Alasan Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 Jawaban atas Tuntutan Reformasi

Alasan Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 bukan sekadar babak baru dalam buku hukum dasar kita, melainkan sebuah jawaban konstitusional yang bergemuruh atas suara hati rakyat di penghujung era Orde Baru. Bayangkan, fondasi negara yang selama puluhan tahun dianggap sakral ternyata menyimpan celah-celah yang memungkinkan kekuasaan terpusat secara berlebihan, minimnya pengawasan, dan hak-hak warga negara yang belum sepenuhnya dijamin. Momentum reformasi 1998 menjadi panggung yang tepat untuk membongkar dan merenovasi fondasi itu, mengubahnya dari konstitusi yang sangat singkat dan multitafsir menjadi naskah yang lebih detail, demokratis, dan menjamin checks and balances.

Pada dasarnya, amandemen adalah upaya untuk menyesuaikan jiwa UUD 1945 dengan realitas kekinian tanpa menghilangkan roh aslinya. Proses ini dilakukan dengan prinsip “diamandemen, bukan diganti”, menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Melalui empat tahap dari 1999 hingga 2002, MPR secara sistematis memperkuat perlindungan HAM, memperjelas pemisahan kekuasaan, serta menciptakan mekanisme baru seperti Mahkamah Konstitusi dan pemilihan presiden langsung.

Intinya, amandemen adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi yang lebih substantif.

Latar Belakang Historis dan Konteks Politik

Untuk memahami mengapa amandemen UUD 1945 menjadi keharusan sejarah, kita perlu menengok kembali ke masa akhir Orde Baru. Saat itu, konstitusi yang berlaku lebih berfungsi sebagai legitimasi bagi kekuasaan yang sangat terpusat, ketimbang sebagai alat pembatas kekuasaan. UUD 1945 naskah asli, yang dirancang dalam situasi darurat revolusi, dinilai terlalu singkat, multitafsir, dan meninggalkan banyak celah yang justru dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo.

Kekuasaan Presiden yang sangat dominan, tanpa mekanisme checks and balances yang jelas, menciptakan situasi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Puncaknya adalah krisis ekonomi dan politik 1998 yang melahirkan gerakan Reformasi. Salah satu tuntutan utama gerakan ini adalah amandemen UUD 1945. Para tokoh dari berbagai spektrum politik, dari Amin Rais hingga Akbar Tandjung, sepakat bahwa perubahan konstitusi adalah langkah pertama yang fundamental untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis. Mereka melihat bahwa tanpa mengubah aturan dasar bernegara, transisi demokrasi hanya akan menjadi perubahan kosmetik belaka.

Keterbatasan Naskah Asli UUD 1945 di Era Orde Baru

Naskah asli UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan struktural yang kentara saat diterapkan dalam pemerintahan modern yang kompleks. Pertama, kekuasaan eksekutif (Presiden) yang terlalu kuat tanpa diimbangi oleh legislatif yang efektif. Kedua, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat minimalis dan tidak komprehensif. Ketiga, masa jabatan presiden yang tidak dibatasi secara eksplisit, membuka peluang bagi kekuasaan yang berkepanjangan. Keempat, tidak adanya mekanisme konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga tidak ada yang bisa mengoreksi jika produk hukum bertentangan dengan konstitusi.

Perbandingan Prinsip Sistem Ketatanegaraan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Amandemen UUD 1945 pada dasarnya melakukan transformasi radikal terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman, perbandingan prinsip utamanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tujuan Pokok dan Prinsip Dasar Perubahan

Proses amandemen tidak dilakukan secara serampangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjadi pelaksana perubahan, sejak awal telah menetapkan empat tujuan utama sebagai rambu-rambu. Tujuan ini menjadi kompas agar perubahan tetap pada rel yang tepat, tidak melenceng menjadi penggantian konstitusi secara keseluruhan yang bisa menimbulkan ketidakstabilan.

Prinsip dasarnya adalah “diamandemen, bukan diganti”. Artinya, Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filosofis negara (Pancasila) dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh diubah. Selain itu, perubahan dilakukan dengan cara adendum, yaitu menambahkan naskah perubahan di belakang naskah asli, bukan merevisi naskah aslinya secara fisik. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah dan menjaga kesinambungan negara.

