Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 dan Filosofi Otonomi

Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 – Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 bukan sekadar definisi teknis di atas kertas, melainkan jantung dari kisah peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Bayangkan, setelah sekian lama bergantung pada instruksi dari Jakarta, akhirnya daerah punya ruang untuk menentukan sendiri prioritas pengeluarannya. Inilah esensi otonomi yang sesungguhnya, di mana pemerintah daerah bisa lebih lincah merespon kebutuhan warganya, dari urusan jalan rusak sampai program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu.

Perubahan filosofis inilah yang menjadi roh dari undang-undang tersebut, mengubah belanja daerah dari aktivitas administratif menjadi instrumen kesejahteraan.

Secara konkret, UU No. 33 Tahun 2004 mendefinisikan Belanja Daerah sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Definisi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari membayar gaji PNS daerah, membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, hingga menyelenggarakan pelayanan publik dasar. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berpijak pada prinsip otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dan seluas-luasnya, dengan tujuan akhir yang jelas: mendekatkan layanan dan kemakmuran ke tengah masyarakat.

Menelusuri Jejak Filosofis Belanja Daerah dalam Kerangka Otonomi

Ketika kita membicarakan belanja daerah, kita tidak hanya sekadar membahas angka-angka dalam APBD. Lebih dari itu, kita sedang menyentuh salah satu manifestasi paling konkret dari semangat otonomi daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hadir sebagai landasan hukum yang mengubah pola pikir dari “diperintah dari pusat” menjadi “berdaya di daerah”. Filosofi intinya adalah pengakuan bahwa daerah, dengan segala keunikan potensi dan kebutuhannya, paling memahami cara mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan warganya.

Perubahan ini merupakan lompatan besar dari sistem sentralistik Orde Baru, di mana hampir semua keputusan fiskal berpusat di Jakarta. Daerah lebih berperan sebagai kepanjangan tangan pelaksana proyek pusat. UU No. 33/2004 membalik logika itu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan belanja menjadi alat utama daerah untuk menterjemahkan visi pembangunannya sendiri.

Ini bukan sekadar desentralisasi fiskal, tapi juga desentralisasi politik dan kepercayaan. Dana yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam dan dana perimbangan lainnya bukan lagi “bantuan” yang penuh syarat, tetapi “hak” daerah yang dikelola secara mandiri dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Prinsip Otonomi dalam Implementasi Belanja Daerah

Implementasi belanja daerah harus mencerminkan tiga prinsip otonomi yang saling terkait. Prinsip-prinsip ini menjadi kompas agar kewenangan yang diberikan tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

Filosofi belanja daerah pada akhirnya berperan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan di tingkat lokal. Dengan kewenangan belanja, pemerintah daerah dapat merespons dengan cepat dan tepat masalah spesifik yang dihadapi warganya. Misalnya, sebuah kabupaten kepulauan akan memiliki pola belanja yang sangat berbeda dengan kabupaten pegunungan agraris. Yang pertama mungkin memprioritaskan belanja untuk transportasi laut dan air bersih, sementara yang kedua fokus pada irigasi dan penyuluhan pertanian.

Kesejahteraan dalam konteks ini adalah kesejahteraan yang kontekstual, yang diukur dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi unggulannya sendiri. Belanja daerah yang filosofis adalah belanja yang membumi, yang ujung-ujungnya membuat warga merasa dilayani dan memiliki masa depan di daerahnya sendiri, bukan terus bermimpi untuk urbanisasi.

Kabupaten Lingga di Kepulauan Riau, dalam APBD-nya, mengalokasikan dana khusus untuk program “Sekolah Pintar Pulau”. Program ini membiayai penyediaan guru honorer tambahan, perpustakaan keliling kapal, dan fasilitas internet satelit di sekolah-sekolah terpencil di pulau kecil. Alokasi ini lahir dari identifikasi masalah spesifik daerah kepulauan: kesenjangan pendidikan antar pulau. Dana ini murni berasal dari inisiatif daerah (otonomi seluas-luasnya), menyentuh kebutuhan nyata (otonomi nyata), dan pertanggungjawabannya dilaporkan secara detail termasuk daftar penerima manfaat (otonomi bertanggung jawab).

