Peristiwa pada 19 Desember 1948 Serangan Belanda dan Dampak Globalnya

Peristiwa pada 19 Desember 1948 bukan sekadar catatan sejarah berdebu dalam buku pelajaran. Bayangkan sebuah pagi buta di Yogyakarta, ketika langit yang masih gelap tiba-tiba bergemuruh oleh deru pesawat pembom dan pesawat angkut Belanda. Operasi militer yang dijuluki “Operasi Kraai” atau “Aksi Kedua” itu dimulai dengan serangan mendadak ke Maguwo, membuka babak baru pendudukan atas ibu kota Republik Indonesia saat itu.

Namun, di balik dentuman senjata dan jatuhnya kota, tersimpan narasi yang jauh lebih kompleks tentang ketangguhan, diplomasi cerdik, dan sebuah paradoks besar yang justru mengubah peta perjuangan Indonesia di mata dunia.

Peristiwa ini melibatkan lebih dari sekadar pertempuran fisik. Dari sudut pandang waktu, kita bisa menyelami detik-detik kritis saat pasukan payung Belanda mendarat, sementara di belahan dunia lain, para diplomat Republik bersiap dengan siasat berikutnya. Ruang kota Yogyakarta berubah menjadi panggung perebutan, dengan gedung-gedung penting seperti Gedung Agung beralih fungsi dalam sekejap. Setiap artefak yang tersisa, dari serpihan pesawat hingga dokumen yang berhasil diselamatkan, menjadi saksi bisu dari hari yang menentukan itu, menghubungkan kita dengan atmosfer ketegangan dan heroisme yang meliputi ibu kota.

Dimensi Waktu dan Ruang dalam Serangan Umum 19 Desember 1948

Mengurai peristiwa bersejarah sering kali membutuhkan lebih dari satu sudut pandang waktu. Serangan Belanda pada 19 Desember 1948 bukan hanya sebuah aksi militer yang terjadi di pagi buta waktu Yogyakarta, tetapi juga sebuah momen yang menggema dalam peta waktu internasional, menciptakan narasi yang kompleks antara tindakan di lapangan dan reaksi di forum global. Memahami kronologi dengan detail waktu lokal dan GMT memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kejadian yang berlangsung cepat ini direkam dan dirasakan oleh dunia.

Kronologi Serangan dalam Lensa Waktu Lokal dan Internasional

Hari itu dimulai lebih awal bagi pasukan Belanda. Sementara warga Yogyakarta masih terlelap, operasi besar telah dimulai dari basis mereka. Dengan membandingkan waktu setempat (UTC+7) dengan Greenwich Mean Time (GMT/UTC), kita bisa melihat bagaimana berita tentang serangan ini mungkin telah sampai ke meja diplomat di New York saat kejadian masih berlangsung. Perbedaan waktu sekitar 7 jam ini berarti ketika pesawat pertama lepas landas dari Maguwo sekitar pukul 05.45 waktu Yogyakarta, di New York masih pukul 18.45 hari sebelumnya, sebuah momen yang strategis secara diplomatik.

Peta Pergerakan Pasukan dari Maguwo ke Jantung Kota, Peristiwa pada 19 Desember 1948

Dari Maguwo yang telah diamankan, gerak maju pasukan Belanda berlangsung cepat dan terkoordinasi. Rute utama mereka adalah melalui jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Raya Solo-Yogyakarta, langsung menuju pusat administrasi. Sasaran pertama mereka jelas: netralisasi kepemimpinan politik dan militer Republik. Gerakan mereka seperti anak panah yang menuju tepat ke sasaran. Titik-titik strategis seperti Gedung Agung (Istana Kepresidenan), Markas Besar Tentara di sekitar Malioboro, serta kantor-kantor kementerian menjadi prioritas utama.

Selain itu, mereka juga dengan cepat mengamankan fasilitas komunikasi, termasuk stasiun radio dan kantor telepon, untuk memutus saluran informasi pemerintah Republik ke dunia luar dan ke daerah-daerah lain. Pendudukan terhadap rumah-rumah dinas para pemimpin di sepanjang Jalan Malioboro dan Sekitarnya dilakukan hampir bersamaan, menciptakan keadaan dimana para pemimpin Republik tidak sempat mengkoordinasi perlawanan terorganisir dari dalam kota.

