Lembaga Negara Baru Pasca Amandemen UUD 1945 Fungsi Kedudukan Kewenangan

Lembaga Negara Baru Pasca Amandemen UUD 1945: Fungsi, Kedudukan, Kewenangan bukan sekadar bab baru dalam buku hukum tata negara, melainkan cetak biru sebuah transformasi besar. Pasca lengsernya Orde Baru, Indonesia seperti membongkar ulang mesin negara yang karatan dan merancangnya kembali dengan prinsip demokrasi, hukum, dan checks and balances yang lebih sehat. Lahirlah kemudian tiga aktor konstitusional baru: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang masing-masing membawa semangat reformasi ke dalam jantung sistem ketatanegaraan kita.

Kehadiran mereka menandai pergeseran dari sistem yang sangat sentralistik dan eksekutif-heavy menuju sebuah tata kelola yang lebih terbuka, adil, dan terdistribusi. MK hadir sebagai penjaga konstitusi, KY sebagai pengawal etika para hakim, dan DPD sebagai penyambung suara daerah di tingkat nasional. Artikel ini akan mengajak kita menelusuri lebih dalam bagaimana ketiganya berfungsi, di mana kedudukannya, serta sejauh mana kewenangan mereka benar-benar bekerja dalam dinamika politik Indonesia yang tak pernah berhenti bergerak.

Pengantar dan Konteks Historis

Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim, tapi sebuah gelombang besar yang merombak fondasi ketatanegaraan kita. Orde Baru yang sentralistik dan sangat executive heavy menunjukkan betapa rentannya sistem ketika kekuasaan terpusat dan checks and balances hampir tidak berfungsi. Dalam suasana inilah, amandemen UUD 1945 digulirkan. Tujuannya jelas: membangun sistem yang lebih demokratis, transparan, dan yang paling penting, mencegah pengulangan sejarah dengan membagi dan saling mengawasi kekuasaan.

Prinsip dasarnya adalah penegakan konstitusionalisme. Kedaulatan rakyat diperkuat, kekuasaan eksekutif dibatasi, dan lembaga-lembaga baru dibentuk untuk mengisi ruang-ruang pengawasan yang sebelumnya kosong. Lahirlah kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai aktor-aktor baru dalam peta ketatanegaraan Indonesia. Mereka adalah anak kandung reformasi, yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang sekaligus pengawal demokrasi.

Timeline Amandemen UUD 1945 dan Kelahiran Lembaga Baru

Proses amandemen berlangsung dalam empat tahap, menghasilkan perubahan mendasar. Berikut adalah garis waktu singkat yang mencatat momen-momen penting kelahiran lembaga negara baru.

• 1999 (Amandemen I): Membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Ini adalah fondasi awal untuk pembatasan kekuasaan.
• 2000 (Amandemen II): Memperkuat otonomi daerah. Pasal-pasal tentang daerah dirumuskan ulang, yang menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tahap selanjutnya.
• 2001 (Amandemen III): Tahap paling fundamental. Kekuasaan kehakiman direstrukturisasi. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi dibentuk melalui Pasal 24C. Komisi Yudisial (KY) juga muncul dalam Pasal 24B sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri.
• 2002 (Amandemen IV): Melengkapi dan menyempurnakan. Kedudukan DPD dipertegas dalam Bab VIIA. Kewenangan MK dan KY juga dirinci lebih lanjut. Pada tahun 2003, undang-undang organik untuk MK, KY, dan DPD mulai disusun, dan pada 2004, untuk pertama kalinya anggota DPD terpilih dan MK mulai beroperasi.

Komisi Yudisial (KY)

Bayangkan sistem peradilan sebagai sebuah gedung tinggi. Hakim adalah pilar-pilarnya. Nah, Komisi Yudisial itu ibarat tukang service dan quality control yang memastikan setiap pilar itu tetap kuat, lurus, dan tidak keropos. Lembaga ini lahir dari kegelisahan publik terhadap perilaku dan akuntabilitas hakim. Fungsinya yang utama adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan KY cukup strategis, dimulai dari hulu ke hilir. Di hulu, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR. Ini berarti mereka melakukan fit and proper test untuk menyaring calon-calon yang bukan hanya pintar secara hukum, tapi juga berintegritas. Di hilir, KY mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Jika ada pelanggaran kode etik, KY bisa menjatuhkan sanksi non-yudisial seperti teguran tertulis, atau mengusulkan sanksi berat seperti pemberhentian kepada Mahkamah Agung.

