Pengertian Konstitutif bukan sekadar istilah filosofis yang rumit, melainkan kunci untuk memahami bagaimana kita membangun dunia di sekitar kita. Bayangkan aturan dalam permainan catur; tanpa aturan itu, bidak-bidak kayu hanyalah hiasan meja. Aturan konstitutif itulah yang mengubah potongan kayu menjadi “benteng”, “menteri”, atau “raja”, dan mengubah gerakan acak menjadi sebuah permainan yang penuh strategi.
Pada dasarnya, sesuatu yang bersifat konstitutif berfungsi untuk menciptakan atau mendefinisikan kenyataan baru. Ia tidak hanya mengatur sesuatu yang sudah ada, tetapi justru memungkinkan keberadaan sesuatu tersebut. Konsep ini mengalir dari bahasa, hukum, hingga fondasi interaksi sosial kita sehari-hari, membentuk kerangka tak terlihat yang memberi makna pada tindakan kita.
Definisi dan Konsep Dasar Konstitutif
Memahami istilah ‘konstitutif’ membuka pintu untuk melihat bagaimana banyak hal di sekitar kita terbentuk. Secara sederhana, sesuatu yang bersifat konstitutif adalah sesuatu yang membentuk, mendirikan, atau mewujudkan sesuatu yang lain. Ia tidak sekadar mengatur sesuatu yang sudah ada, melainkan menciptakan kemungkinan atau realitas baru itu sendiri.
Asal Usul dan Perbandingan Makna
Kata ‘konstitutif’ berasal dari bahasa Latin constituere, yang berarti mendirikan, membentuk, atau menyusun. Dalam penggunaan terminologis, konsep ini mengacu pada aturan, pernyataan, atau tindakan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan fakta, status, atau realitas tertentu. Untuk memperjelas, mari kita bandingkan dengan dua istilah yang sering beririsan: ‘regulatif’ dan ‘deklaratif’. Aturan regulatif mengatur perilaku dalam aktivitas yang sudah ada sebelumnya, seperti rambu lalu lintas yang mengatur arus kendaraan.
Sementara itu, pernyataan deklaratif umumnya hanya menyatakan sebuah fakta yang sudah ada. Aturan konstitutif justru mendefinisikan dan menciptakan aktivitas itu sendiri; tanpa aturan tersebut, aktivitasnya tidak akan ada.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperjelas perbedaan antara pernyataan atau aturan yang bersifat konstitutif dan regulatif.
| Aspek | Aturan Konstitutif | Aturan Regulatif |
|---|---|---|
| Fungsi Utama | Menciptakan atau mendefinisikan suatu aktivitas atau fakta. | Mengatur atau membatasi aktivitas yang sudah ada. |
| Eksistensi | Aktivitas tidak ada tanpa aturan ini. | Aktivitas dapat tetap ada tanpa aturan ini. |
| Struktur | Sering berbentuk “X dihitung sebagai Y dalam konteks C”. | Sering berbentuk perintah “Lakukan” atau “Jangan lakukan”. |
| Contoh | Memasukkan bola ke gawang lawan dihitung sebagai gol dalam sepak bola. | Pemain dilarang melakukan tackle dari belakang. |
Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari
Kita dikelilingi oleh fenomena konstitutif. Saat Anda mengatakan “Saya berjanji” dalam konteks yang tepat, Anda tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi menciptakan kewajiban moral yang bernama janji. Dalam permainan catur, gerakan tertentu dari bidak pion yang mencapai ujung papan dihitung sebagai promosi menjadi ratu; aturan ini menciptakan kemungkinan itu. Proses ijab kabul dalam pernikahan adalah tindakan konstitutif yang mengubah status dua individu dari lajang menjadi suami-istri di hadapan hukum dan masyarakat.
Bahkan, pengakuan terhadap selembar kertas tertentu sebagai uang resmi adalah aturan konstitutif yang mendasari seluruh sistem ekonomi modern.
Konstitutif dalam Ilmu Bahasa dan Komunikasi
Dalam ranah bahasa dan komunikasi, konsep konstitutif menemukan tanah suburnya. Bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga secara aktif membangunnya. Aturan-aturan konstitutif dalam bahasa menentukan bagaimana kombinasi suara, kata, dan kalimat dapat menghasilkan makna, dan lebih jauh lagi, menciptakan tindakan sosial.
