Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 – Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 itu jauh lebih dari sekadar angka-angka di dokumen anggaran. Kalau dibayangkan, ia adalah napas dari otonomi daerah, bentuk nyata dari kedaulatan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Bicara soal definisinya, kita bukan cuma melihat pada pasal-pasal yang kaku, tapi pada semangat untuk mendekatkan pelayanan dan kesejahteraan ke setiap sudut wilayah.
Jadi, ini bukan lagi urusan teknis administratif semata, melainkan sebuah janji publik yang ditulis dengan tinta anggaran.
Undang-undang tersebut mendefinisikan belanja daerah sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Definisi ini menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas pengeluaran daerah, mulai dari gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial. Ia menjadi alat utama pemerintah daerah untuk mentransformasikan rencana pembangunan menjadi aksi nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sekaligus cerminan dari prioritas dan komitmen politik kepala daerah dan DPRD.
Mengurai Makna Filosofis Belanja Daerah dalam Konteks Otonomi Nyata
Otonomi daerah bukan sekadar wacana administratif, melainkan sebuah janji konstitusi untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan rakyat. Dalam konteks ini, belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 jauh lebih dari sekadar angka-angka dalam APBD. Ia adalah instrumen materialisasi dari filosofi otonomi itu sendiri, yaitu kedaulatan rakyat dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang mendefinisikan belanja daerah sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu.
Definisi yang terkesan teknis ini justru mengandung roh yang sangat dalam: setiap rupiah yang dibelanjakan adalah wujud dari kepercayaan dan mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Hubungan filosofisnya terletak pada prinsip “uang rakyat untuk rakyat”. Otonomi memberikan kewenangan, sementara belanja daerah adalah pelaksanaan nyata dari kewenangan fiskal tersebut. Konsep keadilan sosial yang menjadi dasar negara diwujudkan melalui alokasi belanja yang pro-poor dan berpihak pada pemerataan. Demikian pula dengan prinsip demokrasi, di mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan belanja melalui Musrenbang menjadi pintu masuk bagi nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan spesifik wilayah untuk diakomodasi dalam anggaran.
Dengan kata lain, APBD yang berisi belanja daerah adalah dokumen politik sekaligus sosial yang mentransformasikan aspirasi menjadi aksi nyata.
Perbandingan Elemen Filosofis Otonomi dan Manifestasi dalam Belanja Daerah
Untuk memahami keterkaitan yang erat antara filosofi dan praktik, tabel berikut memetakan bagaimana nilai-nilai dasar otonomi diwujudkan dalam komponen belanja.
| Elemen Filosofis Otonomi | Makna Filosofis | Manifestasi dalam Komponen Belanja Daerah | Contoh Aktifitas Anggaran |
|---|---|---|---|
| Kedaulatan Rakyat | Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengurus daerahnya. | Belanja Tidak Langsung (seperti Belanja Pegawai untuk aparat yang melayani) dan Belanja Langsung untuk program partisipatif. | Alokasi untuk program pembangunan infrastruktur dasar yang usulannya berasal dari Musrenbangdes. |
| Keadilan Sosial | Pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan bagi seluruh warga. | Belanja Bantuan Sosial dan Belanja untuk Daerah Tertinggal. | Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga tidak mampu. |
| Responsivitas Lokal | Kemampuan pemerintah merespon kebutuhan unik dan spesifik wilayahnya. | Belanja Langsung pada program yang sifatnya khusus, seperti penanganan kearifan lokal atau bencana lokal. | Program pelestarian bahasa dan adat istiadat daerah tertentu, atau penanganan spesifik hama endemik. |
| Akuntabilitas Publik | Pertanggungjawaban penggunaan mandat dan sumber daya publik kepada rakyat. | Mekanisme pelaporan dan audit yang melekat pada setiap jenis belanja. | Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah yang memuat realisasi setiap pos belanja, yang dapat diakses publik. |
Penerjemahan Filosofi dalam Program Prioritas Kabupaten
Sebagai contoh konkret, ambil kasus program prioritas sebuah kabupaten agraris: “Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Modernisasi Irigasi Tersier”. Program ini bukan sekadar proyek fisik. Ia lahir dari filosofi responsivitas lokal terhadap kebutuhan petani yang diungkap dalam musyawarah desa. Alokasi belanjanya mencakup belanja modal untuk perbaikan saluran, belanja barang untuk pompa air, dan belanja jasa untuk pelatihan petani. Prinsip utama yang mendasarinya adalah pemberdayaan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya produktifnya.
