Bentuk Sanksi Internasional untuk Negara yang Tidak Menegakkan HAM Mekanisme dan Dampaknya

Bentuk Sanksi Internasional untuk Negara yang Tidak Menegakkan HAM itu bukan cuma sekadar ancaman di atas kertas, lho. Bayangkan, dunia internasional punya seperangkat alat yang bisa mereka gunakan untuk memberi tekanan pada negara yang dianggap abai terhadap hak-hak warganya sendiri. Dari yang sifatnya diplomatik sampai yang menyentuh kantong, semua punya tujuan yang sama: mendorong perubahan. Nah, sebelum kita telusuri lebih dalam berbagai bentuk sanksinya, penting untuk paham bahwa semua ini punya dasar hukum yang kuat, mulai dari Piagam PBB hingga berbagai konvensi internasional, dan biasanya diputuskan oleh badan-badan berwenang seperti Dewan Keamanan PBB.

Pada praktiknya, sanksi ini hadir dalam beragam wajah. Ada yang berupa teguran halus lewat pemanggilan duta besar, ada juga yang lebih keras seperti embargo ekonomi yang membekukan seluruh hubungan perdagangan. Efektivitasnya pun sering jadi perdebatan hangat. Ada yang berhasil membuat pemerintah sebuah negara berubah pikiran, tapi tak jarang justru rakyat kecil yang paling merasakan dampak negatifnya. Itulah mengapa kemudian muncul konsep sanksi terarah yang lebih ‘pintar’, hanya menyasar pejabat atau kelompok tertentu yang bertanggung jawab, agar masyarakat biasa tidak terlalu terbebani.

Konsep dan Dasar Hukum Sanksi Internasional di Bidang HAM

Bayangkan ada tetangga kompleks yang terus-terusan berisik dan mengganggu ketenangan warga. Sudah diingatkan baik-baik, tapi tetap bandel. Akhirnya, warga lain sepakat untuk melakukan tindakan tegas, misalnya dengan menghentikan kerja sama arisan atau tidak mengajaknya dalam acara bersama. Kira-kira seperti itulah analogi sederhana dari sanksi internasional dalam konteks HAM. Sanksi ini bukan sekadar hukuman, tapi lebih merupakan alat tekanan kolektif yang dirancang untuk mengubah perilaku sebuah negara yang dianggap melanggar standar hak asasi manusia yang telah disepakati dunia.

Tujuannya berlapis. Yang utama tentu untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi dan mencegah terulangnya di masa depan. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas internasional kepada korban, serta penegasan bahwa pelanggaran HAM berat bukan urusan domestik semata, melainkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Pada dasarnya, ini adalah cara komunitas global berkata, “Perilakumu tidak bisa diterima, dan ada konsekuensinya.”

Landasan Hukum dan Pihak yang Berwenang

Semua tindakan kolektif ini tentu tidak bisa asal jegal. Legitimasi pemberian sanksi internasional bersumber dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Bab VII. Piagam ini memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi, dan untuk mengambil tindakan non-militer (seperti sanksi) atau militer untuk mengatasinya. Pelanggaran HAM yang sistematis dan masif sering dikategorikan sebagai ancaman terhadap perdamaian.

Selain Piagam PBB, instrumen HAM utama seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan juga menjadi dasar moral dan hukum. Namun, aktor kunci yang bisa menjatuhkan sanksi yang mengikat secara hukum adalah Dewan Keamanan PBB. Keputusan mereka, berdasarkan Resolusi DK PBB, wajib dilaksanakan oleh semua negara anggota. Lembaga lain seperti Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB bisa mengeluarkan rekomendasi atau resolusi yang bersifat politis dan mendorong tindakan, tetapi tidak sekuat keputusan Dewan Keamanan.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan bisa memerintahkan tindakan sementara, tetapi bukan pemberi sanksi dalam arti seperti Dewan Keamanan.