Aturan Konstitutif dan Makna
Sistem bahasa itu sendiri adalah jaringan aturan konstitutif. Misalnya, kesepakatan bahwa bunyi /k/, /u/, /c/, /i/, /n/ yang disusun menjadi “kucing” merujuk pada hewan mamalia berkaki empat dan berbulu, adalah aturan konstitutif dasar. Tanpa kesepakatan sosial ini, kata tersebut tidak akan memiliki makna. Demikian pula, tata bahasa menentukan bahwa subjek diikuti predikat membentuk sebuah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah.
Aturan-aturan ini membentuk kemungkinan untuk berkomunikasi, sama seperti aturan permainan membentuk kemungkinan untuk bermain.
Pernyataan Performatif
Jenis ucapan yang paling jelas menunjukkan sifat konstitutif bahasa adalah performatif. Ucapan performatif adalah tindakan; mengucapkannya berarti melakukan sesuatu. Keberhasilan tindakan ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan konstitutif sosial yang berlaku.
“Dengan ini saya menyatakan Anda sebagai suami dan istri.”
“Saya berjanji akan datang tepat waktu.”
“Saya memberi nama kapal ini ‘Nusantara Jaya’.”
Kalimat-kalimat di atas bukanlah deskripsi, melainkan tindakan yang menciptakan realitas baru: status pernikahan, kewajiban janji, dan identitas sebuah kapal.
Mekanisme Penciptaan Realitas Sosial
Proses sebuah ucapan menciptakan realitas sosial melibatkan beberapa kondisi. Pertama, harus ada prosedur konvensional yang diterima oleh komunitas, dan prosedur itu mensyaratkan kata-kata tertentu diucapkan oleh orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kedua, semua pihak yang terlibat harus melaksanakan prosedur tersebut dengan benar dan lengkap. Ketiga, diperlukan niat yang serius dari pelaku ucapan. Ketika semua kondisi ini terpenuhi, ucapan tersebut menjadi tindakan konstitutif yang efektif.
Realitas sosial baru—seperti ikatan pernikahan, hutang janji, atau perubahan kepemilikan—pun tercipta melalui medium bahasa.
Aturan Konstitutif dalam Filsafat dan Ilmu Sosial
Filsuf John Searle memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori tentang aturan konstitutif dan konstruksi realitas sosial. Menurut Searle, banyak fakta dalam kehidupan kita—seperti uang, pemerintahan, perkawinan, atau hak milik—adalah fakta sosial yang keberadaannya bergantung pada penerimaan kolektif dan aturan konstitutif. Fakta-fakta ini tidak akan ada hanya berdasarkan sifat fisiknya saja.
Pandangan John Searle dan Konstruksi Realitas
Searle membedakan antara fakta brute (seperti gunung batu atau molekul air) dan fakta institusional (seperti uang atau presiden). Fakta institusional tercipta ketika kita memberikan status fungsi tertentu kepada sebuah entitas melalui aturan konstitutif yang umumnya mengikuti logika: “X dihitung sebagai Y dalam konteks C”. Contohnya, selembar kertas (X) dihitung sebagai uang bernilai seratus ribu rupiah (Y) dalam konteks Republik Indonesia (C).
Kekuatan dari status yang diberikan ini bergantung sepenuhnya pada penerimaan dan pengakuan kolektif dari masyarakat yang terlibat.
Contoh dalam Institusi Sosial
Institusi sosial adalah bangunan yang disusun dari aturan-aturan konstitutif. Dalam permainan catur, potongan kayu berbentuk tertentu (X) dihitung sebagai pion atau ratu (Y) menurut aturan permainan (C). Dalam pernikahan, pengucapan ijab kabul oleh mempelai pria dan penerimaannya oleh mempelai wanita (X) dihitung sebagai ikatan pernikahan yang sah (Y) dalam konteks hukum dan agama tertentu (C). Kepemilikan properti juga demikian; sebuah dokumen sertifikat (X) dihitung sebagai bukti kepemilikan tanah (Y) dalam sistem hukum negara (C).
Tanpa aturan konstitutif ini, tindakan dan objek tersebut kehilangan makna institusionalnya.
Karakteristik Aturan Konstitutif Sosial
Aturan yang dikategorikan sebagai konstitutif dalam konteks sosial memiliki beberapa karakteristik utama.
- Menciptakan Kemungkinan Baru: Aturan ini tidak mengatur tindakan yang independen, tetapi mendefinisikan dan membentuk tindakan itu sendiri. Tanpanya, tindakan tersebut tidak terdefinisi.
