Kreativitas Pemerintah Daerah Terhambat oleh Modul Pembangunan. Bayangkan Anda punya segudang ide brilian untuk memajukan kampung halaman, tapi semua rencana itu harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak kaku yang sudah ditentukan dari pusat. Itulah dilema nyata yang dihadapi banyak kepala daerah dan perencana di tingkat lokal saat ini. Inovasi yang seharusnya menjadi nafas pembangunan justru tercekik oleh struktur baku yang bernama modul pembangunan.
Modul ini, pada dasarnya, adalah paket standar perencanaan dan penganggaran yang dirancang untuk memudahkan penyeragaman dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, kerangka yang seragam itu sering kali gagal menangkap kompleksitas dan dinamika kebutuhan unik setiap daerah. Alhasil, program-program kreatif yang tidak sesuai dengan ‘template’ yang ada terpaksa dipangkas atau bahkan gagal total sejak dari meja perencanaan, padahal mungkin itu solusi paling efektif untuk masalah setempat.
Memahami Modul Pembangunan yang Membatasi: Kreativitas Pemerintah Daerah Terhambat Oleh Modul Pembangunan
Dalam perencanaan dan penganggaran daerah, istilah ‘modul pembangunan’ merujuk pada paket-paket program dan kegiatan yang sudah distandarisasi secara nasional. Modul ini berfungsi sebagai template atau cetakan yang digunakan pemerintah daerah untuk merancang kegiatan dan mengajukan anggaran. Tujuannya mulia: menciptakan keseragaman, memudahkan monitoring, dan memastikan program nasional bisa diimplementasikan dengan pola yang sama di berbagai daerah.
Namun, di balik kemudahan teknisnya, karakteristik modul pembangunan sering kali terlalu kaku dan seragam. Modul diciptakan dengan asumsi bahwa semua daerah memiliki kebutuhan dan kapasitas yang hampir sama. Akibatnya, modul cenderung bersifat ‘satu untuk semua’, kurang fleksibel, dan sulit menampung inisiatif yang sifatnya unik, eksperimental, atau sangat kontekstual dengan kondisi lokal. Ruang gerak kreativitas daerah pun menjadi sempit karena harus masuk ke dalam kotak-kotak yang sudah ditentukan.
Kesenjangan antara Kebutuhan Dinamis dan Struktur Tetap
Konflik utama muncul ketika kebutuhan masyarakat yang dinamis dan spesifik lokasi harus dipaksa masuk ke dalam struktur modul yang tetap. Kesenjangan ini bukan hanya soal teknis, tetapi berdampak pada efektivitas pembangunan itu sendiri. Untuk menggambarkannya, perbandingan berikut menunjukkan titik-titik gesekan utama.
| Aspek Kebutuhan Lokal | Karakteristik Modul Tetap | Dampak yang Timbul |
|---|---|---|
| Spesifik dan unik (misal: pengelolaan wisata bahari di kepulauan) | Generik dan seragam (misal: modul peningkatan kapasitas pemuda umum) | Program tidak tepat sasaran, dana terserap tetapi outcome minimal. |
| Memerlukan pendekatan lintas sektor (contoh: penanganan stunting yang butuh konvergensi kesehatan, sanitasi, dan ketahanan pangan) | Bersifat sektoral dan terpisah (modul kesehatan, modul PUPR, modul pertanian berjalan sendiri) | Program menjadi terkotak-kotak, sinergi lemah, dan duplikasi kegiatan mungkin terjadi. |
| Membutuhkan fleksibilitas anggaran responsif (misal: adaptasi teknologi tepat guna) | Alokasi anggaran kaku per jenis belanja (honor, barang, modal) dengan batasan ketat | Anggaran untuk inovasi atau barang yang tidak standar sulit dicairkan. |
| Berbasis potensi lokal yang belum terpetakan (contoh: pengembangan produk unggulan desa berbasis biodiversitas) | Hanya mendukung kegiatan dengan indikator kinerja dan output yang sudah baku | Potensi lokal yang belum masuk katalog nasional tidak mendapat pendanaan. |
Contoh konkretnya, sebuah daerah ingin mengembangkan program sekolah lapang bagi petani kopi yang mengintegrasikan pelatihan digital marketing. Dalam modul pertanian baku, mungkin hanya ada alokasi untuk penyuluhan pertanian konvensional dan pembelian pupuk. Anggaran untuk pelatihan digital, sewa platform, atau insentif bagi mentor muda seringkali tidak memiliki ‘pos’ yang jelas, sehingga terpaksa dihapus atau dipaksakan masuk ke pos lain yang tidak relevan, berisiko pada temuan audit.