Suasana Subuh di Ibu Kota yang Berubah Menjadi Medan Pertempuran

Bayangkan sebuah subuh yang sunyi di Yogyakarta, udara lembab khas menjelang musim hujan. Bagi seorang saksi mata yang mungkin sedang menjalankan shalat subuh atau memulai aktivitas dagangnya, kedamaian itu tiba-tiba terbelah. Bunyi dengung pesawat yang tidak biasa, lebih keras dan banyak dari biasanya, menggantikan kicau burung. Lalu, dari arah timur, di langit yang masih kelam, muncul titik-titik hitam yang bukanlah burung.

Suara tembakan senapan mesin dan ledakan mulai terdengar samar, kemudian semakin jelas dan mendekat. Jalanan yang sepi berubah menjadi riuh dengan deru mesin kendaraan tempur, teriakan perintah dalam bahasa asing, dan langkah-lari warga yang panik mencari tempat aman. Cahaya matahari pagi yang seharusnya menerangi kota pelajar justru menyinari asap dan debu dari pertempuran.

“Itu bukan bunyi petir, meski menggelegar. Bukan pula suara langkah gajah keraton. Itu adalah dentuman yang datang dari langit, sebuah gemuruh buatan manusia yang merobek kain tenun pagi dan mengumumkan dengan paksa bahwa hari itu akan menjadi hari yang sama sekali berbeda dalam ingatan kami.”

Jejak Material dan Artefak Bersejarah di Lokasi Kejadian

Sejarah tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga terpateri pada benda-benda yang selamat dari amukan waktu. Peristiwa 19 Desember 1948 meninggalkan jejak material yang nyata, dari serpihan besi di lapangan terbang hingga dokumen yang berhasil diselamatkan. Artefak-artefak ini menjadi bukti fisik yang bisu namun sangat lantang, menghubungkan kita secara langsung dengan detik-detik penuh ketegangan di masa lalu.

Benda-Benda Fisik Peninggalan Serangan

Peninggalan fisik dari serangan itu tersebar di beberapa museum dan lokasi. Di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, misalnya, disimpan serpihan atau replika pesawat Dakota yang digunakan dalam penerjunan. Perlengkapan militer tentara Republik, seperti senjata sederhana, seragam, dan perlengkapan perang gerilya, menjadi saksi betapa tidak seimbangnya pertempuran saat itu. Salah satu artefak yang paling menarik adalah dokumen-dokumen pemerintah dan surat-surat penting yang berhasil diamankan atau disembunyikan sebelum Belanda masuk, seringkali dengan cara dikubur atau diselipkan di tempat-tempat rahasia.

Benda-benda seperti mesin ketik yang digunakan untuk mengetik perintah perlawanan, atau peta sederhana yang digunakan untuk koordinasi gerilya, juga menjadi koleksi berharga. Bahkan, jejak peluru yang mengenai dinding beberapa bangunan bersejarah di sepanjang jalur pertempuran sempat dipertahankan sebagai monumen visual.

Kategorisasi Artefak Bersejarah

Transformasi Fungsi Gedung Agung Sebelum, Saat, dan Setelah Serangan

Gedung Agung, yang berfungsi sebagai Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Yogyakarta, mengalami transformasi fungsi yang dramatis dalam hitungan jam. Sebelum serangan, gedung ini adalah pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan, tempat dimana keputusan-keputusan penting negara dirumuskan. Suasana di dalamnya adalah suasana kerja pemerintah yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan pertahanan terbatas. Pada pagi hari serangan, fungsinya berubah drastis menjadi benteng pertahanan simbolis yang dengan cepat dikepung.

Gedung ini menjadi target utama penangkapan, dan dalam waktu singkat beralih fungsi menjadi tempat tahanan sementara bagi Presiden Soekarno sebelum kemudian dipindahkan. Selama pendudukan Belanda, Gedung Agung diduduki dan digunakan oleh penguasa militer Belanda, kehilangan fungsinya sebagai istana presiden Republik. Namun, dalam narasi perlawanan, ia justru menjadi simbol kekosongan kekuasaan yang harus diisi. Sesaat setelah Belanda melakukan serangan, meski secara fisik dikuasai, secara politik justru menguatkan legitimasi Republik.

