Tiga fungsi DPR Legislasi Anggaran dan Pengawasan

Tiga fungsi DPR bukan sekadar istilah konstitusional yang kaku, melainkan nafas demokrasi Indonesia yang berdenyut setiap hari. Di tangan 575 anggotanya, ketiga pilar utama legislasi, anggaran, dan pengawasan ini dirajut menjadi sebuah sistem check and balance yang menentukan arah bangsa. Dalam kerangka Trias Politica ala Indonesia, DPR berdiri sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, memastikan pemerintah tidak bertindak semena-mena dan kebijakan yang lahir benar-benar untuk rakyat.

Landasan hukumnya kokoh, tertuang dalam Pasal 20A UUD 1945 yang menjadi kompas operasional dewan. Setiap fungsi memiliki mekanisme, kewenangan, dan dinamikanya sendiri, mulai dari meramu undang-undang, mengawasi belanja negara triliunan rupiah, hingga memanggil menteri untuk dimintai pertanggungjawaban. Sinergi ketiganya adalah kunci efektivitas DPR sebagai representasi suara rakyat di Senayan.

Pengertian dan Dasar Hukum Tiga Fungsi DPR

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuatan dan perannya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh tiga fungsi utama yang menjadi jantung kerjanya. Konsep ini merupakan adaptasi dari prinsip Trias Politica Montesquieu, namun diimplementasikan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang khas Indonesia, di mana DPR berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Landasan konstitusional tiga fungsi DPR ini sangat kuat, tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiganya bukanlah fungsi yang terpisah, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan mekanisme check and balances terhadap pemerintahan.

Perbandingan Tiga Fungsi DPR

Untuk memahami dengan lebih jelas, berikut adalah tabel yang membandingkan ketiga fungsi DPR berdasarkan pengertian singkat dan dasar hukum utamanya.

DPR menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Prinsip pengendalian diri dalam fungsi pengawasan ini selaras dengan Hikmah Berpuasa di Bulan Ramadhan , yang mengajarkan disiplin dan integritas. Nilai luhur tersebut pada akhirnya dapat memperkuat etos kerja para wakil rakyat dalam menjalankan ketiga fungsi konstitusionalnya demi kepentingan publik.

Contoh Historis Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Sebuah contoh historis yang monumental dari pelaksanaan fungsi legislasi adalah pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Proses pembentukannya berlangsung alot dan panjang, melibatkan perdebatan sengit antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, terutama mengenai pengelolaan air oleh badan usaha. DPR, melalui berbagai rapat kerja dengan pemerintah dan dengar pendapat publik, akhirnya berhasil merumuskan sebuah undang-undang yang diharapkan dapat mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air secara berkeadilan.

Narasi ini menunjukkan bagaimana fungsi legislasi tidak hanya sekadar mengesahkan draf dari pemerintah, tetapi juga menjadi arena perumusan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak.

Fungsi Legislasi DPR

Fungsi legislasi adalah proses transformasi gagasan dan kebutuhan menjadi norma hukum yang mengikat. Di tangan DPR, fungsi ini dijalankan melalui mekanisme yang sistematis dan partisipatif, meskipun tidak jarang diwarnai dinamika politik yang kompleks. Proses penyusunan undang-undang merupakan jantung dari fungsi ini, dimulai dari perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga pengesahan menjadi undang-undang yang sah.

Proses legislasi berjalan melalui tahapan yang baku. Dimulai dengan perencanaan dalam Prolegnas, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat berasal dari inisiatif DPR atau Presiden. RUU kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat-rapat komisi, rapat panitia khusus (pansus), atau rapat baleg, melibatkan pemerintah dan seringkali mengundang pakar serta masyarakat. Setelah melalui pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan), RUU disahkan dalam rapat paripurna dan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Kewenangan Khusus DPR dalam Ranah Legislasi

Selain mengikuti proses utama, DPR memiliki sejumlah kewenangan khusus yang memperkuat posisinya dalam fungsi legislasi. Kewenangan ini memastikan DPR tidak hanya menjadi pihak yang menyetujui, tetapi juga dapat memulai dan mengendalikan agenda pembentukan hukum.

• Hak Inisiatif: DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang, yang kemudian dibahas bersama dengan pemerintah.
• Pembentukan Panitia Khusus (Pansus): Untuk membahas RUU yang dinilai strategis, kompleks, atau mendesak, DPR dapat membentuk pansus yang bekerja lebih intensif.
• Melakukan Perubahan (Amandemen): DPR memiliki kewenangan penuh untuk mengubah, menambah, atau menghapus pasal-pasal dalam RUU yang diajukan pemerintah selama proses pembahasan.
• Penetapan dalam Rapat Paripurna: Pengesahan akhir suatu RUU menjadi undang-undang harus dilakukan dalam rapat paripurna DPR, yang merupakan otoritas tertinggi di lingkungan DPR.