- Berbentuk Penetapan Status: Polanya sering kali berupa penetapan status atau fungsi baru terhadap suatu entitas fisik atau tindakan, mengikuti rumus “X dihitung sebagai Y”.
- Bergantung pada Penerimaan Kolektif: Keberlakuan dan kekuatan aturan ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan, pengakuan, dan penerimaan bersama oleh komunitas yang relevan.
- Membentuk Fakta Institusional: Aturan konstitutif adalah fondasi untuk menciptakan fakta-fakta sosial atau institusional yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat yang kompleks.
Penerapan dalam Sistem Hukum dan Kenegaraan
Penerapan paling monumental dari konsep konstitutif adalah dalam pembentukan negara dan organisasi. Dokumen-dokumen konstitutif, terutama konstitusi, berfungsi sebagai aturan dasar yang tidak hanya mengatur, tetapi lebih mendasar lagi, membentuk dan mewujudkan entitas kenegaraan beserta seluruh kerangka pemerintahannya.
Fungsi Dokumen Konstitutif Pembentuk Negara
Dokumen seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Undang-Undang Dasar suatu negara bersifat konstitutif karena mereka menciptakan subjek hukum yang baru. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, misalnya, adalah tindakan konstitutif yang menyatakan berdirinya sebuah negara baru. Tanpa deklarasi tersebut, negara Indonesia sebagai entitas hukum internasional belum eksis. Dokumen ini kemudian dilengkapi dengan konstitusi (UUD 1945) yang berfungsi sebagai aturan konstitutif tertinggi, yang mendefinisikan bentuk negara, kedaulatan, lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negaranya.
Unsur Konstitutif dalam Konstitusi Berbagai Negara
Meskipun setiap konstitusi unik, mereka umumnya mengandung unsur-unsur konstitutif dasar yang serupa, yang berfungsi mendefinisikan karakter negara. Perbandingan berikut menunjukkan variasi dari unsur-unsur tersebut.
| Unsur Konstitutif | Indonesia (UUD 1945) | Amerika Serikat (Konstitusi AS) | Jerman (Hukum Dasar) |
|---|---|---|---|
| Bentuk Negara & Pemerintahan | Negara Kesatuan, Republik. | Republik Federal, Presidensial. | Republik Federal, Parlementer. |
| Sumber Kedaulatan | Di tangan rakyat. | Di tangan rakyat (“We the People”). | Di tangan rakyat. |
| Struktur Lembaga Negara | Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK. | Presiden, Kongres (Senat & DPR), Mahkamah Agung. | Kanselir, Bundestag, Bundesrat, Presiden Federal, Mahkamah Konstitusi Federal. |
| Dasar Filosofis (Pembukaan) | Pancasila. | Untuk membentuk persatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, dll. | Martabat manusia, hak asasi, federalisme. |
Peran Konstitusi sebagai Kerangka Dasar
Sebagai dokumen konstitutif, konstitusi berperan sebagai cetak biru (blueprint) dan rulebook tertinggi bagi sebuah negara. Pertama, konstitusi mendefinisikan identitas dan tujuan kolektif bangsa, sering termuat dalam pembukaannya. Kedua, konstitusi menciptakan dan mendefinisikan berbagai lembaga negara (seperti eksekutif, legislatif, yudikatif), menentukan cara pembentukannya, wewenang, serta hubungan antar lembaga tersebut. Ketiga, konstitusi menetapkan status dan hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya, terutama melalui pengakuan dan jaminan hak asasi manusia.
Dengan kata lain, konstitusi adalah aturan yang membuat “permainan” bernama negara bisa dimulai dan dijalankan.
Konstitutif dalam Logika dan Matematika
Dunia logika dan matematika, yang sering dianggap sebagai wilayah kebenaran absolut dan abstrak, juga dibangun di atas fondasi aturan konstitutif. Sistem-sistem ini dimulai dengan menetapkan dasar-dasar yang diterima tanpa pembuktian, yang kemudian menjadi kerangka untuk membangun seluruh teori secara konsisten.
Aksioma sebagai Aturan Konstitutif
Source: akamaized.net
Dalam sistem logika atau matematika, aksioma (atau postulat) berperan sebagai aturan konstitutif. Aksioma adalah pernyataan dasar yang diterima sebagai titik awal. Mereka tidak dibuktikan di dalam sistem itu sendiri, melainkan mendefinisikan sistem tersebut. Misalnya, dalam geometri Euclidean, postulat “Melalui dua titik yang berbeda hanya dapat ditarik satu garis lurus” adalah aturan konstitutif yang mendefinisikan sifat ruang yang sedang dipelajari.