Empat Tujuan Utama Amandemen UUD 1945

Keempat tujuan yang disepakati MPR tersebut adalah: Pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Keempat, menyempurnakan aturan dasar mengenai hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Hubungan Tujuan Amandemen dengan Sistem Checks and Balances

Keempat tujuan tersebut secara langsung mendorong terciptanya sistem checks and balances. Bayangkan sebuah bagan sederhana: di tengah ada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari rakyat, muncul legitimasi untuk lembaga-legislatif (DPR/DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA & MK) melalui mekanisme pemilihan atau pengangkatan yang diatur konstitusi. Antara ketiga cabang kekuasaan ini terdapat garis penghubung dua arah yang menggambarkan hubungan saling mengawasi dan mengimbangi.

Misalnya, Presiden membuat kebijakan, tetapi DPR mengawasi dan menganggarkan. DPR membuat UU, tetapi MK dapat mengujinya. Presiden mengangkat duta, tetapi perlu persetujuan DPR. Inilah inti dari tujuan penyempurnaan tatanan negara dan demokrasi.

Contoh Konkret Pasal yang Diubah untuk Setiap Tujuan

• Tujuan 1 (Tatanan Negara): Penambahan Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A) yang secara tegas menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”
• Tujuan 2 (HAM): Penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal (Pasal 28A-28J) yang mengatur hak-hak dasar warga negara secara lebih rinci dan modern.
• Tujuan 3 (Demokrasi): Perubahan Pasal 6A yang menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Ini adalah realisasi paling gamblang dari kedaulatan rakyat.
• Tujuan 4 (Aspirasi & Kebutuhan): Pembentukan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menampung aspirasi daerah dan menjaga konstitusionalitas hukum.

Materi Muatan dan Perubahan Penting Hasil Amandemen

Setelah melalui empat tahap perubahan dari 1999 hingga 2002, materi muatan UUD 1945 mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perubahan ini tidak hanya menambah jumlah pasal, tetapi lebih penting lagi, mengubah filosofi dan mekanisme ketatanegaraan secara mendasar. Dari dokumen yang sangat singkat dan lentur, UUD 1945 berubah menjadi konstitusi yang lebih rigid, detail, dan berorientasi pada pembatasan kekuasaan.

Beberapa bidang yang mengalami perubahan paling mendalam adalah sistem pemilihan presiden, kekuasaan kehakiman yang independen, pengaturan otonomi daerah, dan yang paling mencolok adalah perluasan jaminan Hak Asasi Manusia. Perubahan-perubahan ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang diharapkan dapat mencegah kembalinya kekuasaan yang otoriter.

Penambahan Bab dan Pasal Baru Pasca Amandemen

Struktur UUD 1945 menjadi jauh lebih kaya. Jika sebelumnya hanya terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, setelah amandemen bertambah menjadi 21 bab dan 73 pasal. Beberapa bab baru yang ditambahkan mencerminkan isu-isu kunci reformasi.

Perluasan dan Penegasan Hak Asasi Manusia

Perubahan Kedua (2000) merupakan tonggak penting dengan dimasukkannya Bab XA tentang HAM. Ini adalah respons langsung terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Pasal-pasal di dalamnya tidak hanya menyebut hak-hak klasik seperti hak hidup dan bebas dari penyiksaan, tetapi juga hak-hak sosial-ekonomi seperti hak atas pekerjaan, hak membentuk keluarga, dan hak anak atas kelangsungan hidup. Yang juga krusial adalah adanya Pasal 28J yang mengatur kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, menunjukkan bahwa HAM di Indonesia bukanlah hak yang absolut tanpa batas.

Transformasi Kewenangan Lembaga Tinggi Negara

Peta kekuasaan lembaga negara berubah total. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lainnya, dengan kewenangan yang lebih terbatas (seperti melantik presiden/wakil presiden dan mengubah UUD). DPR diperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya, termasuk hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. DPD dibentuk sebagai representasi daerah dengan kewenangan terbatas, terutama mengajukan dan membahas RUU terkait otonomi daerah.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai penjaga konstitusi dengan wewenang menguji UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Proses dan Mekanisme Amandemen yang Dilaksanakan

Amandemen UUD 1945 adalah sebuah proses politik dan hukum yang berlangsung dalam kurun waktu relatif singkat, namun sangat intens. Dilakukan dalam empat tahap sidang MPR dari 1999 hingga 2002, setiap tahapannya memiliki fokus bahasan yang berbeda. Proses ini berjalan dengan mekanisme yang cukup ketat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk voting jika konsensus tidak tercapai.

