Penamaan Piagam Hak Asasi Manusia PBB Filosofi dan Kompromi Global

Penamaan Piagam Hak Asasi Manusia PBB bukanlah sekadar urusan teknis memilih kata, melainkan sebuah cerminan dari pergulatan ideologi besar pasca Perang Dunia II. Di balik istilah ‘Piagam’ yang terkesan final dan kuat itu, tersimpan kisah panjang perdebatan sengit antara blok Barat, blok Timur, dan negara-negara netral yang masing-masing punya visi berbeda tentang bagaimana hak asasi seharusnya didefinisikan dan yang paling penting, mengikat secara hukum.

Proses penamaannya adalah sebuah drama diplomatik yang jarang terungkap, di mana setiap kata diperdebatkan dengan penuh semangat karena menyangkut masa depan kemanusiaan.

Perjalanan untuk mencapai konsensus atas nama tersebut melibatkan kompromi linguistik yang brilian, mencoba merangkul semangat universal tanpa mengabaikan kompleksitas dan keberagaman pandangan dunia dari berbagai bangsa. Elemen-elemen visual seperti gulungan kertas dan ikon perdamaian kemudian lahir untuk memvisualisasikan cita-cita luhur ini, sementara terjemahannya ke berbagai bahasa, termasuk penggunaan frasa ‘Pernyataan Umum’ dalam Bahasa Indonesia, terus membentuk bagaimana dokumen ini dipahami dan dihidupi oleh masyarakat di tingkat akar rumput di seluruh penjuru dunia.

Pergulatan Filosofis di Balik Nomenklatur Piagam Internasional Hak Asasi Manusia

Sebelum dokumen HAM PBB yang kita kenal memiliki bentuk finalnya, terjadi perdebatan sengit di balik layar yang jauh melampaui sekadar pemilihan kata. Istilah yang dipilih untuk judulnya bukanlah keputusan administratif biasa, melainkan cerminan dari pergulatan ideologi besar pasca Perang Dunia II. Setiap kata—’Universal’, ‘Declaration’, ‘Rights’—dibongkar dan dianalisis dengan cermat oleh para delegasi, karena mereka menyadari bahwa bahasa akan membentuk realitas dan komitmen global untuk dekade-dekade mendatang.

Inti perdebatan berpusat pada kekuatan hukum dan muatan filosofis dari setiap istilah. Beberapa negara menginginkan dokumen yang mengikat secara hukum, sementara yang lain memprioritaskan pernyataan moral yang kuat namun fleksibel. Pilihan antara ‘Convention’, ‘Covenant’, ‘Charter’, atau ‘Declaration’ masing-masing membawa serta sebuah visi tertentu tentang bagaimana hak asasi manusia harus diatur dan ditegakkan di tingkat internasional.

Perbandingan Usulan Nama dan Argumen Filosofis, Penamaan Piagam Hak Asasi Manusia PBB

Peta ideologis dunia pada tahun 1948 jelas tercermin dalam usulan-usulan yang diajukan. Blok Barat, Timur, dan negara-negara netral memiliki prioritas dan kekhawatiran yang berbeda, yang tercermin dalam pilihan terminologi mereka.

Cuplikan Pidato Kunci dalam Perdebatan

Suara-suara kunci dalam perdebatan ini membantu membentuk konsensus. Eleanor Roosevelt, sebagai ketua komisi, dengan cermat memimpin proses yang alot.

Kita tidak sedang menulis dokumen untuk pengacara, tetapi untuk orang biasa di seluruh dunia. Sebuah ‘Declaration’ akan menjadi suar harapan, sebuah standar pencapaian untuk semua rakyat dan semua bangsa, bukan sekadar perjanjian legal yang rumit. — Eleanor Roosevelt

Pencapaian Kompromi Linguistik

Kompromi akhir yang melahirkan nama “Universal Declaration of Human Rights” adalah sebuah masterpiece diplomasi linguistik. Kata “Universal” berhasil memuaskan banyak pihak yang ingin menekankan bahwa hak-hak ini adalah milik setiap orang, di mana pun, hanya karena mereka adalah manusia. Sementara itu, kata “Declaration” diterima sebagai bentuk yang tepat untuk eranya—sebuah dokumen yang menetapkan standar moral global tanpa mekanisme penegakan hukum yang langsung memaksa, yang akan ditolak oleh banyak negara.

