Urutan Pemerintahan Pajajaran: Islam, Mataram, Belanda (1575‑1677) mengajak kita untuk menelusuri satu abad pergolakan politik yang mengubah wajah Jawa Barat selamanya. Periode ini dimulai ketika kerajaan Hindu-Sunda yang legendaris itu mulai memudar, membuka babak baru yang penuh dengan perebutan pengaruh, konflik, dan transformasi budaya yang mendalam.
Dalam kurun waktu lebih dari seratus tahun, wilayah bekas Pajajaran menjadi ajang persaingan tiga kekuatan besar: kesultanan Islam lokal yang baru berkembang, kerajaan agraris Mataram dari Jawa Tengah, dan konglomerasi dagang Belanda (VOC) yang ambisius. Setiap kekuatan ini meninggalkan jejaknya dalam sistem pemerintahan, tata sosial, dan identitas masyarakat setempat.
Pendahuluan dan Konteks Sejarah: Urutan Pemerintahan Pajajaran: Islam, Mataram, Belanda (1575‑1677)
Pada pertengahan abad ke-16, peta politik Jawa Barat seperti papan catur yang sedang dihancurkan. Kerajaan Sunda Pajajaran, pewaris tradisi Hindu-Buddha yang sudah berabad-abad, sedang menghadapi tekanan dari dua arah. Dari utara, pengaruh Islam yang dibawa oleh jaringan perdagangan dan dakwah telah mengkristal menjadi kekuatan politik nyata, diwakili oleh Kesultanan Cirebon dan Banten. Sementara itu, dari pedalaman Jawa, kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan kemudian Mataram mulai melirik wilayah barat.
Konteks geopolitik ini diperparah oleh melemahnya Pajajaran secara internal. Letaknya yang strategis justru menjadi bumerang. Pelabuhan-pelabuhannya, seperti Sunda Kelapa, diperebutkan oleh kekuatan baru yang ingin menguasai jalur rempah. Sekitar tahun 1575, wilayah kekuasaan Pajajaran sudah menyusut, terutama berpusat di pedalaman Priangan dan sekitar Pakuan (Bogor). Sementara itu, Banten di bawah Sultan Maulana Yusuf telah menguasai wilayah pesisir barat dan utara, dan Cirebon menguasai pesisir timur, dengan kedua kesultanan ini sering kali bersaing maupun bersekutu.
Runtuhnya Pakuan dan Dimulainya Era Baru
Peristiwa penting yang menandai berakhirnya era Pajajaran adalah jatuhnya ibu kota Pakuan ke tangan pasukan gabungan Banten dan Cirebon sekitar tahun 1579-
1580. Peristiwa ini sering dianggap sebagai titik akhir politik kerajaan Hindu-Sunda. Bukan hanya kekalahan militer, tapi juga simbolis: pusat spiritual dan politik mereka takluk. Setelah itu, pengaruh Islam mulai menyebar lebih cepat ke wilayah-wilayah pedalaman. Para bupati dan elit lokal yang sebelumnya tunduk pada Raja Sunda, satu per satu mulai beralih kesetiaan kepada penguasa Islam atau memeluk agama baru ini, seringkali sebagai strategi untuk mempertahankan posisi mereka dalam tatanan politik yang berubah.
Periode Awal Pengaruh Islam (1575 – Awal 1600-an)
Source: slidesharecdn.com
Setelah Pakuan jatuh, wilayah bekas Pajajaran tidak serta-merta menjadi wilayah administratif yang rapi di bawah satu komando. Prosesnya lebih mirip penyerapan bertahap. Kesultanan Banten, dengan Sultan Maulana Yusuf dan penerusnya, berusaha mengkonsolidasi wilayah barat dan pesisir utara. Sementara Cirebon, di bawah Sunan Gunung Jati dan keturunannya, memperkuat pengaruh di timur. Tokoh kunci seperti Pangeran Jayakarta dari Kesultanan Banten memegang peranan penting dalam menguasai dan mengelola wilayah strategis di muara Ciliwung.
Transformasi sosial-budaya berjalan seiring dengan peralihan politik. Struktur pemerintahan lokal seperti kabupaten dan kedudukan bupati dipertahankan, tetapi sekarang legitimasinya berasal dari Sultan Islam, bukan Raja Sunda. Aspek keagamaan berubah secara signifikan; masjid mulai dibangun di pusat-pusat kekuasaan, kesusasteraan dan tradisi keislaman mulai berkembang, meskipun banyak tradisi dan hukum adat (sunda) lama tetap hidup dan berakulturasi.