Program ini berdiri di atas prinsip bahwa kedaulatan daerah atas sumber daya pertaniannya harus diiringi dengan komitmen anggaran yang memadai untuk mengelolanya secara berkelanjutan, menjadikan belanja daerah sebagai investasi untuk kemandirian, bukan sekadar konsumsi.
Dengan demikian, setiap meter saluran yang dibangun menjadi simbol nyata dari otonomi yang bermakna, di mana pemerintah daerah menggunakan kewenangan fiskalnya untuk menjawab langsung problem riil warganya, mendorong keadilan sosial bagi petani, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan komunal.
Dimensi Kepatuhan dan Inovasi dalam Klasifikasi Belanja Daerah
Klasifikasi belanja daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan peraturan turunannya berfungsi sebagai bahasa standar dan kerangka disiplin fiskal. Pengelompokan ini bukan dibuat untuk membatasi, melainkan untuk memastikan transparansi, memudahkan perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Setiap jenis belanja memiliki logika dan tujuan spesifik yang mendasari pengaturannya, menciptakan sebuah peta yang jelas tentang bagaimana uang rakyat dialirkan untuk berbagai fungsi pemerintahan dan pelayanan.
Pada intinya, klasifikasi utama membagi belanja menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung, seperti belanja pegawai dan belanja hibah, adalah belanja yang sifatnya wajib dan kurang lebih tetap, yang menjamin keberlangsungan operasional pemerintah. Logikanya adalah stabilitas. Sementara Belanja Langsung dikaitkan langsung dengan output dan outcome program/kegiatan, seperti belanja modal untuk infrastruktur atau belanja barang untuk operasional sekolah.
Logikanya adalah kinerja dan hasil. Pengelompokan lebih rinci lagi—menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain—memiliki tujuan agar setiap rupiah dapat dilacak dengan tepat sesuai sifat pengeluarannya, mencegah penyimpangan seperti pembelian mobil dinas yang dibebankan pada pos belanja barang habis pakai.
Ruang Inovasi dalam Kerangka Klasifikasi yang Baku
Source: go.id
Kerangka klasifikasi yang baku sering dianggap kaku, namun sebenarnya ia menyisakan ruang untuk inovasi penganggaran. Inovasi tidak harus melanggar klasifikasi, tetapi bisa dilakukan dalam metode penganggaran di dalam klasifikasi yang ada. Misalnya, meski posnya tetap “Belanja Modal Peralatan dan Mesin”, sebuah daerah dapat menginovasi dengan menerapkan skema Public-Private Partnership (PPP) atau sewa-menyewa untuk mengurangi beban anggaran awal. Tantangan terbesarnya adalah kapasitas SDM aparatur dan budaya kerja yang cenderung patuh pada rutinitas daripada berani mencoba metode baru yang memerlukan analisis risiko lebih kompleks.
Selain itu, pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting) dapat diintegrasikan. Meski klasifikasi objek belanjanya tetap, perencanaannya dirancang dengan indikator kinerja yang jelas. Tantangannya adalah konsistensi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, serta komitmen politik untuk benar-benar menggunakan evaluasi kinerja sebagai dasar alokasi tahun berikutnya.
