Kapan Pancasila Disahkan Sebagai Dasar Negara Indonesia merupakan pertanyaan yang mengantarkan kita pada satu hari yang sangat menentukan, yaitu 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa ini tidak hanya perlu mengisi kemerdekaan tetapi juga memastikan pondasi bernegara yang kokoh. Perjalanan menuju pengesahan itu sendiri adalah sebuah drama politik dan intelektual yang penuh debat, kompromi, dan kebijaksanaan dari para pendiri bangsa.
Proses panjang itu dimulai dari sidang BPUPKI, di mana berbagai gagasan tentang dasar negara diperdebatkan dengan sengit, hingga akhirnya bermuara pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada hari itulah, setelah melalui musyawarah yang intens dan pertimbangan yang mendalam terhadap masa depan bangsa yang baru lahir, Pancasila akhirnya mendapat pengesahan resminya dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi jiwa dan kompas bagi Republik Indonesia.
Konteks Historis Menuju Pengesahan: Kapan Pancasila Disahkan Sebagai Dasar Negara Indonesia
Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya sebuah fondasi filosofis yang kokoh. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Jepang dengan tugas utama merumuskan dasar negara dan rancangan konstitusi. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang menjadi panggung bagi perdebatan sengit namun bermartabat mengenai ideologi bangsa yang akan dibangun.
Perdebatan tersebut berpusat pada konsep dasar negara. Beberapa tokoh mengusulkan ideologi yang berbasis agama Islam secara kuat, sementara yang lain menginginkan konsep yang lebih inklusif dan dapat merangkul seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Perbedaan pandangan ini terutama terlihat pada sila pertama mengenai Ketuhanan. Dinamika ini menunjukkan betapa seriusnya para pendiri bangsa dalam mencari titik temu terbaik, bukan sekadar kompromi politik biasa, melainkan sebuah konsensus yang visioner.
Perbandingan Usulan Rumusan Dasar Negara
Berbagai usulan mengemuka selama sidang BPUPKI, masing-masing mencerminkan latar belakang dan pemikiran mendalam para pengusulnya. Tabel berikut merangkum beberapa usulan kunci yang menjadi bahan pertimbangan sebelum akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila.
Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, sebuah keputusan fundamental yang melandasi seluruh kehidupan berbangsa. Prinsip dasar ini, layaknya fondasi dalam matematika, menjadi titik tolak untuk membangun keilmuan lainnya. Dalam konteks ini, pemahaman konsep integral seperti Hitung Integral √(3x+2) dx juga merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, momentum historis penetapan Pancasila tetap menjadi referensi utama, mengingatkan bahwa setiap disiplin ilmu pada akhirnya berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
| Tokoh Pengusul | Isi Usulan | Tanggal Usulan | Respon dalam Sidang |
|---|---|---|---|
| Mr. Mohammad Yamin | 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejahteraan Rakyat. | 29 Mei 1945 | Diajukan secara lisan. Diapresiasi sebagai rumusan sistematis awal, namun dinilai masih terlalu abstrak dan perlu penajaman. |
| Prof. Mr. Dr. Soepomo | 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan Lahir dan Batin; 4. Musyawarah; 5. Keadilan Rakyat. | 31 Mei 1945 | Menekankan pada integralistik, negara sebagai keluarga besar. Mendapat dukungan dari kalangan yang menginginkan konsep negara sesuai dengan kepribadian Indonesia. |
| Ir. Soekarno | 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan. | 1 Juni 1945 | Disampaikan secara retoris dan berapi-api. Diterima dengan sangat baik dan tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Soekarno juga yang pertama kali menyebut istilah “Pancasila”. |
| Panitia Sembilan | Rumusan Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. | 22 Juni 1945 | Merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan. Diterima sebagai rancangan mukadimah hukum dasar (konstitusi) dan akan dibahas lebih lanjut. |
Detil Peristiwa Pengesahan
Source: slidesharecdn.com
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi berubah dengan cepat. BPUPKI yang dianggap bentukan Jepang kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas melengkapi struktur negara. Esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, menjadi hari yang menentukan bagi bentuk final dasar negara Indonesia.
Pada hari itu, PPKI mengadakan sidang pertamanya di Gedung Road van Indie (sekarang Gedung Pancasila), Jakarta. Sidang yang dipimpin oleh Soekarno ini memiliki agenda utama mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan memilih Presiden serta Wakil Presiden. Namun, sebelum sidang dimulai, terjadi dinamika politik yang intens dari berbagai pihak, terutama terkait rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta.
Disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi fondasi berbangsa yang memuat nilai-nilai luhur. Mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut, seperti dalam puisi, memerlukan teknik vokal yang tepat karena Pengaruh Pelafalan dalam Membacakan Puisi sangat menentukan kedalaman pesan yang tersampaikan. Demikian halnya, pemahaman mendalam tentang pelafalan dan intonasi yang baik dapat memperkuat internalisasi butir-butir Pancasila sejak disahkan sebagai dasar negara.
