Upaya Pemerintah terhadap Persoalan Negara Federal dan BFO bukan sekadar babak dalam buku sejarah, melainkan sebuah tarik-ulur politik yang menentukan wajah Indonesia modern. Bayangkan, di tengah euforia kemerdekaan yang masih rentan, bangsa ini harus berhadapan dengan konsep negara federal yang diusung oleh Belanda melalui BFO. Situasinya rumit, penuh dengan manuver diplomatik dan tarik-menarik kepentingan antara keinginan untuk bersatu dan tekanan untuk terpecah.
Pada intinya, perdebatan ini berpusat pada dua kutub: negara kesatuan versus negara federal. Pihak Republik Indonesia dengan gigih mempertahankan visi NKRI, sementara Belanda dan beberapa kelompok mendorong federalisme sebagai cara untuk mempertahankan pengaruh. Melalui meja perundingan seperti Konferensi Meja Bundar, pemerintah pusat melakukan berbagai strategi untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan akhirnya mengembalikan Indonesia ke bentuk kesatuannya, membubarkan Republik Indonesia Serikat dalam waktu yang relatif singkat.
Konteks Historis dan Konsep Dasar
Pasca-Proklamasi 1945, Indonesia tidak langsung menjadi negara kesatuan yang solid. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, muncul ide negara federal sebagai solusi politik yang digadang-gadang oleh pihak Belanda. Konsep ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai negara boneka, seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, yang kemudian dihimpun dalam wadah bernama Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal.
BFO ini pada awalnya dijadikan alat diplomasi Belanda untuk menandingi legitimasi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.
Perdebatan antara negara kesatuan dan federal saat itu bukan sekadar perbedaan administrasi, melainkan pertarungan ideologis tentang masa depan bangsa. Di satu sisi, Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta bersikukuh pada cita-cita Proklamasi 1945: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Negara kesatuan dipandang sebagai satu-satunya bentuk yang bisa mempersatukan keragaman suku dan pulau untuk melawan kolonialisme. Sementara, konsep federal yang diusung Belanda lewat BFO dianggap sebagai politik pecah belah (divide et impera) yang modern, yang berisiko melemahkan Indonesia menjadi kumpulan negara kecil yang mudah dikendalikan.
Aktor Pendukung dan Penentang Federalisme
Pertarungan ide ini melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Dari dalam negeri, sejumlah elit lokal di daerah-daerah yang diduduki Belanda melihat federalisme sebagai peluang untuk memperoleh otonomi yang luas dan kedudukan politik. Mereka seringkali bekerja sama dengan Belanda. Di pihak lain, kekuatan utama penentang adalah pemerintah Republik Indonesia, sebagian besar laskar pejuang, partai-partai politik nasionalis, dan rakyat di daerah republik yang telah terpatri semangat kebangsaan yang menyatu.
Dari luar negeri, Belanda adalah motor utama dengan dukungan politik dan militer, sementara komunitas internasional, termasuk PBB dan Amerika Serikat, mulai turut campur dengan mendorong penyelesaian melalui meja perundingan.
| Aktor Pendukung Federal | Argumen yang Dikemukakan | Aktor Penentang Federal | Argumen yang Dikemukakan |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Belanda | Federalisme adalah jalan damai, mengakui keragaman daerah, dan bentuk modern dari hubungan Indonesia-Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda. | Pemerintah Republik Indonesia | Federalisme adalah warisan kolonial dan politik pecah belah yang bertentangan dengan semangat Proklamasi 1945 serta melemahkan kedaulatan. |
| Elit Lokal di Negara Boneka | Sistem federal memberikan otonomi yang lebih besar dan melindungi kepentingan kedaerahan dari dominasi Jawa. | Para Pejuang dan Laskar Rakyat | Perjuangan fisik bertujuan untuk satu republik, bukan untuk mengganti penjajahan dengan sistem negara bagian yang lemah. |
| Sebagian Anggota BFO Awal | BFO dapat menjadi alat tawar-menawar yang setara dengan Republik dalam perundingan internasional dengan Belanda. | Partai-Partai Politik Nasionalis | Negara kesatuan adalah prasyarat untuk membangun identitas nasional dan kekuatan ekonomi yang terpusat. |
Respons dan Strategi Pemerintah Pusat: Upaya Pemerintah Terhadap Persoalan Negara Federal Dan BFO
Menghadapi situasi yang rumit ini, pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Diplomasi menjadi senjata utama di samping perlawanan bersenjata. Para negarawan seperti Hatta dan Mohammad Roem menunjukkan keahlian tinggi dalam merespons tekanan federalisme. Mereka memahami bahwa untuk memenangkan perjuangan, Republik harus masuk dan mempengaruhi dari dalam struktur federal yang sedang dibangun Belanda, sambil tetap memegang teguh cita-cita kesatuan sebagai tujuan akhir.
