Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya di Myanmar Upaya Diplomasi

Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya di Myanmar bukan sekadar pernyataan politik, melainkan cerminan dari jalan panjang diplomasi yang berakar pada identitas bangsa. Dalam gelombang konflik yang memilukan di Rakhine State, posisi Indonesia hadir sebagai penyeimbang, mengetuk pintu dialog di tengah gemuruh kecaman dan tekanan militer. Pilihan ini menguji nyali dan kecerdikan diplomasi bebas-aktif di panggung global, menempatkan Jakarta bukan sebagai hakim, tetapi sebagai fasilitator yang gigih mencari celah perdamaian di antara kepentingan yang saling bertubrukan.

Langkah strategis ini berangkat dari pemahaman mendalam atas kompleksitas krisis yang melibatkan lapisan sejarah, politik, dan etnis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan sekaligus anggota ASEAN yang berpengaruh, Indonesia memikul tanggung jawab ganda: mendorong penyelesaian kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan stabilitas regional. Upaya yang dilakukan mencakup diplomasi tingkat tinggi, pertemuan teknis, serta mobilisasi dukungan melalui berbagai kanal, menunjukkan sebuah pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Konteks Diplomasi Indonesia di Kancah Global

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan kekuatan demokrasi terkemuka di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan strategis untuk terlibat dalam isu-isu kemanusiaan global. Posisi ini tidak lahir dari ambisi hegemonik, melainkan dari prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang telah menjadi kompas sejak era kemerdekaan. Prinsip ini memungkinkan Indonesia bergerak lincah, tidak terikat pada blok kekuatan manapun, namun secara aktif berkontribusi pada perdamaian, termasuk dalam krisis kemanusiaan seperti yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.

Prinsip Bebas-Aktif dan Isu Kemanusiaan, Indonesia Pilih Dialog dalam Krisis Rohingya di Myanmar

Politik luar negeri bebas-aktif Indonesia dalam konteks kemanusiaan diterjemahkan sebagai kemandirian dalam mengambil sikap yang didasarkan pada nilai-nilai universal hak asasi manusia dan kedaulatan negara, diiringi dengan inisiatif proaktif untuk mendorong penyelesaian. Indonesia tidak serta-merta mengadopsi tekanan sanksi seperti yang sering diusung negara-negara Barat, tetapi juga menolak sikap diam dan tidak peduli. Pendekatannya adalah “engaged diplomacy”, yaitu tetap berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Tatmadaw (militer Myanmar), sambil secara konsisten menyuarakan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan.

Relevansinya terletak pada kemampuan Indonesia menjadi jembatan antara berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.

Perbandingan Pendekatan Diplomasi ASEAN

Respons negara-negara ASEAN terhadap krisis di Myanmar bervariasi, mencerminkan perbedaan prioritas politik, hubungan bilateral dengan Naypyidaw, dan sensitivitas terhadap prinsip non-intervensi. Perbandingan ini menunjukkan spektrum sikap di kawasan.

Rekam Jejak Indonesia sebagai Mediator

Kapasitas Indonesia sebagai mediator bukanlah hal baru. Jejak historisnya dapat dilacak dari peran kunci dalam penyelesaian konflik di Kamboja pada era 1980-an hingga 1990-an, yang berujung pada Paris Peace Accords. Di Filipina, Indonesia menjadi fasilitator dalam perundingan damai antara pemerintah dan kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) yang menghasilkan kesepakatan penting. Pengalaman ini membentuk DNA diplomasi Indonesia yang percaya pada pendekatan secara personal, membangun kepercayaan, dan memahami kompleksitas dinamika lokal.

Modal sosial ini yang coba diterapkan kembali dalam konteks Myanmar, meski dengan tantangan yang jauh lebih rumit.

