Pasal UUD 1945 yang Mengatur Demonstrasi sebagai Hak Asasi Manusia

Pasal UUD 1945 yang Mengatur Demonstrasi sebagai Hak Asasi Manusia – Pasal UUD 1945 yang Mengatur Demonstrasi sebagai Hak Asasi Manusia bukan sekadar teks mati di dalam konstitusi, melainkan napas hidup demokrasi kita. Bayangkan, fondasi negara ini sejak awal sudah menempatkan hak menyuarakan pendapat dan berkumpul secara damai sebagai sesuatu yang sakral, setara dengan hak-hak dasar lainnya. Ini adalah pengakuan bahwa kedaulatan memang benar-benar ada di tangan rakyat, dan demonstrasi adalah salah satu saluran vitalnya, sebuah mekanisme check and balance yang melekat dalam sistem bernegara.

Mengutak-atik pasal-pasal seperti Pasal 28E dan Pasal 28I, kita akan menemukan sebuah narasi konstitusional yang kuat. Narasi ini tidak hanya bicara tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab, keseimbangan, dan bagaimana sebuah negara hukum berupaya menciptakan ruang yang aman bagi perbedaan pendapat. Perjalanan penafsiran pasal-pasal ini dari masa ke masa pun menarik untuk disimak, mencerminkan dinamika sosial politik Indonesia yang terus bergerak, menunjukkan bahwa konstitusi kita adalah dokumen yang hidup dan berevolusi bersama zamannya.

Landasan Konstitusional Demonstrasi

Source: tstatic.net

Demonstrasi, atau unjuk rasa, seringkali dipandang sekadar sebagai aksi massa di jalanan. Padahal, di balik keriuhan dan spanduknya, terdapat fondasi hukum yang sangat kokoh dalam konstitusi kita. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum ini bukanlah anugerah dari negara, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin secara konstitusional. Posisinya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berkumpul membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Jaminan utama hak demonstrasi di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen yang memasukkan Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal kunci ini menjadi payung hukum yang melindungi ruang gerak warga negara untuk bersuara, selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Pasal-Pasal UUD 1945 yang Menjadi Pilar

Setidaknya ada dua pasal dalam UUD 1945 yang menjadi tulang punggung hak untuk berdemonstrasi. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, diatur dengan undang-undang. Kedua pasal ini saling melengkapi: yang satu menegaskan prinsip hak asasi, yang lain menegaskan bahwa pelaksanaannya perlu diatur untuk menjaga ketertiban.

Perkembangan penafsiran terhadap pasal-pasal ini menarik untuk diikuti. Pada era Orde Baru, penekanan lebih banyak pada aspek “diatur dengan undang-undang”, yang sering digunakan untuk membatasi ruang gerak. Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, penafsiran bergeser lebih kuat pada perlindungan hak asasi. Lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi produk hukum turunan yang dimandatkan oleh konstitusi, yang meski sudah tua usianya, masih menjadi acuan utama hingga kini.

Contoh konkret dari jaminan konstitusional ini dapat dilihat dalam berbagai demonstrasi damai yang rutin terjadi, misalnya unjuk rasa menuntut keadilan lingkungan atau protes terhadap kebijakan tertentu. Aparat kepolisian, berdasarkan mandat UU No. 9/1998, seringkali mengawal dan mengamankan jalannya aksi, memastikan hak berpendapat berjalan sambil menjaga keamanan publik. Proses pemberitahuan sebelumnya kepada polisi, meski sering jadi perdebatan, pada praktiknya adalah bentuk operasionalisasi dari “diatur dengan undang-undang” yang dimandatkan konstitusi, dengan tujuan koordinasi untuk keamanan bersama.

Batasan dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan

Memahami bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional adalah langkah pertama. Langkah kedua yang tak kalah penting adalah menyadari bahwa tidak ada hak yang benar-benar absolut dalam masyarakat yang teratur. Setiap kebebasan yang kita nikmati membawa serta tanggung jawab untuk tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Inilah filosofi yang mendasari adanya batasan hukum dalam pelaksanaan unjuk rasa.

Pengaturan lebih lanjut tentang batasan ini dirinci dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. UU ini menjadi pedoman teknis yang menjembatani jaminan konstitusional dengan realitas di lapangan, menetapkan rambu-rambu agar demonstrasi tetap berada dalam koridor yang tertib dan aman bagi semua pihak.