Peralihan Wilayah Bekas Pajajaran ke Kekuasaan Islam
| Wilayah Bekas Pajajaran | Penguasa Islam yang Mengambil Alih | Tahun Perkiraan Peralihan | Bentuk Pengaruh Utama |
|---|---|---|---|
| Banten & Pesisir Barat | Kesultanan Banten (Sultan Maulana Yusuf) | 1570-an | Penaklukan militer, islamisasi intensif, integrasi ke jaringan perdagangan kesultanan. |
| Jayakarta (Sunda Kelapa) | Kesultanan Banten (diwakili Pangeran Jayakarta) | Akhir 1500-an | Kontrol pelabuhan, pos dagang, pemerintahan vasal di bawah Banten. |
| Wilayah Cirebon & Timur | Kesultanan Cirebon (Sunan Gunung Jati & keturunan) | Pertengahan 1500-an | Dakwah kultural, aliansi perkawinan dengan elit lokal, pengaruh sebagai pusat agama. |
| Priangan Bagian Utara | Cirebon & Banten (pengaruh tidak langsung) | Akhir 1500-an – Awal 1600-an | Pengakuan simbolik dari bupati, penetapan bupati oleh Sultan, penyebaran Islam secara bertahap. |
Ekspansi dan Persaingan Kekuasaan Mataram (Awal 1600-an – 1677)
Ketika pengaruh Islam dari pesisir mulai mengakar, kekuatan baru dari pedalaman Jawa muncul: Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung. Ambisinya adalah menyatukan Jawa di bawah satu mahkota. Wilayah pesisir utara Jawa Barat, termasuk bekas wilayah Pajajaran yang kini dikuasai Banten dan Cirebon, menjadi target strategis. Motivasi utamanya adalah tiga hal: mengontrol pelabuhan-pelabuhan kaya, menyingkirkan pesaing seperti Banten, dan mencegah pengaruh asing (terutama VOC) yang mulai merangkak dari Batavia.
Strategi Sultan Agung campuran antara penaklukan militer langsung dan diplomasi tekanan. Dia mengirim ekspedisi besar-besaran untuk menundukkan Cirebon dan wilayah Priangan. Sistem pemerintahan Mataram lebih sentralistik dan hierarkis ketimbang model Banten atau Cirebon yang relatif lebih longgar. Mataram memperkenalkan sistem “lungguh” (penghargaan tanah berdasarkan jabatan) dan menuntut upeti serta wajib militer yang lebih ketat dari para bupati.
Dampak Ekspansi Mataram di Bekas Wilayah Pajajaran
- Pergeseran Aliansi Politik: Bupati-bupati Priangan seperti di Sumedang dan Sukapura yang awalnya di bawah pengaruh Cirebon, berpindah kesetiaan kepada Mataram untuk mendapatkan perlindungan atau menghindari hukuman.
- Disrupsi Ekonomi: Ekspansi militer Mataram sering mengganggu aktivitas pertanian dan perdagangan. Wajib menyediakan logistik untuk pasukan menjadi beban berat bagi penduduk lokal.
- Perebutan Kawasan Priangan: Wilayah Priangan menjadi ajang tarik-menarik antara Banten, Cirebon, dan Mataram, menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat.
- Menguatnya Sentralisasi: Administrasi lokal mulai mengadopsi birokrasi dan titel-titel Jawa Mataram, meskipun struktur bawahannya tetap mempertahankan karakter Sunda.
Intervensi dan Konsolidasi Kekuasaan Belanda (VOC) hingga 1677
Kekuatan ketiga yang akhirnya menentukan masa depan wilayah ini adalah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Awalnya, mereka hanya pedagang yang membutuhkan pos dagang. Jatuhnya Jayakarta ke tangan VOC pada 1619 dan berdirinya Batavia menjadi titik balik. Dari sana, VOC perlahan tapi pasti menjadi pemain politik. Mereka memanfaatkan persaingan antara Banten dan Mataram, serta ketidakpuasan bupati lokal, untuk memperluas pengaruh.
Perjanjian-perjanjian penting, seperti perjanjian dengan Mataram pasca kegagalan pengepungan Batavia, sering berisi klausul yang menguntungkan VOC, seperti hak monopoli dagang. Banten, meski bersikap lebih hati-hati, juga terpaksa berurusan dengan kongsi dagang ini. Elite lokal, terutama bupati Priangan, mulai melihat VOC sebagai kekuatan alternatif yang bisa dijadikan penyeimbang atau pelindung dari tuntutan Mataram yang berat.