Bentuk sanksi internasional untuk negara yang abai menegakkan HAM itu nyata, lho, mulai dari embargo ekonomi hingga pembekuan aset. Nah, kalau kamu penasaran dan butuh penjelasan lebih lanjut, boleh banget cek Tolong bantu saya kak untuk bantuan yang lebih detail. Dengan memahami mekanisme ini, kita jadi lebih sadar betapa tekanan global bisa memaksa suatu negara untuk kembali ke jalur penghormatan hak asasi manusia.

Bentuk-Bentuk Sanksi Diplomatik dan Politik

Ketika teguran lisan tidak mempan, langkah pertama yang biasanya diambil dalam pergaulan internasional adalah memberikan “teguran tertulis” yang lebih formal. Inilah yang kita kenal sebagai sanksi diplomatik dan politik. Sanksi jenis ini lebih bersifat simbolis dan politis, bertujuan untuk mengisolasi negara pelanggar secara moral dan politik di panggung dunia. Efeknya mungkin tidak langsung terasa di perekonomian, tapi bisa sangat memalukan dan mempersulit posisi tawar negara tersebut.

Sanksi diplomatik adalah cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan tanpa harus langsung menyerang ekonomi rakyatnya. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara pelanggar mulai dikucilkan dari percakapan penting dan kehilangan legitimasinya di mata dunia.

Jenis-Jenis Sanksi Diplomatik

Berikut adalah beberapa bentuk sanksi diplomatik dan politik yang umum diterapkan, beserta tujuan dan contohnya.

Efektivitas dan Contoh Historis

Efektivitas sanksi diplomatik sangat bergantung pada konteks. Untuk rezim yang sudah tertutup dan otoriter, seperti Korea Utara, sanksi semacam ini mungkin hanya sedikit berpengaruh. Namun, bagi negara yang lebih terintegrasi dengan dunia dan peduli dengan reputasinya, isolasi politik bisa menjadi pukulan yang signifikan. Contoh klasik adalah sanksi diplomatik dan olahraga terhadap Afrika Selatan era apartheid. Kombinasi boikot olahraga, pemutusan hubungan budaya, dan isolasi diplomatik mempercepat tekanan internal dan eksternal yang akhirnya meruntuhkan sistem apartheid.

Contoh lain adalah penangguhan keanggotaan Yunani dalam Dewan Eropa pada 1969 oleh rezim junta militer. Meski tidak langsung menjatuhkan rezim, sanksi ini menjadi stempel bahwa Yunani telah menyimpang dari nilai-nilai Eropa.

Bentuk-Bentuk Sanksi Ekonomi dan Perdagangan

Jika sanksi diplomatik dianggap seperti teguran keras, maka sanksi ekonomi ibarat pembekuan kartu kredit dan rekening bank. Ini adalah alat tekanan yang jauh lebih nyata dan terasa, karena langsung menyentuh dompet dan kemampuan negara untuk bertransaksi dengan dunia. Tujuannya jelas: menciptakan kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa sehingga pemerintah pelanggar HAM akhirnya mempertimbangkan untuk mengubah kebijakannya karena tekanan dari dalam negeri yang mulai merasakan dampaknya.

Sanksi ekonomi bisa sangat beragam, dari yang bersifat spesifik hingga yang menyeluruh. Mekanisme implementasinya biasanya melalui peraturan domestik di negara-negara yang menerapkan sanksi, yang melarang perusahaan dan warganya untuk melakukan transaksi dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi.

Rincian Jenis Sanksi Ekonomi

Embargo perdagangan adalah larangan total atau sebagian untuk mengekspor atau mengimpor barang tertentu. Embargo senjata adalah yang paling umum, tetapi bisa juga mencakup minyak, teknologi, atau komoditas vital lainnya. Pembekuan aset adalah tindakan untuk membekukan aset milik pemerintah, pejabat, atau perusahaan negara yang disimpan di lembaga keuangan luar negeri, sehingga tidak bisa diakses. Sementara itu, pembatasan investasi melarang perusahaan asing untuk menanamkan modal baru di sektor-sektor tertentu atau di seluruh perekonomian negara target, yang bisa melumpuhkan pertumbuhan.