Perbandingan Kedudukan KY Sebelum dan Sesudah Amandemen

Kedudukan Komisi Yudisial mengalami transformasi mendasar pasca amandemen UUD 1945. Berikut tabel yang membandingkan posisinya dalam sistem ketatanegaraan.

Contoh Pelaksanaan Wewenang KY dalam Kasus

Mekanisme kerja KY dapat dilihat dari bagaimana mereka menangani laporan dugaan pelanggaran etik. Misalnya, dalam suatu kasus di mana seorang hakim diduga menerima kunjungan dari pihak berperkara di luar gedung pengadilan. KY akan memeriksa laporan tersebut. Jika dianggap cukup bukti permulaan, KY membentuk majelis kehormatan untuk memeriksa. Prosesnya tertutup untuk menjaga martabat kehakiman, tetapi hasil putusannya diumumkan.

Dalam putusan, majelis bisa menyatakan:

“… bahwa Terperiksa telah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Pasal 6 huruf b tentang larangan menerima kunjungan dari pihak yang berkepentingan di luar gedung pengadilan. Majelis Kehormatan Komisi Yudisial memutuskan: Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Terperiksa.”

Putusan seperti ini menunjukkan bagaimana KY bekerja secara prosedural, dengan putusan yang berisi pertimbangan hukum dan etik, serta sanksi yang jelas.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Jika UUD 1945 adalah kitab suci negara, maka Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dan penafsir resminya. Lembaga ini adalah benteng terakhir konstitusi, tempat di mana warga negara bisa menggugat undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional mereka. Kedudukannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka membuat MK tidak boleh dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif.

Kewenangan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, sangat menentukan. Pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dan kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden (impeachment).

Prosedur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Proses pengujian undang-undang di MK merupakan mekanisme hukum yang ketat. Berikut adalah tahapan umum yang dilalui sejak pengajuan permohonan hingga putusan.

• Pengajuan Permohonan: Diajukan oleh pemohon (perorangan, kelompok, atau lembaga negara) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Permohonan harus memuat uraian tentang hak konstitusional yang dirugikan dan pasal-pasal UUD yang dilanggar.
• Pemeriksaan Pendahuluan: Registrasi dan penelitian kelengkapan administrasi permohonan oleh Kepaniteraan MK. Jika tidak lengkap, pemohon diberi waktu untuk memperbaiki.
• Pemeriksaan Persidangan: Terdiri dari sidang pemeriksaan kelayakan, sidang pembahasan materi (mediasi jika mungkin), dan sidang pembacaan alat bukti. Pemerintah (Presiden) dan DPR dihadirkan sebagai pihak termohon.
• Rapat Permusyawaratan Hakim: Hakim konstitusi (9 orang) berembug untuk mengambil putusan. Putusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, dilakukan voting.
• Pembacaan Putusan: Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan bersifat final serta mengikat (inkracht). Artinya, tidak ada upaya hukum banding atau kasasi.

Ruang Sidang dan Simbol Kewibawaan MK

Ruang sidang utama MK didesain untuk mencerminkan kewibawaan dan kemandirian hukum. Di tengah ruangan, podium hakim konstitusi membentuk formasi setengah lingkaran, lebih tinggi dari tempat duduk para pihak, melambangkan posisi mereka yang mengawasi dan memutus berdasarkan hukum. Di belakang podium hakim, terpampang lambang negara Garuda Pancasila yang besar, menegaskan bahwa putusan yang diambil adalah demi negara dan konstitusi. Dinding-dindingnya sering dihiasi panel kayu gelap yang memberikan kesan solid dan abadi.

