Pemerintah Sengaja Menaikkan Inflasi Benarkah Strategi Terselubung

Pemerintah Sengaja Menaikkan Inflasi terdengar seperti teori konspirasi yang diembuskan di warung kopi. Tapi, coba kita jeda sejenak dan pikirkan ulang. Dalam dunia kebijakan ekonomi yang kompleks, garis antara dampak yang direncanakan dan konsekuensi yang tak terduga seringkali kabur. Apa yang kita anggap sebagai kesalahan, bisa jadi adalah langkah terukur dalam papan catur makroekonomi. Bukan soal baik atau buruk secara hitam putih, melainkan pertanyaan tentang trade-off: apa yang dikorbankan hari ini untuk tujuan besok?

Mengupasnya butuh kita menyelam lebih dalam dari sekadar berita headline. Mulai dari memahami bagaimana inflasi dihitung, mekanisme permintaan dan biaya, hingga instrumen kebijakan yang bisa diputar oleh otoritas. Konteksnya selalu spesifik: stimulus besar-besaran untuk mendongkrak pertumbuhan, defisit anggaran yang melambung, atau beban utang yang perlu diringankan. Semua elemen ini bisa berkumpul dan menciptakan sebuah narasi yang menarik, di mana kenaikan harga bukan lagi momok menakutkan, melainkan alat yang disadari—atau setidaknya, diterima—risikonya.

Memahami Konsep dan Mekanisme Inflasi: Pemerintah Sengaja Menaikkan Inflasi

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk punya pemahaman dasar yang kuat tentang apa itu inflasi dan bagaimana ia bekerja. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Bayangkan, uang seratus ribu yang dulu bisa untuk belanja seminggu, kini mungkin hanya cukup untuk tiga hari. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ini melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan memantau perubahan harga ratusan barang dan jasa di berbagai kota.

Perhitungannya rumit, tapi intinya mereka membuat “keranjang belanja” representatif untuk keluarga rata-rata, lalu melihat bagaimana biaya keranjang itu naik dari waktu ke waktu.

Inflasi tidak datang dari satu sumber yang sama. Ada dua jenis utama yang sering jadi biang keributan. Pertama, demand-pull inflation, di mana permintaan masyarakat akan barang dan jasa melampaui kemampuan perekonomian untuk memproduksinya. Ini seperti ketika banyak orang tiba-tiba ingin membeli sepeda, tapi stok di pasaran terbatas, harga pun melambung. Kedua, cost-push inflation, yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi.

Kenaikan harga minyak dunia, kenaikan upah buruh, atau gangguan rantai pasokan yang membuat bahan baku mahal, bisa mendorong harga jadi naik dari sisi penawaran.

Kebijakan Pemerintah dan Bank Sentral dalam Mengendalikan Inflasi

Untuk menghadapi kedua jenis inflasi itu, pemerintah dan bank sentral punya berbagai alat kebijakan. Kebijakan fiskal (berkaitan dengan anggaran pemerintah dan pajak) dan kebijakan moneter (berkaitan dengan uang beredar dan suku bunga) dapat memberikan efek yang berbeda-beda. Tabel berikut membandingkan beberapa efek kebijakan tersebut.

Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, memiliki instrumen moneter utama selain suku bunga. Operasi Pasar Terbuka (OPT), yaitu membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar, adalah alat yang presisi untuk mengatur likuiditas. Fasilitas simpanan dan pinjaman (standing facilities) bagi bank juga digunakan. Inti dari semua instrumen ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi harga.

Konteks Kebijakan Pemerintah dan Tujuan Ekonomi

Pemerintah tidak bekerja tanpa arah. Setiap kebijakan, termasuk yang berpotensi mempengaruhi harga, biasanya ditujukan untuk mencapai sasaran makroekonomi yang lebih besar. Tiga tujuan utama yang sering disebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, stabilitas harga (inflasi rendah dan stabil), serta penyerapan tenaga kerja maksimal atau pengangguran rendah. Sayangnya, ketiganya tidak selalu bisa diraih bersamaan dalam waktu yang sama, menciptakan dilema yang menarik.