Rambu-Rambu Hukum dan Kewajiban Peserta

UU No. 9/1998 menetapkan sejumlah batasan substantif dan prosedural. Secara substantif, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan untuk menentang Pancasila, UUD 1945, dan kedaulatan negara, menghasut, atau melakukan tindakan kekerasan dan anarkis. Secara prosedural, ada kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada polisi setempat paling lambat 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, meski pemberitahuan ini bukan izin. Lokasi demonstrasi juga diatur agar tidak mengganggu kepentingan umum, seperti di sekitar istana kepresidenan, tempat ibadah, rumah sakit, dan pelabuhan.

Di sisi lain, peserta demonstrasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan aksinya berjalan baik. Kewajiban ini bukan untuk membelenggu, melainkan untuk melindungi peserta sendiri dan memastikan aspirasi mereka didengar secara efektif.

• Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
• Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang tidak terlibat dalam demonstrasi.
• Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan segala akibat yang timbul darinya.
• Tidak menghalang-halangi pengguna jalan dan tidak merusak fasilitas umum.

Pertemuan antara hak yang dibatasi dan kewajiban negara untuk melindungi menciptakan dinamika yang menarik. Prinsip ini sering menjadi titik tumpu dalam debat hukum.

Hak untuk berdemonstrasi adalah hak yang “dapat dibatasi” (derogable rights), bukan hak mutlak. Pembatasan ini, menurut Pasal 28J UUD 1945 dan standar HAM internasional, harus diatur oleh undang-undang, bersifat proporsional, dan diperlukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, moral, ketertiban umum, dan kepentingan nasional. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban positif untuk “melindungi” (to protect) baik peserta demonstrasi dari ancaman pihak lain maupun masyarakat umum dari potensi gangguan yang timbul dari demonstrasi tersebut.

Skenario dimana sebuah demonstrasi dapat dianggap melampaui batas hukum antara lain ketika terjadi pengrusakan fasilitas publik, penyerangan terhadap aparat atau warga, pemblokiran jalan utama secara total dan dalam waktu sangat lama sehingga mengganggu layanan darurat, atau ketika aksi dilakukan tanpa pemberitahuan di lokasi-lokasi yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Intinya, ketika tindakan yang dilakukan sudah bergeser dari menyampaikan pendapat menjadi tindakan kekerasan atau anarkis yang mengancam keselamatan orang lain.

Prosedur Aspirasi yang Konstitusional dan Etis

Agar demonstrasi tidak sekadar jadi kerumunan, tetapi menjadi sarana dialog yang efektif, ada prosedur yang bisa diikuti. Pertama, sampaikan pemberitahuan tertulis kepada polisi secara jelas: maksud, tempat, rute, waktu, dan penanggung jawab. Kedua, tunjuk juru bicara yang kompeten dan dapat menyampaikan tuntutan dengan data dan argumentasi yang kuat. Ketiga, rancang aksi dengan kreatif namun tetap tertib; menggunakan seni, teatrikal, atau orasi yang terukur seringkali lebih membekas daripada teriakan.

Keempat, siapkan materi aspirasi dalam bentuk tertulis yang ringkas dan solutif untuk diserahkan langsung kepada pihak yang berwenang atau melalui media. Terakhir, selalu siap untuk berdialog; esensi demonstrasi adalah memulai percakapan, bukan monolog di jalanan.

Peran Negara dalam Mengatur dan Melindungi

Dalam konteks demonstrasi, negara tidak hanya berperan sebagai regulator yang membatasi, tetapi lebih penting lagi sebagai fasilitator dan pelindung. Kewajiban negara berdasarkan konstitusi dan hukum HAM internasional adalah tiga hal: menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak warga negaranya. Menghormati berarti tidak menghalangi secara sewenang-wenang. Melindungi berarti mencegah pihak lain mengganggu hak tersebut. Memenuhi berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan hak itu diwujudkan, termasuk dengan membuat regulasi yang jelas dan melatih aparat.

Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, memegang peran sentral dalam mengawal demokrasi di jalanan. Peran ideal mereka adalah sebagai pengayom dan pelayan masyarakat yang memastikan keamanan peserta demonstrasi dan publik, bukan sebagai musuh yang berhadapan. Pengawalan yang baik berarti mengatur lalu lintas, mengamankan lokasi dari provokator, dan menjadi jembatan komunikasi antara peserta dengan pihak yang didemo.

Jika warga negara merasa haknya dibatasi secara tidak proporsional, beberapa mekanisme hukum dapat ditempuh. Pertama, mengajukan pengaduan ke Komnas HAM. Kedua, mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri jika merasa penangkapan atau pembubaran dilakukan tanpa dasar hukum yang cukup, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap membatasi hak konstitusionalnya, atau ke Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang.