Dinamika di dalam sidang-sidang MPR sangat menarik. Terdapat tarik-ulur antara berbagai fraksi, mulai dari Fraksi PDIP yang cenderung ingin mempertahankan banyak hal dari naskah asli, hingga fraksi-fraksi reformis seperti Fraksi Reformasi yang menginginkan perubahan lebih mendasar. Perdebatan sengit sering terjadi, misalnya tentang pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, atau kedudukan TNI/Polri.

Garis Waktu Empat Tahap Amandemen

• Tahap Pertama (Sidang Umum MPR 1999): Fokus pada perubahan terbatas. Hasilnya antara lain pembatasan masa jabatan presiden (maksimal dua periode) dan pengaturan tentang hak asasi manusia dalam beberapa pasal.
• Tahap Kedua (Sidang Tahunan MPR 2000): Perubahan lebih substantif. Lahirnya Bab tentang DPD, Pemilu, Wilayah Negara, dan yang paling penting adalah Bab XA tentang Hak Asasi Manusia secara lengkap.
• Tahap Ketiga (Sidang Tahunan MPR 2001): Perubahan mendasar struktur ketatanegaraan. Mencakup pemilihan presiden langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, perubahan kewenangan MPR, DPR, DPD, dan penguatan otonomi daerah.
• Tahap Keempat (Sidang Tahunan MPR 2002): Penyempurnaan akhir. Mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, serta perubahan ketentuan tentang keadaan bahaya. Pada tahap ini juga ditetapkan bahwa MPR tidak lagi melakukan amandemen kelima, menandai berakhirnya proses perubahan besar-besaran.

Prosedur Baku dan Dinamika Sidang MPR

MPR menetapkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) khusus untuk mengatur proses amandemen. Secara umum, prosedurnya dimulai dari pengajuan usul perubahan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Usul kemudian dibahas oleh Badan Pekerja MPR yang membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) untuk tiap tahap amandemen. PAH ini yang melakukan pembahasan mendalam, menampung masukan dari pakar dan masyarakat, hingga menghasilkan rancangan perubahan. Rancangan ini kemudian dibahas dalam sidang paripurna untuk disepakati.

Sebagai acuan formal, Tatib MPR saat itu mengatur, misalnya, dalam Pasal 93: “Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat berasal dari sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan diubah serta alasannya.”

Dinamika di dalam PAH dan sidang komisi sering kali lebih menentukan daripada sidang paripurna. Di sinilah negosiasi dan kompromi politik terjadi. Peran ketua PAH dan pimpinan fraksi sangat krusial dalam merajut kesepakatan dari pandangan yang beragam. Voting menjadi opsi terakhir, dan beberapa pasal memang harus diputus melalui mekanisme ini ketika musyawarah untuk mufakat benar-benar mentok.

Dampak dan Implikasi terhadap Sistem Ketatanegaraan

Dua dekade lebih pasca amandemen, dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan revolusioner. Indonesia bertransformasi dari negara dengan sistem supremasi parlemen (MPR) yang cenderung executive-heavy, menjadi negara dengan sistem pemisahan kekuasaan yang lebih seimbang, meski belum sempurna. Konstitusionalisme, yaitu ide bahwa pemerintah dibatasi oleh konstitusi, mulai mengakar, meski dalam praktiknya masih sering diuji.

Implikasi paling terasa adalah pada hubungan antar lembaga negara. Tidak ada lagi lembaga yang “tertinggi”, yang ada adalah lembaga-lembaga tinggi negara yang saling berhubungan dalam jaringan checks and balances. Presiden yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat, tetapi juga diawasi ketat oleh DPR. Produk hukum dari kedua lembaga itu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Model ini dirancang untuk menciptakan stabilitas melalui mekanisme saling kendali, bukan melalui dominasi satu pihak.