Misalnya, dalam situasi resesi atau pertumbuhan yang lesu, pemerintah mungkin memutuskan untuk melakukan stimulus fiskal besar-besaran. Mereka memotong pajak dan meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan. Tujuannya mulia: memompa uang ke dalam ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong permintaan. Namun, jika kapasitas produksi dalam negeri sudah penuh atau rantai pasokan global sedang kacau, gelombang uang itu bisa membentur tembok pasokan yang terbatas.

Hasilnya? Banyak uang mengejar sedikit barang, dan tekanan inflasi muncul sebagai dampak sampingan yang tidak diharapkan.

Trade-off Antara Pertumbuhan dan Stabilitas Harga

Inilah trade-off klasik dalam jangka pendek: mendorong pertumbuhan agresif seringkali berhadapan dengan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ekspansif yang memompa permintaan bisa memicu inflasi. Sebaliknya, kebijakan ketat untuk menekan inflasi bisa mendinginkan ekonomi dan memperlambat pertumbuhan. Pemerintah dan bank sentral harus berjalan di atas tali yang tipis, menimbang prioritas berdasarkan kondisi saat itu. Siklus anggaran defisit yang diperluas adalah contoh konkret dari pilihan untuk mendorong pertumbuhan:

• Pemerintah merencanakan belanja yang jauh lebih besar daripada penerimaan pajak, menciptakan defisit anggaran.
• Defisit ini dibiayai dengan menerbitkan surat utang (obligasi) atau dalam kasus ekstrem, dengan mencetak uang.
• Uang dari belanja pemerintah mengalir ke kontraktor, supplier, dan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan permintaan di masyarakat.
• Peningkatan permintaan ini mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan (GDP) naik.
• Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati dan tepat waktu, peningkatan permintaan yang berlebihan ini akan mulai mendorong harga-harga naik, memicu inflasi.

Skenario Teoritis dan Argumen atas Kenaikan Inflasi yang Disengaja

Source: akamaized.net

Lalu, bisakah suatu pemerintah dengan sengaja menaikkan inflasi? Secara teoritis, bisa. Bayangkan sebuah skenario hipotetis: suatu negara memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat tinggi. Sebagian besar utangnya adalah utang dalam mata uang domestik dengan suku bunga tetap. Pemerintah merasa tercekik oleh cicilan utang dan kesulitan menumbuhkan ekonomi.

Sebuah ide radikal muncul: melonggarkan kebijakan moneter secara ekstrem, menjaga suku bunga sangat rendah sambil meningkatkan likuiditas, dan membiarkan inflasi naik secara moderat namun terkendali, katakanlah di kisaran 7-10% untuk beberapa tahun.

Bicara soal pemerintah sengaja menaikkan inflasi, rasanya sama absurdnya dengan ngomong cinta di tengah krisis. Tapi, jangan salah, di tengah situasi yang bikin pusing ini, kadang kita butuh pelarian manis. Misalnya, belajar ungkapan romantis seperti Bahasa Arab untuk “Aku rindu kamu” bisa jadi penyelamat mood. Setelah itu, baru deh kita balik lagi mikirin realita: apakah inflasi yang naik ini benar-benar ‘kecelakaan’ atau memang ada skenario besar yang sengaja dimainkan?

Para pendukung skenario ini akan berargumen dengan beberapa hal. Pertama, inflasi dapat mengikis nilai riil utang. Dengan harga yang lebih tinggi, nilai PDB nominal akan naik, sehingga rasio utang terhadap PDB turun. Kedua, inflasi bisa mendongkrak penerimaan pajak, terutama pajak progresif seperti PPh, karena nominal pendapatan yang kena pajak ikut naik (bracket creep). Ketiga, dalam ekonomi yang stagnan, sedikit inflasi dianggap bisa mendorong konsumsi karena orang tak ingin uangnya tergerus nilai, sekaligus memberi ruang bagi perusahaan untuk menaikkan harga dan keuntungan.

Pandangan Pro dan Kontra dari Sudut Pandang Ekonom

Namun, bermain api dengan inflasi adalah permainan berisiko tinggi. Keuntungan jangka pendek seperti pengurangan beban utang harus dibandingkan dengan risiko jangka panjang. Inflasi yang dibiarkan tinggi dapat merusak ekspektasi masyarakat. Jika orang percaya harga akan terus naik, mereka akan menuntut kenaikan gaji lebih besar, dan perusahaan akan lebih cepat menaikkan harga, menciptakan spiral inflasi yang sulit dihentikan. Investasi jangka panjang menjadi berisiko karena ketidakpastian, dan yang paling menderita adalah masyarakat berpenghasilan tetap.