Dinamika Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar: Indonesia Pilih Dialog Dalam Krisis Rohingya Di Myanmar

Source: antaranews.com

Krisis Rohingya bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak gunung es dari ketegangan sejarah yang berlapis-lapis. Akar masalahnya terletak pada persilangan antara identitas, kewarganegaraan, dan kekuasaan yang telah berlangsung puluhan tahun. Memahami kronologi dan kompleksitas ini penting untuk melihat mengapa penyelesaiannya begitu sulit dan mengapa pendekatan dialog yang diusung Indonesia menemui jalan berliku.

Pilihan Indonesia untuk mendorong dialog dalam krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar mencerminkan pendekatan yang kompleks, layaknya menyelesaikan suatu Persamaan Bentuk Akar dalam matematika, di mana solusi damai harus dicari melalui langkah-langkah sistematis dan prinsip yang kokoh. Komitmen Jakarta pada diplomasi yang berkelanjutan ini menunjukkan konsistensi dalam mencari akar permasalahan, bukan sekadar mengatasi gejalanya, demi stabilitas regional yang lebih luas.

Kronologi Krisis dari Akar Sejarah hingga Eskalasi

Diskriminasi terhadap populasi Rohingya yang mayoritas Muslim di Negara Bagian Rakhine telah berlangsung sejak era kemerdekaan Myanmar. Puncak krisis modern terjadi pada 2017, ketika serangan oleh kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap pos-pos polisi dijawab dengan operasi militer besar-besaran yang oleh PBB disebut memiliki “niat genosida”. Gelombang pengungsian massal lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh terjadi dalam hitungan minggu.

Situasi semakin rumit pasca kudeta militer Februari 2021, yang mengembalikan Tatmadaw ke tampuk kekuasaan penuh dan memicu konflik bersenjata nasional yang lebih luas, termasuk di Rakhine, di mana kelompok etnis Arakan Army kini juga menjadi kekuatan signifikan.

Komitmen Indonesia untuk memilih dialog dalam krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar mencerminkan diplomasi yang mengedepankan stabilitas kawasan. Stabilitas ini, pada gilirannya, menjadi fondasi penting bagi sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk Arti Industri Pariwisata bagi Ekonomi Indonesia dan Kontribusinya dibanding Industri Lain yang sangat bergantung pada iklim damai. Dengan demikian, pendekatan dialogis Jakarta tidak hanya soal solidaritas, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kepentingan nasional, termasuk mendorong pemulihan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Pihak-Pihak Utama dan Kepentingan Berbeda

Konflik di Myanmar melibatkan banyak aktor dengan agenda yang saling bersimpangan. Tatmadaw memandang Rakhine sebagai persoalan kedaulatan dan keamanan nasional, menolak intervensi asing. Pemerintah Sipil Bayangan (NUG) dan kelompok etnis bersenjata seperti Arakan Army memiliki kepentingan untuk melengserkan junta, tetapi posisi mereka terhadap Rohingya tidak selalu jelas dan solid. Negara-negara tetangga seperti Bangladesh menanggung beban pengungsi terbesar dan mendorong repatriasi, sementara kekuatan global seperti China memiliki kepentingan ekonomi dan strategis yang dalam di Myanmar, seringkali menghalangi tindakan tegas di Dewan Keamanan PBB.

Kompleksitas Tantangan di Negara Bagian Rakhine

Rakhine adalah mosaik konflik yang rumit. Tantangan di sana tidak hanya soal Rohingya, tetapi juga melibatkan dinamika lain yang saling terkait.

• Tantangan Politik: Status kewarganegaraan Rohingya yang tidak diakui dalam UU Kewarganegaraan 1982 adalah inti masalah. Mereka secara hukum adalah orang tanpa negara (stateless), yang menghalangi akses mereka terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pergerakan.
• Tantangan Keamanan: Kawasan ini menjadi arena pertempuran tiga pihak antara Tatmadaw, Arakan Army (yang mewakili etnis Rakhine Buddha), dan sisa-sisa kelompok Rohingya. Setiap pihak memiliki milisi dan agenda keamanannya sendiri, menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang.
• Tantangan Etnis dan Sosial: Terdapat ketegangan sejarah yang mendalam antara komunitas Rohingya Muslim dan etnis Rakhine Buddha. Prasangka dan permusuhan yang dipupuk selama puluhan tahun menyulitkan upaya rekonsiliasi dan koeksistensi damai, bahkan jika solusi politik dari atas telah dicapai.

