Syarat Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia bukan sekadar konsep usang dalam buku sejarah, melainkan jiwa yang hidup dan bernapas dalam denyut nadi kehidupan berbangsa. Dalam arus globalisasi yang deras dan dinamika sosial yang kompleks, pemahaman mendalam tentang fondasi negara ini justru menjadi kunci ketahanan dan kemajuan bersama. Pancasila hadir sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang digali dari bumi pertiwi, dirumuskan melalui perdebatan sengit para pendiri bangsa di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan.
Dari lima silanya yang padat makna, terangkum sebuah filosofi bangsa yang komprehensif, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan sosial-politiknya. Ia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, kompas moral bagi penyelenggara negara, dan perekat utama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Memahami syarat-syarat keberlakuan dan kedudukannya berarti menyelami hakikat Indonesia itu sendiri, sebuah upaya untuk terus merawat kontrak sosial yang disepakati oleh segenap anak bangsa.
Konsep Dasar Negara
Sebelum membedah lebih dalam tentang Pancasila, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dasar negara. Secara sederhana, dasar negara dapat diibaratkan sebagai fondasi atau landasan filosofis yang menjadi titik tolak bagi berdirinya sebuah negara. Ia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, pedoman bagi penyelenggaraan negara, dan kompas moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dasar negara yang kokoh, sebuah bangsa dapat kehilangan arah dan identitas kolektifnya.
Dasar Negara dan Ideologi Negara
Meski sering disandingkan, konsep dasar negara dan ideologi negara memiliki perbedaan mendasar. Dasar negara bersifat lebih fundamental dan abstrak, berisi prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa bangsa. Sementara ideologi negara merupakan penjabaran operasional dari dasar negara tersebut, yang telah dikonkretkan menjadi sistem nilai, doktrin, dan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijabarkan ke dalam berbagai ideologi atau paham dalam praktiknya, seperti demokrasi Pancasila dan ekonomi kerakyatan, yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.
Alasan Filosofis Pentingnya Dasar Negara
Suatu bangsa memerlukan dasar negara yang kuat dan jelas karena beberapa alasan filosofis yang mendalam. Pertama, dasar negara berfungsi sebagai common platform atau kesepakatan bersama yang mempersatukan masyarakat yang majemuk. Ia menjadi titik temu dari berbagai kepentingan, suku, agama, dan golongan. Kedua, dasar negara memberikan kerangka acuan dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, sehingga bangsa tidak terombang-ambing oleh pengaruh eksternal yang mungkin bertentangan dengan jati dirinya.
Ketiga, ia menjadi sumber legitimasi dan moralitas bagi kekuasaan negara; setiap kebijakan dan hukum harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar tersebut.
Konteks Historis Lahirnya Pancasila: Syarat Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia
Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah kristalisasi dari pergulatan pemikiran panjang para pendiri bangsa dalam mencari rumusan yang paling tepat untuk mempersatukan Indonesia yang sangat beragam. Proses kelahirannya terjadi dalam atmosfer politik yang genting, di tengah-tengah upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.
Proses Perumusan dari BPUPKI hingga Penetapan
Perjalanan historis perumusan Pancasila dapat dirangkum dalam beberapa momen kunci:
- Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945): Sidang ini membahas dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka. Soekarno, pada 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya secara sistematis mengemukakan konsep “Pancasila” yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.
- Pembentukan Panitia Sembilan (22 Juni 1945): Untuk merumuskan naskah pembukaan undang-undang dasar, dibentuklah panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
- Sidang BPUPKI Kedua (10-17 Juli 1945): Naskah Piagam Jakarta diterima sebagai pembukaan rancangan UUD.