Perdebatan ini dapat dirangkum dalam dua kutub pendapat ekonom hipotetis.

“Dalam kondisi luar biasa seperti beban utang yang membahayakan kedaulatan fiskal, inflasi moderat yang dikelola adalah ‘pajak’ yang diperlukan dan lebih baik daripada default. Ini adalah reset yang pahit tapi realistis untuk membersihkan neraca ekonomi dan memulai kembali pertumbuhan,” ungkap Dr. Ananda, ekonom yang fokus pada keuangan publik.

“Mengorbankan stabilitas harga adalah bunuh diri ekonomi jangka panjang. Inflasi yang disengaja adalah penipuan terhadap rakyat, terutama yang miskin dan kaum rentan. Ia merusak fondasi kepercayaan pada mata uang, mengacaukan sinyal harga, dan pada akhirnya justru akan menaikkan biaya pinjaman di masa depan ketika investor meminta premi risiko yang lebih tinggi,” bantah Prof. Bima, ekonom moneter yang dikenal konservatif.

Analisis Data dan Indikator Ekonomi Terkait

Membaca cerita inflasi tidak cukup dari teori, kita perlu menyelami datanya. Analisis tren data inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan uang beredar (M2) dalam periode yang sama bisa memberikan gambaran yang lebih jernih. Misalnya, periode inflasi tinggi seringkali didahului atau diiringi oleh pertumbuhan uang beredar yang cepat. Sementara itu, bank sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga acuan. Dengan memplot ketiga data ini dalam satu grafik imajiner, kita bisa melihat hubungan dan jeda waktu (time lag) antar kebijakan dan dampaknya.

Ngomongin soal isu pemerintah sengaja menaikkan inflasi, kita jadi mikir: di tengah gejolak ekonomi, pilihan jurusan kuliah yang tepat bisa jadi tameng. Nah, sebelum kamu bingung, coba cek dulu Perbandingan Jurusan Konstruksi Kapal Baja vs Otomasi Industri untuk lihat peluang di sektor riil yang tahan banting. Dengan begitu, kamu bisa lebih siap dan kritis menyikapi dinamika kebijakan yang memengaruhi harga-harga di pasaran.

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat pergerakan beberapa indikator ekonomi utama selama suatu periode inflasi tinggi hipotetis, misalnya pada tahun tertentu pasca suatu krisis.

Pola Belanja Pemerintah dan Komponen Penyumbang Inflasi

Pola menarik juga bisa terlihat dari hubungan antara pengumuman dan realisasi belanja pemerintah pada APBN dengan laju inflasi kuartal berikutnya. Seringkali, kuartal setelah realisasi belanja infrastruktur atau bantuan sosial yang masif menunjukkan tekanan inflasi yang lebih tinggi, terutama pada komponen volatile food (bahan makanan seperti cabai, bawang) karena peningkatan permintaan. Untuk memahami sumber inflasi, BPS membaginya menjadi tiga kelompok besar.

Pada suatu periode acuan, misalnya saat inflasi mencapai puncak, komposisi penyumbangnya mungkin terlihat seperti ini:

• Volatile Food (Inflasi Bahan Makanan Bergejolak): Menyumbang sekitar 50% dari kenaikan inflasi. Didorong oleh harga cabai, bawang merah, dan daging ayam ras yang melonjak akibat gangguan pasokan dan musim.
• Administered Prices (Harga yang Diatur Pemerintah): Menyumbang sekitar 30%. Kenaikan ini berasal dari penyesuaian harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan umum yang dilakukan pemerintah.
• Core Inflation (Inflasi Inti): Menyumbang 20%. Mencerminkan tekanan inflasi dari sisi permintaan dan ekspektasi, seperti kenaikan harga jasa, pakaian, dan barang-barang tahan lama. Kenaikan di kelompok ini sering dianggap lebih mengkhawatirkan karena lebih persisten.

