Pengertian Brexit Proses dan Dampak Keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Pengertian Brexit bukan sekadar istilah politik yang ramai diperbincangkan, melainkan sebuah babak baru yang mengubah peta Eropa secara fundamental. Peristiwa bersejarah ini menandai akhir dari hubungan keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah lebih dari empat dekade, sebuah keputusan yang lahir dari suara rakyat dalam referendum yang penuh gejolak. Gelombang perubahan yang dibawanya menyentuh hampir semua aspek, mulai dari perekonomian, hukum, hingga kehidupan sosial warga.

Brexit, singkatan dari “British Exit”, merupakan proses kompleks yang dipicu oleh referendum 23 Juni 2016, di mana mayoritas pemilih Inggris memutuskan untuk keluar dari blok politik dan ekonomi Uni Eropa. Keputusan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi berakar dari sejarah panjang skeptisisme terhadap integrasi Eropa, isu kedaulatan nasional, serta desakan untuk mengendalikan kembali kebijakan imigrasi dan perbatasan. Prosesnya melibatkan negosiasi alot, pasang surut politik domestik, dan akhirnya membawa Inggris pada jalan yang benar-benar terpisah.

Definisi dan Latar Belakang Dasar

Brexit adalah sebuah peristiwa politik bersejarah di mana Britania Raya (United Kingdom atau UK) memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (European Union atau EU). Istilah ini sendiri merupakan portmanteau dari “British” dan “exit”. Keputusan ini bukanlah proses yang instan, melainkan hasil dari sebuah referendum publik yang kemudian memicu negosiasi kompleks selama bertahun-tahun, mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial Inggris serta Eropa.

Latar belakang Brexit berakar pada sejarah panjang hubungan Inggris dengan proyek integrasi Eropa. Inggris selalu memiliki hubungan yang ambivalen, sering kali memilih untuk tidak bergabung dengan elemen-elemen tertentu seperti Zona Euro dan Area Schengen. Sentimen euroskeptik tumbuh dalam beberapa dekade, didorong oleh persepsi bahwa keanggotaan di EU membatasi kedaulatan Inggris, memaksa tunduk pada regulasi dari Brussels, dan menyebabkan imigrasi yang tidak terkendali.

Isu kedaulatan hukum, kontribusi anggaran yang besar, dan janji untuk mengalihkan dana ke sistem kesehatan nasional (NHS) menjadi tema panas dalam kampanye referendum.

Linimasa Kunci Referendum hingga Pengesahan

Proses menuju Brexit dimulai dengan janji politik dan berpuncak pada implementasi hukum. Perdana Menteri David Cameron, yang berusaha meredam pemberontakan dari sayap euroskeptik di partainya sendiri, menjanjikan untuk mengadakan referendum jika partai Konservatif memenangkan pemilu
2015. Janji itu ditepati, dan referendum dilangsungkan pada 23 Juni
2016. Hasilnya mengejutkan dunia: 51,9% memilih untuk “Leave” (Keluar) dan 48,1% untuk “Remain” (Tetap). Cameron mengundurkan diri keesokan harinya.

Penerusnya, Theresa May, mengaktifkan Artikel 50 Perjanjian Lisbon pada 29 Maret 2017, yang secara resmi memulai proses penarikan diri dengan tenggat waktu dua tahun. Setelah negosiasi alot dan tiga kali penolakan parlemen terhadap kesepakatannya, Theresa May digantikan oleh Boris Johnson. Johnson berhasil merundingkan ulang kesepakatan dan memenangkan pemilu umum dengan janji “Get Brexit Done”. Parlemen akhirnya menyetujui Withdrawal Agreement, dan Inggris secara resmi keluar dari EU pada 31 Januari 2020, memasuki masa transisi hingga 31 Desember 2020.

Perbandingan Argumen Kampanye Leave dan Remain

Referendum Brexit ditandai oleh kampanye yang sangat polarisasi, dengan kedua kubu menyajikan argumen yang sangat berbeda tentang masa depan Inggris. Berikut adalah tabel yang merangkum poin-poin utama dari kedua sisi.

Aspek	Kampanye “Leave” (Keluar)	Kampanye “Remain” (Tetap)
Kedaulatan & Hukum	Inggris harus mengambil kembali kendali penuh atas hukum, perbatasan, dan uangnya dari Brussels. Keputusan harus dibuat oleh parlemen yang dipilih di Westminster.	Keanggotaan EU memberikan pengaruh kolektif yang lebih besar di dunia. Keluar justru akan membuat Inggris harus tunduk pada aturan EU tanpa memiliki suara untuk membentuknya.
Ekonomi & Perdagangan	Inggris bisa menegosiasikan kesepakatan dagangnya sendiri yang lebih menguntungkan secara global. Kontribusi anggaran mingguan ke EU bisa dialihkan ke prioritas domestik seperti NHS.	Keanggotaan EU memberikan akses ke Pasar Tunggal terbesar di dunia, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Keluar berisiko menyebabkan resesi, kehilangan pekerjaan, dan penurunan nilai pound.
Imigrasi	Perlu mengendalikan imigrasi dari negara-negara EU dan menerapkan sistem berbasis poin seperti Australia untuk memprioritaskan keterampilan yang dibutuhkan.	Kebebasan bergerak memberikan manfaat ekonomi dan budaya. Banyak sektor seperti kesehatan dan pertanian bergantung pada tenaga kerja dari EU.
Keamanan	Kerja sama keamanan bisa dilanjutkan melalui perjanjian bilateral, seperti yang dilakukan negara non-EU lainnya.	Keanggotaan EU memperkuat keamanan melalui berbagi data intelijen, kerja sama kepolisian Europol, dan Perintah Penangkapan Eropa.