Pemetaan Klasifikasi, Tujuan, dan Batasan Inovatif
| Jenis Belanja | Contoh Aktivitas | Tujuan Pengaturan | Batasan & Ruang Inovatif |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | Gaji, tunjangan PNS dan non-PNS. | Menjamin kesejahteraan aparatur sebagai prasyarat pelayanan dan mengontrol beban gaji yang bersifat mengikat. | Sangat kaku secara regulasi. Inovasi mungkin pada sistem remunerasi berbasis kinerja, namun terbatas pada aturan kepegawaian nasional. |
| Belanja Barang | Pembelian alat tulis, bahan habis pakai, sewa, langganan. | Mengatur pengeluaran operasional rutin, mencegah pemborosan, dan memastikan efisiensi melalui prosedur pengadaan. | Ruang inovasi luas, misal: e-procurement, pembelian hijau (green procurement), konsolidasi pengadaan antar OPD untuk efisiensi. |
| Belanja Modal | Pembangunan gedung, jalan, pembelian kendaraan dinas. | Mengakomodasi pengeluaran untuk aset tetap yang menambah kapasitas daerah, dengan pengawasan ketat karena nilai besar. | Inovasi pada skema pembiayaan (PPP, leasing), metode konstruksi, atau desain partisipatif. Tantangan: kerumitan kontrak dan regulasi. |
| Belanja Bantuan Sosial | Bantuan tunai, sembako, beasiswa untuk masyarakat miskin. | Menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan terhindar dari penyalahgunaan. | Inovasi pada penyaluran (transfer non-tunai/bank), penentuan sasaran berbasis data terpadu, dan monitoring partisipatif. Tantangan: infrastruktur digital dan inklusi keuangan. |
Interaksi Dinamis antara Belanja Daerah dan Prinsip Akuntabilitas Publik
Definisi belanja daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004 secara inheren sudah mengandung benih akuntabilitas. Sebagai “kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”, setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis-fiskal maupun secara politis. Mekanisme pertanggungjawaban ini bukan sekadar ritual administratif di akhir tahun, melainkan sebuah siklus yang melekat erat pada setiap tahap penggunaan anggaran, mulai dari gagasan hingga laporan akhir.
Siklus akuntabilitas dimulai dari perencanaan yang partisipatif, di mana usulan belanja harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil Musrenbang. Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas diwujudkan melalui prosedur pengadaan barang/jasa yang transparan dan aturan pembayaran yang ketat. Setelah dana dikeluarkan, pelaporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi kewajiban. Puncaknya adalah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah.
Setiap rupiah belanja daerah membawa jejak audit ini, menciptakan sebuah rantai pertanggungjawaban yang seharusnya tidak mudah terputus.
Alur Dokumen dan Proses Verifikasi Suatu Item Belanja, Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004
Ilustrasi berikut menggambarkan perjalanan sebuah item belanja, misalnya “Pengadaan Meja dan Kursi untuk Sekolah Dasar Negeri”. Sebelum dibelanjakan, item ini harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, yang merupakan penjabaran dari Perda APBD. DPA ini sudah melalui verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Selama proses pengadaan, panitia tender akan memverifikasi spesifikasi teknis dan harga. Setelah barang tiba, proses penerimaan barang oleh panitia penerima akan memverifikasi kuantitas dan kualitas sesuai kontrak. Sebelum pembayaran ke supplier, dokumen seperti Berita Acara Penerimaan Barang, invoice, dan kuitansi diverifikasi ulang oleh bendahara pengeluaran dan PPK untuk memastikan kesesuaian dengan DPA dan kontrak. Setelah dibayarkan, transaksi ini dicatat dalam sistem akuntansi dan menjadi bagian dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Setelah periode anggaran berakhir, semua transaksi ini dikompilasi, diaudit oleh Inspektorat daerah secara internal, dan akhirnya oleh BPK secara eksternal. Jika ditemukan ketidaksesuaian, misalnya spesifikasi barang tidak sesuai, maka proses pertanggungjawaban bisa berujung pada teguran, pembetulan, atau bahkan tindakan hukum. Dengan demikian, dari awal hingga akhir, setiap item belanja dikelilingi oleh lapisan-lapisan verifikasi yang dirancang untuk melindungi uang publik.
Belanja Daerah sebagai Instrumen Redistribusi Spasial dan Kesejahteraan Komunal
Otonomi daerah membawa risiko kesenjangan baru, yakni antar wilayah dalam satu daerah otonom itu sendiri. Di sinilah pengertian belanja daerah memperoleh dimensi strategisnya: sebagai alat redistribusi spasial dan fiskal. UU No. 33 Tahun 2004, melalui pengaturan tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), pada dasarnya mengakui adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Namun, di tingkat internal daerah, APBD-lah yang menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk menyeimbangkan pembangunan antara pusat kota dan pelosok, antara wilayah pesisir dan pegunungan, antara kawasan maju dan tertinggal.