Cahaya dari lampu sorot yang terfokus pada meja hakim dan para pembicara menciptakan atmosfer serius dan transparan, seolah menyiratkan bahwa setiap perkara disinari oleh pencarian keadilan yang terang benderang. Ruangan itu sendiri adalah sebuah pernyataan: di sini, konstitusi hidup dan dijaga.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Source: kibrispdr.org

DPD hadir untuk menjawab satu keluhan klasik: suara daerah kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik nasional di DPR. Lembaga ini adalah representasi langsung dari setiap provinsi di Indonesia, dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah menjadi penyambung lidah dan penjaga kepentingan daerah di tingkat pusat, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah.

Namun, kewenangan DPD sering disebut sebagai “banyak tugas, sedikit kuasa”. Dalam hal legislasi, DPD hanya dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Mereka juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, seperti APBN dan pajak. Namun, hak untuk membahas dan mengesahkan RUU tetap berada di tangan DPR.

Ini membuat peran DPD lebih sebagai penasihat dan pengusul yang kuat secara moral, tetapi lemah secara prosedural final.

Pasca amandemen UUD 1945, konstelasi ketatanegaraan kita diperkaya dengan lembaga-lembaga baru seperti MK dan KY, yang fungsinya mengawal demokrasi dan supremasi hukum. Nah, dalam dinamika kekuasaan, prinsip kehati-hatian layaknya filosofi Ucing Turun Dulu sangat relevan. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap kewenangan lembaga negara harus dijalankan dengan presisi dan tanggung jawab penuh, agar cita-cita reformasi konstitusi benar-benar terwujud.

Hubungan Kerja DPD dengan DPR dan Pemerintah, Lembaga Negara Baru Pasca Amandemen UUD 1945: Fungsi, Kedudukan, Kewenangan

Interaksi DPD dengan lembaga lain dalam proses ketatanegaraan bersifat koordinatif dan konsultatif. Tabel berikut memetakan hubungan kerja tersebut.

Contoh Usul Inisiatif dari DPD

Sebagai contoh konkret, DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional. Meski nelayan ada di seluruh Indonesia, isu seperti alat tangkap, akses pasar, perlindungan wilayah tangkap, dan jaminan sosial sangat kental dengan nuansa daerah dan otonomi. DPD, yang memahami variasi kondisi geografis dan sosial nelayan dari Sabang sampai Merauke, dapat merancang RUU yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap perbedaan daerah.

RUU ini kemudian diajukan secara resmi ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Meski pada akhirnya DPR yang akan menentukan bentuk finalnya, inisiatif dan substansi awal dari DPD menjadi sangat krusial untuk memastikan suara nelayan di berbagai daerah tidak diabaikan.

Relasi dan Checks and Balances antar Lembaga

Sistem ketatanegaraan pasca amandemen ibarat sebuah mesin rumit dengan banyak roda gigi. Setiap lembaga adalah roda gigi itu, dan checks and balances adalah mekanisme yang memastikan tidak ada satu roda gigi yang berputar terlalu cepat atau memaksa yang lain macet. Prinsip ini dirancang agar kekuasaan tidak lagi terakumulasi di satu titik, melainkan tersebar dan saling mengontrol.

Bagan hubungannya bisa digambarkan sebagai sebuah jaringan interkoneksi. Di puncak, ada MPR (yang kini beranggotakan DPR dan DPD) sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Lalu, ada tiga cabang utama: Legislatif (DPR dengan DPD sebagai mitra), Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan Yudikatif (MA dan MK). KY berada dalam ranah yudikatif tetapi mandiri. MK mengawasi produk hukum DPR dan Presiden melalui judicial review.

DPR mengawasi Presiden melalui hak angket, interpelasi, dan menyetujui anggaran. KY mengawasi hakim agung di MA. Presiden mengajukan RUU ke DPR. Semuanya saling terhubung dalam sebuah sistem pengawasan timbal balik.

