Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat Ini Dinamika dan Tantangannya

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat Ini bukan sekadar wacana hukum yang kaku, melainkan denyut nadi kehidupan berbangsa yang paling terasa di tingkat akar rumput. Bayangkan, dari urusan sampah hingga strategi pariwisata, semua diputuskan oleh pemerintah daerah yang seharusnya paling paham dengan selera dan kebutuhan warganya. Perjalanan panjang dari era sentralistik Orde Baru menuju desentralisasi telah menciptakan lanskap pemerintahan yang jauh lebih berwarna, kompleks, dan penuh dinamika.

Secara akademis, otonomi daerah berdiri di atas tiga asas utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang membagi wewenang secara spesifik antara Jakarta dan daerah. Prinsip money follows function dan hak mengatur rumah tangga sendiri menjadi roh dari kebijakan ini. Namun, di balik struktur yang terlihat rapi, praktik di lapangan menghadirkan cerita yang beragam, mulai dari inovasi pelayanan publik yang memukau hingga persoalan ketergantungan fiskal yang tak kunjung usai.

Konsep Dasar dan Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah perjalanan panjang mencari bentuk terbaik hubungan antara pusat dan daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan utamanya tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi payung hukum utama saat ini.

Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan dan sarana prasarana.

Pembagian Wewenang Berdasarkan Asas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat Ini

Untuk memahami bagaimana kekuasaan dibagi, berikut tabel yang membandingkan wewenang berdasarkan tiga asas utama. Tabel ini memberikan gambaran sederhana tentang kompleksitas hubungan pusat-daerah.

Perjalanan menuju otonomi seperti sekarang ini berliku. Di era Orde Baru, otonomi daerah lebih bersifat semu dengan sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat di Jakarta. Puncak perubahan terjadi pada tahun 1999, pasca reformasi, dengan diterbitkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan sangat luas kepada kabupaten dan kota. Semangat “big bang decentralization” ini kemudian disempurnakan dengan UU No.

32/2004 dan yang terakhir adalah UU No. 23/2014 yang cenderung melakukan recentralisasi beberapa kewenangan strategis, menandakan fase evaluasi dan penyesuaian dari kebijakan desentralisasi.

Struktur Pemerintahan dan Kewenangan Daerah

Dengan otonomi daerah, struktur pemerintahan di tingkat lokal menjadi sangat vital. Struktur ini didesain untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan perangkat daerah sebagai eksekutif, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. Hubungan mereka mirip dengan sistem presidensial di tingkat nasional; Kepala Daerah adalah pemimpin eksekutif yang dipilih secara langsung, sedangkan DPRD berfungsi membuat peraturan daerah, mengawasi, dan menyetujui anggaran.

Perangkat daerah, seperti Dinas, Badan, dan Sekretariat Daerah, adalah tangan-tangan operasional yang menjalankan kebijakan dan pelayanan. Dinamika hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD seringkali menjadi penentu kelancaran atau tersendatnya pembangunan di daerah, di mana kohesi politik dan transaksi kepentingan kerap terjadi.

Jenis Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, kewenangan yang diserahkan mencakup urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi lebih banyak mengurusi hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota dan strategis regional, seperti perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pengendalian lingkungan hidup regional, dan jalan provinsi. Sementara kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang lebih langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, pasar, dan jalan kabupaten.

Otonomi daerah di Indonesia saat ini berjalan dinamis, memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi lokalnya. Mirip seperti fleksibilitas yang ditunjukkan oleh 3 Contoh Kekuatan Daun Lontar dalam budaya dan kearifan lokal, desentralisasi ini seharusnya memperkuat identitas dan inovasi daerah, bukan sekadar memindahkan birokrasi dari pusat ke daerah.