Transformasi di Bawah Bayang-Bayang VOC
| Aspek | Sebelum Intervensi VOC (Dominasi Islam/Mataram) | Selama Intervensi VOC (Masa Transisi) | Setelah Konsolidasi VOC (Pasca 1677) |
|---|---|---|---|
| Kepemilikan Lahan | Dikuasai Kesultanan/Bupati dengan sistem lungguh atau apanage. Petani menggarap dengan kewajiban tradisional. | VOC mulai memperkenalkan sistem kontrak dan sewa lahan, terutama untuk tanaman komersial seperti kopi. | Kontrol VOC atas produksi pertanian komersial menguat. Hak pakai lahan terikat dengan kewajiban menanam dan menyerahkan hasil. |
| Sistem Perdagangan | Berpusat pada pelabuhan kesultanan (Banten, Cirebon). Barter dan perdagangan bebas rempah & komoditas lokal. | VOC memaksakan monopoli melalui perjanjian. Pelabuhan tradisional merosot, Batavia menjadi pusat baru. | Perdagangan sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan monopoli VOC. Komoditas seperti lada dan kopi menjadi wajib serah. |
| Struktur Politik | Piramida feodal dengan Sultan/ Susuhunan di puncak, diikuti bupati sebagai vasal. | Dualisme: Bupati masih melayani penguasa tradisional, tetapi juga terikat kontrak dan harus memenuhi permintaan VOC. | VOC menjadi kekuatan supra-struktur. Pengangkatan bupati sering perlu persetujuan VOC, yang menjadi sumber legitimasi baru. |
Dinamika dan Konflik Tiga Kekuatan
Perebutan bekas wilayah Pajajaran antara 1575-1677 adalah drama dengan tiga aktor utama: penguasa Islam lokal (Banten/Cirebon), Mataram, dan VOC. Hubungan mereka adalah mosaik resistensi dan kerja sama yang pragmatis. Banten dan Mataram bisa bersatu sebentar untuk mengusir Belanda, tetapi juga saling serang untuk memperebutkan wilayah. VOC, di sisi lain, ahli dalam politik belah bambu, mendukung satu pihak untuk melemahkan pihak lain, seperti mendukung pemberontakan Trunajaya terhadap Mataram pada 1670-an yang sangat melemahkan kerajaan Jawa itu.
Konflik yang paling menggambarkan tarik ulur ini adalah upaya Sultan Agung dari Mataram menaklukkan Batavia pada 1628 dan 1629. Meski targetnya adalah benteng VOC, operasi militer raksasa ini sangat bergantung pada dukungan logistik dari wilayah bekas Pajajaran, khususnya Priangan yang baru ditaklukkannya. Bupati-bupati Sunda dipaksa menyediakan beras dan pasukan. Kegagalan pengepungan ini bukan hanya kekalahan Mataram, tetapi juga menjadi titik awal melemahnya cengkeramannya di Jawa Barat, yang akhirnya membuka jalan bagi VOC untuk membuat perjanjian-perjanjian yang lebih menguntungkan, termasuk di wilayah Priangan.
Suara dari Masa Transisi
Catatan dari sumber tradisional dan laporan awal Eropa menggambarkan suasana ketidakpastian. Seorang penulis Belanda awal melaporkan tentang para petani di wilayah Priangan yang “harus menyediakan hasil bumi untuk tiga tuan: untuk bupati mereka, untuk pasukan Mataram yang lewat, dan akhirnya untuk kompeni yang meminta kopi.” Sementara dalam cerita pantun Sunda, ada keluhan halus: “Gunung gemuruh, bumi bergetar, bukan hujan bukan angin, tapi langkah serdadu siluman yang merebut lumbung padi.” Ungkapan ini mencerminkan kekacauan dan beban ganda yang dialami masyarakat biasa di tengah perebutan kekuasaan para raja, sultan, dan saudagar bersenjata.
Warisan dan Transformasi Pemerintahan
Periode 102 tahun ini meninggalkan perubahan permanen pada sistem pemerintahan di tanah Sunda. Model kerajaan Hindu-Sunda yang sakral dan teritorial berubah menjadi kesultanan Islam yang menekankan jaringan kesetiaan dan syariat. Lalu, dipengaruhi oleh birokrasi sentralistik Mataram yang feodal. Akhirnya, semua itu ditindih oleh sistem kontraktual dan ekonomi ekstraktif VOC. Birokrasi menjadi alat untuk mengamankan sumber daya, bukan hanya mengatur masyarakat.