Dampak pada Inovasi Pelayanan Publik
Source: slidesharecdn.com
Kekakuan modul pembangunan memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas dan keberagaman layanan publik. Inovasi dalam pelayanan, yang seharusnya menjadi ujung tombak responsivitas pemerintah, justru seringkali mandek di tahap perencanaan karena tidak menemukan ‘rumah’ yang tepat dalam struktur anggaran. Hubungannya sangat jelas: jika sebuah ide tidak bisa dituangkan dalam format modul yang ada, maka ide tersebut secara de facto tidak akan mendapat pembiayaan.
Akibatnya, banyak daerah yang terjebak dalam siklus monoton mengulang program-program lama yang aman secara administratif, meskipun dampaknya bagi masyarakat sudah menurun. Layanan publik menjadi statis dan kurang mampu menjawab tantangan baru, seperti transformasi digital atau isu keberlanjutan lingkungan.
Studi Kasus Kegagalan Program Kreatif
Sebuah kabupaten di daerah pesisir pernah merancang program “Sekolah Sungai” yang inovatif. Program ini dirancang tidak hanya untuk membersihkan sungai, tetapi juga melibatkan komunitas dalam pemantauan kualitas air, edukasi lingkungan berbasis aplikasi, dan pengembangan ekowisata. Sayangnya, ketika diajukan, program ini harus dipecah-pecah ke dalam beberapa modul terpisah: modul kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, modul penyuluhan dari Dinas Pendidikan, dan modul pembangunan fasilitas dari Dinas PUPR.
Kreativitas pemerintah daerah seringkali terbelenggu oleh modul pembangunan yang kaku dan seragam. Padahal, potensi lokal seperti kekayaan budaya—misalnya, memahami Nama Alat Musik Suku Karo —bisa menjadi inspirasi desain kebijakan yang kontekstual. Tanpa fleksibilitas untuk mengolah kekhasan seperti itu, modul yang ada justru menjadi penghalang utama inovasi dan solusi berbasis akar rumput.
Koordinasi menjadi rumit, alur anggaran terpisah, dan yang paling fatal, komponen inti seperti pengembangan aplikasi dan pelatihan komunitas tidak memiliki pos anggaran yang mapan. Akhirnya, program yang diusulkan hanya tersisa kegiatan bersih-bersih sungai dan pembuatan plang imbauan, karena hanya itulah yang sesuai dengan modul yang tersedia. Esensi inovasi dan keberlanjutannya hilang.
Jenis Inovasi yang Sering Terhambat
Beberapa jenis inovasi pelayanan publik paling rentak terkena dampak rigiditas modul. Inovasi-inovasi ini biasanya bersifat lintas sektor, mengandalkan teknologi baru, atau melibatkan pendekatan partisipatif yang intens.
- Layanan Digital Terintegrasi: Pengembangan platform tunggal yang menggabungkan layanan perizinan, pengaduan, dan informasi. Modul sering hanya mendukung pengadaan perangkat keras atau pelatihan dasar, bukan pengembangan perangkat lunak dan maintenance berkelanjutan.
- Program Berbasis Komunitas dan Kolaborasi: Seperti pendampingan kreatif ekonomi desa atau forum warga untuk co-design ruang publik. Modul kesulitan mengakomodasi biaya fasilitasi, konsumsi rapat partisipatif, dan honor untuk narasumber non-PNS.
- Pilot Project atau Percobaan Terbatas: Program percontohan untuk menguji coba solusi baru (misal, smart irrigation). Modul biasanya dirancang untuk kegiatan masif, bukan untuk fase riset dan pengembangan awal yang berisiko.
- Layanan yang Menyasar Kelompok Khusus: Seperti program pendampingan mental bagi penyintas kekerasan atau pelatihan keterampilan bagi disabilitas berat. Kebutuhan yang sangat spesifik seringkali tidak tercover dalam modul pelatihan ketenagakerjaan atau kesehatan yang umum.
