Pelanggaran Hak dan Kewajiban di Sekolah serta Lingkungan Sekitar dalam Dunia Modern

Pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah serta lingkungan sekitar bukan lagi sekadar persoalan klasik tentang seragam atau piket, tetapi telah berevolusi menjadi isu kompleks yang menyentuh ranah privasi digital, keadilan sosial, dan aksesibilitas. Dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada paradoks dimana teknologi hadir untuk memudahkan, namun juga berpotensi menjadi alat pengawasan yang tak etis, dimana kewajiban kebersihan seharusnya mengajarkan tanggung jawab justru bisa berubah menjadi beban yang diskriminatif.

Mulai dari bagaimana data pribadi siswa dikumpulkan oleh aplikasi pembelajaran, pembagian tugas piket yang tidak proporsional, hingga trotoar di sekitar sekolah yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas; semua ini adalah gambaran nyata bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban perlu terus diperbarui. Diskusi ini mencoba menelusuri dimensi-dimensi tersembunyi dari persoalan tersebut, mengajak untuk melihat beyond the surface dan memahami implikasi yang seringkali luput dari perhatian bersama.

Dimensi Tersembunyi dari Pelanggaran Hak Privasi Siswa dalam Penggunaan Tekknologi Pembelajaran: Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Di Sekolah Serta Lingkungan Sekitar

Source: kibrispdr.org

Dunia pendidikan semakin mengandalkan teknologi, namun di balik kemudahan yang ditawarkan, terselip praktik pengawasan digital yang seringkali melampaui batas etis. Pengawasan ini tidak hanya memantau aktivitas akademik, tetapi sering menyasar ke ranah privasi pribadi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang terasa diawasi dan tidak nyaman.

Bentuk-bentuk pengawasan yang tidak etis ini beragam, mulai dari software proctoring yang menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis gerakan mata dan suara siswa selama ujian online, hingga keylogger yang merekam setiap ketikan pada perangkat sekolah. Bahkan, beberapa sekolah dilaporkan mengaktifkan kamera dan mikrofon laptop siswa secara remote tanpa sepengetahuan mereka, di luar jam belajar, dengan dalih keamanan. Praktik ini mengaburkan batas antara pengawasan edukasional dan invasi privasi, dimana data pribadi siswa seperti kebiasaan browsing, percakapan pribadi, dan lingkungan rumah dapat terekam dan disimpan tanpa regulasi yang jelas.

Jenis Pelanggaran Privasi Digital pada Perangkat Sekolah

Berikut adalah tabel yang merinci beberapa bentuk pelanggaran, teknologi yang digunakan, dampaknya pada psikologis siswa, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

Contoh Nyata Penyalahgunaan Data Pribadi Siswa

Kasus nyata terjadi di sebuah distrik sekolah di Amerika Serikat, dimana sebuah perusahaan teknologi pendidikan diduga menggunakan data yang dikumpulkan dari perangkat siswa untuk tujuan pemasaran dan pengembangan produk komersial, jauh dari konteks pembelajaran.

Investigasi oleh Electronic Frontier Foundation menemukan bahwa sebuah aplikasi pembelajaran yang wajib digunakan di beberapa sekolah menyematkan pelacak pihak ketiga. Data anonim tentang kebiasaan belajar, waktu penggunaan, dan bahkan lokasi diperkirakan dikumpulkan dan dijual kepada broker data untuk membuat profil iklan yang lebih targetted, meskipun pihak sekolah menyangkal mengetahui praktik ini.

Prosedur Pengaduan untuk Orang Tua

Jika orang tua mencurigai adanya pelanggaran privasi, langkah sistematis dapat ditempuh. Pertama, kumpulkan bukti seperti screenshot, email, atau kebijakan tertulis yang dirasa bermasalah. Kedua, ajukan pertemuan formal dengan wali kelas dan guru teknologi untuk meminta klarifikasi kebijakan pengawasan yang diterapkan. Jika tidak mendapat titik terang, eskalasi laporan kepada kepala sekolah dan komite sekolah secara tertulis. Apabila sekolah tidak responsif, orang tua dapat melaporkan dugaan pelanggaran data pribadi anak kepada otoritas perlindungan data seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komnas Perlindungan Anak, karena sekolah sebagai institusi memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data siswanya.