- PPKI dan Pengesahan (18 Agustus 1945): Sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang. Atas usul dan demi persatuan bangsa, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan final inilah yang kemudian disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Tokoh-Tokoh Utama dan Kontribusinya
Beberapa tokoh memiliki peran sentral dalam merumuskan butir-butir Pancasila. Soekarno berperan sebagai penggagas dan pengusung nama “Pancasila” serta perumus awal lima prinsip dasar. Muhammad Yamin dan Soepomo juga memberikan kontribusi pemikiran filosofis tentang dasar negara yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Sementara itu, tokoh-tokoh dari kalangan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim, bersama dengan perwakilan dari Indonesia Timur seperti A.A.
Maramis, terlibat dalam dialog intensif yang menghasilkan kompromi historis pada rumusan sila pertama, menunjukkan semangat kebersamaan dan nasionalisme yang tinggi.
Kondisi Sosial-Politik Masa Perumusan
Pada masa perumusannya, Indonesia berada dalam kondisi transisi yang sangat dinamis. Di satu sisi, semangat nasionalisme dan persatuan untuk merdeka sangat menggebu. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sendiri sangat heterogen, terdiri dari ratusan suku, agama, dan budaya dengan latar belakang politik yang berbeda-beda, dari yang sekuler hingga yang menginginkan negara berdasarkan agama tertentu. Ancaman disintegrasi nyata adanya. Substansi Pancasila yang inklusif, mengakomodir nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, adalah jawaban cerdas untuk meredam potensi perpecahan dan menjadi common denominator bagi seluruh elemen bangsa.
Analisis Filosofis Setiap Sila
Kekuatan Pancasila tidak hanya terletak pada keseluruhannya sebagai satu kesatuan, tetapi juga pada kedalaman makna setiap sila yang saling menjiwai dan melengkapi. Memahami setiap sila secara filosofis adalah kunci untuk mengapresiasi relevansinya yang tak lekang oleh waktu.
Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Ini bukan sekadar pengakuan terhadap adanya Tuhan, tetapi lebih pada penempatan nilai-nilai spiritual dan etika agama sebagai landasan moral kehidupan berbangsa. Dalam konteks kebangsaan, sila ini menjadi dasar untuk membangun etika publik, toleransi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Ia menjamin bahwa negara tidak berdasarkan pada satu agama tertentu, tetapi juga tidak bersifat sekuler yang meminggirkan agama.
Negara hadir untuk melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama warganya dalam kerangka persaudaraan.
Sebagai dasar negara, Pancasila harus memenuhi syarat fundamental: mampu menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Prinsip ini mengingatkan kita pada pentingnya konsistensi dan arah yang jelas, mirip dengan perhitungan fisika seperti Kecepatan bola setelah 5 detik dengan percepatan 3 yang mengikuti rumus pasti. Demikian pula, syarat Pancasila sebagai dasar negara menuntut keteguhan nilai dan aplikasi yang berkelanjutan agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan tepat.
Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua menempatkan martabat manusia sebagai nilai sentral. Dalam kerangka hukum, ini tercermin dalam pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Secara sosial, implementasinya adalah dengan menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Prinsip keadilan dan keberadaban menuntut perlakuan yang sama di depan hukum, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan penyelesaian konflik dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan kekerasan atau adu kuasa.
Prinsip Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia
Source: freedomsiana.id
Sila ketiga adalah sila pemersatu. Prinsip persatuannya bukanlah penyeragaman, tetapi kesatuan dalam keberagaman ( unity in diversity). Ia berfungsi sebagai penangkal utama ancaman disintegrasi bangsa seperti separatisme, radikalisme, dan politik identitas yang sempit. Persatuan Indonesia mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau daerah. Dalam praktiknya, ini berarti membangun solidaritas sosial, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menyelesaikan setiap perbedaan dengan semangat kebangsaan.
Perwujudan Sila Kerakyatan dalam Sistem Demokrasi
Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang mengedepankan suara mayoritas semata, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ini berarti proses pengambilan keputusan harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mengedepankan akal sehat dan pertimbangan hati nurani. Jika mufakat tidak tercapai, barulah dilakukan voting. Sistem perwakilan di DPR, DPD, dan DPRD adalah instrumen untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Esensinya adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan, bukan sekadar memenuhi kepentingan pragmatis.