Kekosongan itu segera diisi dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra, yang melanjutkan mandat pemerintahan. Setelah pengakuan kedaulatan, Gedung Agung kembali kepada fungsinya sebagai istana presiden, menyandang makna baru sebagai simbol ketahanan dan keberlanjutan negara meski ibu kota diduduki.

Resonansi Diplomatik di Balik Letusan Senjata

Setiap tembakan yang dilepaskan di Yogyakarta pada subuh itu bergema jauh lebih keras di ruang-ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Operasi militer Belanda, yang dirancang untuk mengakhiri perlawanan Republik secara tuntas, justru memicu perlawanan diplomatik yang lebih sulit mereka kalahkan. Dalam 24 jam pertama setelah kabar serangan sampai, diplomasi Indonesia bergerak dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan momentum kejutan dan simpati internasional.

Manuver Diplomatik Republik di PBB dalam 24 Jam Pertama

Begitu berita serangan diterima, perwakilan Republik Indonesia di PBB, terutama di Dewan Keamanan, segera bergerak. Mereka, yang dipimpin oleh diplomat seperti L.N. Palar, segera mengumpulkan bukti-buku dan menyiapkan pernyataan resmi. Tugas pertama adalah secara resmi melaporkan agresi militer Belanda kepada Dewan Keamanan PBB, menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap Perjanjian Renville yang masih berlaku. Mereka segera melakukan lobbying intensif kepada anggota-anggota Dewan Keamanan, khususnya negara-negara seperti Australia, India, dan Amerika Serikat, untuk mengutuk tindakan Belanda.

Mereka menyoroti penangkapan terhadap pemimpin pemerintah yang sah sebagai tindakan yang tidak bisa diterima oleh hukum internasional. Upaya mereka menghasilkan reaksi yang relatif cepat. Dalam waktu singkat, isu ini menjadi agenda panas di PBB, memaksa Belanda untuk berada dalam posisi bertahan secara diplomatik, sementara secara militer mereka sedang menang.

Perbandingan Pemberitaan Media Internasional dan Media Dalam Negeri yang Dikuasai Belanda

Narasi tentang peristiwa ini sangat berbeda tergantung dari siapa yang mengontrol media.

• Media Internasional (seperti The New York Times, Reuters): Cenderung memberitakan serangan ini sebagai “aksi polisionil” atau “serangan mendadak” Belanda yang menargetkan ibu kota Republik. Pemberitaan sering menyoroti penangkapan terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, menggambarkannya sebagai tindakan dramatis yang mengejutkan. Nada pemberitaan mulai kritis, mempertanyakan langkah militer ini dan dampaknya terhadap proses perdamaian.
• Media Dalam Negeri yang Dikuasai Belanda (seperti koran-koran berbahasa Belanda dan Melayu pro-Belanda): Memberikan framing yang sangat berbeda. Serangan ini digambarkan sebagai “operasi pembersihan” yang diperlukan untuk mengatasi “gangguan keamanan” dan “ekstremis” yang tidak mematuhi perjanjian. Pemberitaan tentang penangkapan pemimpin Republik sering dibuat seolah-olah mereka “diambil alih perlindungannya” atau “diamankan”. Tujuan operasi dicitrakan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sebagai prasyarat pembentukan negara federal (RIS) sesuai rencana Belanda.

Dampak Keputusan Politik Belanda terhadap Posisi Tawar di Dewan Keamanan PBB

Keputusan untuk melancarkan serangan militer besar-besaran ini, meski berhasil secara taktis, ternyata menjadi blunder strategis yang sangat mahal bagi Belanda di panggung diplomasi global. Sebelumnya, Belanda masih bisa memainkan narasi bahwa mereka adalah pihak yang berusaha menciptakan tatanan baru melalui konferensi dan perjanjian. Serangan 19 Desember 1948 menghancurkan citra itu seketika. Di Dewan Keamanan PBB, Belanda tiba-tiba berubah dari peserta perundingan menjadi pihak yang jelas-jelas melakukan agresi.