Bidang Pelayanan Publik Tanggung Jawab Daerah

Beberapa contoh bidang pelayanan publik yang kini hampir sepenuhnya menjadi domain pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:

• Pendidikan Dasar dan Menengah: Pengelolaan sekolah negeri (SD, SMP), rekrutmen guru honorer, dan penyediaan fasilitas sekolah.
• Pelayanan Kesehatan Dasar: Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, program imunisasi, dan penanganan kesehatan ibu dan anak.
• Pelayanan Administrasi Kependudukan: Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran.
• Pengelolaan Pasar Tradisional dan Tempat Umum: Penataan lokasi, kebersihan, dan retribusi di pasar milik daerah.
• Penanganan Sampah Skala Lingkungan: Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tingkat rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara.

Tantangan Pembagian Kewenangan

Meski telah diatur, tantangan terbesar justru terletak pada kerancuan dan tumpang tindih kewenangan. Seringkali terjadi ketidakjelasan batas antara urusan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Misalnya, dalam pengelolaan sungai, mana bagian yang menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi, atau Kementerian PUPR? Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan saling lempar tanggung jawab atau justru duplikasi program. Selain itu, kapasitas daerah yang tidak merata menyebabkan penyerahan kewenangan yang sama tidak serta merta menghasilkan kualitas pelayanan yang setara.

Daerah dengan kapasitas SDM dan keuangan terbatas kerap kewalahan mengelola kewenangan yang diserahkan.

Kapasitas Fiskal dan Keuangan Daerah

Otonomi daerah tanpa dukungan keuangan yang memadai bagai mobil tanpa bensin. Kapasitas fiskal menjadi penentu nyata sejauh mana sebuah daerah bisa benar-benar “berdikari”. Sumber utama napas keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah (seperti pajak hotel, restoran, hiburan), retribusi daerah (contohnya retribusi pasar, izin mendirikan bangunan), hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kemampuan PAD sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi lokal, efektivitas pemungutan, dan keberanian politik pemerintah daerah untuk menetapkan tarif. Daerah dengan kota besar atau destinasi pariwisata maju biasanya memiliki PAD yang kuat, sementara daerah agraris atau kepulauan seringkali bergantung pada transfer dari pusat.

Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD menggambarkan kesehatan fiskal dan prioritas suatu daerah. Secara umum, sumber pendapatan APBD terbagi menjadi PAD, Dana Perimbangan (Transfer dari Pusat), dan Lain-lain Pendapatan. Berikut ilustrasi perbandingan komposisi kasar dari tiga jenis daerah hipotesis:

Mekanisme Dana Perimbangan

Karena ketimpangan kemampuan fiskal, pemerintah pusat menyalurkan Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan celah fiskal dan kebutuhan dasar. Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat earmarked, diberikan untuk mendanai program khusus yang menjadi prioritas nasional, seperti infrastruktur dasar atau stunting. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari penerimaan pajak dan sumber daya alam tertentu, seperti pajak bumi dan bangunan, atau hasil minyak dan gas.

Isu Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat menciptakan beberapa masalah kronis. Pertama, daerah cenderung kurang inovatif dalam menggali PAD karena merasa “aman” dengan dana transfer yang hampir pasti cair. Kedua, siklus anggaran daerah sangat bergantung pada keputusan pusat, sehingga sering terjadi keterlambatan penyaluran yang mengganggu perencanaan. Ketiga, besarnya porsi gaji pegawai dalam belanja daerah di banyak wilayah membuat anggaran menjadi kaku, menyisakan ruang yang sangat sempit untuk belanja pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik

Setelah lebih dari dua dekade, dampak otonomi daerah terhadap wajah pembangunan dan pelayanan di Indonesia terasa nyata, dengan warna-warna yang beragam. Di satu sisi, desentralisasi telah memungkinkan percepatan pembangunan fisik di banyak daerah yang sebelumnya terabaikan. Di sisi lain, kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menunjukkan grafik yang tidak konsisten, sangat bergantung pada kapasitas dan political will pemerintah daerah setempat.

Di daerah dengan kepemimpinan yang visioner dan birokrasi yang relatif bersih, otonomi menjadi alat ampuh untuk berinovasi. Pelayanan perizinan yang dipangkas waktunya, kartu kesehatan daerah, atau program beasiswa untuk pelajar kurang mampu adalah contoh produk otonomi yang sukses. Namun, di daerah dengan kapasitas terbatas dan praktik korupsi yang tinggi, otonomi justru memindahkan lokus korupsi dari Jakarta ke daerah, tanpa banyak meningkatkan kesejahteraan warga.