Hasilnya adalah sebuah teks yang cukup kuat untuk menginspirasi perjuangan, namun cukup fleksibel untuk memungkinkan interpretasi yang selaras dengan berbagai konteks budaya dan hukum, sebuah kompleksitas yang justru menjadi rahasia daya tahannya.

Dimensi Linguistik dan Terjemahan yang Membentuk Persepsi Global atas Piagam HAM PBB: Penamaan Piagam Hak Asasi Manusia PBB

Kekuatan sebuah ide universal sangat bergantung pada kemampuannya untuk diterjemahkan. Untuk dokumen sepenting Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (UDHR), proses penerjemahan bukanlah sekadar masalah teknis mencari padanan kata, melainkan sebuah upaya untuk menangkap nuansa filosofis dan hukum ke dalam sistem budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Setiap pilihan kata dalam berbagai versi bahasa tersebut membentuk cara suatu komunitas memandang, memahami, dan memperjuangkan hak-haknya.

Tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan konsep Barat seperti “rights” (hak) ke dalam bahasa yang mungkin tidak memiliki tradisi konseptual yang persis sama. Para penerjemah dan ahli bahasa harus bekerja sama dengan diplomat dan filsuf untuk menemukan istilah yang tidak hanya akurat secara semantik, tetapi juga memiliki resonansi budaya dan emosional yang tepat di masyarakat sasaran.

Nuansa Makna dalam Terjemahan Resmi

Perbandingan terjemahan resmi UDHR ke dalam beberapa bahasa utama dunia menunjukkan bagaimana nuansa makna dapat sedikit bergeser, menambahkan lapisan interpretasi yang unik untuk setiap bahasa.

Pemilihan Frasa ‘Pernyataan Umum’ dalam Bahasa Indonesia

Pilihan penerjemahan resmi Indonesia, “Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia”, sangat menarik. Kata “Universal” tidak diterjemahkan secara harfiah menjadi “Universal”, melainkan menjadi “Umum”. Hal ini bukanlah sebuah kesalahan atau penyederhanaan, tetapi sebuah pilihan yang disengaja. Kata “umum” dalam konteks Indonesia memiliki daya jangkau yang luas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kata “universal” yang lebih teknis dan abstrak mungkin akan terasa asing dan jauh dari kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan “umum”, konsep tersebut menjadi lebih mudah diadopsi dan dianggap sebagai milik bersama, sesuatu yang berlaku untuk umum, sehingga memfasilitasi pemahaman konsep universalitas di tingkat akar rumput.

Proses Kolaboratif dalam Mencari Padanan Kata

Bayangkan sebuah ruang sidang di Markas Besar PBB di akhir 1940-an. Suasana dipenuhi oleh aroma tembakau dan kopi kental. Di sekitar meja besar duduk sekelompok orang yang terdiri dari diplomat berjas rapi, akademisi dengan kacamata tebal, dan native speaker dari berbagai bahasa. Seorang linguis Prancis berdebat panas dengan seorang delegasi dari Amerika Latin tentang makna terdalam dari kata “inherent”. Seorang ahli bahasa Arab menjelaskan dengan teliti mengapa suatu akar kata tertentu lebih cocok untuk menerjemahkan “dignity” daripada yang lain.

Mereka tidak hanya berkutat pada kamus, tetapi juga pada konteks, puisi, dan filsafat. Setiap kata dalam Pasal 1 diperdebatkan berjam-jam, karena mereka sadar betul bahwa kesalahpahaman linguistik dapat berakibat pada kesalahpahaman moral di kemudian hari. Ruangan itu menjadi tempat lahirnya konsensus bukan hanya politik, tetapi juga konsensus makna untuk dunia.

Manifestasi Visual dan Simbolik dari Piagam HAM dalam Artefak Budaya Populer

Prinsip-prinsip abstrak dalam Piagam HAM PBB menemukan nafas dan kehidupannya ketika diwujudkan dalam bentuk visual. Melalui mural, patung, perangko, dan artefak budaya populer lainnya, pesan tentang hak asasi manusia menjangkau publik yang jauh lebih luas daripada sekadar teks tertulis. Ikonografi ini berfungsi sebagai pengingat sehari-hari, alat pendidikan, dan simbol harapan bagi masyarakat di seluruh dunia, mentransformasikan kata-kata hukum menjadi gambar yang menyentuh hati dan pikiran.