Contoh Produk Undang-Undang Periode 2019-2024

Dalam periode kerja 2019-2024, DPR bersama Pemerintah telah menghasilkan sejumlah undang-undang yang menjadi landasan reformasi di berbagai sektor. Salah satu produk yang mendapat perhatian publik luas adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang omnibus law ini dimaksudkan untuk menyederhanakan, mensinkronisasi, dan memangkas regulasi yang dianggap menghambat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pembahasannya yang cepat dan skala perubahan yang masif terhadap puluhan undang-undang sebelumnya menjadikannya salah satu produk legislasi paling kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

Alur Kerja Panitia Khusus dalam Pembahasan RUU

Ketika suatu RUU ditetapkan untuk dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), maka dimulailah suatu alur kerja yang padat dan terstruktur. Pansus, yang anggotanya berasal dari berbagai fraksi, segera menyusun jadwal kerja. Alur dimulai dengan rapat internal untuk membagi tugas dan menyepakati strategi pembahasan. Selanjutnya, pansus menggelar serangkaian rapat kerja dengan menteri atau pejabat terkait dari pemerintah untuk mengevaluasi setiap pasal, mendengar penjelasan, dan menyampaikan pandangan awal.

Biasanya, pansus juga akan mengadakan rapat dengar pendapat publik (RDPU) dengan mengundang akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terdampak untuk mendapatkan masukan yang lebih beragam. Dari berbagai masukan itu, pansus kemudian merumuskan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi poin-poin perbedaan dan usulan perubahan. Pembahasan DIM inilah yang menjadi inti dari negosiasi politik antara pansus dan pemerintah, yang seringkali berlangsung dalam banyak putaran rapat hingga tercapai kesepakatan final untuk dibawa ke tingkat paripurna.

Fungsi Anggaran DPR

Fungsi anggaran menjadikan DPR sebagai “pemegang kunci kas negara”. Melalui fungsi ini, DPR tidak hanya sekadar menyetujui angka-angka yang diusulkan pemerintah, tetapi terlibat aktif dalam merancang prioritas pembangunan nasional yang tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rupiah yang akan dibelanjakan negara harus melalui persetujuan DPR, menjadikan fungsi ini sebagai instrumen kontrol politik dan kebijakan yang sangat substantif.

Peran DPR dalam penyusunan APBN bersifat proaktif dan partisipatif. DPR melalui alat kelengkapan seperti Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi, melakukan pembahasan mendetail terhadap Rancangan APBN yang diajukan Presiden. Pembahasan mencakup asumsi makro ekonomi, kebijakan fiskal, hingga rincian belanja kementerian/lembaga. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan, pengalihan, atau bahkan pemotongan terhadap alokasi anggaran yang diusulkan, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja dan urgensi program.

Tahapan Pengawasan DPR terhadap Implementasi APBN

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN adalah kelanjutan logis dari fungsi anggaran. Pengawasan ini tidak dilakukan sekali saja, tetapi berlangsung secara berkesinambungan sepanjang tahun anggaran. Berikut adalah tahapan pengawasan yang umum dilakukan.

DPR menjalankan tiga fungsi inti: legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang vital bagi stabilitas negara. Prinsip perencanaan yang matang dalam fungsi anggaran DPR serupa dengan strategi dalam Cara meningkatkan pertumbuhan badan secara optimal , di mana keduanya memerlukan pendekatan terstruktur dan konsisten untuk hasil yang maksimal. Dengan demikian, efektivitas ketiga fungsi tersebut sangat menentukan kualitas outcome kebijakan publik, sebagaimana pentingnya disiplin dalam mencapai target fisik.

Mekanisme dan Timeline Pembahasan RAPBN

Source: gramedia.net

Mekanisme pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR mengikuti timeline ketat yang diatur dalam undang-undang. Proses dimulai sekitar pertengahan tahun, ketika Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun berikutnya dalam pidato pengantar di depan Sidang Paripurna DPR. Setelah itu, pembahasan teknis dilakukan secara paralel. Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas asumsi makro ekonomi dan kebijakan fiskal dengan Kementerian Keuangan. Sementara itu, komisi-komisi DPR membahas rincian anggaran belanja dengan kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerjanya.