Implikasi Sosial dari Kewajiban yang Tidak Proporsional dalam Kegiatan Kebersihan Lingkungan Sekolah

Tugas piket dan kerja bakti seharusnya menjadi media pembelajaran tentang tanggung jawab dan gotong royong. Namun, ketika pemberiannya tidak adil dan berlebihan, kegiatan mulia ini justru berpotensi memicu diskriminasi dan memperdalam jurang sosial antar siswa.

Pemberian tugas yang tidak proporsional seringkali terjadi secara tidak sadar. Siswa yang dianggap lebih penurut atau berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering mendapat jatah tugas yang lebih berat atau kotor, seperti membersihkan kamar mandi atau mengangkat sampah yang banyak. Sebaliknya, siswa tertentu mungkin dibebaskan dengan alasan yang tidak jelas. Praktek seperti ini tidak hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga luka psikologis.

Siswa yang terus-menerus mendapat tugas berat dapat merasa diperlakukan tidak adil, direndahkan, dan pada akhirnya menginternalisasi stigma bahwa mereka “pantas” melakukan pekerjaan kotor. Hal ini memperkuat prasangka kelas dan merusak nilai-nilai kesetaraan yang seharusnya diajarkan di sekolah.

Indikator Kewajiban Kebersihan yang Telah Menjadi Eksploitasi

Tidak semua tugas kebersihan adalah wajar. Berikut adalah tanda-tanda bahwa suatu kewajiban telah melampaui batas dan berubah menjadi eksploitasi terhadap siswa.

• Tugas diberikan sebagai hukuman kolektif atas kesalahan individu tertentu.
• Intensitas dan durasi tugas mengganggu waktu istirahat, makan siang, atau waktu belajar siswa.
• Pembagian tugas tidak transparan dan cenderung memihak, selalu memberatkan kelompok siswa yang sama.
• Sekolah menghemat anggaran kebersihan dengan mengandalkan tenaga siswa untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan petugas kebersihan profesional.
• Tugas melibatkan risiko kesehatan dan keselamatan, seperti membersihkan limbah tajam atau bahan kimia tanpa alat pelindung diri.

Panduan Etis bagi Guru dalam Menetapkan Tugas Kebersihan

Guru memegang peran kunci dalam menciptakan keadilan. Panduan ini dirancang untuk memastikan tugas kebersihan tetap menjadi pengalaman edukatif yang positif. Pertama, buat jadwal piket yang jelas, transparan, dan rotatif, sehingga semua siswa mendapat porsi tugas yang beragam dan adil. Kedua, selalu pertimbangkan kondisi fisik dan latar belakang kesehatan siswa; jangan memaksa siswa yang memiliki alergi debu untuk menyapu ruangan, misalnya.

Ketiga, hindari absolut menggunakan tugas kebersihan sebagai bentuk hukuman. Keempat, libatkan siswa dalam diskusi untuk menentukan pembagian tugas, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama. Kelima, yang terpenting, guru harus turun langsung mengawasi dan bahkan terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memupuk semangat gotong royong, bukan hanya sebagai pengawas.

Lingkungan Sekolah dengan Sistem Kebersihan yang Adil

Bayangkan sebuah lingkungan sekolah dimana prinsip keadilan dan gotong royong benar-benar hidup. Di halaman, terlihat beberapa siswa dengan sapu lidi menyapu daun kering sambil bercanda, sementara yang lain memilah sampah dari tempat yang sudah penuh. Seorang guru tidak hanya berdiri mengawasi, tetapi turun tangan membantu mengangkat ember berisi daun yang berat. Di dalam kelas, jadwal piket yang colorful dan detail terpampang jelas, menunjukkan pembagian tugas yang merata untuk seminggu ke depan.

Setiap siswa tahu persis tanggung jawabnya dan tidak ada yang terlihat mengeluh atau merasa terbebani, karena mereka tahu semua melakukan bagiannya. Suasana yang tercipta bukanlah suasana kerja paksa, melainkan semangat komunitas yang bekerja sama untuk merawat rumah bersama mereka.