Representasi visual ini seringkali menyederhanakan kompleksitas dokumen menjadi simbol-simbol yang mudah dikenali dan bersifat universal, seperti gambar tangan yang terikat, burung yang terbebas, atau siluet manusia yang bersatu. Melalui cara ini, ide-ide besar tentang kebebasan, persamaan, dan keadilan menjadi lebih mudah diakses dan dipersonalisasi oleh individu dari berbagai latar belakang budaya.

Contoh Artefak Budaya yang Terinspirasi Piagam HAM

Karya seni publik di berbagai penjuru dunia telah menjadikan Piagam HAM sebagai subjek utama, masing-masing dengan penekanan simboliknya sendiri.

• Mural Human Rights di Belfast, Irlandia Utara: Diciptakan di sebuah daerah yang pernah dilanda konflik sectarian, mural ini menampilkan teks Pasal 1 dan 2 UDHR yang mencolok di sebelah gambar orang-orang dari berbagai latar belakang. Simbolnya kuat: dokumen ini adalah landasan untuk rekonsiliasi dan perdamaian, sebuah janji bahwa perbedaan tidak boleh lagi menjadi alasan untuk diskriminasi atau kekerasan.
• The Pillars of Justice di Markas Besar PBB, Jenewa: Meskipun berada di lingkungan PBB, instalasi patung ini terbuka untuk dilihat oleh publik global. Karya ini menampilkan pilar-pilar besar yang diukir dengan ayat-ayat dari Piagam HAM dalam berbagai bahasa. Simbolisme pilar mewakili kekuatan, stabilitas, dan fondasi yang kokoh—menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah pilar penopang peradaban modern dan tatanan dunia yang damai.
• Perangko Peringatan UDHR dari Berbagai Negara: Banyak negara yang menerbitkan perangko khusus untuk memperingati ulang tahun UDHR. Sebuah perangko dari negara Afrika, misalnya, mungkin menggambarkan tangan yang memegang tanah subur yang di atasnya tertera Pasal 17 tentang hak memiliki properti, menghubungkan prinsip universal dengan perjuangan lokal atas tanah dan sumber daya. Perangko menjadi medium yang luas jangkauannya, membawa pesan HAM langsung ke tangan masyarakat.

Elemen Desain yang Sering Muncul

Beberapa motif visual muncul berulang kali dalam representasi Piagam HAM, menciptakan bahasa simbol yang konsisten.

• Gulungan Kertas atau Dokumen: Langsung merujuk pada Piagam HAM itu sendiri, melambangkan hukum, perjanjian, dan komitmen yang tertulis.
• Burung Merpati atau Burung Terbang: Simbol universal untuk perdamaian dan kebebasan, sering digunakan untuk mewakili pembebasan dari penindasan.
• Rangkaian Siluet Manusia: Menggambarkan persaudaraan, persatuan, dan keragaman umat manusia, yang merupakan inti dari Pasal 1.
• Mata Terbuka atau Sinar Matahari: Melambangkan pencerahan, transparansi, kebenaran, dan harapan—sebuah dunia baru pasca perang yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini.
• Tangan: Digambarkan dalam berbagai pose: terbuka (permintaan), terkepal (perjuangan), melepaskan burung (kebebasan), atau menggenggam tangan lain (solidaritas).

Ilustrasi Dinamika Emosi Penandatanganan Piagam

Sebuah mural besar membentang di dinding, menangkap momen bersejarah penandatanganan Piagam HAM. Di tengah, Eleanor Roosevelt berdiri dengan postur tegap namun wajahnya menunjukkan kelelahan yang bercampur kepuasan yang dalam, tangannya menahan lembaran dokumen yang akan mengubah dunia. Di sekelilingnya, para delegasi dari berbagai bangsa berkumpul. Wajah Charles Malik terlihat serius dan penuh perenungan, seolah masih memikirkan setiap kata yang diperdebatkan.