Konferensi Meja Bundar sebagai Titik Balik
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949 menjadi momen krusial. Di sini, Republik Indonesia yang diwakili oleh delegasi yang tangguh berhasil memutar haluan. Hasil KMB memang mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal. Namun, ini justru menjadi jalan pintas menuju pengakuan internasional. Kecerdikan para founding fathers terlihat: mereka menerima bentuk federal sementara sebagai taktik, dengan keyakinan penuh bahwa ikatan sejarah dan geografis antar daerah akan mendorong reunifikasi.
KMB pada dasarnya adalah strategi untuk mengusir Belanda secara politik terlebih dahulu.
Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah pusat dengan cepat melakukan konsolidasi kekuasaan. Langkah-langkah strategis ini dilakukan dengan penuh perhitungan.
- Mengirimkan tokoh-tokoh Republik yang kharismatik dan dihormati, seperti Mr. Assaat dan Dr. Leimena, untuk memegang posisi penting dalam pemerintahan RIS, sehingga mengendalikan roda pemerintahan dari dalam.
- Memanfaatkan sentiment nasionalisme yang masih kuat di kalangan rakyat dan tentara di berbagai negara bagian untuk menggalang dukungan bergabung dengan Republik.
- Melakukan pendekatan persuasif dan politik kepada para pemimpin negara bagian BFO, meyakinkan mereka bahwa masa depan yang lebih baik ada dalam Indonesia yang bersatu dan kuat.
- Menyiapkan kerangka konstitusi dan administratif untuk transisi, termasuk pembahasan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan.
“Kita telah setuju membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atas dasar pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Tetapi jiwa kita, jiwa seluruh rakyat Indonesia, tetap menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah cita-cita yang tidak bisa ditawar lagi.”
Transformasi dari RIS ke NKRI
Republik Indonesia Serikat (RIS) yang lahir dari KMB ternyata hanya bertahan selama beberapa bulan. Proses pembubarannya berjalan cepat dan relatif damai, lebih didorong oleh kehendak politik dari dalam daripada paksaan militer. Negara-negara bagian dan daerah istimewa satu per satu memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, yang saat itu berstatus sebagai negara bagian dalam RIS. Gelombang reunifikasi ini menunjukkan bahwa ide kesatuan bangsa lebih kuat daripada struktur federal yang diimpor.
Faktor Kunci Bergabungnya Negara Bagian
Beberapa faktor utama mendorong keputusan penting ini. Pertama, tekanan konstituen dari bawah. Rakyat di berbagai negara bagian, yang terinspirasi oleh perjuangan Republik, menyuarakan keinginan kuat untuk bersatu. Kedua, kenyataan praktis. Banyak negara bagian yang secara finansial dan administratif tidak mandiri, sehingga bergabung dengan Republik yang lebih mapan dirasa lebih menguntungkan.
Ketiga, perubahan sikap politik para pemimpin BFO. Mereka menyadari bahwa angin sejarah berhembus ke arah kesatuan, dan bertahan dalam RIS justru akan membuat mereka terisolasi secara politik. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kronologi singkat dari KMB hingga penguatan NKRI menggambarkan dinamika yang padat.
- 23 Agustus – 2 November 1949: Konferensi Meja Bundar di Den Haag menghasilkan pengakuan kedaulatan kepada RIS.
- 27 Desember 1949: Pengakuan kedaulatan secara resmi dilaksanakan. Soekarno menjadi Presiden RIS, sementara Mr. Assaat menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia (bagian dari RIS).
- Januari – April 1950: Gelombang aksi penggabungan (fusie) dimulai. Negara-negara bagian seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan membubarkan diri dan memilih bergabung dengan Republik.