Kronologi dan Prosedur Sidang PPKI
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 berlangsung dengan efisien namun penuh muatan sejarah. Berikut adalah langkah-langkah prosedural kunci yang ditempuh dalam sidang tersebut:
- Sidang dibuka oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI tepat pada pukul 11.30 WIB.
- Sebelum sidang resmi, terjadi pembahasan tertutup yang intens antara Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh dari kalangan Islam serta perwakilan Indonesia Timur mengenai sila pertama Piagam Jakarta.
- Atas usul dan kesepakatan bersama, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dihapus dan diganti dengan frasa “Yang Maha Esa”.
- Perubahan ini kemudian dibawa ke dalam sidang pleno PPKI untuk disahkan secara resmi.
- PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat rumusan final Pancasila.
- Selanjutnya, PPKI mengesahkan Batang Tubuh UUD 1945 secara keseluruhan.
- Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta untuk menduduki jabatan tersebut.
- Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan penasihat sementara.
Dokumen resmi pertama yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan pada sidang tersebut. Dengan demikian, Pancasila secara konstitusional resmi menjadi dasar dan ideologi negara.
Konten dan Urutan Butir Pancasila yang Disahkan
Perubahan pada sila pertama merupakan penyesuaian yang sangat krusial untuk menjaga persatuan bangsa yang baru saja lahir. Rumusan dalam Piagam Jakarta, meski merupakan hasil kompromi brilian Panitia Sembilan, dirasakan dapat menimbulkan penafsiran yang kurang mengakomodasi keanekaragaman agama dan keyakinan di Indonesia, khususnya oleh masyarakat di Indonesia bagian Timur.
Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, sebuah momen final yang menjadi titik tolak perjalanan bangsa. Refleksi tentang keteguhan dalam mencapai tujuan ini dapat ditemukan dalam narasi perjalanan, seperti dalam kisah Waktu Alvin Disusul William Saat Bersepeda dari Jember ke Arjasa , yang meskipun dalam konteks berbeda, sama-sama menggambarkan semangat dan konsistensi. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itulah yang sejak disahkan terus menjadi pedoman, mengingatkan kita bahwa fondasi yang kokoh adalah kunci kemajuan.
Perubahan tersebut menghasilkan rumusan Pancasila yang kita kenal hingga kini. Urutan dan bunyi kelima sila tersebut tidak lagi sama persis dengan usulan awal Soekarno pada 1 Juni, tetapi telah melalui proses perenungan dan penyempurnaan kolektif.
Rumusan Final Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945
Setelah melalui pembahasan mendalam, rumusan final Pancasila termaktub secara otentik dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945. Teks tersebut berbunyi:
…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perubahan dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebuah langkah strategis. Perubahan ini bukan berarti mengabaikan aspirasi umat Islam, tetapi justru memperkuat dasar spiritual bangsa yang inklusif. Frasa “Yang Maha Esa” bersifat universal, dapat diterima oleh semua agama, sekaligus menegaskan prinsip monoteisme yang kuat, yang sejalan dengan ajaran Islam maupun agama-agama lain di Indonesia.
Ini adalah bukti kematangan berpikir para pendiri bangsa dalam melihat masa depan.
Tokoh Kunci dan Perannya
Proses panjang dari perumusan hingga pengesahan Pancasila melibatkan banyak tokoh dengan peran yang saling melengkapi. Dinamika musyawarah berlangsung dalam suasana yang penuh semangat kebangsaan, di mana setiap pihak berusaha mengemukakan argumen terbaiknya demi masa depan Indonesia. Suasana sidang-sidang BPUPKI dan PPKI digambarkan sebagai arena perdebatan intelektual yang tinggi, namun selalu diwarnai oleh sikap saling menghormati dan tujuan bersama yang luhur.
Narasi tentang pagi tanggal 18 Agustus 1945 menggambarkan dinamika yang padat. Sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menerima informasi dari perwakilan kalangan Kristen Indonesia Timur yang menyatakan kekhawatiran mereka terhadap rumusan Piagam Jakarta. Dengan bijak, Hatta kemudian mengundang tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk berdiskusi. Dalam waktu yang singkat, melalui dialog yang intens dan penuh rasa tanggung jawab, mereka sepakat untuk mengubah rumusan sila pertama demi persatuan bangsa.
Konsensus ini kemudian dibawa ke sidang pleno oleh Bung Karno dan disetujui secara aklamasi.
