa dualisme tersebut bukan sekadar pembagian, melainkan strategi politik yang berdampak panjang pada struktur pengetahuan masyarakat Indonesia.
Tokoh Kunci dan Lembaga Perintis
Pada awal abad ke-20, muncul tokoh-tokoh visioner yang berhasil mentransformasikan respons terhadap tekanan kolonial menjadi gerakan pembaruan pendidikan yang sistematis. Dua nama yang paling mencolok adalah K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (1912), dan K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (1926). Meski dengan pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan sama: memajukan umat Islam melalui pendidikan.
Ahmad Dahlan, yang terinspirasi oleh ide pembaruan di Timur Tengah, melihat bahwa keterbelakangan umat Islam partly disebabkan oleh sistem pendidikan tradisional yang dianggapnya kurang memperhatikan ilmu pengetahuan umum. Sebaliknya, K.H. Hasyim Asy’ari, sebagai Rais Akbar NU, lebih berfokus pada pembaruan dari dalam pesantren, menjaga warisan tradisi sambil melakukan adaptasi yang diperlukan. Organisasi mereka menjadi wadah untuk mendirikan sekolah-sekolah model baru yang menjawab tantangan zaman.
Inovasi Kurikulum dan Manajemen dari Lembaga Perintis
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, beserta organisasi perintis lainnya seperti Persatuan Islam (Persis), memperkenalkan sejumlah terobosan yang mengubah wajah pendidikan Islam Indonesia. Inovasi-inovasi tersebut antara lain:
- Kurikulum Terintegrasi: Memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kurikulum yang terstruktur. Muhammadiyah, misalnya, mendirikan Hollandsch-Inlandsche School versi Islam, sementara NU mengembangkan sistem madrasah berjenjang (Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah) di lingkungan pesantren.
- Manajemen Berbadan Hukum: Mendirikan sekolah di bawah payung organisasi modern dengan struktur kepengurusan, anggaran dasar, dan laporan keuangan yang jelas, berbeda dengan model pesantren yang sangat personal berdasarkan kharisma kyai.
- Metode Pengajaran Klasikal: Meninggalkan metode sorogan individu untuk kelas-kelas besar dengan sistem kelas berdasarkan tingkat kemampuan, menggunakan bangku, meja, papan tulis, dan jadwal pelajaran yang tetap.
- Pendidikan untuk Perempuan: Memelopori pendirian sekolah khusus untuk perempuan (Frobel, HIS Putri) yang sebelumnya sangat terbatas dalam pendidikan tradisional, dengan kurikulum yang disesuaikan namun tetap menekankan nilai-nilai Islam.
- Penerbitan Buku Ajar Baku: Menyusun dan menerbitkan buku-buku pelajaran agama dan umum yang seragam untuk digunakan di sekolah-sekolah mereka, mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada kitab kuning klasik.
Warisan dan Dampak Jangka Panjang: Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Belanda
Warisan paling nyata dari masa kolonial adalah dualisme sistem pendidikan yang tertanam kuat: sekolah umum (sekuler) dan sekolah agama (Islam). Dikotomi ini terus berlangsung hingga kini, meski upaya integrasi melalui madrasah dan sekolah Islam terpadu terus dilakukan. Sistem persekolahan modern yang diperkenalkan Belanda—dengan kelas, ijazah, dan disiplin waktu—telah diadopsi sepenuhnya oleh pendidikan Islam modern, sementara pesantren salaf mempertahankan model tradisional sebagai bentuk konservasi budaya dan keilmuan.
Dampak jangka panjang lainnya adalah terciptanya dua kutub dalam pendidikan Islam Indonesia: kutub modernis yang lebih terbuka pada integrasi sains dan kurikulum umum, dan kutub tradisionalis yang menekankan otoritas kitab kuning dan sanad keilmuan. Keduanya adalah produk dari strategi respons yang berbeda terhadap tekanan kolonial, dan keduanya tetap hidup dan relevan hingga saat ini.
Gambaran Dua Ruang Kelas yang Berbeda
Untuk merasakan kontras yang terjadi pada era tersebut, bayangkan dua ruang kelas yang berjalan pada waktu yang sama, di awal abad ke-20.
Di sebuah pesantren salaf di pedalaman Jawa, ruang kelasnya adalah serambi masjid atau pendopo. Penerangannya hanya dari sinar matahari dan lampu minyak. Puluhan santri duduk bersila di atas tikar, mengelilingi seorang kyai yang duduk di depan. Suasana hening, hanya terdengar suara kyai yang melantunkan kitab Fath al-Qarib dalam bahasa Jawa pegon, diikuti oleh senandung santri yang menghafal setiap kata. Tidak ada meja, tidak ada papan tulis.
Media utamanya adalah ingatan dan kitab yang ada di tangan masing-masing.