Negara-negara yang sebelumnya bersikap netral atau bahkan cenderung mendukung Belanda, seperti Amerika Serikat, mulai berubah sikap karena tindakan ini dianggap merusak stabilitas dan memberikan peluang bagi pengaruh komunisme di Asia. Resolusi-resolusi PBB yang dikeluarkan setelahnya semakin menekan Belanda. Simpati dunia internasional secara jelas berpihak kepada Republik Indonesia. Belanda justru terisolasi secara politik, sementara posisi tawar Republik, yang diwakili oleh PDRI dan diplomasi di luar negeri, justru menguat.

Agresi militer itu membuktikan kepada dunia bahwa Republik adalah entitas yang sah dan berdaulat yang sedang diserang, bukan sekadar “kelompok pemberontak”. Dengan kata lain, senjata Belanda berhasil merebut Yogyakarta, tetapi justru menyerahkan kemenangan moral dan diplomatik sepenuhnya ke tangan Indonesia.

Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 bukan sekadar serangan fisik, melainkan ujian nyata bagi kedaulatan bangsa yang baru merdeka. Peristiwa itu memaksa kita berpikir: bagaimana sebenarnya membangun fondasi demokrasi yang kuat pasca-konflik? Refleksi mendalam tentang Pertanyaan Sulit tentang Membangun Demokrasi Indonesia dengan Logika menjadi relevan untuk memahami bahwa perjuangan di Yogyakarta kala itu adalah cermin awal dari jalan panjang menata sistem bernegara yang inklusif dan berdaulat hingga hari ini.

Jaringan Komunikasi dan Perlawanan Bawah Tanah yang Terpicu

Ketika saluran komunikasi resmi terputus dan pemimpin tertangkap, bukan berarti perlawanan padam. Justru sebaliknya, sebuah jaringan yang lebih rumit, lebih rahasia, dan lebih tangguh segera hidup. Rakyat dan sisa-sisa aparat negara yang bebas membangun sistem komunikasi bawah tanah yang menjadi urat nadi perlawanan, menyebarkan informasi dan perintah ke seluruh penjuru Nusantara.

Metode Komunikasi Rahasia Para Pemimpin yang Ditahan

Meski menjadi tahanan rumah dan kemudian diasingkan, para pemimpin seperti Soekarno dan Hatta tidak sepenuhnya terisolasi. Mereka menggunakan metode yang cerdik dan penuh risiko untuk tetap berkomunikasi. Salah satu caranya adalah melalui kurir yang menyamar sebagai tukang kebun, pembawa makanan, atau bahkan petugas kebersihan yang masuk ke tempat pengasingan mereka. Pesan ditulis pada kertas kecil yang disembunyikan di dalam lipatan baju, selipan koran, atau benda sehari-hari lainnya.

Selain itu, mereka juga memanfaatkan kode-kode tertentu dalam surat resmi atau percakapan yang diawasi untuk menyampaikan pesan terselubung kepada pihak luar. Jaringan ini sangat tergantung pada loyalitas dan keberanian para staf rumah tangga serta pejabat lokal yang tetap setia kepada Republik.

Penyebaran Berita Serangan ke Seluruh Penjuru Indonesia

Berita tentang jatuhnya Yogyakarta menyebar bagai api di sekam. Awalnya, informasi beredar dari mulut ke mulut di kalangan penduduk kota, kemudian dibawa oleh kurir yang bersepeda atau berjalan kaki ke daerah pedesaan di sekitar Yogyakarta. Dari sana, jaringan yang lebih terorganisir mengambil alih. Pesan kode dikirim melalui radio gelap (clandestine radio) yang dioperasikan oleh operator-operator teladan dari lokasi rahasia di pedalaman atau kota-kota lain.

Sinyal radio ini, yang memancar pada frekuensi tertentu di malam hari, mampu menembus jarak jauh, sampai ke Sumatra, Sulawesi, atau Kalimantan. Berita itu tidak hanya berupa laporan kekalahan, tetapi juga instruksi untuk melanjutkan perlawanan, mengakui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, dan untuk tidak bekerja sama dengan Belanda. Setiap berita yang tersebar menjadi suntikan semangat bahwa perjuangan belum berakhir.