Mekanisme Pengawasan: DPR vs Presiden dan KY vs Hakim

Meski sama-sama pengawasan, mekanisme DPR terhadap Presiden dan KY terhadap hakim memiliki karakter yang berbeda. Pengawasan DPR terhadap Presiden bersifat politik. Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat adalah alat politik untuk meminta pertanggungjawaban politik Presiden. Prosesnya terbuka, melibatkan publik melalui media, dan berujung pada konsekuensi politik seperti rekomendasi atau bahkan usulan pemberhentian (impeachment) ke MK.

Sementara itu, pengawasan KY terhadap hakim bersifat etis dan administratif. Fokusnya pada perilaku dan moralitas hakim dalam menjalankan profesinya, bukan pada substansi putusan hukum. Proses pemeriksaannya cenderung tertutup untuk menjaga wibawa peradilan, dan sanksinya bersifat administratif (teguran, usulan pemberhentian) bukan politik. Keduanya penting: yang satu menjaga akuntabilitas kekuasaan politik, yang lain menjaga kemurnian dan integritas kekuasaan kehakiman.

Sinergi MK dan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum

MK dan MA adalah dua sisi dari satu mata uang yang disebut kekuasaan kehakiman. Sinergi mereka vital. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sementara MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bayangkan sebuah piramida hukum: MK menjaga puncaknya (konstitusi dan UU), MA menjaga badan piramidanya (peraturan pemerintah, perpres, dll). Jika ada tumpang tindih atau celah, penegakan hukum akan kacau.

Sinergi juga diperlukan dalam konsistensi putusan. Putusan MK yang membatalkan suatu pasal UU akan berdampak pada penerapan hukum di semua tingkat pengadilan di bawah MA. MA harus meneruskan dan menyesuaikan yurisprudensi di lingkungan peradilannya berdasarkan putusan MK tersebut. Komunikasi dan saling menghormati yurisdiksi antara kedua lembaga ini adalah kunci agar tidak terjadi konflik wewenang yang justru melemahkan kepastian hukum.

Konsep “Neraca Kekuasaan” Kontemporer

Ilustrasi “neraca kekuasaan” saat ini tidak lagi statis seperti timbangan dengan dua daun, tetapi lebih dinamis seperti beberapa orang yang saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Kekuatan masing-masing saling menahan dan menopang. Eksekutif tidak bisa semena-mena karena diawasi DPR dan produk hukumnya bisa digugat ke MK. DPR tidak bisa asal membuat UU karena bisa diuji MK dan perlu mempertimbangkan masukan DPD.

Pasca amandemen UUD 1945, kita menyaksikan transformasi konstitusional yang melahirkan lembaga-lembaga negara baru dengan fungsi, kedudukan, dan kewenangan yang lebih spesifik. Proses penyesuaian ini mirip dengan konversi suhu yang presisi, seperti saat Anda perlu memahami Konversi 68°F ke Skala Celsius untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Demikian pula, pemahaman mendalam tentang arsitektur ketatanegaraan baru ini mutlak diperlukan agar kita dapat mengukur secara tepat kinerja dan akuntabilitas setiap lembaga dalam sistem yang telah diperbarui.

Hakim tidak bisa berperilaku buruk karena diawasi KY. MK sendiri, meski putusannya final, hakim konstitusinya diusulkan oleh Presiden, DPR, dan MA, menciptakan akuntabilitas tidak langsung.

Neraca ini terus bergoyang mencari titik seimbang. Kadang, satu lembaga terasa lebih dominan, misalnya ketika DPR sangat aktif menggunakan hak angket. Di waktu lain, MK yang menjadi pusat perhatian dengan putusan-putusan kontroversial. Dinamika ini sebenarnya sehat, asalkan semua pihak tetap berpegang pada koridor konstitusi dan etika berlembaga. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mengingatkan, sehingga kekuasaan yang dijalankan selalu terkendali dan untuk rakyat.

Implikasi dan Dinamika Kontemporer

Lembaga-lembaga baru ini telah mewarnai dua dekade reformasi dengan capaian sekaligus tantangan yang tidak kecil. Mereka berhasil menciptakan mekanisme kontrol yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti judicial review dan pengawasan hakim oleh lembaga eksternal. Namun, jalan mereka tidak selalu mulus. Tantangan terbesarnya seringkali bukan pada regulasi, melainkan pada budaya politik yang belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka sebagai lembaga yang benar-benar independen.