Sementara itu, di sebuah sekolah Muhammadiyah di kota Yogyakarta, ruang kelasnya sudah menyerupai sekolah Belanda. Ruangan berdinding papan dengan jendela-jendela besar. Para siswa, yang mengenakan baju putih dan peci, duduk berbaris rapi di bangku panjang menghadap meja guru dan papan tulis hitam. Guru, mungkin lulusan sekolah guru (Kweekschool) Islam, sedang mengajarkan ilmu bumi dengan menggunakan peta dunia. Di dinding, tergantung gambar Ka’bah dan jadwal pelajaran yang terpampang rapi, di sebelahnya prasasti berbunyi “Sambil membawa petunjuk agama, kita harus giat mencari ilmu pengetahuan yang bermamfaat”.
Suasana terstruktur dan berorientasi pada pencapaian target pelajaran harian.
Sistem pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda, meski kerap dibatasi, berhasil mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Proses transfer ilmu pengetahuan ini mirip dengan upaya mempelajari kosakata asing, seperti memahami Bahasa Inggris untuk hewan bertulang belakang , yang membutuhkan ketekunan dan adaptasi. Demikian pula, para ulama dan santri saat itu berjuang mengintegrasikan ilmu agama dengan realitas sosial di bawah tekanan politik, sebuah ketangguhan intelektual yang patut dikaji.
Evolusi Model Pendidikan Islam: Sebuah Perbandingan
Perjalanan pendidikan Islam dari masa tradisional, melalui adaptasi era kolonial, hingga menjadi model modern awal, dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut.
| Aspek | Model Tradisional (Pesantren Salaf) | Model Adaptasi Era Kolonial (Madrasah Awal) | Model Modern Awal (Sekolah Muhammadiyah/NU) |
|---|---|---|---|
| Bentuk Lembaga | Pondok pesantren, surau, dayah; berbasis kharisma kyai. | Madrasah di kompleks pesantren atau komunitas; peralihan dari model halaqah. | Sekolah berbadan hukum di bawah organisasi; gedung sekolah khusus. |
| Kurikulum Inti | Kitab kuning klasik (fikih, tauhid, tasawuf, bahasa Arab) secara mendalam. | Kitab kuning tetap utama, ditambah ilmu umum dasar (berhitung, menulis, ilmu bumi) secara sederhana. | Kurikulum terintegrasi 70% umum & 30% agama, atau sebaliknya; menggunakan buku ajar baru. |
| Metode Pengajaran | Sorogan (individual), Bandongan/Wetonan (kolektif), hafalan. | Campuran: bandongan untuk agama, klasikal untuk ilmu umum. | Sistem klasikal penuh, ceramah, tanya jawab, dan ujian tertulis. |
| Orientasi Output | Mencetak ulama, ahli agama, dan individu yang alim dan berakhlak. | Mencetak muslim yang memahami agama namun juga melek dasar-dasar pengetahuan modern. | Mencetak intelektual muslim dan tenaga terampil yang dapat bersaing di masyarakat kolonial/modern. |
Pemungkas
Dari dinamika yang penuh gejolak itu, warisan Sistem Pendidikan Islam pada masa kolonial tetap membekas hingga kini. Dualisme sistem pendidikan—antara yang sekuler Barat dan yang religius—serta pola pengawasan negara terhadap pendidikan agama, merupakan jejak sejarah yang masih relevan untuk direfleksikan. Perjuangan para ulama dan pendiri organisasi Islam masa itu tidak hanya berhasil melestarikan tradisi, tetapi juga membuka jalan bagi modernisasi yang tetap berakar pada nilai-nilai keislaman, membentuk karakter pendidikan Indonesia yang unik dan berlapis-lapis.
Pertanyaan Umum yang Sering Muncul
Apakah semua pesantren menolak intervensi pemerintah kolonial?
Tidak semuanya. Respons bervariasi, dari yang melakukan resistensi penuh, yang beradaptasi dengan diam-diam, hingga ada pula yang mulai mengadopsi elemen sistem Belanda secara selektif untuk bertahan.
Bagaimana peran perempuan dalam pendidikan Islam pada masa itu?
Peran perempuan seringkali terbatas dan tidak terdokumentasi dengan baik dalam narasi utama. Namun, di pesantren-pesantren tertentu dan melalui organisasi seperti Aisyiyah (underbow Muhammadiyah), mulai muncul ruang pendidikan khusus untuk perempuan, meski skalanya masih terbatas.
Apakah lulusan pesantren tradisional bisa bekerja di pemerintahan kolonial?
Sangat sulit. Pemerintahan kolonial umumnya lebih memprioritaskan lulusan sekolah Belanda atau sekolah pribumi berorientasi Barat (seperti HIS) untuk posisi-posisi administratif rendah, sehingga lulusan pesantren lebih banyak berperan di masyarakat dan agama.
Adakah kerja sama antara lembaga pendidikan Islam tradisional dengan sekolah missionaris Kristen?
Kerja sama formal hampir tidak ada karena motif dan kurikulum yang bertolak belakang. Hubungan lebih sering diwarnai kompetisi dan kecurigaan, meski dalam praktik sehari-hari mungkin terjadi interaksi sosial antar individu.