Pelanggaran Hak Berekspresi melalui Regulasi Seragam dan Atribut yang Mengebiri Identitas Kultural

Aturan seragam sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, kedisiplinan, dan identitas institusional. Namun, ketika regulasi ini menjadi terlalu kaku dan tidak mengakomodasi keragaman latar belakang budaya siswa, ia justru berbalik arah menjadi alat yang mengebiri identitas kultural dan menimbulkan konflik antara nilai tradisi dengan tuntutan modernitas.

Konflik ini muncul ketika sekolah memberlakukan aturan yang sama sekali tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya tertentu yang dianut siswanya. Misalnya, aturan yang melarang segala bentuk penutup kepala bagi perempuan dapat berbenturan dengan nilai keagamaan siswa muslimah yang ingin mengenakan jilbab. Demikian pula, aturan ketat mengenai potongan rambut tertentu (seperti cornrows, dreadlocks, atau rambut afro) seringkali tidak sensitif terhadap identitas rasial dan budaya siswa kulit berwarna.

Di sisi lain, tuntutan untuk membeli seragam dan atribut khusus untuk setiap acara (kegiatan olahraga, upacara, ekstrakurikuler) dengan harga yang mahal justru menciptakan kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas, dimana siswa dari keluarga kurang mampu akan kesulitan mengikutinya, sehingga merasa teralienasi. Sekolah, dalam hal ini, gagal menjadi ruang inklusif yang merayakan perbedaan, dan justru menjadi mesin homogenisasi yang meminggirkan identitas di luar arus utama.

Regulasi Atribut dan Dampaknya terhadap Hak Berekspresi

Tabel berikut merinci item atribut umum, alasan regulasi yang sering dikemukakan, potensi pelanggaran hak yang terjadi, serta solusi alternatif yang lebih inklusif.

Studi Kasus Beban Ekonomi Kebijakan Seragam

Kasus ini menggambarkan bagaimana niat baik di balik seragam justru dapat menjadi bumerang bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.

Seorang ibu tunggal di sebuah daerah mengeluhkan bahwa untuk menyekolahkan anaknya di kelas 1 SMP, ia harus mengeluarkan biaya hampir satu juta rupiah hanya untuk seragam. Rinciannya termasuk seragam putih-abu (dengan logo khusus yang harus di bordir di tempat tertentu), seragam pramuka, seragam olahraga (dengan kaos berlogo sekolah), serta seragam batik khas sekolah. Selain itu, ada atribut tambahan seperti topi, dasi, dan badge yang harganya tidak murah. Kebijakan ini memberatkan karena selain mahal, seragam tersebut hanya bisa dibeli di koperasi sekolah atau tempat yang ditunjuk, tanpa pilihan yang lebih terjangkau di pasar.

Prosedur Evaluasi Partisipatif Kebijakan Atribut

Merevisi kebijakan yang sudah berjalan membutuhkan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Langkah pertama adalah membentuk tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan OSIS, guru, orang tua, dan komite sekolah. Bahkan, jika memungkinkan, undang ahli budaya atau antropolog untuk memberikan perspektif objektif. Tim ini kemudian mengadakan serangkaian forum diskusi terbuka atau focus group discussion untuk mendengar pengalaman dan keluhan langsung dari siswa mengenai aturan yang ada.

Data dan usulan dari forum ini kemudian dikompilasi dan dibahas untuk merumuskan draf kebijakan baru. Draf ini kemudian disosialisasikan ke seluruh siswa dan orang tua untuk mendapatkan masukan akhir sebelum ditetapkan. Proses yang partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan akhir bukanlah hasil dari keputusan sepihak, tetapi merupakan konsensus yang menghormati hak dan latar belakang seluruh warga sekolah.