Proses ini berlangsung intensif selama beberapa minggu, seringkali melibatkan negosiasi alokasi. Hasil pembahasan di komisi dan Banggar kemudian disintesis menjadi laporan yang dibahas dalam rapat Banggar tingkat akhir. Hasil kesepakatan akhir kemudian dibawa ke Sidang Paripurna untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN, biasanya sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Suasana Sidang Paripurna Penetapan APBN

Sidang paripurna penetapan APBN adalah momen puncak yang penuh dengan nuansa khidmat dan politis. Ruang sidang utama DPR dipenuhi oleh hampir seluruh anggota dewan, menteri kabinet (terutama Menteri Keuangan), serta tamu undangan. Suasana terasa lebih formal dan tegang dibanding sidang rutin. Pimpinan sidang membacakan keseluruhan hasil pembahasan dan pasal-pasal dalam RUU APBN. Suara ketukan palu ketua sidang yang menandakan persetujuan terhadap setiap pasal bergema di ruangan yang hening.

Setelah semua pasal disetujui, ketua sidang secara resmi menetapkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang APBN. Momen ini sering diikuti dengan sambutan dari pimpinan fraksi-fraksi utama, yang meski menyatakan dukungan, biasanya juga menyelipkan kritik atau catatan politik terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama, mengabadikan momen kesepakatan politik yang akan menggerakkan perekonomian negara untuk satu tahun ke depan.

Fungsi Pengawasan DPR

Fungsi pengawasan adalah manifestasi dari prinsip check and balances dalam sistem presidensial. Melalui fungsi ini, DPR bertindak sebagai “watchdog” yang mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa eksekutif menjalankan mandatnya sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Pengawasan DPR bersifat politik, artinya tidak hanya melihat aspek administratif belaka, tetapi juga menilai kebijakan, kinerja, dan bahkan moral penyelenggara negara.

Bentuk pengawasan DPR sangat beragam, mencakup spektrum yang luas dari yang bersifat rutin hingga yang bersifat khusus dan investigatif. Pengawasan politik dapat berupa evaluasi terhadap kebijakan pemerintah melalui rapat-rapat kerja, sementara pengawasan administratif dapat menyentuh aspek teknis pelaksanaan program. Bentuk pengawasan yang paling lembut adalah melalui rapat kerja dan kunjungan kerja, sedangkan yang paling keras adalah dengan menggunakan hak-hak konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Peran Alat Kelengkapan DPR dalam Fungsi Pengawasan, Tiga fungsi DPR

Fungsi pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan alat kelengkapan DPR yang terspesialisasi. Masing-masing alat kelengkapan ini memiliki peran dan mekanisme kerja yang saling melengkapi dalam mengawasi pemerintah.

• Komisi: Merupakan ujung tombak pengawasan sehari-hari. Setiap komisi membidangi sektor tertentu (misal: Komisi III bidang Hukum, Komisi XI bidang Keuangan) dan secara rutin melakukan rapat kerja dengan menteri terkait untuk memantau kinerja, mengevaluasi program, dan menampung keluhan masyarakat.
• Panitia Khusus (Pansus) Angket: Dibentuk secara khusus ketika DPR menggunakan hak angketnya. Pansus ini bersifat sementara dan bertugas menyelidiki suatu dugaan pelanggaran atau masalah tertentu dalam pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Ia memiliki kewenangan memanggil saksi, ahli, dan meminta dokumen.
• Badan Kehormatan (BK): Meski lebih berfokus pada etik internal anggota DPR, pengawasan BK terhadap perilaku anggota juga secara tidak langsung menjaga kredibilitas fungsi pengawasan DPR secara keseluruhan.
• Hak Angket dan Interpelasi: Bukan alat kelengkapan fisik, namun merupakan instrumen hukum yang pengerahannya melibatkan pembentukan pansus atau pelaksanaan dalam sidang paripurna, sehingga menjadi alat pengawasan paling kuat.

Prosedur Pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket

Pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan DPR. Keduanya dimulai dari inisiatif sejumlah anggota DPR, namun memiliki tujuan dan alur yang berbeda.