Seorang delegasi dari Amerika Latin dengan murah hati memberikan pensilnya kepada delegasi dari Asia, sebuah gestur kecil yang melambangkan kolaborasi global. Latar belakangnya tidak menunjukkan ruang sidang yang mewah, tetapi peta dunia yang samar-samar, menegaskan bahwa yang mereka lakukan adalah untuk setiap sudut planet ini. Cahaya dari jendela tinggi seolah menyinari dokumen tersebut, menjadikannya pusat dari segala harapan, sementara bayangan di wajah beberapa delegasi mengingatkan bahwa perjalanan untuk mewujudkan semua ini masih sangat panjang.

Resonansi Budaya Lokal dalam Memaknai Prinsip-Prinsip Universal Piagam HAM PBB

Keuniversalan Piagam HAM PBB sering kali dipertanyakan: bagaimana sebuah dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok orang dalam konteks budaya dan sejarah tertentu dapat berlaku untuk seluruh umat manusia? Jawabannya tidak terletak pada penyeragaman, tetapi pada kemampuannya untuk beresonansi dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada jauh sebelumnya. Prinsip-prinsip dalam piagam tersebut menemukan kekuatan dan legitimasinya yang sejati ketika diinterpretasikan dan dihidupi melalui lensa kearifan lokal dan tradisi komunitas di seluruh dunia.

Proses ini bukanlah penjinakan atau westernisasi, melainkan sebuah dialog yang dinamis. Teks global memberikan kerangka dan bahasa yang diakui secara internasional, sementara konteks lokal mengisi kerangka tersebut dengan makna, praktik, dan semangat yang konkret dan relevan. Dengan cara ini, universalitas HAM berevolusi dari sebuah monolog menjadi sebuah percakapan global yang kaya.

Keselarasan Pasal Piagam dengan Kearifan Lokal

Banyak pasal dalam UDHR memiliki kesamaan semangat dengan nilai-nilai yang telah dipegang oleh komunitas lokal selama berabad-abad.

Adaptasi Bahasa Piagam oleh Komunitas Adat

Komunitas adat secara cerdik menggunakan bahasa Piagam HAM untuk memperkuat perjuangan mereka di hadapan pemerintah dan perusahaan, seringkali dengan menyatukannya dengan konsep tradisional mereka.

Tanah kami adalah ibu kami. Ketika perusahaan tambang menggali lubang di perutnya, itu bukan hanya pelanggaran terhadap hak ulayat kami yang diakui oleh hukum internasional, tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban suci kami untuk menjaganya. Pasal-pasal dalam piagam PBB ini mengatakan hal yang sama dengan yang diajarkan nenek moyang kami: bahwa kita semua memiliki hak untuk hidup dengan martabat, dan martabat itu tergantung pada kesehatan tanah air kami. — Pernyataan seorang kepala suku dari Kalimantan.

Mekanisme Dialog Dinamis antara Global dan Lokal

Mekanisme resonansi budaya ini bekerja melalui beberapa tahap. Pertama, terjadi proses pengenalan, dimana aktivis atau pemimpin masyarakat memperkenalkan bahasa HAM global kepada komunitasnya. Kedua, terjadi proses penerjemahan kultural, di mana konsep seperti “hak” atau “kebebasan” dibahas dan dicari padanannya dalam kosakata dan pengalaman lokal. Ketiga, terjadi proses legitimasi, dimana komunitas menerima prinsip-prinsip tersebut bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai pengakuan atas nilai-nilai yang sudah mereka pegang.

Akhirnya, terjadi proses mobilisasi, dimana bahasa HAM global yang sekarang telah dilokalkan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan komunitas di tingkat nasional dan internasional, memberikan mereka alat diplomasi yang powerful. Dengan demikian, universalitas tidak lagi dipandang sebagai paksaan, tetapi sebagai pengakuan terhadap keberagaman jalan menuju martabat dan keadilan yang sama.

Proses Kuratorial dalam Perawatan dan Pameran Naskah Asli Piagam HAM PBB

Naskah asli Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia bukan hanya sekadar dokumen tua; ia adalah artefak fisik dari sebuah janji kolektif umat manusia. Sebagai objek bersejarah yang sangat berharga, naskah ini memerlukan perawatan dan penanganan yang luar biasa ketat untuk memastikan ia dapat disaksikan oleh generasi-generasi mendatang. Proses kuratorial yang melingkupinya adalah perpaduan antara sains presisi tinggi, protokol keamanan ketat, dan pertimbangan historis yang mendalam.