Fungsi redistribusi ini diwujudkan dengan sengaja mengalokasikan belanja modal dan belanja langsung yang lebih besar ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Logikanya adalah keadilan prosedural dan substantif. Setiap warga, terlepas dari lokasi tempat tinggalnya, berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja daerah yang progresif secara spasial bertujuan memutus lingkaran setan keterbelakangan: tanpa jalan, ekonomi sulit bergerak; tanpa ekonomi yang bergerak, pendapatan asli daerah (PAD) rendah; dengan PAD rendah, kemampuan membangun jalan semakin terbatas.
Intervensi anggaran dari pusat fiskal daerah (APBD) diperlukan untuk mematahkan siklus ini.
Contoh Alokasi Belanja untuk Pemerataan Spasial
| Jenis Wilayah Prioritas | Contoh Alokasi Belanja | Bentuk Kegiatan | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| Daerah Tertinggal (Desa Terpencil) | Belanja Modal Jalan, Belanja Barang untuk Puskesmas Keliling. | Pembangunan jalan poros desa, penyediaan ambulance dan tenaga kesehatan rutin. | Aksesibilitas meningkat, waktu tempuh ke pusat layanan berkurang, angka kematian ibu dan bayi menurun. |
| Wilayah Perbatasan | Belanja Modal untuk Pos Lintas Batas, Belanja Jasa Pelatihan Warga. | Pembangunan pos pengawasan dan tempat perdagangan, pelatihan kewirausahaan berbasis lokal. | Menguatkan kedaulatan wilayah, meningkatkan ekonomi warga perbatasan agar tidak tergantung pada negara tetangga. |
| Kawasan Kepulauan | Belanja Modal untuk Dermaga, Belanja Barang untuk Solar Cell. | Pembangunan atau perbaikan dermaga penyeberangan, instalasi pembangkit listrik tenaga surya untuk desa. | Mengatasi isolasi geografis, menurunkan biaya logistik, menjamin pasokan listrik yang stabil untuk sekolah dan puskesmas. |
| Pemukiman Kumuh Perkotaan | Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Sanitasi. | Program perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan saluran air limbah terpadu. | Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan, mencegah penyakit berbasis lingkungan. |
Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur Dasar
Pertarungan mencapai keadilan sosial paling nyata dalam penyediaan infrastruktur dasar. Sebuah desa di lereng gunung mungkin hanya berjarak 50 kilometer dari balai kota, tetapi karena jalan rusak parah, jarak itu ditempuh dalam 4 jam. Belanja daerah untuk perbaikan jalan di desa tersebut adalah bentuk konkret dari prinsip keadilan. Demikian pula dengan program penyediaan air bersih melalui pembangunan unit pengolah air atau penyambungan listrik ke dusun terisolir.
Alokasi ini mengakui bahwa ketertinggalan mereka bukan karena kemalasan, tetapi karena akses yang dihalangi oleh kondisi geografis dan historis.
Prinsip keadilan dalam belanja daerah menuntut alokasi yang tidak selalu sama (equal), tetapi yang proporsional dan memadai (equitable) berdasarkan kebutuhan dan tingkat ketertinggalan suatu wilayah, memastikan bahwa tidak ada satu komunitas pun yang ditinggalkan dalam perjalanan menuju kesejahteraan bersama.
Dengan demikian, belanja daerah menjadi jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang terpinggirkan dengan arus utama pembangunan, mengubah mereka dari beban menjadi aset potensial bagi daerah, dan pada akhirnya memperkuat kohesi sosial secara keseluruhan.
Transformasi Konsep Belanja dari Anggaran Birokratis menjadi Kontrak Sosial
Pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dari anggaran yang bersifat birokratis-sentralistik menuju anggaran sebagai kontrak sosial. Dulu, APBD mungkin dipandang sebagai dokumen internal pemerintah, sebuah rencana pengeluaran yang dirancang oleh teknokrat untuk dikelola oleh birokrat. Kini, dengan semangat otonomi dan tata kelola yang baik, APBD—dan belanja daerah di dalamnya—bertransformasi menjadi sebuah perjanjian tertulis antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Dalam “kontrak” ini, masyarakat melalui perwakilannya di DPRD menyetujui penyerahan sebagian sumber dayanya (melalui pajak dan retribusi) dengan imbalan janji pelayanan dan pembangunan yang tertuang dalam alokasi belanja.