Tanpa penerimaan terhadap aksioma-aksioma ini, seluruh bangunan teorema geometri Euclidean tidak dapat berdiri.
Definisi yang Membentuk Objek Matematika
Banyak objek matematika terwujud melalui definisi konstitutif. Sebuah definisi tidak hanya mendeskripsikan, tetapi menetapkan kriteria keberadaan objek tersebut. Contoh sederhana adalah definisi bilangan prima: “Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.” Definisi ini menciptakan kategori khusus dalam himpunan bilangan bulat. Angka 7 memenuhi definisi ini, sehingga ia adalah bilangan prima.
Angka 6 tidak memenuhinya, sehingga ia bukan. Definisi tersebut secara konstitutif membedakan kedua kelompok bilangan itu.
Ilustrasi Pembentukan Sistem Bilangan, Pengertian Konstitutif
Bayangkan kita ingin membangun sistem bilangan asli dari awal. Kita mulai dengan aturan konstitutif yang sangat mendasar. Pertama, kita tetapkan adanya sebuah simbol awal, misalnya “1”. Ini adalah aksioma pertama kita. Kemudian, kita buat aturan konstitutif generatif: “Jika n adalah sebuah bilangan, maka penerapan fungsi ‘penerus’ (biasanya ditambah 1) pada n juga menghasilkan sebuah bilangan.” Dari sini, kita terapkan aturan itu berulang: Penerus dari 1 adalah 2, penerus dari 2 adalah 3, dan seterusnya.
Selanjutnya, kita definisikan operasi dasar. Penjumlahan didefinisikan secara konstitutif: “a + 1” berarti penerus dari a. “a + (penerus dari b)” didefinisikan sebagai penerus dari (a + b). Dari aturan-aturan konstitutif yang tampaknya sederhana ini, seluruh aritmatika bilangan asli—penjumlahan, perkalian, hingga sifat-sifatnya—dapat diturunkan secara logis. Sistem yang kompleks itu seluruhnya berdiri di atas pilihan aturan dasar yang kita tetapkan di awal.
Kesimpulan: Pengertian Konstitutif
Dari percakapan sederhana hingga struktur negara, aturan konstitutif adalah lem perekat realitas sosial kita. Mereka adalah cetak biru tak terlihat yang mengubah materi fisik menjadi institusi, mengubah suara menjadi janji yang mengikat, dan mengubah sekelompok orang menjadi sebuah bangsa. Memahami pengertian konstitutif membuka mata kita pada fakta bahwa banyak hal yang kita anggap given atau sudah sewajarnya, sebenarnya adalah konstruksi yang dibentuk dan disepakati bersama, yang terus-menerus kita hidupi dan perbarui.
FAQ Terperinci
Apakah semua aturan dalam permainan bersifat konstitutif?
Tidak semua. Aturan konstitutif membentuk permainan itu sendiri (contoh: “skor gol terjadi jika bola melewati garis gawang”). Sementara aturan regulatif mengatur cara bermain yang sudah terbentuk (contoh: “pemain dilarang melakukan tackle dari belakang”).
Bagaimana membedakan pernyataan konstitutif dan deklaratif dalam bahasa?
Pernyataan deklaratif hanya menyatakan fakta (“Langit berwarna biru”). Pernyataan konstitutif (atau performatif) justru melakukan tindakan dengan mengucapkannya, sehingga menciptakan fakta sosial baru (“Saya berjanji akan datang” atau “Dengan ini saya menikahkan kalian”).
Apakah konstitusi negara bisa diubah jika ia bersifat konstitutif?
Bisa. Meski bersifat konstitutif (membentuk kerangka dasar negara), konstitusi bukanlah hukum alam yang mutlak. Ia adalah kesepakatan tertinggi yang bisa diubah melalui prosedur yang biasanya juga diatur di dalam konstitusi itu sendiri, mencerminkan evolusi realitas sosial bangsa.
Apakah aturan konstitutif selalu bersifat formal dan tertulis?
Tidak selalu. Banyak aturan konstitutif bersifat informal dan disepakati secara implisit dalam budaya. Misalnya, aturan bahwa “memberikan cincin tunangan melambangkan janji untuk menikah” adalah konstitutif secara sosial, meski tidak tertulis dalam hukum.