Dokumen ini disimpan di Arsip PBB di Markas Besar New York, berada dalam sebuah lingkungan yang dirancang khusus untuk menangkal ancaman waktu, cahaya, kelembaban, dan kontaminan. Setiap keputusan mengenai pamerannya—mulai dari seberapa sering ia dapat dikeluarkan, di bawah pencahayaan seperti apa, hingga bagaimana ia akan diangkut—adalah hasil dari perhitungan yang matang antara kebutuhan untuk edukasi publik dan kewajiban untuk preservasi.

Tahapan Persiapan Pameran Keliling

Mempersiapkan naskah bersejarah ini untuk sebuah pameran keliling adalah sebuah operasi besar yang melibatkan banyak pihak dan melalui tahapan yang sangat detail.

• Penilaian Kondisi Awal: Sebelum keputusan untuk memamerkan dibuat, kurator dan konservator melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap naskah. Mereka menggunakan pembesaran tinggi dan pencahayaan khusus untuk memeriksa setiap milimeter kertas, tinta, dan segel, mendokumentasikan kondisi terkini dan menilai tingkat risikonya.
• Perancangan Wadah Khusus: Sebuah kapsul atau vitrine dirancang khusus untuk perjalanan ini. Wadah ini harus kedap udara, tahan guncangan, dan dilengkapi dengan sistem pemantauan yang terus-menerus mengukur dan mencatat suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya di dalamnya.
• Perencanaan Logistik dan Keamanan: Rute perjalanan dipetakan dengan cermat untuk menghindari turbulensi, cuaca ekstrem, dan getaran berlebihan. Pengiriman dilakukan dengan pengawalan keamanan bersenjata dan ditemani oleh kurator yang bertanggung jawab.
• Instalasi di Lokasi Pameran: Begitu tiba di museum tujuan, naskah tidak langsung dipajang. Ia dibiarkan beristirahat dalam wadahnya selama beberapa jam hingga stabil dengan kondisi lingkungan ruang pameran yang telah dikontrol ketat sebelumnya. Barulah kemudian ia dipindahkan dengan sangat hati-hati ke dalam vitrine pameran yang permanen.

Bahan dan Teknologi Preservasi Khusus

Source: slidesharecdn.com

Keawetan naskah dijaga oleh serangkaian bahan dan teknologi canggih.

• Wadah Penyimpanan: Terbuat dari bahan bebas asam dan lignin, biasanya board museum-grade yang dilapisi dengan kain katun atau poliester inert yang tidak akan bereaksi kimia dengan kertas atau tinta berusia puluhan tahun.
• Kontrol Iklim Mikro: Vitrine penyimpanan dilengkapi dengan sistem yang mempertahankan suhu konstan pada 18-20°C dan kelembaban relatif pada 45-55%. Penyimpangan sekecil apa pun dari range ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
• Pencahayaan: Naskah hanya diterangi oleh lampu LED yang memiliki tingkat emisi ultraviolet (UV) nol dan intensitas cahaya yang sangat rendah. Paparan cahaya secara kumulatif adalah musuh utama, sehingga waktu pajang sering kali dibatasi.
• Pemantauan Berkelanjutan: Sensor digital ditempatkan di dalam dan di sekitar vitrine untuk memberikan pembacaan real-time dan alert jika terjadi fluktuasi yang berbahaya.

Ilustrasi Ruang Penyimpanan Berteknologi Tinggi

Ruang penyimpanan naskah asli menyerupai sebuah brankas dari masa depan. Suasana di dalamnya sunyi dan dingin, dijaga pada kondisi yang stabil sempurna. Rak-rak logam yang besar dan berat berjajar rapi, dan di salah satu laci yang paling aman, terletak naskah Piagam HAM. Laci tersebut bukanlah laci biasa; ia adalah sebuah brankas dalam brankas, dilengkapi dengan segel tekanan dan kode akses biometrik.