Transformasi Hubungan Antar Lembaga Negara

Sebelum amandemen, hubungan antar lembaga bersifat vertikal dengan MPR di puncak piramida. Setelah amandemen, hubungannya menjadi horizontal. Presiden bukan lagi “mandataris” MPR, melainkan mitra DPR dalam pembuatan UU. DPR memiliki hak untuk meminta keterangan dan mengawasi presiden, bahkan dapat mengajukan usul pemberhentian ke MPR melalui mekanisme yang sangat berat (impeachment oleh MK). Mahkamah Konstitusi berposisi sebagai wasit yang memastikan semua permainan berjalan sesuai aturan konstitusi.

Transformasi ini mendorong politik yang lebih kompetitif dan akuntabel.

Lembaga Negara Baru dan Fungsi Konstitusionalnya

• Mahkamah Konstitusi (MK): Berfungsi sebagai pengawal konstitusi dengan wewenang menguji undang-undang, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Keberadaannya menjadi benteng terakhir bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU.
• Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Dibentuk untuk lebih menyalurkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.
• Komisi Yudisial (KY): Meski bukan lembaga tinggi negara yang setara, KY dibentuk berdasarkan perubahan ketiga sebagai lembaga negara yang mandiri. Fungsinya sangat krusial: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim.

Implikasi terhadap Konsolidasi Demokrasi, Alasan Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945

Source: kompas.com

Amandemen telah menciptakan fondasi hukum yang kuat bagi konsolidasi demokrasi. Pemilihan umum langsung untuk presiden dan legislatif telah menjadi rutinitas politik yang diterima semua pihak. Mekanisme suksesi kepemimpinan nasional menjadi jelas dan damai melalui pemilu, menghilangkan ketegangan politik yang dahulu kerap muncul. Namun, stabilitas politik pasca amandemen bukan tanpa tantangan. Munculnya fenomena “divided government” (presiden dari satu koalisi, DPR dikuasai koalisi lain) sering memicu deadlock politik.

Selain itu, meski secara institusional sudah kuat, budaya konstitusional dan penghormatan terhadap putusan lembaga seperti MK masih perlu terus dibangun.

Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain dan Pandangan Akademik

Proses amandemen UUD 1945 memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan pengalaman negara lain. Banyak negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat memiliki konstitusi yang sangat rigid dan sulit diubah, membutuhkan persetujuan mayoritas super di tingkat federal dan negara bagian. Di sisi lain, ada negara seperti Selandia Baru yang tidak memiliki konstitusi tunggal tertulis dan perubahannya lebih fleksibel melalui parlemen. Indonesia, pasca amandemen, berada di antara keduanya: lebih rigid dari naskah aslinya, tetapi prosedur perubahannya masih relatif lebih mudah daripada AS karena hanya dilakukan oleh MPR.

Para ahli hukum tata negara memberikan apresiasi besar terhadap keberhasilan amandemen dalam melakukan transformasi demokratis. Namun, mereka juga tidak segan mengkritik beberapa kelemahan teknis dan substansi yang muncul dari proses kompromi politik yang berlangsung cepat. Perdebatan akademis ini justru menunjukkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen adalah dokumen hidup yang terus-menerus dibaca dan ditafsirkan dalam konteks perkembangan zaman.

Kritik dan Tantangan dari Ahli Hukum Tata Negara

Beberapa kritik yang sering diajukan antara lain: Pertama, adanya pasal-pasal yang multitafsir atau kontradiktif. Misalnya, ketentuan tentang pemilu yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (Pasal 22E) sering dihadapkan pada realitas praktik politik yang jauh dari ideal. Kedua, kedudukan dan kewenangan DPD yang dianggap terlalu lemah, sehingga tidak efektif sebagai representasi daerah. Ketiga, pengaturan tentang impeachment presiden yang melibatkan MK dan MPR dinilai terlalu rumit dan berpotensi menimbulkan krisis konstitusional jika diterapkan.

Keempat, tidak diaturnya secara jelas mekanisme untuk mengatasi jika terjadi sengketa kewenangan antara MK dan Mahkamah Agung (MA).