Tantangan dan Kritik terhadap Sanksi Ekonomi

Di balik tujuannya yang mulia, sanksi ekonomi menuai banyak kritik pedas. Tantangan terbesarnya justru sering gagal mengenai target yang tepat.

• Dampak Collateral terhadap Masyarakat Sipil: Sanksi menyeluruh seringkali justru membuat rakyat biasa yang paling menderita. Kelangkaan obat-obatan, makanan, dan bahan bakar bisa meningkatkan angka kematian dan penderitaan, sementara elite penguasa tetap bisa mengakses barang-barang mewah melalui pasar gelap.
• Menguatkan Rezim yang Ditargetkan: Rezim otoriter bisa menggunakan sanksi sebagai alat propaganda untuk menyatukan rakyat melawan “musuh dari luar”, sehingga justru memperkuat cengkeraman mereka pada kekuasaan.
• Peluang Korupsi dan Pasar Gelap: Sanksi menciptakan ekonomi bayangan yang dikendalikan oleh pihak-pihak dekat pemerintah, yang memperkaya mereka dan semakin mengikis tata kelola yang baik.
• Dampak pada Negara Tetangga dan Pihak Ketiga: Sanksi bisa merusak perekonomian negara tetangga yang punya hubungan dagang erat, dan merugikan perusahaan-perusahaan dari negara netral yang kebetulan berbisnis di sana.

Karena itulah, filosofi di balik sanksi ekonomi modern mulai bergeser. Bukan lagi tentang menghukum seluruh populasi, tapi tentang memberikan tekanan yang tepat sasaran.

Sanksi ekonomi yang cerdas dirancang seperti pisau bedah, bukan palu godam. Tujuannya adalah memotong aliran sumber daya yang menguatkan tangan-tangan yang melakukan pelanggaran, sambil berusaha sekuat tenaga agar jalur suplais kebutuhan dasar rakyat tetap terbuka. Tekanannya ditujukan pada lingkaran dalam kekuasaan, bukan pada ibu-ibu yang mengantri untuk membeli roti.

Sanksi Terarah (Targeted Sanctions) dan Sanksi terhadap Individu

Belajar dari kegagalan sanksi menyeluruh yang justru menyakiti rakyat kecil, komunitas internasional kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih canggih: sanksi terarah atau targeted sanctions. Kalau sanksi menyeluruh itu seperti mengebom seluruh kota untuk menargetkan markas militer, sanksi terarah ibarat serangan drone yang hanya menghancurkan gedung markas tersebut. Sasaran utamanya adalah para pengambil keputusan, pejabat tinggi, jenderal, dan para kroninya, serta perusahaan-perusahaan yang mendanai rezim.

Perbedaan mendasar antara sanksi menyeluruh dan terarah terletak pada skalanya. Sanksi menyeluruh memukul seluruh sektor ekonomi dan populasi suatu negara. Sementara sanksi terarah dirancang untuk meminimalkan penderitaan manusiawi dengan hanya membidik individu dan entitas spesifik yang dianggap bertanggung jawab atau mendukung pelanggaran HAM.

Contoh dan Tujuan Sanksi Terarah

Sanksi terarah memiliki berbagai bentuk, masing-masing dengan mekanisme tekanan yang spesifik.

Kelebihan Sanksi Terarah, Bentuk Sanksi Internasional untuk Negara yang Tidak Menegakkan HAM

Source: amnesty.id

Analisis menunjukkan bahwa sanksi terarah memiliki beberapa kelebihan signifikan dibanding model lama. Dari segi efektivitas, sanksi ini lebih langsung menekan pihak yang sebenarnya bisa mengambil keputusan untuk mengubah kebijakan. Ketika aset pribadi mereka dibekukan dan anak-anak mereka tidak bisa kuliah di luar negeri, tekanan psikologis dan finansial menjadi sangat personal. Dari perspektif etika humaniter, sanksi terarah jelas lebih unggul karena berusaha memenuhi prinsip pembedaan ( distinction) dalam hukum humaniter internasional, dengan memisahkan pelaku dari warga sipil yang tidak bersalah.