Bentuk-Bentuk Perlawanan Non-Militer dan Sabotase oleh Masyarakat Sipil

Rakyat Yogyakarta yang tidak bisa mengangkat senjata menemukan cara-cara lain untuk melawan. Perlawanan ini bersifat pasif namun sangat mengganggu bagi administrasi pendudukan Belanda.

“Masyarakat menjalankan aksi ‘mogok total’. Pasar sepi, toko-toko tutup, dan anak-anak membolos dari sekolah yang dijalankan oleh Belanda. Para pegawai pemerintah Republik yang ditawari pekerjaan oleh NICA (administrasi sipil Belanda) menolak dengan halus atau berpura-pura sakit. Di malam hari, kabel telepon milik Belanda sering terputus, paku-paku ditaburkan di jalan yang dilalui konvoi mereka, dan poster-poster propaganda Belanda dirobek atau dicorat-coret. Intelijen Republik, yang menyamar sebagai pedagang atau pengemis, dengan aktif mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan Belanda dan menyampaikannya ke pihak gerilya.”

Paradoks Kemenangan Militer dan Kekalahan Politik Belanda

Sejarah sering kali diwarnai oleh ironi, dan Operasi Kraai 19 Desember 1948 adalah contoh klasiknya. Belanda meraih kemenangan militer yang sempurna di atas peta, merebut ibu kota dan menawan seluruh pemimpin lawan. Namun, di peta yang lebih besar—peta politik internasional—mereka justru mengalami kekalahan telak. Keberhasilan taktis itu ibarat pedang bermata dua, yang sisi tajamnya akhirnya berbalik mengiris legitimasi dan dukungan global yang selama ini mereka coba pertahankan.

Bumerang Strategis dari Keberhasilan Taktis Pendudukan Ibu Kota

Menduduki Yogyakarta dengan mudah justru menjadi bumerang bagi Belanda karena beberapa alasan mendasar. Pertama, tindakan ini menghancurkan citra Belanda sebagai negara yang beradab dan menghormati perjanjian di mata dunia internasional. Kedua, penangkapan terhadap seluruh pucuk pimpinan Republik menghilangkan mitos bahwa Belanda hanya berurusan dengan “sekelompok ekstremis”. Mereka justru menangkap pemerintah yang diakui oleh rakyatnya dan telah memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa negara.

Ketiga, pendudukan ibu kota menciptakan vacuum of power (kekosongan kekuasaan) yang dengan cepat dan cerdik diisi oleh Republik melalui pembentukan PDRI di Sumatra. Hal ini membuktikan bahwa Republik bukanlah hanya Yogyakarta; ia adalah sebuah ide dan semangat yang tersebar di seluruh Nusantara. Keempat, aksi militer ini memicu solidaritas dan perlawanan yang lebih luas dan lebih militan dari rakyat Indonesia, mengubah perang sebelumnya yang lebih terbatas menjadi perang gerilya total yang sangat melelahkan bagi Belanda secara materi dan moral.

Perbandingan Tujuan Operasi Kraai dengan Realita Dampaknya

Source: kompas.com

Momentum Kekosongan Kekuasaan dan Lahirnya Perlawanan Baru

Kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh penangkapan para pemimpin di Yogyakarta ternyata hanya berlangsung sangat singkat, hampir tidak sempat dimanfaatkan oleh Belanda. Dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam, setelah komunikasi terputus, Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatra, mengambil inisiatif membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdasarkan mandat yang pernah dibicarakan sebelumnya. Inilah momentum kritisnya: ketika Belanda berpikir mereka telah memenggal kepala ular, ternyata ular itu memiliki kepala cadangan di tempat lain.

PDRI segera mengambil alih kendali pemerintahan, mengeluarkan perintah, dan yang paling penting, mengkoordinasi perang gerilya. Kekosongan itu justru menjadi ruang bagi lahirnya bentuk perlawanan yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan. Jenderal Sudirman, yang sedang sakit parah, memilih turun ke hutan dan memimpin gerilya secara langsung. Keputusannya ini menjadi inspirasi besar bagi pasukan dan rakyat. Dari sinilah perlawanan berubah dari perang konvensional yang terpusat menjadi perang gerilya yang tersebar di seluruh Jawa dan Sumatra, menggerogoti kekuatan Belanda secara perlahan dan memaksa mereka kembali ke meja perundingan dengan posisi yang jauh lebih lemah.