Studi Kasus dan Perbandingan Internasional

Sejarah memberikan kita laboratorium nyata untuk mempelajari inflasi. Kasus Zimbabwe pada akhir tahun 2000-an atau Venezuela lebih baru ini adalah contoh ekstrem dimana kebijakan pemerintah, terutama yang mencetak uang secara masif untuk membiayai defisit anggaran dan program sosial, dianggap berkontribusi signifikan terhadap hiperinflasi. Bukan hanya kebijakan moneter yang longgar, tapi juga kontrol harga, penurunan produksi domestik, dan hilangnya kepercayaan pada mata uang lokal memperparah keadaan hingga inflasi mencapai angka yang tak terbayangkan.

Strategi penanganan inflasi pun berbeda-beda tergantung konteks ekonomi politik. Bandingkan Turki dan Brasil beberapa waktu lalu. Turki, dengan tekanan politik yang kuat pada bank sentral, memilih untuk menjaga suku bunga rendah meski inflasi tinggi, dengan keyakinan teori yang tidak konvensional. Hasilnya, inflasi tetap membumbung dan mata uang terdepresiasi hebat. Sebaliknya, Brasil dengan bank sentral yang independen, secara agresif dan transparan menaikkan suku bunga sejak tanda-tanda inflasi muncul, meski berisiko memperlambat ekonomi.

Mereka berhasil meredam ekspektasi inflasi dan perlahan-lahan menarik angka inflasi ke bawah.

Langkah Bank Sentral Independen dan Terbentuknya Ekspektasi Inflasi, Pemerintah Sengaja Menaikkan Inflasi

Secara umum, bank sentral independen yang berfokus pada stabilitas harga akan mengambil langkah-langkah sistematis ketika inflasi mengancam. Langkah-langkah itu biasanya berurutan dan jelas sinyalnya kepada pasar.

• Mengkomunikasikan kekhawatiran atas tren inflasi dan komitmen untuk menjaga stabilitas harga.
• Menaikkan suku bunga kebijakan secara bertahap namun pasti.
• Melakukan intervensi di pasar valuta asing jika pelemahan mata uang memperparah inflasi impor.
• Menggunakan instrumen makroprudensial untuk mencegah gelembung aset.
• Terus memperkuat komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat ke tingkat yang rendah dan stabil.

Ekspektasi inflasi masyarakat sendiri adalah faktor yang sangat kuat. Ia terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Ketika ibu-ibu di pasar melihat harga minyak goreng naik dua kali dalam sebulan, ketika ayah mengeluh biaya servis motor naik, dan berita televisi terus memberitakan kenaikan harga BBM, maka perlahan-lahan keyakinan bahwa “hidup akan terus makin mahal” mengkristal. Keyakinan ini lalu mengubah perilaku. Pedagang akan lebih cepat menaikkan harga karena takut modalnya tergerus.

Karyawan akan menuntut kenaikan gaji lebih besar pada tahun depan. Perilaku kolektif ini, yang didasari ekspektasi, pada akhirnya benar-benar mendorong harga-harga naik lebih cepat, memvalidasi dan memperparah inflasi yang sudah ada.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Respon Publik

Inflasi bukan hanya angka statistik di layar televisi. Ia adalah pengalaman nyata yang menggerogoti kantong dan mengubah hidup. Dampaknya terhadap daya beli tidak merata. Bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, kenaikan harga mungkin hanya berarti mengurangi frekuensi makan di restoran mewah. Tapi bagi keluarga berpenghasilan rendah yang 60-70% pengeluarannya untuk makanan, kenaikan harga cabai, minyak, dan telur adalah pukulan langsung yang memaksa mereka mengurangi porsi atau kualitas makanan.

Kelompok masyarakat yang paling rentan dalam gelombang inflasi cepat adalah mereka yang berpenghasilan tetap nominal. Pensiunan, pegawai negeri dengan gaji yang naiknya lambat, dan buruh dengan upah yang hanya disesuaikan setahun sekali akan merasakan erosi daya beli yang nyata. Juga para penganggur dan pekerja informal yang tidak punya jaring pengaman sosial yang memadai. Mereka terjepit antara harga yang naik dan pendapatan yang stagnan.

Opini Publik dan Kepercayaan terhadap Otoritas

Isu inflasi tinggi dengan cepat bisa menjadi bahan politik dan menggerus kepercayaan publik. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, masyarakat akan mempertanyakan kompetensi pemerintah dan bank sentral. Narasi “pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil” atau “kebijakan mereka salah” akan mudah mendapatkan tempat. Kepercayaan pada mata uang rupiah juga bisa menurun, mendorong orang menukarkan uangnya ke aset lain seperti dollar atau emas, yang justru dapat memperlemah nilai tukar dan menambah tekanan inflasi impor.