Anatomi Belanja Tidak Langsung dan Dampaknya terhadap Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jika belanja langsung adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang/jasa dan modal yang hasilnya langsung dinikmati masyarakat, belanja tidak langsung adalah “biaya operasional” pemerintah daerah itu sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, tetapi diperlukan untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Komponen utamanya seringkali menjadi beban struktural yang menentukan sehat tidaknya fiskal daerah.

Komponen utama belanja tidak langsung meliputi: pertama, Belanja Pegawai. Ini adalah komponen terbesar, mencakup gaji pokok, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi ASN, termasuk pensiun. Besarnya sangat kaku karena diatur oleh peraturan pusat. Kedua, Belanja Bunga, yaitu pembayaran bunga utang pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berjalan. Ketiga, Belanja Subsidi, yaitu alokasi untuk menutup selisih harga jual dengan harga pokok barang/jasa yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, seperti subsidi listrik untuk pelanggan tertentu atau subsidi angkutan umum.

Keempat, Belanja Hibah yang bersifat rutin, dan kelima, Belanja Bantuan Sosial yang sifatnya wajib (seperti bantuan untuk fakir miskin). Belanja tidak langsung ini bersifat mandatory; harus dibayar terlepas dari ada tidaknya program baru. Karakternya yang kaku inilah yang sering menjadi tantangan.

Proporsi Ideal Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dalam teori penganggaran yang sehat, belanja langsung harus memiliki porsi yang lebih dominan daripada belanja tidak langsung. Proporsi ini menjadi indikator seberapa besar “ruang gerak” fiskal yang dimiliki daerah untuk berinovasi dan membangun.

Tingginya porsi belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai, secara langsung membatasi ruang fiskal daerah. Fenomena ini sering disebut sebagai “APBD macet” atau “belanja mengurus diri sendiri”. Ketika 70-80% APBD sudah habis untuk gaji, tunjangan, dan bunga utang, hanya tersisa sedikit untuk belanja modal seperti membangun jalan baru, merenovasi sekolah, atau membeli ambulans. Daerah kehilangan kapasitas untuk berinvestasi di masa depan.

Selain itu, ruang untuk program-program inovatif yang responsif terhadap perubahan zaman, seperti digitalisasi pelayanan atau program ekonomi kreatif, menjadi sangat sempit. Daerah seperti ini akan sulit berkembang karena hanya fokus pada menjaga kelangsungan operasional birokrasi, bukan pada meningkatkan outcome bagi masyarakat.

Prosedur Perhitungan Belanja Pegawai yang Berkeadilan

Source: slidesharecdn.com

Perhitungan belanja pegawai yang wajar tidak hanya melihat jumlah pegawai, tetapi juga beban kerja dan struktur organisasi yang efisien. Berikut poin-poin penting dalam prosedur perhitungannya:

• Analisis Beban Kerja (ABK): Menjadi dasar utama. Setiap unit kerja harus memiliki peta beban kerja yang jelas untuk menentukan apakah jumlah pegawai sudah proporsional dengan volume pekerjaan.
• Penetapan Formasi: Berdasarkan ABK dan kebutuhan pelayanan publik, ditetapkan formasi jabatan (berapa eselon, staf, dll). Pengisian formasi harus melalui seleksi yang kompetitif.
• Perhitungan berdasarkan Standar: Gaji dan tunjangan dihitung berdasarkan peraturan pemerintah tentang remunerasi PNS, bukan berdasarkan keinginan atau kebiasaan daerah. Perhitungan mencakup penerima manfaat aktif dan pensiunan.
• Penyesuaian dengan Kemampuan Daerah: Meski ada standar nasional, daerah harus melakukan simulasi apakah penerimaan daerah mampu menanggung beban belanja pegawai yang dihitung. Jika tidak, perlu kebijakan rasionalisasi atau efisiensi birokrasi.
• Alokasi untuk Pengembangan Kapasitas: Sebagian dari belanja pegawai seharusnya juga dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, agar beban kerja yang tinggi bisa diimbangi dengan kapabilitas SDM yang memadai.

Interaksi Dinamis antara Belanja Modal dan Peningkatan Aset Tetap Daerah yang Terdepresiasi

Belanja modal adalah jantung dari pembangunan daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Berbeda dengan belanja barang yang habis pakai, belanja modal adalah investasi jangka panjang. Mekanismenya dimulai dari perencanaan strategis daerah, di mana kebutuhan aset diidentifikasi.

