Kapan NICA Dibubarkan Akhir Kekuasaan Belanda di Indonesia

Kapan NICA Dibubarkan adalah pertanyaan yang membuka lembaran penting tentang bagaimana sebuah administrasi kolonial akhirnya angkat kaki dari bumi Indonesia. Kita sering mendengar nama NICA dalam narasi perjuangan kemerdekaan, tetapi di balik nama itu tersimpan kisah tentang upaya Belanda untuk kembali bercokol, perlawanan sengit rakyat, dan gelombang diplomasi yang tak kalah panasnya dari pertempuran di medan perang. Periode ini bukan sekadar babak sejarah, melainkan sebuah fase krusial yang menguji ketahanan republik muda dan menentukan peta kedaulatan kita.

Netherlands Indies Civil Administration (NICA) hadir sebagai alat Belanda untuk mengambil alih kembali Indonesia pasca-kekalahan Jepang, membawa serta konflik bersenjata dan perang diplomasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Keberadaannya menciptakan dualisme kekuasaan yang memicu berbagai insiden, dari pertempuran hingga perundingan meja. Melalui timeline peristiwa dan tekanan internasional, proses penarikan NICA pun bergulir, menandai pergeseran kekuatan yang akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia.

Latar Belakang dan Konteks Historis NICA: Kapan NICA Dibubarkan

Source: nationalmtb.org

Untuk memahami kapan dan mengapa NICA dibubarkan, kita perlu menengok kembali asal-usulnya. NICA, atau Netherlands Indies Civil Administration, bukanlah lembaga yang muncul tiba-tiba. Ia adalah buah dari rencana Belanda yang sangat ambisius untuk kembali berkuasa setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Intinya, NICA dibentuk sebagai alat pemerintahan sipil untuk mengambil alih administrasi Hindia Belanda dari tangan Sekutu, dengan tujuan akhir memulihkan kedaulatan kolonial Belanda di tanah air kita.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kehadiran NICA menjadi sumber ketegangan utama. Mereka datang membonceng pasukan Sekutu (terutama Inggris) yang bertugas melucuti tentara Jepang. Di mana pun pasukan NICA masuk, mereka segera membentuk kembali struktur pemerintahan kolonial lama, bahkan seringkali mempersenjatai kembali mantan tentara KNIL. Situasi ini menciptakan dualisme kekuasaan yang sangat gamblang: di satu sisi, pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir dengan semangat revolusi; di sisi lain, NICA yang berusaha menghidupkan kembali sistem lama.

Posisi keduanya bagai air dan minyak, sama sekali tidak bisa disatukan.

Momen Penting Kehadiran NICA di Indonesia

Perjalanan NICA di Indonesia diwarnai oleh serangkaian peristiwa kunci yang mempercepat konflik dan akhirnya mendorong kepergian mereka. Timeline berikut merangkam momen-momen tersebut:

• September 1944: Pemerintah Belanda di pengasingan (London) mengumumkan rencana pembentukan NICA untuk mempersiapkan pemerintahan sipil pasca-Jepang.
• 15 September 1945: Pasukan Sekutu (AFNEI) yang membawa serta personel NICA mendarat di Jakarta, menandai awal kehadiran fisik mereka.
• Akhir 1945 – Awal 1946: NICA aktif membentuk kembali administrasi kolonial di berbagai daerah, memicu perlawanan dan pertempuran sengit dengan laskar Republik, seperti di Surabaya (November 1945).
• 1947: NICA berperan sebagai tulang punggung administrasi di wilayah-wilayah yang diduduki Belanda selama Agresi Militer I.
• 1948-1949: Fungsi NICA secara bertahap tergantikan oleh pemerintahan federal boneka bentukan Belanda, seperti Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Proses dan Peristiwa Menuju Pembubaran

Pembubaran NICA bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan tekanan militer, diplomasi alot, dan perubahan politik global. Jalan menuju akhir NICA dipenuhi dengan konflik bersenjata dan meja perundingan yang saling susul-menyusul.

Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memainkan peran krusial. Dunia internasional mulai lelah dengan konflik di Indonesia dan melihat upaya Belanda sebagai upaya kolonialisme lama yang tidak lagi relevan pasca-Perang Dunia II. Di dalam negeri Belanda sendiri, dukungan publik untuk perang yang mahal dan berdarah ini semakin menipis. Perubahan iklim politik ini memaksa pemerintah Belanda untuk mencari jalan penyelesaian diplomatik, yang secara tidak langsung menggerus legitimasi dan fungsi NICA sebagai alat pemerintahan langsung.

Alur Penarikan dan Pelemahan NICA

Proses pelemahan hingga akhirnya penarikan NICA dapat dilacak melalui serangkaian peristiwa penting berikut ini.