“Kami punya ide bagus untuk membuat pusat kreatif pemuda yang dilengkapi studio podcast dan ruang co-working. Tapi ketika kami telusuri, tidak ada modul untuk ‘pengembangan ekosistem kreatif’. Yang ada hanya modul pembangunan gedung olahraga atau perpustakaan. Akhirnya, agar dananya turun, konsepnya kami ubah total jadi pembangunan aula serba guna. Padahal, fungsinya sudah jauh berbeda dengan kebutuhan anak muda.” – Hipotetis dari seorang Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di suatu daerah.
Kendala Birokrasi dan Regulasi Pendukung
Ketergantungan pada modul pembangunan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia diperkuat oleh rantai proses birokrasi yang panjang dan seperangkat regulasi yang mengikat. Mulai dari pedoman perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga petunjuk teknis penganggaran dari Kementerian Dalam Negeri, semuanya dirancang dengan mengacu pada klasifikasi dan modul yang baku. Sistem ini menciptakan ekosistem di mana penyimpangan, sekecil apa pun, dianggap sebagai pelanggaran prosedur yang berisiko.
Di sisi lain, sebenarnya terdapat celah regulasi untuk adaptasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun program dan kegiatan sesuai kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, ketakutan akan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis dari kementerian teknis pusat, serta kekhawatiran mendapat teguran atau opini buruk dari BPK, membuat daerah memilih jalan yang aman: mengikuti modul yang sudah ada.
Siklus Birokrasi yang Membelenggu, Kreativitas Pemerintah Daerah Terhambat oleh Modul Pembangunan
Proses perencanaan hingga pelaporan membentuk sebuah siklus tertutup yang memperkuat penggunaan modul kaku. Setiap tahap dalam siklus ini saling mengunci, membuat sulit bagi sebuah ide baru untuk masuk.
| Tahap Siklus | Keterkaitan dengan Modul | Titik Hambat Kreativitas |
|---|---|---|
| Perencanaan (Musrenbang hingga RKPD) | Usulan masyarakat diverifikasi kesesuaiannya dengan program dan modul di RPJMD/RKPD sebelumnya. | Usulan inovatif dari bawah sering ‘gugur’ di tahap verifikasi karena tidak ada modulnya. Perencana daerah enggan memasukkan usulan baru yang berisiko menyulitkan tahap penganggaran. |
| Penganggaran (Penyusunan RKA-SKPD) | Setiap kegiatan harus memiliki kode rekening, uraian output, dan indikator kinerja yang sesuai dengan standar dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). | Inovasi yang membutuhkan jenis belanja baru atau kombinasi output yang unik sulit dikodifikasi. Penyusun anggaran terpaksa ‘memaksa’ ide tersebut ke dalam kode dan uraian yang paling mendekati, mengaburkan tujuan sebenarnya. |
| Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran | Pencairan dana bergantung pada pemenuhan administrasi yang ketat sesuai dengan uraian di RKA. Perubahan sedikit saja memerlukan proses revisi anggaran yang rumit. | Di lapangan, kebutuhan bisa berubah. Namun, fleksibilitas untuk menyesuaikan alokasi (misal, dari belanja barang ke belanja jasa) sangat terbatas, menghambat responsivitas pelaksana program. |
| Pelaporan dan Pertanggungjawaban | Laporan kinerja dan keuangan harus mencerminkan apa yang tertulis di perencanaan awal. Audit akan mencocokkan realisasi dengan dokumen perencanaan. | Ketakutan terbesar aparatur adalah temuan audit karena ‘ketidaksesuaian’. Ini membuat mereka, secara psikologis, lebih memilih untuk tidak berinovasi daripada mengambil risiko administratif. |
Ilustrasi siklus birokrasi ini bisa digambarkan seperti roda gigi yang saling mengait. Roda gigi bernama ‘Perencanaan’ menggerakkan roda ‘Penganggaran’, yang kemudian menggerakkan ‘Pelaksanaan’, dan berujung pada ‘Pelaporan’. Setiap gigi roda tersebut berbentuk kotak-kotak modul yang baku. Sebuah ide baru yang berbentuk bulat atau segitiga, tidak akan pernah bisa masuk dan menggerakkan siklus ini. Ia akan tersingkir, atau harus dipalu hingga berbentuk kotak untuk bisa dimasukkan, yang seringkali merusak esensi ide itu sendiri.