Kebutuhan ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan akhirnya menjadi kegiatan konkret dalam APBD dengan pagu anggaran tertentu.

Proses penganggarannya harus melalui studi kelayakan teknis dan ekonomis. Setelah dana dicairkan dan pembelian/pembangunan dilakukan, aset yang diperoleh harus segera dicatat dalam neraca daerah sebagai aset tetap. Pertanggungjawabannya tidak berhenti pada laporan realisasi anggaran (LRA), tetapi juga tercermin dalam Laporan Operasional (LO) berupa beban penyusutan dan dalam Neraca sebagai penambahan nilai aset. Inilah interaksi dinamisnya: APBD mendanai penambahan aset, aset tersebut digunakan untuk pelayanan publik, dan nilainya menyusut dari waktu ke waktu.

Penyusutan ini kemudian menjadi pertimbangan untuk perencanaan belanja modal di masa datang, baik untuk pemeliharaan, penggantian, atau penambahan aset baru.

Klasifikasi Aset Tetap yang Dibiayai Belanja Modal

Aset tetap daerah sangat beragam, masing-masing dengan masa manfaat dan karakteristik yang berbeda. Klasifikasi ini penting untuk perencanaan penganggaran dan akuntansi.

Tantangan terbesar seringkali bukan pada pembelian, tetapi pada pemeliharaan aset yang dibeli melalui belanja modal. Banyak daerah yang fokus pada “pembangunan baru” tetapi abai pada anggaran pemeliharaan rutin. Padahal, tanpa pemeliharaan, aset akan cepat rusak dan masa manfaat ekonominya memendek. Hal ini berdampak langsung pada laporan keuangan. Nilai penyusutan yang dicatat mungkin tidak lagi mencerminkan keausan fisik yang sebenarnya karena aset sudah rusak sebelum waktunya.

Kerusakan aset juga mengakibatkan beban belanja barang/jasa yang tak terduga untuk perbaikan darurat, yang bisa mengganggu alokasi anggaran lain. Pada akhirnya, aset yang seharusnya menjadi penopang pelayanan malah menjadi beban.

Siklus Hidup Sebuah Aset Daerah: Studi Kasus Ambulans Puskesmas

Mari kita ikuti perjalanan sebuah ambulans baru di sebuah kabupaten. Siklus hidupnya dimulai dari Perencanaan: Dinas Kesehatan mengusulkan kebutuhan ambulans pengganti untuk Puskesmas X berdasarkan data usia kendaraan lama (10 tahun) dan peningkatan jumlah layanan rujukan. Usulan ini masuk RKPD dan disetujui DPRD untuk dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya sebesar Rp 500 juta. Pembelian: Proses lelang dilaksanakan, ambulans dibeli dan diserahkan ke Puskesmas X.

Aset segera dicatat di neraca daerah. Penggunaan: Selama 5-8 tahun ke depan, ambulans digunakan untuk layanan darurat dan rujukan. Setiap tahun, nilai ambulans menyusut dan dicatat dalam LO. Pemeliharaan: Anggaran pemeliharaan rutin (service, ganti oli) dan tidak rutin (pergantian komponen) harus dialokasikan setiap tahun oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan. Jika pemeliharaan baik, masa manfaat bisa mencapai 10 tahun.

Setelah masa manfaat berakhir atau secara ekonomis sudah tidak layak, ambulans akan dihibahkan, dijual, atau dimusnahkan melalui proses penghapusan aset, yang juga memerlukan pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan.

Belanja Bantuan Sosial sebagai Perpanjangan Tangan Negara dalam Bingkai Regulasi Keuangan Daerah

Dalam konteks otonomi, belanja bantuan sosial (bansos) adalah wujud konkret dari fungsi pemerintah daerah dalam melindungi warga yang paling rentan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada masyarakat berupa barang, uang, dan/atau jasa yang memiliki sifat tidak secara langsung memberi keuntungan ekonomi. Ruang lingkupnya spesifik dan berbeda dengan belanja barang/jasa yang dibeli untuk keperluan operasional pemerintah, atau belanja modal yang menambah aset.

Perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan penerima manfaatnya. Belanja barang/jasa dan modal bertujuan mendukung operasional dan pembangunan oleh pemerintah. Penerima uangnya adalah rekanan atau vendor. Sementara bansos, tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan sosial, dan penerima manfaatnya adalah individu/kelompok masyarakat yang membutuhkan. Uang atau barang mengalir langsung ke mereka.

Bansos dalam APBD biasanya bersifat wajib (seperti bantuan untuk fakir miskin, penyandang disabilitas) dan juga bersifat pendukung program tertentu (seperti bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan).

Pemetaan Penerima dan Program Bantuan Sosial

Bantuan sosial didesain untuk menjangkau berbagai lapisan penerima dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Pemetaan ini membantu memastikan program tepat sasaran.

Mekanisme penyaluran dan pengawasan bansos sangat ketat untuk mencegah kebocoran. Prosedurnya dimulai dari Pendataan Sasaran yang akurat, seringkali terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, Penetapan Penerima melalui keputusan kepala daerah berdasarkan usulan dari dinas sosial dan verifikasi. Penyaluran idealnya dilakukan non-tunai melalui bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk, untuk meminimalisir penyimpangan di lapangan. Setiap tahap harus didokumentasikan dengan bukti yang sah.

Pengawasan dilakukan secara berlapis: oleh Inspektorat Daerah (pengawasan internal), DPRD (pengawasan politik), dan masyarakat (pengawasan sosial melalui pengaduan). Pelaporan keuangan atas penyaluran bansos menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah yang diaudit BPK.

Di sebuah desa di Lombok, program bansos “Kebun Gizi Keluarga” dianggarkan oleh pemerintah kabupaten. Setiap keluarga penerima mendapat bibit sayuran, pelatihan hidroponik sederhana, dan pendampingan dari penyuluh pertanian desa. Awalnya, program ini hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi. Namun, dampaknya berubah menjadi transformatif. Beberapa ibu-ibu mulai menghasilkan surplus sayuran. Mereka kemudian membentuk kelompok dan menjual hasil panennya ke warung-warung sekitar. Uang dari penjualan itu digunakan untuk membiayai tambahan kebutuhan sekolah anak-anak. Program bansos yang awalnya bersifat konsumtif, berkat desain yang tepat, berubah menjadi motor penggerak ekonomi mikro dan meningkatkan rasa percaya diri komunitas tersebut.

Dimensi Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal dalam Pertanggungjawaban Belanja Daerah

Otonomi yang luas dan nyata harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang kuat. UU No. 33 Tahun 2004 tidak hanya memberi kewenangan belanja, tetapi juga mengatur sistem pertanggungjawaban yang komprehensif. Sistem ini berjalan pada dua dimensi: vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat, memastikan bahwa penggunaan dana perimbangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan telah sesuai dengan norma, standar, dan peraturan yang berlaku.

Sementara akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat daerah sebagai pemegang kedaulatan.

Kedua dimensi ini saling melengkapi. Akuntabilitas vertikal menjaga konsistensi dengan kebijakan nasional dan keuangan negara, sedangkan akuntabilitas horizontal memastikan bahwa pemerintahan daerah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Mekanismenya diwujudkan melalui serangkaian laporan keuangan dan kinerja yang harus disusun secara periodik. Kegagalan dalam memenuhi akuntabilitas ini dapat berakibat pada penundaan atau pemotongan transfer dana dari pusat (sanksi vertikal) hingga proses hukum politik seperti pemberhentian oleh DPRD (sanksi horizontal).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Nah, penggunaan anggaran ini nggak cuma sekadar urusan administratif, lho. Ia adalah instrumen strategis untuk mewujudkan Perwujudan Peradaban Masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan begitu, definisi belanja daerah pun bergeser dari sekadar angka anggaran menjadi cermin nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya.

Bentuk dan Siklus Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban belanja daerah tidak hanya satu laporan, melainkan satu paket laporan yang saling terkait, disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pilar penegak akuntabilitas yang independen. BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan memberikan Opini (Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Menolak Memberikan Opini). Opini ini menjadi indikator kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk mengungkap indikasi penyimpangan. Temuan BPK bisa berimplikasi serius: mulai dari rekomendasi perbaikan administrasi, tagihan ganti rugi kepada pejabat yang menyebabkan kerugian daerah, hingga rekomendasi penyidikan kepada penegak hukum.