Model Rigiditas dan Fleksibilitas Konstitusi Pasca Amandemen

Pasca amandemen, UUD 1945 dapat digambarkan memiliki “inti yang rigid” dan “kulit yang fleksibel”. Inti yang rigid adalah pasal-pasal fundamental seperti bentuk negara NKRI, dasar negara Pancasila, dan pemilihan presiden langsung. Perubahan terhadap hal-hal ini akan sangat sulit secara politik. Sementara itu, kulit yang fleksibel adalah aturan-aturan organik yang dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, seperti sistem pemilu (proporsional terbuka vs distrik), detail kewenangan DPD, atau mekanisme pengawasan DPR.

Perubahan pada level ini lebih mudah dilakukan melalui revisi UU, sehingga konstitusi tetap bisa beradaptasi tanpa harus diubah setiap kali.

Pokok-Pokok Usulan Penyempurnaan yang Masih Diperdebatkan

Hingga saat ini, beberapa usulan penyempurnaan masih hangat diperbincangkan di kalangan akademisi dan praktisi. Pertama, usulan untuk memperkuat kedudukan DPD, misalnya dengan memberikan hak veto atau hak legislasi penuh dalam bidang tertentu terkait daerah. Kedua, usulan untuk merasionalisasi sistem kepartaian dan ambang batas parlemen melalui perubahan konstitusi, agar sistem politik lebih stabil. Ketiga, usulan untuk mengatur lebih jelas tentang hubungan TNI/Polri dengan kekuasaan sipil dalam pasal tersendiri.

Keempat, wacana untuk memasukkan kembali “haluan negara” seperti GBHN dalam bentuk yang baru, sebagai arahan pembangunan jangka panjang yang tidak bergantung sepenuhnya pada visi presiden terpilih. Semua usulan ini menunjukkan bahwa diskusi tentang konstitusi adalah proses yang tak pernah benar-benar selesai.

Ringkasan Akhir: Alasan Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil mengubah peta ketatanegaraan Indonesia secara fundamental. Dari model yang bertumpu pada supremasi MPR, kita beralih ke sistem pemisahan kekuasaan yang lebih seimbang dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Transformasi ini bukan tanpa cacat atau kritik, beberapa pasal dinilai masih ambigu dan ruang untuk penyempurnaan tetap terbuka. Namun, satu hal yang tak terbantahkan: amandemen adalah bukti bahwa konstitusi kita hidup, mampu beradaptasi, dan menjadi instrumen vital untuk merespons tantangan zaman.

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan semangat dalam pasal-pasal itu benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apakah amandemen UUD 1945 berarti mengganti konstitusi lama dengan yang baru?

Tidak. Amandemen berarti perubahan atau penambahan pada naskah yang sudah ada, bukan penggantian total. Prinsip utamanya adalah “diamandemen, bukan diganti”, sehingga identitas dan dasar negara seperti Pancasila dan bentuk NKRI tetap dipertahankan.

Mengapa amandemen dilakukan sebanyak empat kali tahap?

Proses dilakukan bertahap untuk memastikan pembahasan yang matang dan mendalam setiap materi. Tahap pertama (1999) fokus pada pembatasan kekuasaan, tahap kedua (2000) pada otonomi daerah dan HAM, tahap ketiga (2001) pada pemilihan presiden dan lembaga negara, dan tahap keempat (2002) pada penyempurnaan.

Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan amandemen?

Proses diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan utusan daerah. Pembahasan melibatkan berbagai fraksi politik, pakar hukum, dan unsur masyarakat melalui Komisi Konstitusi dan Panitia Ad Hoc.

Apakah setelah amandemen, UUD 1945 sudah sempurna dan tidak bisa diubah lagi?

Tidak. Konstitusi tetap terbuka untuk perubahan di masa depan jika diperlukan. Namun, prosesnya dibuat lebih ketat (rigid) untuk menjaga stabilitas. Hingga kini, masih ada perdebatan akademis mengenai penyempurnaan beberapa pasal, seperti tentang masa jabatan presiden atau hubungan antara DPR dan DPD.

Apa dampak paling nyata dari amandemen bagi kehidupan rakyat biasa?

Beberapa dampak langsung yang bisa dirasakan antara lain: hak memilih presiden dan wakil rakyat secara langsung, jaminan hak asasi manusia yang lebih jelas di mata hukum, serta penguatan otonomi daerah yang memungkinkan pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.