Tanggal 19 Desember 1948 mencatat sebuah momen genting dalam sejarah Indonesia, di mana perhitungan strategi dan keteguhan menjadi kunci. Layaknya menyelesaikan sebuah persamaan kompleks, misalnya memahami Hasil 440-20:4+16×2 , setiap langkah dalam peristiwa bersejarah itu memerlukan ketepatan dan urutan prioritas yang benar. Nilai-nilai perjuangan dan ketelitian dalam menghadapi tantangan itulah yang terus relevan untuk direfleksikan dari peristiwa monumental tersebut.

Ringkasan Terakhir: Peristiwa Pada 19 Desember 1948

Maka, jika ditarik benang merahnya, Peristiwa pada 19 Desember 1948 justru menjadi contoh klasik bagaimana kemenangan militer tak selalu berbanding lurus dengan kemenangan politik. Belanda berhasil merebut tanah, tetapi kehilangan dukungan dunia. Mereka menangkap pemimpin, tetapi justru memicu perlawanan gerilya yang lebih luas dan terorganisir. Momentum kekosongan kekuasaan yang singkat itu dimanfaatkan dengan brilian untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra, memastikan nyala republik tidak pernah padam.

Dari sudut pandang penelitian, peristiwa ini meninggalkan warisan yang dalam. Ia mengajarkan bahwa legitimasi dan diplomasi adalah senjata yang tak kalah tajam dari senapan. Jejak materialnya yang tersimpan di museum-museum bukan hanya pengingat akan penderitaan, tetapi juga monumen atas kegigihan komunikasi bawah tanah dan strategi politik yang cerdik. Akhirnya, serangan yang dimaksudkan untuk mengakhiri perlawanan justru menjadi bumerang yang mempersatukan bangsa dan mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia.

Sebuah ironi sejarah yang membuktikan bahwa semangat sebuah bangsa jauh lebih sulit ditaklukkan daripada sebuah kota.

FAQ Terkini

Apa tujuan utama Belanda melancarkan serangan pada 19 Desember 1948?

Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kekuatan Republik Indonesia secara tuntas dengan menduduki ibu kota Yogyakarta, menangkap seluruh pimpinan politik dan militer Republik, serta memaksa Indonesia menyerah dan menerima dominasi Belanda dalam bentuk negara federal. Mereka ingin menunjukkan bahwa Republik sudah tidak ada lagi.

Mengapa serangan ini justru merugikan posisi diplomatik Belanda di PBB?

Serangan ini dilihat dunia internasional sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Renville yang baru saja ditandatangani. Tindakan agresi militer ini dinilai arogan dan tidak menghormati proses diplomasi, sehingga memicu simpati luas untuk Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan mengisolasi Belanda secara politik.

Bagaimana rakyat biasa di Yogyakarta menyikapi pendudukan Belanda setelah serangan?

Selain perlawanan gerilya TNI, masyarakat sipil melakukan perlawanan non-militer seperti mogok kerja, boikot ekonomi, menyembunyikan para pejuang, serta menyebarkan informasi melalui jaringan komunikasi rahasia dan radio gelap untuk menjaga semangat perlawanan dan mengoordinasi aksi.

Apakah ada tokoh internasional yang secara vokal mengkritik Belanda pasca serangan ini?

Ya, antara lain delegasi India dan Australia di PBB yang sangat vokal mengutuk agresi Belanda. Kritik juga muncul dari media internasional seperti The New York Times dan The Manchester Guardian, yang pemberitaannya lebih simpatik kepada Indonesia dibanding media dalam negeri yang dikontrol Belanda.

Apa yang terjadi dengan para pemimpin Republik seperti Soekarno dan Hatta setelah ditangkap?

Mereka ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa, seperti ke Bangka. Namun, sebelum ditangkap, mereka sempat mengirim mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra, agar pemerintahan tetap berjalan.