- 19 Mei 1950: Terjadi kesepakatan antara pemerintah RIS (wakil dari BFO) dan pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) untuk membentuk negara kesatuan.
- 17 Agustus 1950: RIS dibubarkan. Soekarno kembali menyatakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di depan Istana Merdeka.
Peran BFO dalam fase akhir ini justru menjadi katalisator integrasi. Setelah menyadari gelombang dukungan rakyat, banyak anggota BFO berubah haluan dari pendukung federal menjadi pendorong reunifikasi. Mereka aktif dalam perundingan-perundingan final yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali ke negara kesatuan, menunjukkan fleksibilitas politik yang pragmatis.
Dampak dan Warisan Jangka Panjang
Pembubaran RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk kesatuan memiliki dampak langsung yang masif. Struktur pemerintahan disentralisasi dengan cepat, birokrasi dari berbagai negara bagian dilebur menjadi satu, dan tentara-tentara daerah diintegrasikan ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proses ini tidak selalu mulus dan meninggalkan jejak ketegangan, tetapi berhasil menciptakan sebuah negara dengan otoritas pusat yang kuat. Namun, sentimen kedaerahan dan pengalaman singkat memiliki pemerintahan sendiri di beberapa daerah tidak serta-merta hilang.
Warisan bagi Hubungan Pusat-Daerah, Upaya Pemerintah terhadap Persoalan Negara Federal dan BFO
Source: akupintar.id
Pengalaman federal yang singkat itu meninggalkan warisan ambigu dalam dinamika hubungan pusat-daerah. Di satu sisi, ia menjadi contoh yang selalu diangkat untuk menolak ide federalisme, yang kerap dicap sebagai “anti-Pancasila” dan ancaman disintegrasi. Di sisi lain, tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata, yang pernah menjadi argumen pendukung federal, terus mengemuka sepanjang sejarah Indonesia, hingga akhirnya menemukan salurannya dalam era Reformasi melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas.
Jadi, semangat untuk mengakomodasi keragaman daerah tetap hidup, meski dalam bingkai negara kesatuan.
Periode ini juga memberikan pelajaran konstitusional yang berharga. Pertama, fleksibilitas dan pragmatisme dalam diplomasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan ideologis yang tetap. Kedua, bentuk negara akhirnya harus selaras dengan jiwa dan kesadaran kolektif bangsa. Ketiga, konsensus dan pendekatan persuasif, meski memakan waktu, seringkali lebih berkelanjutan daripada pemaksaan secara militer dalam menyelesaikan persoalan integrasi bangsa.
| Elemen Pemerintahan | Dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) | Dalam Negara Kesatuan RI (NKRI) Awal 1950 |
|---|---|---|
| Bentuk Negara | Federal, terdiri dari 16 negara bagian/daerah istimewa. | Kesatuan, dengan pemerintah pusat yang berdaulat penuh. |
| Konstitusi | Konstitusi RIS 1949, mengatur hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian. | Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. |
| Kepala Negara | Presiden RIS (Soekarno), dengan Perdana Menteri memimpin kabinet. | Presiden (Soekarno) sebagai kepala negara dan pemerintahan, dengan sistem kabinet parlementer. |
| Kedaulatan Terhadap Daerah | Dibagi, dengan negara bagian memiliki otonomi luas dan konstitusi sendiri. | Berpusat, daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di bawah administrasi pemerintah pusat. |
Representasi dalam Narasi Nasional
Dalam buku-buku teks sejarah nasional, episode negara federal dan BFO seringkali disajikan sebagai babak perlawanan diplomasi melawan upaya pemecahbelahan bangsa. Narasi yang dominan adalah keberhasilan para pendiri bangsa dalam mengalahkan skenario federal Belanda dan membawa Indonesia kembali ke jalan kesatuan yang benar. Tokoh-tokoh BFO yang awalnya digambarkan sebagai “kolaborator”, seringkali mendapatkan porsi cerita yang lebih kompleks dalam historiografi modern, yang mengakui peran akhir mereka dalam mendukung reunifikasi.