Diplomasi Indonesia, yang dipimpin oleh sosok-sosok seperti Haji Agus Salim, Mohammad Roem, dan Ali Sastroamidjojo, berhasil memanfaatkan forum PBB dan simpati dunia untuk mengisolasi Belanda. Perjanjian Renville dan terutama Roem-Roijen Statement menjadi batu pijakan penting yang memaksa Belanda duduk di meja KMB, yang pada akhirnya memutuskan nasib NICA.

Momen Penarikan dan Akhir Keberadaan NICA

Setelah penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, proses penarikan NICA berjalan secara bertahap namun pasti. Kedaulatan secara resmi berpindah tangan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan adanya pengakuan kedaulatan ini, alasan keberadaan NICA sebagai alat administrasi sipil Belanda pun sirna.

Penarikan dilakukan dalam beberapa tahap: pertama, pemulangan personil militer dan sipil Belanda yang tergabung dalam struktur NICA. Kedua, penyerahan aset-aset administratif, gedung-gedung pemerintahan, dan dokumen kepada pemerintah RIS. Proses ini berlangsung sepanjang tahun 1950. Meski tidak ada satu tanggal spesifik yang diumumkan sebagai “Hari Pembubaran NICA”, momen penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 secara efektif adalah akhir hukum dari eksistensi NICA.

Setelah tanggal itu, NICA tidak lagi memiliki legitimasi untuk beroperasi.

Pernyataan Historis Penyerahan Kedaulatan

Dokumen penyerahan kedaulatan dalam KMB menjadi bukti formal berakhirnya otoritas Belanda, yang mencakup pembubaran NICA. Salah satu klausul pentingnya berbunyi:

“…Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali, dan oleh karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.”

Reaksi masyarakat Indonesia tentu saja berupa euforia dan rasa kemenangan yang luar biasa. Meski bentuk negaranya masih serikat, hilangnya struktur kolonial langsung seperti NICA dirasakan sebagai kemenangan nyata revolusi. Di pihak Belanda, reaksinya beragam. Sebagian kalangan militer dan konservatif merasa kecewa, tetapi pemerintah dan sebagian besar publik menerimanya sebagai sebuah keniscayaan politik yang harus diambil untuk membuka bab baru hubungan kedua negara.

Dampak dan Warisan Historis

Dampak langsung dari pembubaran NICA terhadap kedaulatan Republik Indonesia sangatlah konkret. Hilangnya rival administratif langsung memungkinkan pemerintah RIS, dan kemudian Republik Indonesia yang diproklamasikan kembali pada 17 Agustus 1950, untuk menyatukan pemerintahan dan menerapkan otoritasnya di seluruh wilayah tanpa saingan dari struktur kolonial. Ini adalah langkah final dalam menghapus infrastruktur pemerintahan Belanda dari bumi Indonesia.

Warisan historis periode NICA meninggalkan pelajaran yang berharga tentang ketangguhan sebuah bangsa yang baru merdeka melawan kekuatan kolonial yang masih berusaha bertahan. Periode ini juga mengajarkan pentingnya perpaduan antara perjuangan diplomasi dan perlawanan bersenjata. Dari sisi lain, taktik adu domba dan pembentukan negara-negara federal bagian oleh Belanda (dengan dukungan NICA) meninggalkan jejak konflik regional yang perlu diselesaikan pasca-1950.

Perubahan Politik dan Militer Pasca-Kepergian NICA, Kapan NICA Dibubarkan

Setelah NICA pergi, lanskap politik dan militer Indonesia mengalami transformasi signifikan:

• Konsolidasi Kedaulatan: Pemerintah pusat dapat fokus pada pembubaran negara-negara bagian federal (BFO) dan proses menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Integrasi Angkatan Perang: Tentara Republik Indonesia (TNI) melakukan konsolidasi dengan memasukkan berbagai laskar dan mantan kesatuan yang pernah berhadapan dengan NICA/Belanda.
• Nasionalisasi Aset: Aset-aset vital yang dulu dikelola NICA mulai diambil alih oleh negara, menjadi cikal bakal BUMN di berbagai sektor.
• Normalisasi Hubungan Internasional: Indonesia dapat menjalin hubungan diplomatik secara normal dengan negara lain tanpa dihalangi oleh status “negara dalam sengketa” dengan Belanda.

Secara geopolitik, Indonesia pasca-NICA muncul sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara yang benar-benar merdeka. Keberhasilan mengusir kekuatan kolonial melalui kombinasi perjuangan fisik dan diplomasi menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di negara-negara Asia-Afrika lainnya. Peta kekuatan di kawasan pun berubah, dengan Indonesia mulai mengambil peran aktif dalam percaturan dunia, yang berpuncak pada penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955.