Mekanisme dan Strategi Dialog yang Diusung Indonesia

Dalam menghadapi labirin konflik Myanmar, Indonesia memilih jalur diplomasi yang berlapis dan tekun. Strateginya tidak mengandalkan retorika keras di publik internasional, melainkan pada pembangunan kanal komunikasi yang tetap terbuka dengan semua pihak, dari tingkat tertinggi hingga level teknis. Intinya adalah menjaga agar pintu dialog tidak pernah tertutup rapat, sambil secara simultan mendorong terpenuhinya kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak.

Langkah-Langkah Konkret Diplomasi Indonesia

Indonesia telah melakukan serangkaian manuver diplomatik yang signifikan. Pada awal 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Naypyidaw, bertemu dengan pemimpin junta Senior General Min Aung Hlaing, sebuah langkah berani yang tidak banyak dilakukan diplomat global. Pertemuan ini digunakan untuk menyampaikan pesan langsung tentang pentingnya implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN dan akses kemanusiaan. Selain itu, Indonesia aktif memfasilitasi pertemuan-pertemuan teknis antara otoritas Myanmar dan perwakilan ASEAN, termasuk melalui Kantor Utusan Khusus ASEAN.

Di tingkat regional, Indonesia memanfaatkan keketuaannya di ASEAN pada 2023 untuk mendesak kemajuan yang berarti, meskipun menghadapi resistensi yang kuat.

Pemetaan Strategi Diplomasi Indonesia

Strategi Indonesia dapat dipetakan dalam beberapa level aksi yang saling melengkapi, masing-masing dengan target dan capaian yang terukur, meski seringkali bertahap.

Peran Indonesia dalam Forum ASEAN

ASEAN, dengan prinsip konsensus dan non-intervensinya, sering dianggap lamban merespons krisis Myanmar. Di sinilah peran Indonesia menjadi krusial. Selama keketuaannya, Indonesia bekerja keras untuk menjadikan ASEAN lebih berani, meski tetap dalam koridor “cara ASEAN”. Upaya termasuk mengadakan pertemuan luar biasa, merancang kerangka implementasi untuk Konsensus Lima Poin yang lebih terukur, dan secara terbuka menyatakan kekecewaan atas kurangnya kemajuan. Indonesia berargumen bahwa kredibilitas ASEAN dipertaruhkan, dan bahwa pendekatan “constructive engagement” harus menunjukkan hasil yang nyata, bukan sekadar wacana.

Advokasi ini, meski belum membuahkan perubahan dramatis, telah mencegah ASEAN dari keheningan total dan menjaga tekanan moral pada junta.

Hambatan dan Tantangan dalam Proses Penyelesaian

Jalan menuju dialog inklusif dan perdamaian berkelanjutan di Myanmar dipenuhi dengan ranjau, baik yang berasal dari dalam negeri maupun tekanan dari luar. Upaya Indonesia, meskipun diakui niat baiknya, harus berhadapan dengan realitas politik yang keras di mana kepentingan-kepentingan yang berseberangan sulit untuk didamaikan. Memahami hambatan ini adalah kunci untuk tidak jatuh pada sikap naif, sekaligus menemukan celah-celah peluang yang mungkin masih terbuka.