Unsur kontrak sosial ini dapat dilacak dalam UU No. 33 Tahun 2004, meski tidak dinyatakan secara eksplisit dengan frasa tersebut. Semangatnya tercermin dalam prinsip-prinsip yang diamanatkan, seperti partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme penyusunan APBD yang melibatkan DPRD dan masyarakat (Musrenbang) adalah praktik dari kontrak sosial tersebut. Klausul tentang pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan publik atas pelaksanaan APBD lebih jauh memperkuat analogi kontrak ini, di mana ada pihak yang berjanji (eksekutif), pihak yang memberi mandat dan mengawasi (legislatif dan masyarakat), serta konsekuensi hukum jika janji tidak dipenuhi.
Dalam UU No. 33 Tahun 2004, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban keuangan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, prinsip pengelolaan yang matang dalam belanja ini mirip dengan prinsip yang dibutuhkan dalam dunia usaha, seperti yang dijelaskan dalam ulasan tentang Indikator Kelayakan Bisnis: Aspek Teknis dan Manajemen. Pemahaman aspek teknis dan manajemen yang solid itu penting, lho, agar alokasi belanja daerah sesuai UU tadi bisa tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Proses Partisipatif dalam Menentukan Prioritas Belanja
Alur partisipatif ini dimulai dari level paling dasar. Masyarakat di tingkat RT/RW, dusun, dan desa berkumpul dalam Musrenbang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan prioritas. Usulan ini kemudian dibawa ke Musrenbang di tingkat kecamatan, di mana terjadi sintesis dan penyaringan. Hasilnya menjadi bahan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran mereka.
Di tingkat kabupaten/kota, draf Rancangan APBD (RAPBD) yang disusun pemerintah daerah dibahas secara mendalam dengan DPRD dalam proses pembicaraan pendahuluan dan pembicaraan tingkat pengawasan. DPRD di sini bertindak sebagai representasi rakyat untuk menegosiasikan dan menyetujui isi “kontrak” tersebut. Pembahasan ini seringkali melibatkan pemanggilan SKPD untuk mempertanggungjawabkan usulan belanjanya. Setelah melalui pembahasan dan revisi, RAPBD akhirnya disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Perda APBD.
Perda inilah yang menjadi dokumen kontrak sosial yang sah dan mengikat secara hukum untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Seluruh proses ini, meski tidak sempurna, dirancang untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan publik tertanam dalam setiap pos belanja yang akan dikeluarkan.
Simpulan Akhir: Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004
Pada akhirnya, memahami Pengertian Belanja Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 membawa kita pada satu kesadaran mendasar: bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan adalah amanah. Ia adalah perwujudan dari kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan warganya, sebuah alat redistribusi untuk keadilan, dan bukti akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Belanja daerah telah bergeser dari sekadar ritual birokratis menjadi jantung dari demokrasi lokal, di mana partisipasi masyarakat menentukan arah aliran dana tersebut.
Jadi, mari melihat APBD bukan sebagai dokumen mati, melainkan sebagai peta hidup yang menggambarkan perjalanan kolektif menuju kesejahteraan yang lebih merata.
Jawaban yang Berguna
Apa bedanya Belanja Daerah dengan Belanja Negara?
Belanja Negara dikelola oleh pemerintah pusat untuk kepentingan nasional (seperti pertahanan, hubungan luar negeri), sementara Belanja Daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk kepentingan dan prioritas pembangunan di wilayah otonomnya sendiri, berdasarkan kewenangan yang didesentralisasikan.
Apakah dana hibah atau bantuan sosial dari pusat termasuk Belanja Daerah?
Ya, setelah dana tersebut diterima dan dianggarkan ulang dalam APBD, penggunaannya dikategorikan sebagai Belanja Daerah. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku.
Siapa yang mengawasi pelaksanaan Belanja Daerah agar tidak melenceng?
Pengawasan dilakukan secara internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah (APIP) dan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta masyarakat secara luas melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.
Bagaimana jika terjadi perubahan kebutuhan mendesak yang tidak dianggarkan?
UU mengakomodir hal ini melalui mekanisme revisi APBD (APBD-P) atau penggunaan dana cadangan daerah, tentu saja dengan persetujuan DPRD dan mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan keabsahan dan akuntabilitasnya.
Apakah swasta bisa terlibat dalam pelaksanaan Belanja Daerah?
Bisa, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau kontrak pengadaan barang/jasa, tetapi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan akhir tetap menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