Meski tidak sempurna—karena tetap bisa ada dampak tidak langsung pada perekonomian—sanksi terarah dianggap sebagai alat yang lebih etis dan presisi dalam kotak alat diplomasi internasional.

Prosedur dan Mekanisme Penegakan Sanksi Internasional

Proses menjatuhkan sanksi internasional itu tidak seperti main hakim sendiri. Ada alur birokrasi yang panjang dan berlapis, mirip seperti proses hukum yang sangat rumit tapi melibatkan banyak negara. Ini penting untuk menjaga legitimasi dan mencegah sanksi digunakan sebagai alat politik semata oleh negara kuat. Prosedurnya dimulai dari pengaduan, penyelidikan, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan monitoring di lapangan.

Setiap tahap melibatkan aktor yang berbeda-beda, mulai dari organisasi non-pemerintah (NGO), badan khusus PBB, hingga negara-negara anggota yang memiliki hak veto. Memahami alur ini membantu kita melihat bahwa sanksi bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari proses politik dan hukum yang (idealnya) didasarkan pada bukti.

Alur Prosedur Lengkap

Prosedur biasanya dimulai dengan dokumentasi pelanggaran HAM oleh NGO internasional seperti Amnesty International atau Human Rights Watch, atau oleh mekanisme khusus PBB seperti Pelapor Khusus. Laporan ini kemudian bisa dibawa ke Dewan HAM PBB untuk dibahas. Jika pelanggaran dinilai sangat serius dan mengancam perdamaian, masalah ini bisa diangkat ke Dewan Keamanan PBB. Di sinilah proses politik yang sesungguhnya terjadi. Sebuah rancangan resolusi sanksi diajukan, dan harus disetujui tanpa ada veto dari lima anggota tetap (AS, Rusia, Cina, Inggris, Prancis).

Jika lolos, resolusi itu mengikat secara hukum.

Implementasinya kemudian menjadi tanggung jawab semua negara anggota PBB. Mereka harus menerjemahkan resolusi tersebut ke dalam hukum domestik mereka, mengawasi kepatuhan perusahaan dan warganya, serta melaporkan pelaksanaannya kepada komite sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Komite sanksi inilah yang melakukan monitoring, mendengarkan laporan dari negara dan organisasi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi.

Peran Lembaga Khusus dan Mekanisme Review

Selain Dewan Keamanan, lembaga lain juga punya peran. Dewan HAM PBB bisa membentuk Komisi Penyelidikan (CoI) atau Fact-Finding Mission yang laporannya bisa menjadi dasar kuat untuk tindakan lebih lanjut. Organisasi regional seperti Uni Eropa, Uni Afrika, atau ASEAN juga bisa memutuskan sanksi regional sendiri, meski cakupannya terbatas pada anggota mereka. Uni Eropa, misalnya, punya daftar sanksi terarahnya sendiri yang sering kali selaras dengan, atau bahkan lebih luas dari, sanksi PBB.

Sanksi juga bukan vonis seumur hidup. Ada mekanisme peninjauan kembali yang biasanya diatur dalam resolusi itu sendiri. Komite Sanksi DK PBB secara berkala meninjau daftar individu dan entitas yang dijatuhi sanksi. Jika sebuah negara bisa menunjukkan bukti perbaikan konkret—seperti membebaskan tahanan politik, mengadili pelaku pelanggaran HAM, atau bekerja sama dengan mekanisme PBB—maka bisa diajukan permohonan pencabutan sanksi. Proses ini lagi-lagi politis, tetapi memberikan jalan keluar sebagai insentif bagi negara untuk berubah.

Studi Kasus dan Evaluasi Dampak

Untuk memahami bagaimana teori dan prosedur ini bekerja—atau gagal—di dunia nyata, mari kita tilik satu kasus yang cukup kompleks: sanksi internasional terhadap Myanmar pasca kudeta militer Februari 2021. Kasus ini menarik karena menggabungkan berbagai bentuk sanksi, dari yang terarah hingga sektoral, dan menunjukkan dinamika antara tekanan internasional dengan realitas politik dalam negeri yang keras.