Representasi dalam Narasi Sejarah dan Memori Kolektif

Dalam buku pelajaran sejarah Indonesia, pembubaran NICA seringkali disajikan bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai konsekuensi logis dan kemenangan akhir dari perjuangan revolusi fisik dan diplomasi. Penekanannya berada pada klimaks perjuangan melawan kolonialisme, yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan pada KMB. NICA digambarkan sebagai antagonis, alat Belanda yang gigih menghalangi kemerdekaan, sehingga kepergiannya adalah simbol kemenangan mutlak.

Jika kita merancang sebuah ilustrasi di museum untuk menggambarkan era akhir NICA, bayangkan sebuah diorama yang kontras. Di satu sisi, serdadu Belanda dan pegawai sipil NICA sedang memuat peti-peti kayu berisi dokumen dan barang pribadi ke dalam truk di pelabuhan. Wajah mereka terlihat lelah dan lesu. Di latar belakang, bendera Merah Putih berkibar di atas gedung pemerintahan yang sebelumnya ditempeli lambang kerajaan Belanda.

Di seberang jalan, kerumunan rakyat dengan ekspresi lega dan sukacita yang tertahan mengamati dari kejauhan, sementara beberapa pemuda dengan bambu runcing berdiri siaga. Ilustrasi ini menangkap momen transisi, antara kepergian yang terpaksa dan kebebasan yang baru saja direbut.

Perbandingan Narasi dan Suasana Kota

Narasi sejarah Belanda tentang pembubaran NICA cenderung lebih halus dan menekankan pada “penyerahan kedaulatan” sebagai sebuah proses hukum dan politik yang damai, serta sebagai akhir dari “tugas” NICA dalam masa transisi. Konflik bersenjata dan perlawanan rakyat seringkali tidak mendapat porsi yang sama besarnya dibandingkan dalam narasi Indonesia. Perbedaan penekanan ini mencerminkan sudut pandang yang berbeda: satu sisi sebagai pemenang revolusi, sisi lain sebagai pihak yang harus melepas koloninya.

Suasana di sebuah kota seperti Bandung atau Surabaya saat administrasi NICA benar-benar pergi dapat digambarkan dengan nuansa yang unik. Ada keheningan yang tidak biasa di sekitar kompleks kantor residen yang kini kosong. Plang nama berbahasa Belanda sudah dicopot, meninggalkan bekas yang lebih terang di dinding. Para pegawai Indonesia yang dulu hanya menjadi bawahan, kini dengan hati-hati memasuki ruang-ruang itu, membuka lemari arsip yang separuh kosong.

Di pasar, bisik-bisik tentang “Belanda sudah angkat kaki” bercampur dengan keraguan, “sekarang bagaimana?”. Namun, di udara sudah tercium aroma kebebasan yang lebih nyata daripada sebelumnya; sebuah ruang kosong yang siap diisi oleh bangsa sendiri, dengan segala tantangan barunya. Itulah momen genting antara akhir sebuah penjajahan dan awal sebuah tantangan bernegara yang sebenarnya.

Penutup

Dengan demikian, pembubaran NICA bukanlah sekadar tanggal di kalender, melainkan sebuah proses panjang yang merepresentasikan kemenangan politik dan diplomasi Indonesia di atas meja perundingan internasional. Peristiwa ini meninggalkan warisan yang jelas: kedaulatan tidak bisa ditawar, dan setiap jengkal tanah air harus dipertahankan dengan strategi yang matang, baik melalui diplomasi maupun daya tahan rakyat. Narasi tentang akhir NICA dalam memori kolektif kita terus mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah, sebuah pelajaran sejarah yang relevan untuk dibaca ulang dalam konteks menjaga identitas bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.

FAQ Terkini

Apakah pembubaran NICA sama dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda?

Tidak. Pembubaran NICA menandai berakhirnya administrasi sipil Belanda di Indonesia, tetapi pengakuan kedaulatan penuh terjadi kemudian melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949.

Apa yang terjadi dengan aset dan personel NICA setelah dibubarkan?

Personil militer dan sipil Belanda ditarik secara bertahap, sementara aset-asetnya banyak yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia atau ditinggalkan. Beberapa personel ada yang bergabung dengan KNIL untuk sementara waktu sebelum akhirnya pulang.

Mengapa Belanda bersikeras mempertahankan NICA meski Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan?

Belanda menganggap kekuasaannya atas Hindia Belanda (Indonesia) hanya terinterupsi oleh pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, sehingga mereka merasa berhak untuk kembali dan membentuk pemerintahan sipil, mengabaikan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bagaimana masyarakat biasa merasakan dampak langsung dari pembubaran NICA?

Bagi banyak rakyat, ini berarti berkurangnya ketegangan dan konflik bersenjata di daerah mereka, serta mulai dapat merasakan otoritas pemerintahan Republik Indonesia secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, meski situasi keamanan belum sepenuhnya stabil.