Titik kritisnya ada di setiap persambungan antar roda: verifikasi perencanaan, kodifikasi anggaran, dan penilaian audit.
Peluang Modifikasi dan Adaptasi Modul
Meski tampak seperti benteng yang kokoh, modul pembangunan sebenarnya bukan sesuatu yang statis selamanya. Terdapat kemungkinan teknis dan administratif untuk memodifikasinya, asalkan didukung oleh political will yang kuat dari pimpinan daerah dan didasari oleh analisis kebutuhan yang mendalam. Adaptasi modul bisa dilakukan dengan cara mengelaborasi modul yang ada, mengombinasikan beberapa modul, atau dalam kasus tertentu, mengusulkan ‘modul baru’ yang bersifat lokal melalui peraturan daerah.
Kuncinya adalah melihat modul bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Sebagai alat, ia bisa diasah dan disesuaikan agar lebih tajam memotong persoalan lokal. Beberapa daerah yang progresif telah membuktikan bahwa ruang untuk manuver itu ada, meski membutuhkan usaha ekstra.
Contoh Keberhasilan Adaptasi Modul Daerah
Kabupaten Banyuwangi sering menjadi rujukan dalam hal inovasi daerah. Saat ingin mengembangkan sektor pariwisata dan kreatif, mereka tidak hanya mengandalkan modul dari pusat. Mereka melakukan interpretasi kreatif terhadap modul yang ada. Misalnya, untuk menyelenggarakan festival budaya berskala besar seperti Banyuwangi Ethno Carnival, mereka tidak hanya mengandalkan modul ‘Penyelenggaraan Festival’ yang sederhana.
Mereka mengintegrasikan anggaran dari beberapa modul di dinas berbeda (Pariwisata, Pendidikan, PUPR) dengan skema tugas pembantuan, dan menciptakan mekanisme pendanaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kemitraan dengan swasta. Mereka juga memperkuat payung hukumnya dengan Peraturan Bupati yang spesifik, sehingga program kreatif mereka memiliki legitimasi dan pola anggaran yang jelas, meski tidak sepenuhnya mengikuti ‘buku panduan’ pusat.
Langkah-langkah Mengusulkan Perubahan Modul
Bagi daerah yang ingin mulai mengadaptasi modul, prosesnya perlu dilakukan secara sistematis dan melalui jalur birokrasi yang benar untuk meminimalkan risiko. Berikut adalah prosedur yang dapat diikuti.
- Identifikasi dan Analisis Kesenjangan: Buktikan dengan data bahwa modul yang ada tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik atau potensi unggulan daerah. Siapkan studi kelayakan atau konsep note yang solid.
- Merancang Modul Alternatif: Rancang usulan modul atau kombinasi modul baru. Tentukan tujuan, sasaran, indikator kinerja, komponen kegiatan, dan jenis belanja yang diperlukan dengan sangat jelas.
- Membangun Konsensus Internal: Ajak diskusi dan rapat koordinasi dengan unit perencanaan dan keuangan daerah (Bappeda dan BPKAD), serta dinas-dinas terkait. Dukungan internal adalah kunci pertama.
- Menyiapkan Payung Hukum: Usulkan dasar hukumnya, bisa berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Surat Keputusan yang mengatur khusus tentang program inovatif tersebut.
- Berkoordinasi dengan Pusat: Untuk program yang menggunakan dana transfer pusat, lakukan komunikasi dan konsultasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait. Jelaskan rasional dan mekanisme pengawasan yang akan dilakukan. Transparansi sejak awal mengurangi penolakan.
- Pilot Project dan Evaluasi: Jika memungkinkan, mulai dengan skala terbatas sebagai percontohan. Hasil yang baik dari pilot project akan menjadi bukti kuat untuk memperluas dan menginstitusionalkan modul adaptif tersebut.
“Modul 07.01.05: Pengembangan Ekosistem Kreatif Pemuda.
Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan wirausaha pemuda di sektor ekonomi kreatif.