Kudeta yang dilakukan Tatmadaw (militer Myanmar) membalikkan proses demokrasi dan diikuti dengan penangkapan massal, kekerasan brutal terhadap demonstran damai, dan pelanggaran HAM sistematis. Respons internasional datang relatif cepat, tetapi menghadapi kendala besar di Dewan Keamanan PBB karena veto dari China dan Rusia.

Kronologi dan Bentuk Sanksi terhadap Myanmar

Tanpa mandat dari DK PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada memimpin penerapan sanksi unilateral dan koalisi. Awalnya, sanksi sangat terarah: pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap jenderal-jenderal kudeta dan perusahaan militer besar seperti Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Seiring waktu, sanksi diperluas secara sektoral, mencakup embargo terhadap bisnis batu permata dan kayu jati yang menjadi sumber pendapatan utama junta, serta pembatasan terhadap perusahaan minyak dan gas negara.

Namun, sektor minyak dan gas—sumber pendapatan terbesar—tetap relatif tidak tersentuh karena kompleksitas dan kepentingan negara-negara tetangga.

Hasilnya? Sampai saat ini, sanksi belum berhasil mengembalikan demokrasi atau menghentikan kekerasan. Junta militer justru semakin represif. Sanksi ekonomi memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah, sementara junta tetap bertahan dengan dukungan dari mitra strategis seperti China dan Rusia, serta dengan mengandalkan pendapatan dari sektor-sektor yang belum sepenuhnya disanksi.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Evaluasi terhadap kasus Myanmar dan kasus lain seperti Afrika Selatan atau Iran mengungkap pola faktor penentu.

• Kesatuan dan Koordinasi Internasional: Sanksi paling efektif ketika diterapkan secara luas dan kohesif. Boikot terhadap Afrika Selatan didukung oleh blok Barat dan Timur, serta masyarakat global. Sanksi terhadap Myanmar, sayangnya, terfragmentasi.
• Ketergantungan Ekonomi Negara Target: Negara yang sangat bergantung pada perdagangan dan keuangan global (seperti Afrika Selatan dulu) lebih rentan. Negara dengan sumber daya alam yang bisa dijual ke pihak netral (seperti Myanmar ke China) atau yang sudah mandiri (Korea Utara) lebih kebal.
• Dukungan Internal dan Oposisi: Sanksi bekerja optimal ketika ada kekuatan oposisi internal yang kuat dan terkoordinasi yang bisa memanfaatkan tekanan luar untuk mendorong perubahan. Di Myanmar, meski ada Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), mereka beroperasi dari bawah tanah dan menghadapi represi brutal.
• Keberadaan Jalur Pelarian (Sanctions Evasion): Semakin banyak aktor besar yang tidak ikut sanksi (seperti China dan Rusia dalam kasus Myanmar), efektivitas sanksi dari Blok Barat akan sangat berkurang.

Perbandingan Dampak pada Dua Konteks Berbeda

Mari bandingkan sekilas dampak sanksi pada dua negara: Iran dan Venezuela.

Di Iran, sanksi ekonomi yang sangat ketat terutama di sektor perbankan dan minyak telah mendorong inflasi tinggi dan kesulitan ekonomi yang nyata. Namun, rezim tetap bertahan dengan mensubsidi kebutuhan pokok, memperketat kontrol, dan menyalahkan tekanan asing. Sanksi justru mempersulit rakyat kelas menengah dan miskin, sementara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) justru menguat kontrolnya atas ekonomi bayangan. Di Venezuela, sanksi terarah AS terhadap industri minyak negara (PDVSA) memang melumpuhkan ekspor minyak utama negara itu, memperdalam krisis ekonomi dan migrasi massal.

Namun, rezim Maduro tetap berkuasa dengan dukungan militer, bantuan dari Rusia dan China, serta pendapatan dari skema penghindaran sanksi seperti perdagangan emas dan kripto. Kedua kasus menunjukkan bahwa sanksi ekonomi—tanpa strategi politik yang jelas dan dukungan oposisi internal yang viable—seringkali hanya menghasilkan penderitaan rakyat tanpa menjatuhkan rezim target. Outcome-nya sangat ditentukan oleh kemampuan rezim untuk beradaptasi, solidaritas internal elite, dan keberadaan penyelamat eksternal.