Prosedur Hak Interpelasi:

1. Usulan hak interpelasi diajukan sekurang-kurangnya oleh 25 orang anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
2. Usulan diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR disertai materi yang akan dimintakan keterangan kepada pemerintah.
3. Pimpinan DPR membawa usulan tersebut dalam rapat paripurna untuk dibahas dan disetujui.
4. Setelah disetujui, DPR memanggil pemerintah (biasanya seorang menteri) untuk memberikan keterangan dalam sidang paripurna.
5. Berdasarkan keterangan pemerintah, DPR dapat melanjutkan dengan menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Prosedur Hak Angket:

1. Usulan hak angket dapat diajukan setelah hak interpelasi, atau langsung diajukan minimal 25 anggota dari lebih satu fraksi.
2. Setelah disetujui dalam rapat paripurna, DPR membentuk Panitia Khusus Angket.
3. Pansus Angket menjalankan tugas penyelidikan: memanggil pihak terkait, meminta dokumen, dan melakukan klarifikasi.
4. Pansus menyusun laporan hasil penyelidikan yang berisi temuan dan rekomendasi.
5. Laporan dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna, kemudian disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Proses Dengar Pendapat antara Komisi DPR dengan Seorang Menteri

Rapat dengar pendapat antara sebuah komisi DPR dengan seorang menteri adalah gambaran nyata dari pengawasan yang rutin dan substantif. Ruang rapat komisi biasanya penuh dengan anggota dewan dari berbagai fraksi duduk menghadap satu meja panjang tempat menteri dan jajarannya duduk. Suasana bisa beragam, dari yang santai hingga menegangkan, tergantung isu yang dibahas. Pimpinan komisi membuka rapat dan memberikan kesempatan pertama kepada menteri untuk menyampaikan paparan, misalnya tentang progres suatu program atau tanggapan atas suatu peristiwa.

Setelah itu, giliran anggota komisi secara bergiliran, sesuai urutan fraksi, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali kritis, mendetail, dan mencerminkan kepentingan konstituen atau ideologi fraksi. Sang menteri harus menjawab dengan data dan argumentasi yang kuat, didampingi oleh eselon I terkait. Notulens mencatat setiap tanya jawab dengan cermat. Rapat seperti ini bisa berlangsung berjam-jam, dan di akhir, pimpinan komisi biasanya menyimpulkan poin-poin permintaan atau rekomendasi dari DPR yang harus ditindaklanjuti pemerintah dalam waktu tertentu, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi pada rapat berikutnya.

Sinergi dan Tantangan Pelaksanaan Tiga Fungsi: Tiga Fungsi DPR

Ketiga fungsi DPR—legislasi, anggaran, dan pengawasan—bukanlah tiga silinder yang bekerja sendiri-sendiri. Mereka adalah satu mesin yang saling terhubung. Hasil dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dapat menjadi bahan untuk fungsi legislasi dalam bentuk usulan amendemen atau undang-undang baru. Sebaliknya, pengawasan terhadap APBN sangat bergantung pada payung hukum yang dihasilkan dari fungsi legislasi. Sinergi ini menciptakan sebuah siklus kebijakan yang berkelanjutan, di mana pengawasan memberi umpan balik untuk perbaikan legislasi dan alokasi anggaran, sementara produk legislasi dan anggaran yang baru menjadi objek pengawasan di periode berikutnya.

Tantangan dalam menjalankan ketiga fungsi ini secara optimal sangat kompleks. Di tingkat internal, koordinasi antar alat kelengkapan DPR (komisi, baleg, banggar) terkadang belum optimal, menyebabkan tumpang tindih atau celah pengawasan. Kapasitas teknis anggota dalam memahami isu-isu kompleks seperti teknologi digital, keuangan global, atau perubahan iklim juga menjadi kendala. Secara eksternal, tekanan dari kepentingan politik praktis, seperti menghadapi tahun-tahun pemilihan, seringkali menggeser fokus dari pembahasan substantif ke pencitraan politik.

Selain itu, ketergantungan pada informasi dan data dari pemerintah sebagai pihak yang diawasi kerap menjadi titik lemah, karena DPR bisa kesulitan melakukan verifikasi independen.

Dalam menjalankan tiga fungsi utamanya—legislasi, anggaran, dan pengawasan—DPR menciptakan kerangka hukum yang dinamis, mirip prinsip kerja pegas yang fleksibel namun selalu berusaha kembali pada titik keseimbangan. Prinsip elastisitas ini ternyata juga diterapkan pada berbagai Contoh Benda yang Menggunakan Prinsip Gaya Pegas dalam keseharian. Dengan analogi tersebut, fungsi pengawasan DPR pun dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol yang elastis, menyesuaikan tekanan namun tetap berorientasi pada stabilitas sistem pemerintahan.