Esensi Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima ini adalah tujuan akhir dari keempat sila sebelumnya. Esensinya adalah keadilan distributif dan prosedural yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Contoh kebijakan yang mencerminkan sila ini adalah program-program afirmatif seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, kebijakan perpajakan progresif, penguatan koperasi, dan pemberantasan korupsi juga merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial.
Sila ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
Kedudukan Hukum dan Konstitusional Pancasila
Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan nilai moral, tetapi memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dan formal dalam kehidupan bernegara Indonesia. Posisinya telah ditegaskan melalui berbagai dokumen konstitusional sejak awal kemerdekaan.
Dasar Hukum Pengakuan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pengakuan Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan hukum yang jelas dan berjenjang, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:
| Dasar Hukum | Dokumen | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| Dasar Konstitusional Tertinggi | Pembukaan UUD 1945 Alinea IV | Merumuskan secara resmi dan lengkap lima sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. |
| Ketapan MPR | Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4 dan Penetapan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara | Menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. |
| Undang-Undang | UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Pasal 2 menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. |
Posisi Pancasila dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila tidak tercantum sebagai jenis peraturan tertentu karena posisinya berada di atas konstitusi. Pancasila merupakan grundnorm atau norma fundamental negara ( staatsfundamentalnorm). Hierarki itu sendiri bersumber dari Pancasila. Urutannya adalah: UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila, kemudian Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Semua tingkat peraturan di bawah UUD 1945 harus diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945 dan secara tidak langsung dengan nilai-nilai Pancasila.
Konsep Staatsfundamentalnorm dan Pancasila
Konsep staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara dicetuskan oleh ahli hukum Hans Nawiasky dan kemudian dikembangkan oleh ahli hukum Indonesia seperti Notonagoro. Konsep ini merujuk pada norma tertinggi yang menjadi dasar berdirinya suatu negara, yang keberadaannya harus diterima sebagai suatu postulat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipandang sebagai staatsfundamentalnorm tersebut. Artinya, Pancasila adalah sumber validitas bagi konstitusi (UUD 1945) dan seluruh hukum yang ada di bawahnya.
Pemikiran ini memperkuat kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai dasar yuridis yang menjadi batu uji tertinggi bagi setiap produk hukum dan kebijakan negara.
Implementasi dan Tantangan Kontemporer
Nilai-nilai luhur Pancasila harus terus-menerus dihidupkan dalam praktik sehari-hari, dari level kebijakan negara hingga interaksi sosial masyarakat. Di era sekarang, implementasinya dihadapkan pada tantangan baru yang kompleks, membutuhkan strategi yang adaptif dan relevan.
Contoh Penerapan Nilai Pancasila di Berbagai Bidang, Syarat Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
Penerapan Pancasila dapat dilihat dalam berbagai kebijakan dan praktik di masyarakat:
- Pendidikan: Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum melalui mata pelajaran PPKn dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran tidak hanya kognitif tetapi juga melalui pembiasaan seperti musyawarah kelas, kerja sama kelompok, dan penghormatan terhadap teman yang berbeda agama.
- Ekonomi: Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang mencerminkan semangat kekeluargaan (sila ke-4 dan ke-5). Program bansos yang tepat sasaran juga merupakan wujud dari keadilan sosial.
- Pemerintahan: Penerapan sistem pemilihan umum yang demokratis, transparansi anggaran (e-budgeting), serta pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Inisiatif seperti Layanan Administrasi Terpadu (LATAR) di kelurahan mencerminkan semangat melayani rakyat.
Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi
Globalisasi dan revolusi digital membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia mempermudah akses informasi dan interaksi. Di sisi lain, ia menjadi tantangan serius bagi pemahaman Pancasila melalui masuknya paham radikal, individualisme ekstrem, materialisme, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang merusak persatuan. Masyarakat, terutama generasi muda, terpapar nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan kepribadian bangsa. Strategi mengatasinya memerlukan pendekatan multidimensi: pertama, memperkuat literasi digital dan media sosial yang beretika.
Kedua, menciptakan konten kreatif tentang Pancasila yang menarik dan relevan bagi generasi digital. Ketiga, keteladanan dari elite politik dan pemimpin masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Interaksi Harmonis Antar Sila dalam Menyelesaikan Masalah Sosial
Bayangkan sebuah masalah sosial aktual: konflik agraria antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Penyelesaian yang dijiwai Pancasila akan melibatkan interaksi harmonis kelima sila. Sila Pertama mengingatkan semua pihak untuk bertindak jujur dan adil berdasarkan hati nurani. Sila Kedua menuntut penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat sebagai manusia. Sila Ketiga mengajak untuk mencari solusi yang mengutamakan keutuhan bangsa, bukan kemenangan satu pihak.
Pancasila sebagai dasar negara mensyaratkan adanya proses internalisasi nilai-nilai yang mendalam, mirip dengan proses belajar suatu keterampilan baru. Untuk menguasainya, diperlukan latihan bertahap dan disiplin, sebagaimana terlihat dalam Tahapan Berlatih Renang Gaya Dada yang menekankan konsistensi. Demikian pula, pemahaman terhadap Pancasila harus dibangun melalui pembiasaan berkelanjutan agar benar-benar hidup dalam praktik bermasyarakat dan bernegara.
Sila Keempat mewajibkan penyelesaian melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan melalui kekerasan atau tekanan. Akhirnya, Sila Kelima menjadi tujuan, yaitu terciptanya solusi yang adil, di mana hak masyarakat adat diakui dan dilindungi, perusahaan dapat beroperasi dengan tanggung jawab sosial, dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang bijaksana untuk kesejahteraan semua.
Perbandingan dengan Dasar Negara Lain
Memposisikan Pancasila dalam percaturan global dengan membandingkannya dengan dasar negara lain membantu kita melihat keunikan dan kekuatan lokal genius yang dikandungnya. Perbandingan ini bukan untuk menyatakan yang lebih baik, tetapi untuk memahami karakteristik masing-masing.
Tabel Perbandingan Pancasila dengan Dasar Negara Lain
| Aspek | Pancasila (Indonesia) | Liberalisme (AS) | Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok |
|---|---|---|---|
| Sumber Nilai | Nilai-nilai luhur bangsa yang religius, kekeluargaan, dan gotong royong. | Kebebasan individu, hak alamiah, dan kontrak sosial (John Locke, dll). | Marxisme yang diadaptasi dengan kondisi dan sejarah Tiongkok, dipadukan dengan nilai tradisional. |
| Fokus | Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, antara ketuhanan dan kemanusiaan. | Kebebasan individu (liberties) sebagai nilai tertinggi; negara dibatasi untuk melindungi kebebasan. | Kolektivitas dan stabilitas sosial di bawah kepemimpinan partai untuk mencapai kemakmuran bersama. |
| Ekspresi dalam Pemerintahan | Demokrasi Pancasila (musyawarah untuk mufakat) dan ekonomi kerakyatan. | Demokrasi liberal dengan sistem presidensial dan ekonomi pasar bebas. | Sistem satu partai dengan ekonomi pasar sosialis, dimana negara memegang kendali strategis. |
Keunikan Pancasila sebagai Dasar Negara Asli
Keunikan utama Pancasila terletak pada kemampuannya untuk merangkum dan mendamaikan berbagai nilai yang sering dianggap bertentangan di belahan dunia lain. Ia berhasil memadukan ketuhanan dan kemanusiaan, persatuan dan demokrasi, serta keadilan sosial—semuanya dalam satu kesatuan yang organik. Berbeda dengan konsep impor seperti liberalisme atau sosialisme yang sering bersifat eksklusif dan mengutamakan satu aspek tertentu (individu atau kolektivitas), Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia yang pluralistik dan komunal.