Tekanan politik, intervensi yang halus, dan upaya pelemahan melalui revisi undang-undang organik kerap mengancam. Selain itu, kapasitas internal dan kredibilitas publik juga menjadi ujian. Sebuah lembaga negara hanya akan kuat jika dipercaya oleh rakyat yang dilayaninya. Ketika publik mulai mempertanyakan integritas anggotanya atau menganggap kinerjanya lamban, fungsi konstitusional lembaga itu pun bisa tergerus.

Perkembangan Wewenang melalui Putusan MK

MK tidak hanya menafsirkan konstitusi, tetapi dalam beberapa putusannya, secara tidak langsung telah “mengembangkan” wewenang lembaga negara lain. Contohnya adalah putusan-putusan MK yang bersifat inkonkret atau menetapkan sesuatu yang harus dilakukan oleh lembaga negara. Misalnya, dalam pengujian UU Pilkada, MK pernah memerintahkan DPR dan Presiden untuk merevisi UU dalam waktu tertentu. Ini melampaui wewenang klasik MK yang hanya membatalkan atau menyatakan tetap berlaku, masuk ke ranah memerintahkan pembentukan hukum baru.

Putusan seperti ini menciptakan dinamika baru. Di satu sisi, dianggap sebagai upaya MK mendorong perbaikan hukum secara proaktif. Di sisi lain, dikritik sebagai bentuk “aktivisme yudisial” yang memasuki wilayah politik dan legislatif. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana checks and balances itu hidup dan berevolusi, tidak kaku, tetapi juga menuntut kehati-hatian ekstra dari setiap lembaga agar tidak melampaui batas kewenangannya.

Dinamika Hubungan DPD dan DPR dalam Legislasi Daerah

Hubungan DPD dan DPR dalam perumusan UU tentang daerah ibarat dua saudara yang kerap berselisih paham. DPD merasa gagasan dan kepentingan daerah yang mereka bawa sering diabaikan atau hanya dijadikan bahan pertimbangan minor di DPR. Sementara dari sudut pandang DPR, mereka adalah lembaga legislatif utama dengan legitimasi politik yang kuat, dan harus mempertimbangkan banyak kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya kepentingan daerah semata.

Dinamika ini terlihat jelas dalam pembahasan RUU seperti Pemekaran Daerah atau Keuangan Daerah. DPD mungkin mengusulkan model otonomi yang lebih luas, sementara DPR dan Pemerintah lebih mempertimbangkan aspek kesatuan negara dan efisiensi fiskal. Hasil akhir UU seringkali merupakan kompromi yang tidak sepenuhnya memuaskan pihak manapun. Titik krusialnya adalah mencari format kerjasama yang lebih setara, misalnya melalui pembentukan pansus bersama yang lebih mengikat, agar aspirasi daerah memiliki jalur politik yang lebih jelas dan berpengaruh.

Peta Politik dan Kinerja Lembaga Independen

Kinerja lembaga independen seperti KY dan MK sangat dipengaruhi oleh peta politik yang mengelilinginya. Ilustrasi peta politik ini menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga ini berada di tengah tarik-menarik kekuatan besar. Proses pengisian jabatan (seperti hakim konstitusi atau anggota KY) kerap menjadi ajang transaksi politik antara partai-partai besar di DPR dan Presiden. Calon yang diusung tidak lagi murni berdasarkan integritas dan kompetensi, tetapi juga pertimbangan “kebagian jatah” dan loyalitas politik.

Dampaknya, publik kadang memandang lembaga ini dengan skeptis, mencurigai setiap putusan atau keputusan besar dibayang-bayangi oleh kepentingan politik para pengusungnya. Misalnya, ketika MK memutus sengketa pilpres atau uji materi UU yang sensitif secara politik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa untuk bertahan, lembaga independen ini harus terus-menerus membangun benteng kredibilitas dari dalam, melalui putusan-putusan yang berintegritas dan transparansi proses yang tak terbantahkan.