Kendala Internal Myanmar dan Tekanan Geopolitik

Dari dalam, junta militer Myanmar menunjukkan ketidakbersediaan yang nyata untuk berbagi kekuasaan atau melakukan konsesi politik yang bermakna. Bagi mereka, krisis Rohingya adalah alat politik dan keamanan, bukan masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan. Prinsip kedaulatan nasional dijadikan tameng untuk menolak intervensi apa pun. Di sisi lain, dinamika geopolitik global memperumit situasi. Persaingan antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan China serta Rusia membuat Dewan Keamanan PBB lumpuh.

China, dengan investasi besar di Koridor Ekonomi China-Myanmar, cenderung melindungi junta dari sanksi internasional yang keras, sambil menjalankan diplomasinya sendiri yang bersifat bilateral dan tidak selalu transparan.

Kondisi di Kamp Pengungsi

Urgensi penyelesaian krisis menjadi sangat nyata ketika melihat kondisi di kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh. Lebih dari satu juta orang hidup dalam gubuk-gubuk bambu dan terpal yang berjejal rapat di perbukitan yang rawan longsor. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Pendidikan bagi anak-anak terputus, menciptakan generasi yang hilang. Kehidupan yang mandek dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun telah memicu krisis baru: meningkatnya kriminalitas, perdagangan manusia, dan keputusasaan di dalam kamp.

Potensi kembalinya pengungsi ke Rakhine dalam kondisi saat ini hampir mustahil, karena ketakutan akan penganiayaan dan tidak adanya jaminan keamanan atau hak kewarganegaraan.

Perspektif Berbeda dari Para Pemangku Kepentingan

Perbedaan sudut pandang yang mendasar di antara para aktor utama menjelaskan mengapa common ground begitu sulit ditemukan.

“Masalah di Rakhine adalah masalah teroris. Tindakan kami adalah untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.” — Juru Bicara Tatmadaw.

(“Kami tidak akan berpartisipasi dalam dialog apa pun yang mengakui legitimasi junta. Perundingan harus dengan perwakilan rakyat yang sah.” — Perwakilan Pemerintah Sipil Bayangan (NUG).

“Repatriasi harus sukarela, bermartabat, dan aman. Saat ini, kondisi di Rakhine belum memungkinkan untuk itu.” — Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

(“ASEAN harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Konsensus Lima Poin tidak boleh hanya menjadi dokumen yang mati.” — Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam berbagai kesempatan.

Dampak dan Implikasi bagi Stabilitas Regional

Krisis Rohingya telah lama melampaui batas-batas geografis Myanmar, menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan. Efek riaknya tidak hanya terasa dalam bentuk arus pengungsi, tetapi juga dalam keretakan sosial, potensi radikalisme, dan ujian berat terhadap kohesi ASEAN. Setiap penundaan dalam penyelesaian hanya akan memperdalam luka regional ini dan memperbesar biaya yang harus ditanggung di masa depan.

Pengaruh terhadap Keamanan Kawasan

Gelombang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand telah menciptakan beban kemanusiaan dan keamanan yang berat bagi negara-negara tersebut. Kamp-kamp yang padat dan putus asa dapat menjadi tempat subur bagi penyebaran narasi ekstremis, yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pengungsi juga pernah memicu insiden di beberapa daerah.

Selain itu, konflik bersenjata di Rakhine berpotensi menyulut ketidakstabilan di perbatasan, mengganggu lalu lintas perdagangan dan menciptakan zona abu-abu yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal lintas negara.

Skenario Potensial Perkembangan Krisis

Masa depan krisis ini sangat tergantung pada efektivitas atau kegagalan jalur dialog dan tekanan yang ada.

• Skenario Optimis (Dialog Efektif): Tekanan regional dan internasional yang terkoordinasi, dipimpin oleh mediator seperti Indonesia, berhasil memaksa junta untuk bernegosiasi serius dengan NUG dan kelompok etnis. Konsensus politik tercapai, proses transisi dimulai, dan kerangka repatriasi yang aman bagi Rohingya dibangun. Stabilitas perlahan pulih, meski membutuhkan waktu puluhan tahun.
• Skenario Pesimis (Kegagalan Dialog): Junta semakin tertutup, konflik bersenjata meluas dan semakin brutal. Myanmar menjadi negara gagal (failed state) yang memecah belah ASEAN. Arus pengungsi baru muncul, krisis kemanusiaan memburuk, dan radikalisme menemukan pijakan yang lebih kuat. Intervensi asing yang tidak terkoordinasi berpotensi terjadi, memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas di kawasan.