Contoh Keberhasilan dan Kegagalan Program Daerah

Source: buguruku.com

Keberhasilan: Program “Jaminan Kesehatan Jembrana” (JKJ) di Kabupaten Jembrana, Bali, yang lahir jauh sebelum program JKN Nasional. Didanai APBD, JKJ memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warganya. Ini adalah bukti nyata bagaimana otonomi memungkinkan daerah merespons kebutuhan spesifik warganya dengan cepat dan tepat, menjadi pionir yang kemudian diadopsi secara nasional.

Kegagalan: Banyaknya pembangunan infrastruktur “proyek mercusuar” seperti stadion atau gedung kesenian megah di kabupaten kecil yang akhirnya mangkrak. Dana APBD yang seharusnya untuk peningkatan jalan desa atau air bersih dialihkan untuk pembangunan fisik yang prestisius namun tidak fungsional. Hal ini mencerminkan salah urus prioritas akibat tekanan politik atau ambisi pribadi kepala daerah, sebuah kegagalan dalam memanfaatkan ruang otonomi.

Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah

Ironisnya, otonomi daerah justru dalam beberapa hal memperlebar kesenjangan. Daerah yang sudah maju secara ekonomi memiliki PAD kuat untuk berinvestasi lebih besar pada infrastruktur dan pelayanan, menarik lebih banyak investasi, dan menciptakan siklus pertumbuhan yang positif. Sebaliknya, daerah tertinggal yang bergantung pada DAU hanya mampu membiayai belanja rutin (terutama gaji), sehingga tidak punya modal untuk “lompatan” pembangunan. Faktor geografis, kualitas SDM birokrasi, dan warisan infrastruktur kolonial juga turut memperparah kesenjangan ini.

Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Lokal

Pada idealnya, otonomi memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap masalah lokal karena pengambil keputusan berada di lokasi yang sama dengan masalah. Misalnya, dalam menangani banjir lokal, pemerintah kabupaten bisa langsung mengerahkan alat berat dan menyalurkan bantuan tanpa harus menunggu instruksi dari provinsi atau pusat. Namun, efektivitas ini kembali lagi pada kapasitas teknis dan koordinasi di internal pemerintah daerah itu sendiri.

Jika birokrasinya lamban dan sarat dengan prosedur berbelit, keunggulan “kedekatan” ini pun menjadi tidak berarti.

Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Saat Ini

Esensi dari otonomi daerah yang sehat bukan hanya terletak pada pemerintah daerahnya, tetapi pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dan dapat mengawasi. Partisipasi publik adalah pengawal agar kekuasaan yang didesentralisasikan tidak disalahgunakan. Mekanisme formal untuk ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sayangnya, dalam praktiknya, Musrenbang sering dikritik sebagai ritual tahunan yang formalistis. Aspirasi dari bawah kerap “dikebiri” atau diakomodasi secara parsial oleh kepentingan birokrasi dan politik di tingkat atas. Partisipasi yang sesungguhnya membutuhkan ruang yang lebih cair dan otentik di luar struktur formal tersebut.

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini masih berjalan di tempat. Di satu sisi, kemajuan teknologi memungkinkan informasi seperti APBD, Perda, dan pengadaan barang/jasa diunggah secara online melalui portal seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau website resmi daerah. Di sisi lain, informasi yang disajikan seringkali tidak ramah pengguna, tidak lengkap, atau tidak diperbarui secara rutin. Akuntabilitas, dalam arti pertanggungjawaban yang jelas atas kinerja, juga masih lemah.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah ke DPRD lebih sering menjadi ajang politik daripada evaluasi kinerja yang substansial.

Peran Media Lokal dan Masyarakat Sipil

Dalam konteks ini, peran media lokal dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menjadi krusial. Media lokal, seperti radio komunitas atau portal berita daerah, sering menjadi ujung tombak dalam mengungkap praktik korupsi atau penyimpangan di tingkat akar rumput. Sementara OMS, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu antikorupsi, transparansi anggaran, atau lingkungan, berperan sebagai critical partner yang melakukan pemantauan independen, advokasi kebijakan, dan pendidikan publik.