Kontribusi Tokoh-Tokoh Penting dalam Perumusan, Kapan Pancasila Disahkan Sebagai Dasar Negara Indonesia
Berikut adalah kontribusi konkret beberapa tokoh kunci dalam perjalanan panjang Pancasila menjadi dasar negara:
| Nama Tokoh | Peran | Tindakan Kunci | Tanggal Signifikan |
|---|---|---|---|
| Ir. Soekarno | Penggagas konsep dan perumus awal; Ketua PPKI. | Menyampaikan pidato “Lahirnya Pancasila” yang memopulerkan istilah dan urutan awal lima sila. Memimpin sidang pengesahan dan menyampaikan usulan perubahan sila pertama dalam sidang PPKI. | 1 Juni 1945; 18 Agustus 1945. |
| Drs. Mohammad Hatta | Wakil Ketua PPKI; Negosiator kunci. | Menginisiasi dan memimpin pertemuan lobi tertutup dengan tokoh Islam dan perwakilan Indonesia Timur untuk mencapai kesepakatan perubahan sila pertama Piagam Jakarta. | 18 Agustus 1945 (pagi hari sebelum sidang). |
| Mr. Mohammad Yamin | Anggota BPUPKI; Konseptor awal. | Merupakan orang pertama yang menyampaikan usulan lisan tentang lima asas dasar negara secara sistematis dalam sidang BPUPKI. Juga berperan sebagai sekretaris dalam Panitia Sembilan. | 29 Mei 1945. |
| Ki Bagus Hadikusumo | Tokoh Islam terkemuka; Anggota PPKI. | Sebagai wakil dari golongan Islam, menunjukkan sikap kenegarawanan tinggi dengan menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. | 18 Agustus 1945. |
| Prof. Mr. Dr. Soepomo | Anggota BPUPKI; Ahli hukum. | Mengusulkan konsep negara integralistik yang sangat mempengaruhi corak negara dalam UUD 1945. Konsepnya menekankan persatuan dan kekeluargaan. | 31 Mei 1945. |
Dampak dan Signifikansi Langsung
Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 bukan sekadar ritual konstitusional. Tindakan tersebut memiliki implikasi politik dan hukum yang sangat mendalam bagi Republik Indonesia yang masih dalam kondisi bayi. Negara yang baru lahir itu langsung memiliki kompas ideologis yang jelas, sebuah “staatsfundamentalnorm” atau norma fundamental negara, yang menjadi sumber hukum bagi semua peraturan di bawahnya.
Kedudukan Pancasila sebelum dan sesudah 18 Agustus 1945 mengalami perubahan status yang fundamental. Sebelumnya, Pancasila adalah gagasan filosofis, hasil pemikiran dan perdebatan yang brilian, namun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah tanggal tersebut, Pancasila berubah menjadi hukum positif tertinggi, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah. Dari sebuah konsep, ia menjadi konstitusi nyata yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia.
Integrasi Pancasila ke dalam Sistem Ketatanegaraan
Pasca pengesahan, Pancasila dengan segera diintegrasikan ke dalam seluruh kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Integrasi ini terlihat dari beberapa hal mendasar. Pertama, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 (asli). Kedua, seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus berjalan sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan jiwa Pancasila. Ketiga, lembaga-lembaga tinggi negara yang dibentuk, seperti Presiden, DPR, dan MA, dianggap sebagai instrument untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol pemersatu, tetapi juga menjadi operasional guideline bagi berjalannya negara baru tersebut di tengah gejolak revolusi dan ancaman disintegrasi.
Penutupan Akhir
Dengan demikian, pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 bukan sekadar titik dalam kalender sejarah, melainkan sebuah konsensus final yang mengkristalkan nilai-nilai luhur bangsa menjadi dasar negara yang sah. Peristiwa itu menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi yang inklusif dan berkeadilan, hasil dari olah pikir dan rasa para pendirinya. Hari itu, Pancasila berubah dari gagasan menjadi hukum dasar, dari konsep menjadi kontrak sosial bangsa yang terus relevan untuk dirawat dan dihayati oleh setiap generasi hingga kini.
Informasi Penting & FAQ
Apakah rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sama dengan usulan awal Soekarno?
Tidak persis sama. Soekarno mengusulkan rumusan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Rumusan final yang disahkan mengalami penyederhanaan urutan dan perubahan redaksional, terutama pada sila pertama, setelah melalui pembahasan dalam Panitia Sembilan dan rapat PPKI.
Mengapa pengesahan Pancasila dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bukan sebelumnya?
Proklamasi pada 17 Agustus 1945 adalah deklarasi kemerdekaan yang bersifat mendesak untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Sementara itu, perumusan dan pengesahan dasar negara serta konstitusi membutuhkan proses musyawarah yang lebih detail, yang kemudian diselesaikan oleh PPKI sebagai lembaga yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945.
Bagaimana reaksi dunia internasional terhadap pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
Pada masa itu, perhatian dunia lebih terfokus pada pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara baru. Pancasila sebagai filosofi negara mulai lebih banyak dibahas dan dikenali dalam percaturan internasional pada era-era berikutnya, terutama dalam konteks politik dan hubungan bilateral.
Apakah ada kelompok yang menentang pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945?
Dalam rapat PPKI yang berlangsung singkat dan darurat, tidak ada penentangan formal terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan utama telah terjadi sebelumnya di BPUPKI. Konsensus yang dicapai pada 18 Agustus lebih pada penyempurnaan redaksi, khususnya terkait sila pertama, untuk menjaga persatuan bangsa.