Cahaya redup yang memancar memiliki spektrum khusus yang tidak merusak artefak. Bunyi dengung lembut dari unit HVAC yang independen terdengar, memastikan bahwa udara yang menyentuh naskah telah disaring dari semua partikel dan polutan. Setiap akses ke ruangan ini dicatat dalam log digital, dan setiap orang yang masuk harus melalui bilik decompression untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang suci ini. Di ruangan inilah, sebuah ide yang mengubah dunia dijaga dengan teknologi paling mutakhir, memastikan bahwa fisiknya akan tetap ada selama semangatnya terus hidup.

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia menetapkan standar fundamental yang melindungi martabat setiap individu, sebuah prinsip universal yang mengikat. Prinsip kejelasan dan ketepatan dalam penegakan hak ini ternyata punya paralel menarik dengan presisi dalam dunia sains, seperti yang dijelaskan secara detail dalam ulasan Termokimia NO: Persamaan, Diagram Energi, dan ΔH untuk 1,5 mol mengenai perhitungan energi. Keduanya, baik dalam hukum maupun ilmu pasti, sama-sama menekankan pada akurasi dan konsistensi untuk mencapai pemahaman yang benar dan terukur, yang pada akhirnya memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam piagam tersebut.

Ringkasan Akhir

Pada akhirnya, Penamaan Piagam Hak Asasi Manusia PBB mengajarkan pada kita bahwa universalitas bukanlah tentang keseragaman paksa, melainkan tentang menemukan benang merah kemanusiaan yang dapat ditenun melalui dialog dan penghormatan atas perbedaan. Dokumen ini hidup bukan hanya dalam lembaran kertas yang diawetkan dengan teknologi tinggi di markas PBB, tetapi juga dalam cara komunitas-komunitas lokal, dari yang menjunjung gotong royong hingga Ubuntu, mengadopsi dan mengartikulasikan prinsip-prinsipnya.

Piagam ini adalah sebuah perjanjian global yang terus berevolusi, sebuah bahasa bersama yang menemukan resonansinya yang paling kuat justru ketika berinteraksi dengan konteks dan kearifan lokal yang unik, membuktikan bahwa hak asasi memang milik semua orang, di mana pun mereka berada.

Jawaban untuk Pertanyaan Umum

Apakah nama “Piagam” membuat dokumen ini lebih mengikat secara hukum daripada “Deklarasi”?

Ya, secara semantik istilah “Piagam” (Charter) membawa nuansa yang lebih formal, kuat, dan mengikat dibandingkan “Deklarasi” (Declaration) yang lebih bersifat pernyataan. Pemilihan nama ini adalah bagian dari kompromi untuk menjembatani keinginan berbagai blok negara mengenai tingkat kewajiban yang diatur dalam dokumen tersebut.

Mengapa dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan istilah “Pernyataan Umum” dan bukan “Piagam”?

Terjemahan “Universal Declaration of Human Rights” menjadi “Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia” lebih menekankan pada aspek deklaratif dan penyebarluasan nilainya. Pilihan kata “Umum” dipandang lebih mudah diterima dan dipahami dalam konteks sosio-budaya Indonesia untuk menggambarkan cakupan dan sifat universal dari hak-hak yang termuat di dalamnya.

Bagaimana proses penamaan dokumen ini mempengaruhi negara yang bukan anggota pendiri PBB?

Proses penamaan yang melibatkan perdebatan filosofis yang mendalam justru menciptakan sebuah dokumen dengan bahasa yang lebih inklusif dan dapat diadopsi oleh negara-negara yang kemudian merdeka dan bergabung dengan PBB. Kompromi dalam penamaan membantu membentuk fondasi yang dapat diterima oleh lebih banyak peradaban dan sistem hukum.

Apakah ada usulan nama lain yang hampir terpilih selain “Universal Declaration of Human Rights”?

Beberapa usulan nama sempat mengemuka dengan argumen filosofisnya masing-masing. Blok Timur mungkin lebih condong pada istilah yang menekankan kewajiban kolektif, sementara blok Barat menginginkan penekanan pada hak individu. Istilah “Piagam Internasional” juga sempat dibahas sebelum akhirnya menemukan titik temu pada “Pernyataan Universal”.