Kewajiban yang Terabaikan dalam Menjaga Keamanan Digital sebagai Bagian dari Ekosistem Sekolah

Dalam ekosistem sekolah modern, keamanan digital bukan lagi hanya tanggung jawab tim IT atau administrator. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh setiap individu, mulai dari siswa, guru, hingga staf. Sayangnya, kewajiban ini seringkali terabaikan karena kurangnya kesadaran atau anggapan bahwa itu bukan urusan mereka, sehingga menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanggung jawab kolektif yang dimaksud seringkali gagal diimplementasikan dalam keseharian. Siswa mungkin dengan ceroboh membagikan password akun pembelajaran mereka kepada teman, atau mengakses link mencurigakan dari email phishing yang menyamar sebagai pemberitahuan sekolah. Guru dan staf administrasi bisa saja tidak menjalankan protokol keamanan dasar, seperti menggunakan password yang lemah untuk sistem nilai, atau membiarkan komputer mereka tidak terkunci saat meninggalkan meja, sehingga membuka akses ke data sensitif.

Sementara itu, pihak sekolah mungkin menghemat anggaran dengan tidak mengupdate software keamanan atau tidak memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh warga sekolah. Kelalaian-kelalaian kecil yang terakumulasi inilah yang menjadi pintu masuk bagi peretas untuk melancarkan serangan, mulai dari mengacaukan sistem hingga mencuri data pribadi siswa dan guru.

Kewajiban Spesifik Warga Sekolah untuk Ruang Digital yang Aman

Menciptakan keamanan digital adalah tugas bersama. Berikut adalah lima kewajiban spesifik yang harus dipenuhi oleh setiap komponen dalam komunitas sekolah.

• Setiap siswa wajib menjaga kerahasiaan informasi kredensial login mereka dan tidak membagikannya kepada siapapun.
• Setiap guru dan staf wajib menggunakan autentikasi dua faktor (2FA) untuk semua akun yang mengelola data sensitif dan mengganti password secara berkala.
• Pihak administrasi sekolah wajib mengadakan pelatihan kesadaran keamanan digital (security awareness) secara rutin bagi seluruh guru, staf, dan siswa.
• Setiap individu yang menggunakan komputer sekolah wajib mengunci layar (lock screen) setiap kali meninggalkan workstation mereka.
• Pihak sekolah wajib memastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi diperbarui (update) secara rutin untuk menutupi celah keamanan yang baru ditemukan.

Ilustrasi Naratif Insiden Kebocoran Data

Bayangkan sebuah insiden yang dimulai dari kelalaian sederhana. Seorang staf administrasi di ruang guru menerima email yang terlihat seperti dari kepala sekolah, meminta daftar password sementara untuk akun orang tua. Karena terburu-buru dan tidak memverifikasi keaslian email tersebut, staf itu membalas dengan melampirkan file Excel yang berisi informasi sensitif. File itu jatuh ke tangan peretas yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membobol portal orang tua.

Hasilnya, data pribadi ratusan siswa, termasuk nilai, alamat, dan nomor telepon orang tua, bocor dan disebarkan di internet. Investigasi internal menemukan bahwa email tersebut adalah phishing yang canggih, dan insiden ini bisa dicegah jika sang staf telah dilatih untuk lebih waspada dan jika kebijakan sekolah melarang pengiriman password melalui email.

Langkah Membangun Budaya Keamanan Digital

Membangun budaya membutuhkan pendekatan berjenjang. Di tingkat kelas, guru dapat mengintegrasikan materi tentang literasi digital dan keamanan berinternet ke dalam pelajaran, misalnya dalam mata pelajaran TIK atau Kewarganegaraan. Di tingkat sekolah, OSIS dapat mengadakan kampanye bulanan dengan poster dan pengumuman yang mengingatkan tentang pentingnya password yang kuat dan waspada phishing. Di tingkat kebijakan, pihak sekolah harus membuat protokol keamanan digital yang jelas dan mudah diakses, menyelenggarakan simulasi serangan phishing terkontrol untuk melatih kewaspadaan staf, serta membentuk tim respons insiden yang siap bertindak jika terjadi pelanggaran data.

Dengan langkah-langkah ini, keamanan digital akan menjadi nilai intrinsik, bukan sekadar aturan yang dipaksakan.