Sinergi Ideal dalam Unjuk Rasa Konstitusional

Bayangkan sebuah unjuk rasa yang konstitusional berlangsung di sebuah alun-alun kota. Peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil telah memberitahukan aksinya kepada polisi. Mereka berkumpul di lokasi yang ditentukan, membawa spanduk dan poster dengan tuntutan yang spesifik. Seorang juru bicara menyampaikan orasi dengan data yang valid. Di sekeliling lokasi, aparat kepolisian berjaga untuk mengamankan, mengatur lalu lintas di sekitarnya, dan mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masuk.

Perwakilan dari instansi pemerintah terkait hadir untuk menerima secara langsung surat aspirasi yang telah disiapkan, dan menyatakan kesediaan untuk membahas lebih lanjut. Tidak ada kekerasan, tidak ada kerusakan. Suasana tegas namun santun. Peserta membubarkan diri sesuai waktu yang dijanjikan, meninggalkan lokasi dalam keadaan bersih. Inilah ilustrasi dimana hukum berjalan, hak dijamin, kewajiban ditunaikan, dan negara hadir bukan sebagai penakut, melainkan sebagai penjamin proses demokrasi yang sehat.

Konteks Historis dan Perbandingan dengan Negara Lain

Pengaturan hak berkumpul dan berpendapat di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan punya akar sejarah yang panjang, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Memahami perjalanan ini membantu kita melihat bahwa jaminan konstitusional yang kita miliki sekarang adalah hasil dari proses dialektika yang dinamis. Begitu pula, melihat bagaimana negara lain mengatur hal serupa memberi kita perspektif tentang prinsip universal dan pilihan kebijakan yang berbeda-beda.

Dalam konstitusi pertama kita, UUD 1945 naskah asli, hak ini sudah diakui dalam Pasal 28, meski dengan frasa “ditetapkan dengan undang-undang” yang pada praktiknya di masa Orde Lama dan terutama Orde Baru digunakan untuk membungkus kontrol yang ketat. Pada periode RIS (1949) dan UUDS 1950, pengakuannya lebih eksplisit dengan gaya bahasa konstitusi Barat, tetapi umurnya pendek. Kembali ke UUD 1945, hak ini tetap ada namun baru benar-benar mendapatkan napas panjang dan penafsiran yang pro-HAM setelah amandemen konstitusi memasukkan Pasal 28E dan pasal-pasal HAM lainnya.

Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain, Pasal UUD 1945 yang Mengatur Demonstrasi sebagai Hak Asasi Manusia

Hampir semua negara demokratis mengakui hak berkumpul dan berpendapat secara damai. Namun, cara mengaturnya berbeda-beda. Konstitusi Amerika Serikat, melalui Amendemen Pertama, menyatakannya secara sangat singkat dan absolut: “Kongres tidak boleh membuat undang-undang… yang membatasi kebebasan berbicara, atau pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai.” Penafsiran dan pembatasannya kemudian berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, Jerman dalam Grundgesetz (Hukum Dasar) Pasal 8 menjamin hak untuk berkumpul secara damai dan tanpa senjata tanpa pemberitahuan sebelumnya, tetapi untuk pertemuan terbuka di luar ruang dapat diatur dengan undang-undang.

Beberapa poin perbandingan yang mencolok adalah:

• Persamaan: Semua mengakui hak sebagai bagian dari demokrasi, semua membolehkan pembatasan berdasarkan undang-undang untuk melindungi ketertiban umum atau hak orang lain, dan semua menempatkan pengadilan sebagai penafsir akhir.
• Perbedaan: Terletak pada mekanisme pemberitahuan/izin (ada yang wajib seperti Indonesia, ada yang tidak), tingkat detail pengaturan dalam konstitusi (AS sangat umum, Jerman dan Indonesia lebih rinci), serta konteks historis yang mempengaruhi kekhawatiran (Jerman sangat sensitif pada demonstrasi yang mengancam dasar demokrasi karena pengalaman Nazi).

Beberapa negara dikenal memiliki praktik pengelolaan demonstrasi yang baik, yang bisa jadi bahan refleksi.