Tekanan dari kedua aktor inilah yang sering memaksa pemerintah daerah untuk lebih terbuka.

Indikator Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih

Secara umum, indikator bahwa sebuah pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan relatif bersih dapat dilihat dari:

• Anggaran yang Pro-Rakyat: Porsi belanja pembangunan untuk pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) lebih besar daripada belanja tidak langsung seperti penghasilan anggota DPRD atau perjalanan dinas.
• Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah: Waktu tunggu perizinan singkat, prosedur jelas, dan tidak ada praktik pungutan liar.
• Keterbukaan Informasi: Data APBD, perizinan, pengadaan barang/jasa, dan aset daerah dapat diakses publik dengan mudah dan real-time.
• Partisipasi yang Bermakna: Aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi terlihat jejaknya dalam program dan kebijakan yang dihasilkan.
• Penegakan Hukum yang Konsekuen: Ada tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat pemerintah daerah sendiri.

Dinamika Politik dan Isu Kontemporer

Otonomi daerah telah mengubah peta politik Indonesia secara fundamental, dengan menciptakan arena-arena kekuasaan baru yang sangat dinamis di tingkat lokal. Politik lokal pasca otonomi ditandai dengan menguatnya figur kepala daerah sebagai “raja kecil”, yang kekuatannya seringkali dibangun melalui jaringan patronase berbasis suku, agama, atau klan. Hubungan antara eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD) pun berjalan dalam tarik-ulur yang kompleks, mulai dari kooperatif hingga konfrontatif, sangat dipengaruhi oleh bagi-bagi kursi dalam struktur perangkat daerah dan alokasi anggaran.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini, meski sudah berjalan dua dekade, masih sering dihadapkan pada kompleksitas implementasi di lapangan. Mirip seperti ketika kita menghadapi soal rumit yang butuh Urgent Assistance Needed for Straight Line Chapter , desentralisasi memerlukan pendampingan dan evaluasi terus-menerus. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap capaian dan tantangan otonomi daerah menjadi keniscayaan agar cita-cita kemandirian daerah tidak sekadar garis lurus di atas kertas.

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) telah menjadi festival demokrasi yang kadang lebih panas daripada pemilu nasional, menunjukkan betapa tinggi taruhannya. Kemenangan dalam Pilkada berarti kontrol atas sumber daya daerah dan mesin birokrasi, yang bisa digunakan untuk membangun dinasti politik atau mengamankan basis untuk pertarungan politik di tingkat yang lebih tinggi.

Isu Pemekaran, Otonomi Khusus, dan Wacana Federal

Beberapa isu kontemporer terus mengemuka. Pertama, pemekaran daerah yang masif pasca reformasi kini banyak dikritik. Banyak daerah otonom baru (DOB) yang terbukti tidak mandiri secara fiskal dan justru membebani APBN, sementara tujuannya untuk mendekatkan pelayanan sering tidak tercapai karena keterbatasan kapasitas. Pemerintah pusat kini lebih ketat dalam mengeluarkan izin pemekaran.

Kedua, otonomi khusus seperti di Papua, Aceh, dan DKI Jakarta (dalam bentuk tertentu) adalah bentuk pengakuan terhadap kekhususan historis dan sosial. Namun, implementasinya penuh tantangan, seperti dalam mengelola dana otsus yang besar agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketegangan baru.

Ketiga, wacana negara federal sesekali muncul sebagai kritik atas ketimpangan hasil otonomi. Namun, wacana ini masih sangat marginal karena bertentangan dengan jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah mengakar. Solusi yang lebih realistis adalah memperbaiki dan mematangkan sistem otonomi daerah yang ada, bukan mengganti bentuk negara.