Erosi Hak untuk Mendapat Lingkungan yang Inklusif bagi Siswa dengan Disabilitas di Area Sekitar Sekolah

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif tidak berhenti di gerbang sekolah. Perjalanan menuju sekolah, khususnya bagi siswa dengan disabilitas, seringkali menjadi rintangan pertama yang justru melanggar hak aksesibilitas mereka. Infrastruktur publik di sekitar sekolah yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna secara tidak langsung mendiskriminasi dan membatasi mobilitas siswa berkebutuhan khusus.

Infrastruktur yang tidak aksesibel menciptakan lingkungan yang memarjinalkan. Trotoar yang sempit, tidak rata, atau terhalang oleh tiang listrik dan pedagang kaki lima menjadi jalur yang mustahil dilalui oleh pengguna kursi roda. Penyeberangan jalan yang tidak dilengkapi dengan penanda taktil (untuk tunanetra) atau lampu penyebrangan yang tidak memiliki signal audio membuat siswa dengan gangguan penglihatan berada dalam bahaya setiap hari. Ketiadaan rampa (jalan landai) di persimpangan trotoar memaksa mereka untuk berputar jauh atau mengambil risiko di jalan raya.

Pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah, seperti menyontek atau membolos, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak ekosistem belajar yang sehat. Ibaratnya, kita perlu menghitung Berapa Tambahan Nilai Agar Rata‑rata 10 Nilai Menjadi 80,5 , memenuhi kewajiban akademik dengan jujur adalah langkah fundamental. Dengan begitu, kita tidak hanya mencapai target nilai, tetapi juga melindungi hak setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan bermartabat.

Kondisi ini tidak hanya melanggar hak mereka untuk mengakses pendidikan secara setara, tetapi juga membebani secara psikologis, menimbulkan rasa ketergantungan, cemas, dan merasa menjadi beban bagi orang lain yang harus membantu mereka melewati rintangan-rintangan tersebut. Sekolah yang secara internal sudah dirancang inklusif menjadi tidak berarti jika lingkungan sekitarnya masih menjadi benteng yang sulit ditembus.

Hambatan Aksesibilitas di Lingkungan Sekolah

Tabel berikut mengidentifikasi jenis hambatan umum, lokasi dimana hal ini sering ditemui, dampaknya terhadap siswa disabilitas, serta instansi yang biasanya bertanggung jawab.

Testimoni Perjuangan Orang Tua untuk Aksesibilitas, Pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah serta lingkungan sekitar

Suara orang tua sering kali menjadi penggerak utama perubahan. Berikut adalah penggalan cerita dari seorang ibu yang memperjuangkan akses bagi anaknya.

“Setiap hari saya mengantar jemput anak saya yang menggunakan kursi roda. Perjuangan terberat bukan di sekolahnya, tapi di trotoar sepanjang 200 meter sebelum gerbang. Trotoarnya tinggi, tidak ada rampa, dan permukaannya berlubang. Saya harus mendorong kursi rodanya di jalan raya, sambil berdoa agar tidak ditabrak motor. Saya sudah berkali-kali melaporkan ke kelurahan, bahkan ke Dinas PU, tapi selalu ditanggapi dengan alasan anggaran. Ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang keselamatan dan hak anak saya untuk bersekolah dengan aman.”

Proposal Aksi OSIS untuk Pemerataan Aksesibilitas

OSIS dapat menjadi motor penggerak dengan proposal aksi nyata yang terstruktur. Langkah pertama adalah membentuk tim survei yang terdiri dari anggota OSIS dan perwakilan siswa disabilitas untuk memetakan titik-titik bermasalah di sekitar sekolah (trotoar rusak, tidak ada rampa, dll.) dengan dokumentasi foto dan video. Kedua, hasil pemetaan ini dikompilasi menjadi laporan dan proposal perbaikan yang ringkas dan jelas. Ketiga, ajaklah seluruh siswa untuk menandatangani petisi online atau fisik yang mendukung proposal ini untuk menunjukkan dukungan massa.

Keempat, undang perwakilan dari kelurahan, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan untuk melakukan tur keliling (site visit) bersama-sama menyaksikan langsung kondisi yang ada, sambil menyerahkan proposal dan petisi. Dengan pendekatan yang evidence-based dan melibatkan pihak berwenang langsung, tekanan yang diciptakan akan lebih sulit untuk diabaikan, sehingga memperbesar peluang terwujudnya lingkungan sekolah yang benar-benar inklusif untuk semua.