Implikasi bagi Solidaritas dan Kredibilitas ASEAN

Krisis Myanmar adalah ujian paling serius bagi ASEAN sejak pendiriannya. Ketidakmampuan organisasi ini untuk mengatasi penderitaan salah satu anggotanya telah mengikis kredibilitasnya di mata dunia. Prinsip non-intervensi, yang selama ini menjadi perekat, kini dipertanyakan relevansinya ketika menghadapi pelanggaran HAM berskala besar. Solidaritas kawasan retak, dengan beberapa anggota seperti Malaysia dan Indonesia mendorong tindakan lebih tegas, sementara yang lain masih enggan.

Jika ASEAN dianggap gagal total dalam menangani masalah ini, organisasi ini berisiko menjadi irrelevant dalam arsitektur keamanan regional, dan negara-negara anggota mungkin akan semakin mencari solusi di luar kerangka ASEAN.

Pandangan dan Peran Aktor Non-Pemerintah

Di tengah jalur diplomatik pemerintah yang berliku, gerakan dari bawah yang digerakkan oleh masyarakat sipil Indonesia menunjukkan wajah lain dari keterlibatan bangsa ini. Lembaga kemanusiaan, organisasi keagamaan, kelompok advokasi, dan relawan biasa telah turun tangan, tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga membangun kesadaran dan mendorong akuntabilitas. Peran mereka melengkapi dan kadang mengkritisi upaya resmi, menciptakan tekanan moral dari banyak arah.

Kontribusi Masyarakat Sipil dan Lembaga Kemanusiaan Indonesia

Organisasi seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama telah aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan baik di kamp pengungsi Bangladesh maupun di Rakhine sendiri. Bantuan yang diberikan tidak hanya sembako, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar seperti sumur, sekolah darurat, dan klinik kesehatan. Di tingkat advokasi, lembaga seperti Imparsial dan KontraS secara konsisten mendokumentasikan pelanggaran HAM dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih kuat di forum internasional.

Mereka juga berperan dalam edukasi publik, mengadakan diskusi, dan kampanye media sosial untuk menjaga isu Rohingya tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa.

Perbandingan dengan Organisasi Internasional

Aktor non-pemerintah Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan organisasi internasional besar seperti UNHCR atau ICRC. Pendekatan mereka seringkali lebih lincah, berbasis komunitas, dan memanfaatkan jaringan keagamaan yang luas, yang memungkinkan akses ke area yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga PBB. Selain itu, sebagai sesama negara ASEAN dan dengan populasi Muslim yang besar, organisasi Indonesia seringkali lebih mudah diterima dan dipercaya oleh pengungsi Rohingya secara kultural dan emosional.

Namun, kapasitas pendanaan dan skala operasi mereka tentu tidak sebesar badan PBB, yang memiliki mandat global dan sumber daya yang lebih mapan.

Dalam diplomasi, Indonesia konsisten memilih dialog sebagai solusi berkelanjutan untuk krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Pendekatan ini, layaknya mencari solusi pasti dalam matematika, menuntut analisis mendalam terhadap akar permasalahan—sebuah proses yang mirip dengan langkah sistematis untuk Tentukan akar persamaan X² - 5x - 36 = 0. Dengan demikian, fokus Jakarta tetap pada upaya mendamaikan konflik kompleks di Myanmar melalui negosiasi yang konstruktif dan berbasis fakta.

Rekomendasi dari Kelompok Masyarakat Sipil

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan analisis mendalam, kelompok masyarakat sipil Indonesia telah merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pendekatan dialog pemerintah.