Peringatan dan Simbol Keberhasilan Kesatuan
Hari-hari bersejarah seperti 17 Agustus 1950 (pengumuman kembali ke NKRI) mungkin tidak sebesar peringatan 17 Agustus 1945, tetapi ia dikenang sebagai kemenangan diplomasi. Simbol kenegaraan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terus diperkuat sebagai antithesis dari federalisme yang dianggap memecah belah. Istilah “NKRI Harga Mati” yang populer belakangan ini, juga secara tidak langsung berakar pada memori kolektif tentang perjuangan melawan federalisme pasca-kemerdekaan.
Visualisasi momen-momen kunci periode ini sering digambarkan dengan suasana yang tegang namun penuh determinasi. Misalnya, ilustrasi penandatanganan Piagam Persetujuan antara RIS dan RI pada 19 Mei 1950. Gambar itu biasanya menampilkan sejumlah tokoh berkemeja putih dan berdasi duduk di sekitar meja panjang yang ditutupi kain hijau, dengan dokumen penting di tengahnya. Ekspresi wajah mereka serius tetapi tidak muram, lebih mencerminkan fokus pada penyelesaian sebuah pekerjaan besar.
Di latar, mungkin ada bendera Indonesia yang berkibar, menandakan bahwa kepentingan nasional yang lebih besar sedang diperjuangkan.
Media massa pada era 1949-1950 memainkan peran ganda. Surat kabar pro-Republik seperti “Merdeka” terus-menerus mengampanyekan ide kesatuan dan mengkritik kelemahan sistem federal. Sementara media di daerah negara bagian mungkin memiliki pandangan yang lebih beragam. Pers menjadi arena pertarungan wacana, di mana opini publik dibentuk untuk mendukung either side. Pemberitaan tentang aksi-aksi rakyat yang mendesak bergabung dengan Republik di berbagai daerah, yang disebarluaskan oleh media nasionalis, menjadi tekanan politik yang sangat efektif bagi elite-elite federal untuk berubah sikap.
Akhir Kata
Jadi, perjalanan dari RIS kembali ke pangkuan NKRI adalah bukti nyata ketangguhan diplomasi dan kehendak kuat rakyat untuk bersatu. Episode sejarah ini meninggalkan warisan yang dalam: sebuah pengingat bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang given, tetapi hasil dari perjuangan yang cerdas dan konsisten. Pelajaran konstitusionalnya tetap relevan hingga kini, mengajarkan kita tentang seni merangkul perbedaan tanpa harus kehilangan kesatuan, dan tentang pentingnya kedaulatan yang utuh sebagai harga mati sebuah bangsa yang merdeka.
Panduan Pertanyaan dan Jawaban
Apakah semua anggota BFO awalnya mendukung Belanda?
Tidak sepenuhnya. Meski dibentuk atas prakarsa Belanda, motivasi dan loyalitas anggota BFO beragam. Beberapa memang kooperatif dengan Belanda, tetapi yang lain bergabung karena pertimbangan pragmatis atau tekanan situasi, dan akhirnya banyak yang berbalik mendukung Republik setelah melihat dinamika perjuangan dan hasil diplomasi.
Mengapa masa negara federal RIS sangat singkat, kurang dari setahun?
RIS terbukti tidak populer di tingkat akar rumput karena dianggap sebagai produk kompromi dengan Belanda dan tidak mencerminkan semangat Proklamasi 1945. Tekanan politik yang kuat dari Republik, ditambah dengan keinginan nyata dari banyak negara bagian untuk bergabung, membuat struktur federal cepat runtuh dan integrasi ke NKRI berjalan lancar.
Adakah tokoh dari kubu federal/BFO yang kemudian berperan penting di NKRI?
Ya, cukup banyak. Setelah integrasi, banyak politisi dan birokrat yang sebelumnya aktif di negara bagian federal atau BFO kemudian diserap ke dalam struktur pemerintahan dan politik NKRI. Ini adalah bagian dari strategi rekonsiliasi dan konsolidasi untuk menyatukan bangsa.
Bagaimana masyarakat biasa pada masa itu menyikapi perdebatan federal vs kesatuan?
Secara umum, masyarakat lebih condong kepada ide negara kesatuan yang diusung Republik. Gagasan federal banyak dipandang sebagai buatan Belanda dan rumit. Opini publik saat itu banyak dibentuk oleh media pro-Republik dan komunikasi dari elite perjuangan, yang menyuarakan pentingnya persatuan melawan kolonialisme.