Keluaran: (1) Terlaksananya program inkubasi bisnis kreatif; (2) Tersedianya akses ke ruang kreasi bersama (makerspace/co-working); (3) Terhubungkannya pelaku kreatif dengan pasar dan pendanaan.
Komponen Belanja yang Diperbolehkan: Honor mentor non-PNS, sewa peralatan studio, pembiayaan partisipasi pameran, pengembangan platform digital portofolio, dan insentif hasil karya inovatif.” – Potongan hipotetis dari panduan modul daerah yang telah dimodifikasi, menunjukkan keluwesan dalam menentukan komponen belanja.
Strategi Mengakali Hambatan Modul
Menunggu modul berubah secara resmi bisa memakan waktu lama. Dalam praktiknya, banyak aparatur daerah yang cerdik mengembangkan taktik untuk tetap bisa berkreasi di dalam kerangka yang ada. Strategi ini bukan tentang melanggar aturan, melainkan tentang memanfaatkan celah, fleksibilitas, dan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Ini adalah seni berbirokrasi yang konstruktif, di mana tujuan akhirnya adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat meski berada dalam sistem yang kaku.
Pendekatan ini sering melibatkan pemikiran di luar kotak, kolaborasi lintas dinas, dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif yang mungkin lebih fleksibel. Intinya adalah melihat anggaran bukan sebagai satu kesatuan monolitik, tetapi sebagai kumpulan potongan-potongan yang bisa disusun ulang dengan cara tertentu.
Memanfaatkan Sumber Anggaran Alternatif
Di luar anggaran utama yang ketat modulnya, terdapat beberapa sumber daya keuangan daerah yang relatif lebih luwes dan dapat menjadi motor inovasi.
- Dana Darurat (Banjir) dan Dana Tidak Terduga: Meski untuk keperluan khusus, bagian tertentu bisa dialokasikan untuk program responsif pascabencana yang inovatif, seperti pelatihan mitigasi berbasis teknologi atau pemulihan ekonomi kreatif.
- Dana Hibah dan Bantuan Sosial: Pola pengelolaan dana hibah, terutama yang berasal dari APBN melalui skema tugas pembantuan/perbantuan, sering kali lebih mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian hibah, yang bisa dirancang lebih fleksibel daripada modul APBD murni.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dikelola BUMD: BUMD memiliki pola penganggaran yang lebih mirip korporasi. Kerjasama operasional antara SKPD dengan BUMD untuk menjalankan program layanan publik yang kreatif (misal, aplikasi transportasi terintegrasi) bisa menggunakan skema ini.
- Dana Desa: Untuk inovasi di tingkat desa, Dana Desa memberikan ruang yang cukup luas bagi musyawarah desa untuk menentukan prioritas. Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi desa-desa untuk mengalokasikan Dana Desa pada program inovatif yang terukur.
Strategi Konformitas versus Adaptasi Kreatif
Dalam menghadapi modul yang kaku, pada dasarnya ada dua pilihan strategi besar. Tabel berikut membandingkan keduanya.
| Aspect | Strategi Konformitas (Mainstream) | Strategi Adaptasi Kreatif |
|---|---|---|
| Pendekatan terhadap Modul | Mengikuti modul secara harfiah dan ketat. Memilih program yang 100% sesuai. | Memahami esensi modul, lalu mengelaborasi atau mengombinasikannya untuk mencapai tujuan yang lebih luas. |
| Risiko Administratif | Rendah. Aman dari temuan audit terkait kesesuaian. | Sedang hingga tinggi, tetapi dapat diminimalkan dengan dokumentasi dan payung hukum yang baik. |
| Potensi Inovasi | Sangat terbatas. Hanya menghasilkan program-program standar. | Tinggi. Dapat menghasilkan program yang kontekstual dan berdampak signifikan. |
| Contoh Tindakan | Menggunakan modul “Pemberian Makanan Tambahan” hanya untuk membeli biskuit dari pemasok lama. | Menggunakan modul yang sama, tetapi mengubah outputnya menjadi “Katering Gizi Seimbang” yang disuplai oleh UMKM lokal, sekaligus memberdayakan ekonomi setempat. |
Merancang Program dengan Pemetaan Multi-Modul
Skenario yang cerdas adalah dengan merancang satu program utuh, lalu memetakan komponen-komponennya ke dalam beberapa modul yang berbeda. Misalnya, sebuah program “Smart Village” yang bertujuan meningkatkan layanan administrasi dan ekonomi digital di desa. Program ini dapat dirancang dengan cara:
- Komponen Infrastruktur Jaringan Internet: Didanai dari modul di Dinas Kominfo (misal, modul pengembangan infrastruktur telekomunikasi).