• Diplomasi Publik yang Lebih Kuat: Pemerintah perlu lebih vokal menyuarakan kondisi faktual pelanggaran HAM di forum multilateral seperti PBB dan OKI, dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh organisasi sipil, tanpa harus menunggu konsensus ASEAN.
• Pendorongan Keterlibatan Semua Pihak: Dialog yang didorong Indonesia harus secara eksplisit memasukkan perwakilan komunitas Rohingya dan perempuan dari berbagai kelompok, bukan hanya elite politik dan militer.
• Skema Bantuan dan Pemulihan Terintegrasi: Selain bantuan darurat, pemerintah dapat mempelopori program capacity building dan pendidikan perdamaian di kamp pengungsi dan di Rakhine, sebagai investasi untuk rekonsiliasi jangka panjang.
• Tekanan Ekonomi yang Terukur: Meski tidak setuju dengan sanksi menyeluruh, Indonesia dapat mengajak negara-negara ASEAN lain untuk meninjau ulang dan menata ulang kerja sama ekonomi dengan entitas yang terkait langsung dengan pelanggaran HAM di Myanmar.

Ringkasan Penutup

Pada akhirnya, pilihan Indonesia untuk tetap konsisten pada jalur dialog dalam krisis Rohingya adalah sebuah investasi jangka panjang untuk perdamaian kawasan. Meski jalan menuju resolusi masih dipenuhi ranjau politik dan hambatan geopolitik, setiap langkah diplomasi yang diambil telah menegaskan pentingnya suara yang menengahi. Kesuksesan atau kegagalan upaya ini tidak hanya akan menentukan nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya, tetapi juga menjadi tolok ukur nyata bagi efektivitas dan solidaritas ASEAN dalam menghadapi ujian kemanusiaan terberatnya.

Masa depan stabilitas Asia Tenggara mungkin sangat bergantung pada kesabaran dan keteguhan dari pendekatan yang dipilih Jakarta hari ini.

FAQ dan Solusi

Apakah pilihan dialog Indonesia berarti tidak mendukung sanksi terhadap Myanmar?

Pilihan dialog lebih menekankan pada pendekatan konstruktif dan persuasif secara internal ASEAN. Indonesia tidak secara tegas menolak semua bentuk sanksi, tetapi lebih memprioritaskan keterlibatan dan tekanan diplomatik langsung untuk mendorong perubahan dari dalam, yang dianggap lebih berkelanjutan untuk stabilitas regional jangka panjang.

Bagaimana respons masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah ini?

Respons masyarakat terbelah. Sebagian besar organisasi Islam dan kelompok masyarakat sipil mendorong tindakan lebih tegas dan advokasi kuat untuk hak-hak Rohingya. Sementara itu, kalangan politisi dan pengamat strategis seringkali lebih mendukung pendekatan hati-hati pemerintah untuk menjaga hubungan bilateral dan efektivitas diplomasi ASEAN.

Apakah ada risiko bagi Indonesia dengan memilih menjadi mediator dalam konflik yang begitu rumit?

Tentu ada. Risiko utama termasuk menghadapi kekecewaan jika dialog gagal, yang dapat mengurangi kredibilitas diplomatik Indonesia. Selain itu, ada potensi ketegangan dengan pihak-pihak dalam konflik di Myanmar maupun dengan negara-negara besar di luar ASEAN yang memiliki pendekatan berbeda, serta tekanan domestik dari publik yang menginginkan hasil lebih cepat.

Bagaimana peran TNI dalam misi kemanusiaan terkait Rohingya?

Peran TNI terutama bersifat supportif dan non-kombatan, seperti pengiriman tim medis, bantuan logistik, dan dukungan teknis melalui Kementerian Luar Negeri. Indonesia sangat berhati-hati untuk tidak terlibat secara militer langsung guna menghindari pelanggaran prinsip non-intervensi dan eskalasi konflik.