Penutupan: Bentuk Sanksi Internasional Untuk Negara Yang Tidak Menegakkan HAM

Jadi, melihat kompleksitasnya, sanksi internasional untuk pelanggaran HAM ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah bentuk solidaritas global dan mekanisme penegakan norma. Di sisi lain, dampaknya sering kali tidak tepat sasaran dan memunculkan penderitaan baru. Poin utamanya adalah, sanksi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membuka pintu dialog dan reformasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesepakatan internasional yang solid, monitoring yang ketat, dan kemauan politik dari negara yang bersangkutan untuk berbenah.

Bayangkan, ketika sebuah negara abai menegakkan HAM, dunia punya caranya sendiri untuk ‘mengingatkan’. Sanksi internasional bisa datang dari embargo ekonomi hingga pembekuan aset, yang intinya mirip prinsip universal: mengambil hak orang lain itu salah. Nah, prinsip dasar ini bahkan punya landasan kuat dalam Dalil tentang larangan mencuri , yang mengajarkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak milik. Dalam konteks global, ketika sebuah negara ‘mengambil’ hak dasar warganya, komunitas internasional pun merasa perlu bertindak tegas, memberlakukan sanksi sebagai bentuk koreksi dan paksaan moral agar negara tersebut kembali ke jalur yang benar.

Pada akhirnya, yang diharapkan bukanlah kehancuran suatu bangsa, melainkan lahirnya komitmen genuin untuk melindungi hak setiap manusia di dalamnya.

Kumpulan FAQ

Apakah sanksi internasional melanggar kedaulatan suatu negara?

Dalam perspektif hukum internasional, penerapan sanksi oleh badan seperti DK PBB justru merupakan tindakan kolektif yang sah berdasarkan Piagam PBB. Argumennya, pelanggaran HAM berat yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional bukan lagi semata urusan domestik, sehingga intervensi melalui sanksi dapat dibenarkan.

Bagaimana jika negara besar dan berpengaruh yang melanggar HAM, apakah tetap bisa disanksi?

Secara teori, bisa. Namun dalam praktiknya, politik kekuasaan di Dewan Keamanan PBB (terutama hak veto anggota tetap) seringkali menghalangi penerapan sanksi terhadap negara besar atau sekutunya. Sanksi lebih sering datang dalam bentuk tekanan diplomatik atau sanksi unilateral dari negara/kelompok negara lain.

Adakah negara yang berhasil ‘kebal’ dari dampak sanksi internasional?

Beberapa negara dengan ekonomi yang cukup mandiri, sumber daya alam melimpah, atau dukungan dari negara kuat lain (seperti Korea Utara atau Iran) menunjukkan ketahanan terhadap sanksi. Mereka beradaptasi dengan mencari mitra dagang baru, mengembangkan ekonomi dalam negeri, atau melakukan penyelundupan, meski tetap dengan biaya ekonomi dan kesejahteraan yang sangat besar bagi rakyatnya.

Siapa yang mengawasi agar sanksi ekonomi tidak melukai rakyat sipil?

Lembaga seperti Program Pangan Dunia (WFP) atau Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) sering memantau dampak kemanusiaan dari sanksi. Mereka memberikan laporan dan rekomendasi, yang kadang mengarah pada penyesuaian kebijakan sanksi, seperti pengecualian untuk obat-obatan dan bahan pangan pokok.

Bisakah individu biasa mengajukan gugatan atas dampak sanksi yang diterima negaranya?

Sangat sulit. Individu umumnya tidak memiliki standing (kedudukan hukum) untuk menggugat keputusan sanksi di forum internasional seperti Mahkamah Internasional. Upaya lebih sering dilakukan melalui pengadilan nasional di negara yang menerapkan sanksi, atau melalui mekanisme pelaporan ke Dewan HAM PBB tentang dampak hak asasi yang timbul.