- Komponen Pelatihan Digital bagi Perangkat Desa dan UMKM: Didanai dari modul di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Koperasi/UMKM (modul peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha).
- Komponen Pengembangan Aplikasi Layanan: Dapat dicari dari dana hibis atau kerja sama dengan BUMD di bidang teknologi, atau dialokasikan dari pos belanja barang/jasa di modul tertentu dengan perincian yang sangat detail.
- Komponen Sosialisasi dan Pendampingan: Bisa masuk ke dalam modul komunikasi publik di Bagian Humas atau modul penyuluhan di berbagai dinas.
Dengan pemetaan seperti ini, program yang besar dan inovatif dapat dijalankan tanpa harus menunggu modul khusus “Smart Village”. Peran utama Bappeda atau sekretariat daerah menjadi crucial sebagai integrator yang memastikan semua komponen yang tersebar di berbagai SKPD tersebut berjalan terkoordinasi menuju satu tujuan yang sama.
Akhir Kata
Jadi, apa jalan keluarnya? Persoalan modul pembangunan yang membelenggu kreativitas bukanlah akhir segalanya, melainkan tantangan desain kebijakan yang membutuhkan kecerdikan kolektif. Di satu sisi, perlu ada keberanian untuk mereformasi sistem dari dalam, membuka ruang negosiasi untuk modul yang lebih fleksibel. Di sisi lain, aparatur daerah bisa mengasah kemampuan ‘bermain’ dalam kerangka yang ada, menyusun program dengan meramu beberapa modul atau memanfaatkan celah anggaran lain.
Pada akhirnya, semangatnya adalah bagaimana agar birokrasi tidak lagi menjadi penghalang, melainkan wahana untuk mewujudkan ide-ide terbaik bagi publik. Karena pembangunan yang sesungguhnya selalu dimulai dari kemampuan mendengarkan denyut nadi lokal, bukan sekadar mengisi formulir.
Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa contoh konkret modul pembangunan yang dianggap kaku?
Misalnya, modul untuk “Peningkatan Kapasitas Pemuda” mungkin hanya mengalokasikan dana untuk pelatihan formal di kelas. Sementara itu, pemerintah daerah ingin membuat program inkubasi startup atau festival kreatif yang lebih efektif, namun tidak ada pos anggaran spesifik untuk kegiatan semacam itu dalam modul tersebut, sehingga sulit untuk didanai.
Apakah modul pembangunan sama sekali tidak memiliki kelebihan?
Tidak juga. Modul pembangunan memiliki kelebihan dalam menciptakan standar, mempermudah pelaporan, dan memastikan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas nasional. Masalah muncul ketika modul itu diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan variasi kebutuhan dan potensi inovasi di setiap daerah.
Bagaimana masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif meski ada kendala modul?
Kreativitas pemerintah daerah seringkali mandek karena terkungkung modul pembangunan yang kaku. Padahal, inovasi sejati butuh ruang gerak yang luas, atau dalam istilah statistik, memerlukan Pengertian Range yang lebar untuk bereksperimen. Tanpa pemahaman ini, kebijakan cenderung seragam, dan akhirnya, modul yang seharusnya memandu justru menjadi sangkar yang membelenggu potensi lokal.
Masyarakat dapat terlibat aktif dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menyuarakan program inovatif yang dibutuhkan. Tekanan dan dukungan publik yang konstruktif dapat mendorong birokrat untuk lebih gigih mencari celah atau mengusulkan modifikasi modul untuk mewujudkan program tersebut.
Apakah Kementerian Dalam Negeri mengetahui masalah ini?
Isu ini sering dibahas dalam forum perencanaan daerah dan diskusi teknis antar pemerintah daerah. Beberapa kementerian terkait sebenarnya membuka ruang untuk pilot project atau inisiatif khusus, tetapi prosedurnya sering rumit dan tidak semua daerah memiliki kapasitas atau keberanian untuk mengajukannya.