Institusi tradisional yang bertahan adalah kepemimpinan lokal berupa jabatan bupati dan struktur desa. Namun, legitimasi dan tugasnya berubah. Lembaga seperti “pangiwa” dan “panengen” (pembantu kanan-kiri bupati) bertahan, tetapi isi perintahnya kini bisa berasal dari Batavia. Sebaliknya, institusi keraton Sunda dan sistem pendeta Hindu-Buddha (resi, brahmana) menghilang sama sekali, digantikan oleh struktur ulama dan penghulu di bawah sistem Islam.
Wajah Pusat Kekuasaan dari Masa ke Masa, Urutan Pemerintahan Pajajaran: Islam, Mataram, Belanda (1575‑1677)
Akhir Pajajaran (sekitar 1570-an): Ibu kota Pakuan digambarkan sebagai kompleks istana dari kayu dan batu yang megah, dikelilingi oleh batu alam besar, sungai, dan hutan keramat. Pusatnya adalah “Sanghyang Lingga,” simbol kekuasaan sakral raja. Suasana religius Hindu-Buddha terasa kuat, dengan aktivitas berpusat pada ritual kerajaan dan kehidupan agraris.
Era Kesultanan Islam (Awal 1600-an): Pusat pemerintahan bergeser ke pesisir atau kota baru. Keraton seperti di Cirebon atau Banten memiliki arsitektur campuran: tembok bata, menara masjid yang menjulang (seperti Menara Azimat di Banten), alun-alun sebagai ruang publik, dan pasar yang ramai di dekat pelabuhan. Suara adzan menggantikan lonceng atau genta, dan aktivitas perdagangan maritim menjadi denyut nadi kota.
Masa Awal Pengaruh VOC (pertengahan 1600-an): Wajah pusat administrasi mulai berubah di wilayah yang dekat dengan Batavia atau daerah produsen kopi. Di samping keraton atau pendopo bupati, mungkin mulai dibangun gudang-gudang penyimpanan kopi milik VOC yang dikawal serdadu. Kota mulai memiliki dua pusat: pusat tradisional (alun-alun, masjid, pendopo) dan pusat ekonomi baru (loji, gudang, pelabuhan kecil untuk mengangkut komoditas). Benteng-benteng kecil VOC mulai menghiasi titik-titik strategis, menjadi simbol baru kekuasaan yang impersonal dan ekonomis.
Akhir Kata
Periode 1575 hingga 1677 meninggalkan warisan yang kompleks bagi Jawa Barat. Transisi dari Pajajaran bukanlah peralihan sederhana dari satu penguasa ke penguasa lain, melainkan proses panjang di mana tiga model pemerintahan—kesultanan Islam, negara agraris Mataram, dan perusahaan dagang kolonial—saling beradu dan berganti. Jejak-jejak dari setiap era ini, mulai dari struktur birokrasi hingga lanskap budaya, masih dapat dirasakan hingga kini, membentuk fondasi sejarah wilayah Priangan dan sekitarnya.
Pertanyaan Populer dan Jawabannya
Apakah Kerajaan Pajajaran benar-benar runtuh pada tahun 1575?
Tahun 1575 sering dijadikan patokan simbolis berakhirnya Pajajaran sebagai kekuatan politik dominan, terutama dengan jatuhnya ibu kota terakhirnya, Pakuan. Namun, pengaruh dan sisa-sisa elitnya masih bertahan di beberapa wilayah pedalaman sebelum akhirnya sepenuhnya terserap oleh kekuatan baru.
Mengapa Mataram yang dari Jawa Tengah tertarik menguasai bekas wilayah Pajajaran?
Sultan Agung dari Mataram memiliki ambisi untuk menyatukan Jawa dan mengendalikan wilayah pesisir utara, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat, untuk memperkuat ekonomi dan militer kerajaannya, serta membendung pengaruh Kesultanan Banten dan VOC.
Bagaimana kondisi masyarakat biasa selama masa transisi yang penuh konflik ini?
Masyarakat biasa sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka menghadapi ketidakstabilan akibat perang, perubahan sistem pemerintahan dan pajak yang berulang kali, serta wajib kerja atau wajib militer yang diterapkan oleh penguasa yang berganti, baik Mataram maupun VOC.
Adakah peninggalan fisik dari era Pajajaran yang masih bertahan setelah periode ini?
Beberapa peninggalan seperti prasasti, situs keramat, dan tradisi lisan tetap bertahan. Namun, banyak situs pusat pemerintahan dan keagamaan Pajajaran yang ditinggalkan, dialihfungsikan, atau dihancurkan, sementara pusat-pusat kekuasaan baru berbasis Islam dan kemudian kolonial dibangun.