Ringkasan Terakhir

Pada akhirnya, menciptakan ekosistem sekolah yang menghormati hak dan menegakkan kewajiban secara adil adalah sebuah journey kolektif, bukan destinasi akhir. Ini adalah proses terus-menerus yang membutuhkan kesadaran, evaluasi, dan komitmen dari setiap pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga pihak pemerintahan. Setiap langkah kecil, mulai dari memprotes kebijakan privasi yang tak jelas hingga memperbaiki sebuah anak tangga untuk aksesibilitas, adalah sebuah kemenangan.

Mari kita bayangkan sebuah lingkungan belajar dimana teknologi memberdayakan tanpa mengintimidasi, dimana kebersihan diajarkan dengan prinsip gotong royong bukan eksploitasi, dan dimana setiap anak, apapun latar belakangnya, merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Itulah esensi sebenarnya dari pendidikan, sebuah tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga memanusiakan manusia.

Panduan FAQ

Apakah memantau aktivitas siswa di laptop sekolah selama jam pelajaran termasuk pelanggaran hak privasi?

Tindakan ini berada di area abu-abu. Memantau untuk memastikan keamanan dan fokus belajar selama jam pelajaran dan di perangkat yang disediakan sekolah bisa dianggap wajar. Namun, ini menjadi tidak etis jika pengawasan dilakukan secara diam-diam, terus-menerus (24/7), mencakup aktivitas pribadi di luar waktu sekolah, atau mengumpulkan data sensitif tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua. Transparansi adalah kuncinya.

Bagaimana jika anak saya menolak mengerjakan tugas piket dengan alasan itu bukan kewajibannya?

Pertama, dialog antara orang tua, guru, dan siswa penting untuk memahami akar penolakan. Apakah sistem piketnya memang tidak adil atau ada persoalan lain? Mengajarkan tanggung jawab sosial memang penting, namun kewajiban tersebut harus proporsional dan edukatif. Orang tua dapat menggali lebih dalam dan jika memang terbukti tidak adil, pendekatan ke guru wali atau komite sekolah untuk membahas ulang sistem yang lebih fair adalah langkah yang tepat.

Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data pribadi siswa dari sistem sekolah?

Sekolah sebagai pengendali data memikul tanggung jawab utama untuk melindungi data pribadi siswa sesuai undang-undang yang berlaku (seperti UU PDP di Indonesia). Mereka wajib memiliki protokol keamanan yang memadai. Jika kelalaian terjadi di pihak sekolah (misalnya sistem keamanan yang lemah), maka sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, jika kebocoran disebabkan oleh kelalaian individu (misalnya siswa yang membagikan password), maka tanggung jawab juga bersifat kolektif.

Apakah sekolah boleh melarang siswa mengenakan atribut budaya tertentu seperti hijab atau aksesori adat?

Pada prinsipnya, pembatasan terhadap ekspresi identitas kultural, terutama yang terkait dengan keyakinan agama, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak. Di Indonesia, kebijakan yang melarang jilbid atau hijab jelas bertentangan dengan prinsip kemerdekaan beragama. Untuk atribut adat lainnya, sekolah seharusnya dapat berkolaborasi dengan komunitas untuk merumuskan kebijakan yang menghormati kekayaan budaya tanpa mengabaikan kedisiplinan dan kesetaraan di lingkungan sekolah.

Langkah apa yang bisa dilakukan OSIS untuk memperbaiki aksesibilitas di lingkungan sekolah?

OSIS dapat memulai dengan melakukan audit aksesibilitas sederhana, seperti memetakan area mana saja yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh teman-teman disabilitas (tangga tanpa ramp, kamar mandi tidak layak, dll.). Hasil pemetaan ini kemudian bisa diusulkan kepada pihak sekolah melalui proposal yang dilengkapi dengan solusi konkret. Menggalang dana, mengadakan workshop kesadaran disabilitas, dan berkolaborasi dengan organisasi disabilitas eksternal juga merupakan langkah-langkah efektif yang dapat diinisiasi oleh OSIS.