Intensitas Pelaksanaan dalam Satu Periode Tertentu

Mengamati satu periode tertentu, misalnya periode 2019-2024, terlihat variasi intensitas pelaksanaan ketiga fungsi. Fungsi legislasi menunjukkan intensitas yang sangat tinggi di awal periode, dengan target menyelesaikan RUU prioritas dalam Prolegnas, termasuk UU Cipta Kerja yang dibahas secara maraton. Namun, intensitas ini cenderung menurun secara signifikan memasuki tahun-tahun akhir periode, seiring dengan memanasnya atmosfer politik menuju Pemilu 2024. Fungsi anggaran berjalan dengan intensitas yang relatif stabil dan siklus tahunan yang terprediksi, meski pembahasan APBN tahun pemilihan seringkali diwarnai negosiasi alokasi yang lebih politis untuk program-program populis.

Sementara itu, fungsi pengawasan menunjukkan pola yang fluktuatif. Pengawasan rutin melalui komisi berjalan konsisten, namun penggunaan instrumen pengawasan keras seperti hak angket sangat jarang dan cenderung dihindari, kecuali untuk isu yang benar-benar menyedot perhatian publik luas. Intensitas pengawasan justru sering meningkat tajam di luar mekanisme formal, melalui pernyataan-pernyataan pers individual anggota atau fraksi yang bersifat reaktif terhadap isu aktual.

Memperkuat Fungsi melalui Partisipasi Publik

Partisipasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan oksigen yang menghidupkan ketiga fungsi DPR. Dalam fungsi legislasi, keterlibatan masyarakat melalui mekanisme RDPU atau konsultasi publik daring memastikan undang-undang yang dihasilkan tidak elitis dan mencerminkan kebutuhan riil di akar rumput. Untuk fungsi anggaran, transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi RAPBN serta laporan keuangan pemerintah memungkinkan pengawasan oleh publik, yang kemudian dapat disuarakan oleh DPR.

Tekanan publik yang terorganisir seringkali menjadi pendorong utama bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih serius, khususnya dalam menggunakan hak angket atau interpelasi untuk isu-isu yang menyangkut kepentingan publik luas. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penyeimbang yang mendorong akuntabilitas, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi DPR sendiri dalam menjalankan mandat rakyat.

Penutupan Akhir

Pada akhirnya, efektivitas Tiga fungsi DPR menjadi barometer kesehatan demokrasi kita. Ketika fungsi legislasi menghasilkan undang-undang yang partisipatif, fungsi anggaran menyalurkan dana negara secara tepat sasaran, dan fungsi pengawasan berjalan tegas tanpa pandang bulu, maka kepercayaan publik akan pulih. Tantangan ke depan tetap besar, mulai dari kooptasi kepentingan hingga kompleksitas masalah global, namun sinergi ketiga fungsi ini tetaplah pondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pertanyaan Populer dan Jawabannya

Apakah ketiga fungsi DPR memiliki bobot yang sama?

Tidak selalu. Intensitas pelaksanaan setiap fungsi bisa berbeda tergantung pada agenda politik, kondisi negara, dan tekanan publik. Dalam situasi normal, fungsi legislasi dan anggaran mungkin lebih dominan, tetapi dalam kasus skandal atau kebijakan kontroversial, fungsi pengawasan bisa menjadi yang paling menonjol.

Bisakah DPR menjatuhkan presiden melalui fungsi pengawasan?

Tidak secara langsung. Fungsi pengawasan DPR, seperti hak angket dan interpelasi, dapat menginvestigasi kebijakan presiden. Namun, untuk menjatuhkan presiden, mekanismenya adalah melalui proses impeachment yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, dan DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian tersebut setelah melalui pembahasan yang sangat berat dan berjenjang.

Bagaimana masyarakat biasa bisa terlibat dalam fungsi legislasi DPR?

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui mekanisme sosialisasi dan uji publik RUU yang diadakan oleh DPR, menyampaikan masukan secara tertulis kepada komisi atau badan legislasi, atau melalui aspirasi yang dibawa oleh wakil rakyat di daerah pemilihannya. Partisipasi aktif dalam proses ini adalah bentuk kontrol publik yang vital.

Apa konsekuensi jika pemerintah mengabaikan hasil pengawasan DPR?

DPR memiliki sejumlah alat politik untuk memberikan konsekuensi, seperti memberikan memorandum, menyelenggarakan rapat dengan pimpinan pemerintah, hingga menggunakan hak budget untuk meninjau atau menunda pengesahan anggaran untuk program tertentu. Secara politik, hal ini dapat merusak hubungan koalisi dan citra pemerintah.