Di Inggris, meski tidak memiliki konstitusi tertulis tunggal, pengaturan demonstrasi melalui Public Order Act 1986 menekankan pada komunikasi dan negosiasi antara polisi dengan penyelenggara. Polisi memiliki kewenangan untuk memberlakukan kondisi pada sebuah demonstrasi (seperti rute atau waktu) berdasarkan risiko yang dapat diperkirakan, bukan sekadar pemberitahuan. Pendekatan ini, yang disebut “policing by consent”, berusaha meminimalkan konfrontasi dengan mengedepankan dialog sejak awal untuk mencapai kompromi yang aman bagi semua pihak.

Nilai-nilai universal yang mempengaruhi pengaturan demonstrasi adalah penghormatan pada HAM, prinsip demokrasi, dan negara hukum. Sementara nilai lokal Indonesia yang sangat kental mempengaruhinya adalah prinsip musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan, serta penghormatan pada ketertiban dan kepentingan umum yang tertuang dalam Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima. Inilah yang menyebabkan dalam praktiknya, meski diatur oleh undang-undang, pendekatan kekeluargaan dan dialog seringkali menjadi “lubang udara” sebelum penegakan hukum yang kaku diterapkan.

Tantangannya adalah menjaga agar nilai musyawarah ini tidak disalahartikan sebagai pembungkaman halus, tetapi benar-benar sebagai jalan menuju penyelesaian yang substantif.

Pemungkas

Pada akhirnya, membicarakan Pasal UUD 1945 yang Mengatur Demonstrasi sebagai Hak Asasi Manusia mengantar kita pada sebuah refleksi mendasar. Hak ini bukanlah sekadar izin yang diberikan negara, melainkan jaminan konstitusional yang menjadi penanda kematangan demokrasi kita. Tantangannya selalu terletak pada titik temu yang ideal: di satu sisi, memastikan ruang ekspresi tetap terbuka lebar bagi setiap suara, dan di sisi lain, menjaga harmoni sosial dan ketertiban bersama.

Sinergi antara kesadaran hukum warga, profesionalitas aparat, dan kebijakan negara yang protektif-lah yang akan menciptakan ekosistem demonstrasi yang benar-benar konstitusional, bermartabat, dan bermakna bagi kemajuan bangsa.

Bagian Pertanyaan Umum (FAQ): Pasal UUD 1945 Yang Mengatur Demonstrasi Sebagai Hak Asasi Manusia

Apakah hak demonstrasi di UUD 1945 bisa dibatasi begitu saja?

Tidak bisa secara sembarangan. Pembatasan hanya diperbolehkan berdasarkan undang-undang, dan itu pun harus demi tujuan yang sah seperti menghormati hak orang lain, moralitas, ketertiban umum, atau perlindungan keamanan nasional. Pembatasan harus proporsional dan tidak boleh menghilangkan esensi hak itu sendiri.

Bagaimana jika saya ingin berdemo tapi takut ditangkap atau diperlakukan kasar?

Penting untuk memahami prosedur yang sah, seperti memberitahukan rencana demo kepada kepolisian. Dokumentasikan segala persiapan dan komunikasi. Ketahui hak Anda jika berhadapan dengan aparat, termasuk hak untuk didampingi pengacara. Laporkan pelanggaran ke Komnas HAM atau LBH jika terjadi kekerasan atau penangkapan sewenang-wenang.

Apakah demo anarkis dan merusak fasilitas umum masih dilindungi UUD 1945?

Tidak. Tindakan anarkis dan perusakan jelas melampaui batas “secara damai” yang menjadi syarat utama perlindungan konstitusional. Tindakan tersebut masuk ranah pidana biasa dan dapat diproses hukum secara terpisah dari hak menyampaikan pendapatnya.

Apakah anak sekolah atau mahasiswa boleh ikut demonstrasi?

Secara hukum, hak untuk berkumpul dan berpendapat melekat pada setiap warga negara tanpa diskriminasi usia, selama dilakukan secara damai. Namun, untuk peserta di bawah umur, pertimbangan keselamatan dan pengawasan menjadi lebih kompleks, dan sering diatur lebih lanjut oleh peraturan institusi pendidikan atau orang tua/wali.

Bagaimana peran media sosial dalam konteks demonstrasi yang dijamin UUD 1945?

Media sosial menjadi perpanjangan dan alat modern dari hak berpendapat dan berkumpul. Meski tidak disebut eksplisit di UUD 1945, ia dilindungi oleh semangat pasal yang sama. Namun, aturan yang berlaku di dunia nyata—seperti larangan ujaran kebencian, hoaks, dan hasutan—juga berlaku di dunia maya. Unjuk rasa virtual pun harus taat koridor hukum.