Mereka harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mandiri, bukan sekadar alat dari kekuatan politik yang sedang berkuasa. Tantangan inilah yang menentukan apakah mereka akan menjadi penjaga demokrasi yang sejati, atau hanya sekadar ornamen konstitusional.

Penutupan

Jadi, setelah menyelami fungsi, kedudukan, dan kewenangan lembaga negara baru ini, terlihat jelas bahwa amandemen UUD 1945 bukan sekadar mengubah pasal-pasal, tetapi menanamkan benih untuk budaya ketatanegaraan yang lebih matang. Keberadaan MK, KY, dan DPD adalah bukti nyata upaya untuk membangun sistem yang saling mengawasi dan mengimbangi, meski dalam praktiknya tantangan seperti politisasi, keterbatasan wewenang, dan dinamika hubungan antarlembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Pada akhirnya, ketiga lembaga ini adalah cermin dari cita-cita reformasi. Vitalitas dan kredibilitas mereka tidak hanya ditentukan oleh teks konstitusi, tetapi lebih lagi oleh bagaimana para aktor di dalamnya menjalankan amanah, serta seberapa besar dukungan publik untuk menjaga independensinya. Merekalah garda terdepan dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi mutlak, melainkan dikelola dengan hati-hati di atas prinsip konstitusi dan kedaulatan rakyat.

FAQ dan Informasi Bermanfaat: Lembaga Negara Baru Pasca Amandemen UUD 1945: Fungsi, Kedudukan, Kewenangan

Apakah keberadaan lembaga baru ini membuat sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih rumit?

Tidak tepat disebut lebih rumit, tetapi lebih
-kompleks dan refined*. Sistem lama cenderung sederhana karena kekuasaan terpusat. Lembaga baru ditambahkan justru untuk memastikan tidak ada satu cabang kekuasaan yang terlalu dominan, dengan mekanisme saling mengawasi (checks and balances) yang lebih detail, yang merupakan ciri demokrasi modern.

Mana yang lebih kuat kedudukannya, Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA)?

Kedudukannya setara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi wilayah kerjanya berbeda. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, menjadi peradilan kasasi, dan mengawasi peradilan di bawahnya. Jadi, “kuat” di bidangnya masing-masing.

Kenapa kewenangan legislasi DPD dinilai sangat terbatas dan apakah ini sebuah kelemahan?

Kewenangan DPD memang terbatas, ia hanya dapat
-mengajukan* RUU terkait otonomi daerah kepada DPR, dan DPR-lah yang memutuskan untuk membahas atau tidak. Ini sering dikritik sebagai kelemahan desain konstitusi, karena suara daerah tidak memiliki kekuatan memutus yang setara. Namun, di sisi lain, ini juga mencerminkan pilihan untuk mempertahankan sistem bikameral tidak setara (unequal bicameralism) dengan DPR sebagai rumah utama legislasi.

Bagaimana jika Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) berselisih pendapat tentang seorang hakim?

Ini adalah dinamika klasik. KY berwenang mengusulkan calon hakim agung dan melakukan pengawasan etik, sementara MA adalah institusi tempat hakim itu bernaung. Jika terjadi perselisihan serius, misalnya MA menolak rekomendasi sanksi KY, seringkali yang terjadi adalah ketegangan institusional. Penyelesaiannya bisa melalui jalur politis, dialog, atau bahkan uji materiil ke MK. Hal ini menunjukkan mekanisme checks and balances kadang menciptakan friksi yang produktif sekaligus menantang.

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dibatalkan oleh lembaga lain?

Tidak bisa. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan dalam sidang pleno. Tidak ada upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Ini menegaskan kedudukannya sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Satu-satunya cara “membatalkan” putusan MK adalah melalui putusan MK sendiri dalam perkara lain, atau melalui perubahan konstitusi (amandemen UUD) oleh MPR, yang tentu prosesnya sangat berat dan politis.