Adopsi Isu Global dalam Kebijakan Daerah

Isu global seperti perubahan iklim dan ekonomi digital mulai merambah kebijakan daerah, meski dengan tingkat keseriusan yang berbeda. Daerah-daerah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana klimatik mulai memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya, misal dengan melindungi hutan mangrove atau membatasi pembangunan di daerah rawan banjir rob. Dalam ekonomi digital, beberapa kota/kabupaten progresif telah meluncurkan program “smart city”, mengintegrasikan layanan publik berbasis aplikasi, atau mendorong UMKM go digital.

Namun, adopsi ini masih sporadis dan sangat bergantung pada visi pimpinan daerah serta dukungan anggaran.

Interaksi Kompleks Aktor Politik di Tingkat Daerah

Bayangkan sebuah kabupaten di Jawa. Di sana, seorang Bupati yang baru terpilih berusaha membangun proyek strategis berupa pusat logistik. Di balik layar, interaksi kompleks terjadi. Bupati harus bernegosiasi dengan Ketua DPRD dari partai koalisi yang menginginkan posisi kepala dinas tertentu untuk kadernya. Kelompok pengusaha lokal yang dekat dengan Bupati mengincar proyek pembangunannya, sementara kelompok pengusaha lain yang dekat dengan anggota DPRD tertentu berusaha menggagalkan atau mengambil alih.

LSM setempat memantau proses pengadaan barang/jasa, siap melaporkan ke KPK jika menemukan indikasi korupsi. Media lokal memberitakan perkembangan proyek, kadang objektif, kadang dibayar oleh salah satu pihak. Sementara masyarakat di sekitar lokasi proyek, melalui tokoh adat dan kepala desa, menuntut kompensasi dan jaminan tidak terganggu mata pencahariannya. Dari sinilah kebijakan dan pembangunan di daerah lahir: bukan dari ruang rapat yang steril, tetapi dari arena pertarungan kepentingan yang dinamis, di mana birokrasi, politik, uang, dan suara rakyat saling berjalin.

Penutupan Akhir

Pada akhirnya, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat Ini adalah sebuah proyek besar yang belum selesai. Ia telah berhasil memindahkan pusat gravitasi politik dan pembangunan ke daerah, menciptakan ruang bagi kreativitas lokal dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti Musrenbang. Namun, cita-cita untuk melahirkan pemerintahan yang akuntabel, mandiri secara finansial, dan mampu memangkas kesenjangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang menantang.

Keberhasilan otonomi tidak lagi diukur dari tebalnya peraturan, tetapi dari seberapa cepat respon terhadap keluhan warga, seberapa transparan anggaran daerah, dan seberapa merasanya dampak pembangunan di tingkat yang paling dasar. Otonomi daerah, dalam esensinya, adalah ujian nyata bagi kedewasaan berdemokrasi kita.

Detail FAQ

Apakah dengan otonomi daerah, pemerintah pusat sama sekali tidak bisa campur tangan?

Tidak. Pemerintah pusat tetap memegang kewenangan mutlak di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Otonomi daerah berjalan dalam koridor hukum nasional yang dibuat pusat.

Mengapa masih banyak daerah yang miskin padahal sudah memiliki otonomi?

Kemiskinan daerah seringkali disebabkan oleh kapasitas fiskal yang rendah (PAD minim), ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, serta kapasitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Otonomi memberi kewenangan, tetapi tidak serta-merta memberi kemampuan.

Bagaimana masyarakat biasa bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah?

Utamanya melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diselenggarakan dari tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten/kota. Masyarakat dapat menyampaikan usulan kegiatan langsung dalam forum tersebut.

Apa bedanya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)?

DAU adalah dana tanpa syarat untuk menutup celah fiskal daerah. DAK adalah dana bersyarat untuk membiayai program khusus yang menjadi prioritas nasional. DBH adalah bagian daerah dari hasil penerimaan sumber daya alam dan pajak tertentu.

Apakah otonomi daerah bisa menyebabkan Indonesia bubar seperti sistem federal?

Sangat kecil kemungkinannya. Otonomi daerah di Indonesia tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan daerah diberikan oleh pusat dan tidak bersifat kedaulatan seperti pada negara bagian dalam sistem federal.