Ia bukan doktrin yang kaku, melainkan filosofi hidup yang fleksibel dan dapat beradaptasi, sehingga mampu menjadi payung bagi seluruh keberagaman yang ada.
Pendapat Ahli tentang Kekuatan Pemersatu Pancasila
“Pancasila itu adalah suatu sintesis yang genius dari Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya, yang berhasil mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada pada waktu itu: aspirasi kaum nasionalis sekuler, aspirasi kaum religius, dan aspirasi kaum yang menginginkan keadilan sosial. Itu sebabnya Pancasila memiliki daya tahan yang luar biasa sebagai perekat bangsa, karena ia memang dirancang untuk menjadi common denominator, titik temu dari semua kelompok yang ada di Indonesia.”
Ringkasan Akhir
Dengan demikian, syarat Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya terletak pada kemampuannya untuk terus dihidupi, bukan hanya dihafal. Tantangan di era digital dan gesekan nilai global bukanlah alasan untuk meninggalkannya, melainkan momentum untuk menafsirkannya secara kontekstual tanpa kehilangan rohnya. Keunikan Pancasila sebagai hasil olah pikir dan rasa anak bangsa adalah modal terbesar untuk merespons kompleksitas zaman. Pada akhirnya, kekuatan Pancasila akan nyata terlihat bukan dalam upacara seremonial, tetapi dalam setiap kebijakan yang pro-rakyat, setiap sikap menghargai perbedaan, dan setiap langkah bersama membangun keadilan sosial.
Inilah fondasi yang harus terus kita perkuat, warisan abadi untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pertanyaan yang Kerap Ditanyakan
Apakah Pancasila bisa diubah atau diganti dengan dasar negara lain?
Tidak bisa. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara yang tetap dan final menurut Ketetapan MPR. Mengganti Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 1945.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mutlak, menuntut penerapan nilai-nilainya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Dalam konteks dinamika politik, berdirinya organisasi seperti Parpindo menimbulkan Dampak Positif dan Negatif Berdirinya Parpindo yang kompleks, di mana analisis mendalam diperlukan untuk menyelaraskannya dengan prinsip persatuan dan keadilan sosial. Pada akhirnya, setiap perkembangan harus diukur dengan kesetiaannya pada Pancasila sebagai pondasi final negara kesatuan.
Bagaimana jika ada kebijakan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan nilai Pancasila?
Setiap warga negara berhak mengkritik dan menyampaikan pendapat secara konstruktif. Mekanisme checks and balances melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan opini publik adalah saluran untuk menguji dan menyesuaikan kebijakan agar selaras dengan jiwa Pancasila.
Apakah mempelajari ideologi lain seperti liberalisme atau sosialisme dilarang karena kita punya Pancasila?
Tidak dilarang. Memahami ideologi lain justru penting untuk wawasan dan perbandingan. Pancasila bersifat inklusif dan terbuka untuk dialog. Larangan adalah jika seseorang atau kelompok secara aktif berusaha mengganti Pancasila dengan paham lain melalui cara-cara yang inkonstitusional.
Apa konsekuensi hukum jika suatu organisasi menolak Pancasila sebagai dasar negara?
Organisasi tersebut dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Penolakan terhadap Pancasila dianggap sebagai tindakan makar terhadap konstitusi.
Bagaimana peran generasi muda dalam mengamalkan Pancasila di era digital?
Generasi muda dapat menjadi agen dengan menyebarkan konten positif, toleran, dan mengedukasi di media sosial, melawan hoaks dan ujaran kebencian, serta berinovasi dalam bidang kewirausahaan sosial yang mencerminkan keadilan sosial, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan.