Dengan kata lain, pemeriksaan BPK adalah “ujung tombak” yang memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga secara hukum.

Poin Penting dalam CaLK terkait Belanja Daerah, Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang menjelaskan “cerita di balik angka”. Terkait belanja daerah, poin-poin wajib yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain:

• Kebijakan Akuntansi Belanja: Penjelasan tentang metode pengakuan belanja (misalnya, saat barang diterima atau kontrak terlaksana), dan kebijakan kapitalisasi aset (batasan minimal nilai untuk diakui sebagai aset tetap).
• Rincian Belanja Menurut Fungsi dan Jenis: Analisis lebih mendalam dari angka di LRA, misalnya belanja pendidikan yang dipecah menjadi guru, sarana, beasiswa, dan sebagainya.
• Informasi tentang Belanja Tidak Langsung yang Signifikan: Penjelasan mengenai komposisi belanja pegawai, besaran utang dan bunga yang dibayar, serta alasan di balik pemberian subsidi tertentu.
• Pengungkapan Belanja Modal: Daftar penambahan aset tetap penting yang diperoleh selama tahun berjalan, dilengkapi dengan nilai perolehan dan keterangan lokasi/kegunaannya.
• Ketaatan terhadap APBD: Pernyataan mengenai kesesuaian realisasi belanja dengan APBD, serta penjelasan jika ada selisih yang material antara realisasi dengan anggaran.
• Kewajiban Kontinjensi: Pengungkapan jika ada kewajiban potensial di masa depan yang lahir dari kegiatan belanja tahun berjalan, seperti garansi atas proyek yang dibangun.

Penutupan Akhir: Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004

Jadi, menyelami Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 membawa kita pada kesadaran bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah cerminan dari kematangan berotonomi. Ini bukan lagi tentang seberapa besar anggaran yang bisa dihabiskan, tetapi seberapa tepat dan bertanggung jawab dana itu dialirkan untuk menjawab tantangan lokal. Akuntabilitas, baik secara vertikal ke pemerintah pusat maupun horizontal ke DPRD dan publik, menjadi kunci penjaga amanah agar setiap alokasi belanja—mulai dari belanja modal untuk sekolah baru hingga bantuan sosial untuk lansia—benar-benar menyentuh tanah dan mengubah hidup.

Pada akhirnya, belanja daerah yang efektif adalah yang mampu mentransformasi angka-angka di dokumen APBD menjadi kenyataan yang dirasakan oleh warung kopi di pinggiran, kelas sekolah di pelosok, dan senyum lega penerima bantuan.

FAQ Lengkap

Apa bedanya Belanja Daerah dengan Belanja Negara?

Belanja Daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan otonomi. Sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Sementara Belanja Negara dikelola oleh pemerintah pusat untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara nasional, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan moneter, dengan sumber utama dari pajak pusat dan non-pajak.

Apakah semua jenis pengeluaran daerah bisa disebut Belanja Daerah?

Tidak. Pengeluaran daerah yang diakui sebagai Belanja Daerah harus memenuhi kriteria: merupakan kewajiban daerah, mengurangi nilai kekayaan bersih, dan terjadi dalam periode tahun anggaran berjalan. Pengeluaran seperti pembayaran utang pokok pinjaman atau pembentukan dana cadangan tidak diklasifikasikan sebagai belanja, melainkan sebagai pembiayaan.

Bagaimana jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan Belanja Daerah?

Penyimpangan dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan politik. Secara administratif, bisa berupa pemotongan dana perimbangan. Secara pidana, dijerat dengan pasal korupsi atau tindak pidana keuangan lainnya. Secara politik, kepala daerah dapat diberhentikan atau tidak diluluskan pertanggungjawabannya oleh DPRD. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh DPRD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Siapa yang menyusun dan menetapkan anggaran Belanja Daerah?

Anggaran Belanja Daerah disusun bersama oleh eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) melalui proses musyawarah penyusunan APBD. Pemerintah Daerah mengajukan rancangan, kemudian dibahas bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan dan tingkat pengambilan keputusan. Hasil akhirnya ditetapkan bersama dalam Peraturan Daerah tentang APBD.