Suara dari lapangan memberikan gambaran yang lebih personal tentang dampak ini.

“Saya jualan bakso. Harga daging, tepung, gas, semuanya naik. Kalau saya naikin harga bakso, takut pelanggan kabur. Kalau tidak naikin, modal saya habis. Serba salah. Rasanya seperti lari di tempat, tapi malah makin ke belakang,” keluh Ahmad, pedagang bakso keliling di pinggiran Jakarta.

“Uang pensiun saya tetap, tidak ada yang namanya tunjangan inflasi. Dulu uang sejuta bisa buat belanja seminggu sekeluarga, sekarang untuk tiga hari saja sudah sulit. Saya harus pilih-pilih, sayur yang mana yang masih murah hari ini,” ujar Sari, seorang pensiunan guru.

“Kami buruh pabrik sudah demo minta kenaikan upah sesuai inflasi, tapi pengusaha bilang perusahaan juga sedang susah. Akhirnya dapat kenaikan yang tidak seberapa. Sementara harga-harga di warung dekat kos sudah seperti melompat. Terasa sekali beban hidup bertambah,” tutur Rudi, buruh di kawasan industri.

Penutup

Jadi, benarkah pemerintah punya niat tersembunyi di balik angka inflasi? Jawabannya mungkin tidak seekstrem itu. Lebih tepatnya, dalam upaya mencapai tujuan ekonomi tertentu—seperti pertumbuhan tinggi atau pengurangan utang—pemerintah dan bank sentral mungkin memilih kebijakan yang mereka tahu berpotensi memicu tekanan harga, dengan perhitungan bahwa manfaatnya lebih besar. Ini adalah permainan risiko yang tinggi. Pelajaran dari sejarah dan negara lain menunjukkan, sekali ekspektasi inflasi mengakar di benak publik, mengendalikannya kembali bagai mengejar angin.

Pada akhirnya, diskusi ini mengajak kita untuk lebih kritis membaca data, bukan sekadar merasakan dampaknya di dompet. Karena dalam ekonomi, yang terlihat sebagai bug, seringkali adalah feature.

Informasi FAQ

Apakah inflasi yang disengaja berarti pemerintah ingin menyengsarakan rakyat?

Tidak tepat demikian. Logikanya lebih pada pertimbangan “dampak samping yang diterima” untuk mencapai tujuan lain yang dianggap lebih besar, seperti mendorong investasi atau meringankan utang negara, bukan untuk menyengsarakan.

Bagaimana cara membedakan inflasi biasa dengan yang diduga “disengaja”?

Tidak ada indikator resmi. Tetapi, pola yang patut dicermati adalah ketika tekanan inflasi muncul bersamaan dengan kebijakan fiskal ekspansif besar-besaran (seperti subsidi atau proyek infrastruktur masif) yang diikuti dengan respons moneter yang longgar atau tertunda dari bank sentral.

Siapa yang paling diuntungkan jika inflasi sengaja dinaikkan?

Dalam jangka pendek, pihak yang memiliki utang besar (termasuk pemerintah) bisa diuntungkan karena nilai riil utangnya menyusut. Juga, penerimaan pajak pemerintah bisa naik secara nominal. Namun, keuntungan ini sangat tidak merata dan berisiko tinggi.

Apakah bank sentral selalu sejalan dengan pemerintah dalam hal ini?

Tidak selalu. Bank sentral yang independen justru bertugas menjaga stabilitas harga. Konflik bisa muncul jika pemerintah mendorong kebijakan yang memicu inflasi, sementara bank sentral berusaha menahannya dengan menaikkan suku bunga.

Bagaimana masyarakat biasa bisa melindungi diri dari kemungkinan inflasi yang disengaja?

Dengan literasi finansial: diversifikasi aset (misalnya ke properti, emas, atau instrumen yang nilainya cenderung mengikuti inflasi), menghindari menumpuk uang tunai dalam jumlah besar, dan berinvestasi pada keterampilan untuk meningkatkan daya tawar pendapatan.