Proses dan Mekanisme Hukum: Pengertian Brexit

Setelah keputusan politik melalui referendum, Brexit harus diwujudkan melalui jalur hukum yang rumit. Proses ini diatur oleh kerangka hukum Uni Eropa sendiri, khususnya Artikel 50 Perjanjian Lisbon, yang untuk pertama kalinya diaktifkan oleh sebuah negara anggota. Tahapan-tahapan formal ini melibatkan negosiasi intensif antara pemerintah Inggris dan Komisi Eropa, serta persetujuan dari parlemen di kedua belah pihak.

Tahapan Aktivasi Artikel 50 hingga Keluar

Proses formal dimulai ketika Perdana Menteri Theresa May menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Dewan Eropa pada Maret 2017. Dari sana, tenggat waktu dua tahun mulai berjalan. Negosiasi difokuskan pertama-tama pada penyelesaian “divorce bill” (tagihan perceraian) yang mencakup kewajiban keuangan Inggris, hak-hak warga negara, dan isu perbatasan Irlandia Utara. Setelah draf kesepakatan disetujui oleh para negosiator, ia harus mendapatkan persetujuan politik dari Dewan Eropa dan kemudian diratifikasi oleh Parlemen Inggris dan Parlemen Eropa.

Kebuntuan di Parlemen Inggris tiga kali berturut-turut memperpanjang proses ini, hingga akhirnya Withdrawal Agreement disahkan di bawah kepemimpinan Boris Johnson. Inggris secara resmi keluar dari EU pada 31 Januari 2020, memasuki masa transisi di mana sebagian besar aturan EU masih berlaku, sementara perjanjian perdagangan masa depan dirundingkan.

Withdrawal Agreement dan Northern Ireland Protocol

Withdrawal Agreement adalah perjanjian utama yang mengatur syarat-syarat penarikan diri Inggris. Dokumen ini menjamin hak-hak sekitar 3 juta warga EU di Inggris dan 1 juta warga Inggris di EU, menyelesaikan kewajiban keuangan Inggris, dan menetapkan masa transisi. Bagian yang paling kompleks dan kontroversial adalah Protokol Irlandia Utara (yang kemudian direvisi menjadi Windsor Framework). Protokol ini dirancang untuk menghindari pemeriksaan perbatasan keras (hard border) di pulau Irlandia, yang bisa membahayakan Perjanjian Jumat Agung 1998.

Solusinya, Irlandia Utara tetap mengikuti sebagian aturan Pasar Tunggal EU untuk barang, sementara tetap menjadi bagian dari wilayah pabean Inggris. Ini menciptakan pemeriksaan barang di Laut Irlandia (antara Irlandia Utara dan Britania Raya lainnya), sebuah pengaturan yang menuai protes dari komunitas unionis di Irlandia Utara.

Perbedaan Hard Brexit dan Soft Brexit

Selama negosiasi, istilah “Hard Brexit” dan “Soft Brexit” sering digunakan untuk menggambarkan spektrum hasil akhir. Hard Brexit mengacu pada skenario di mana Inggris meninggalkan Pasar Tunggal dan Uni Pabean EU sepenuhnya. Ini berarti Inggris memiliki kebebasan penuh untuk membuat kebijakan dan perjanjian dagangnya sendiri, tetapi menghadapi hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan dengan EU. Soft Brexit, di sisi lain, mengusulkan agar Inggris tetap memiliki akses erat ke Pasar Tunggal, mungkin dengan mengadopsi model seperti Norwegia (anggota Area Ekonomi Eropa).

Ini akan mempertahankan akses perdagangan yang lebih lancar tetapi mengharuskan Inggris untuk tetap tunduk pada banyak aturan EU, membayar kontribusi, dan mungkin menerima kebebasan bergerak. Pemerintah Boris Johnson akhirnya memilih jalur yang lebih dekat ke Hard Brexit, meninggalkan Pasar Tunggal dan Uni Pabean.

Lembaga Kunci dalam Negosiasi Brexit

Proses negosiasi melibatkan banyak lembaga dari kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa aktor hukum dan politik utama yang memainkan peran sentral.

• Di Pihak Inggris: Pemerintah Inggris (terutama Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa), Parlemen Inggris (House of Commons dan House of Lords), Mahkamah Agung Inggris.
• Di Pihak Uni Eropa: Komisi Eropa (dengan Tim Negosiasi Khusus yang dipimpin Michel Barnier), Dewan Eropa (yang menghimpun para pemimpin negara anggota), Parlemen Eropa (yang harus menyetujui perjanjian akhir).
• Lembaga Bersama: Komite Bersama (Joint Committee) yang dibentuk berdasarkan Withdrawal Agreement untuk mengawasi implementasi dan penyelesaian sengketa.

Dampak Ekonomi dan Perdagangan

Dampak ekonomi Brexit menjadi subjek analisis dan perdebatan yang tak henti-hentinya. Keputusan untuk meninggalkan pasar tunggal terbesar di dunia membawa konsekuensi langsung dan jangka panjang yang kompleks bagi perekonomian Inggris. Fluktuasi nilai tukar, perubahan pola perdagangan, dan realokasi investasi adalah beberapa manifestasi yang sudah terlihat, sementara efek penuhnya masih akan terungkap dalam tahun-tahun mendatang.

Dampak pada Perekonomian, Mata Uang, dan Pasar Finansial

Dampak langsung yang paling terlihat adalah depresiasi tajam nilai Pound Sterling terhadap mata uang utama setelah hasil referendum. Hal ini meningkatkan biaya impor dan berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi. Bank of England merespons dengan kebijakan untuk menstabilkan pasar. Dalam jangka panjang, sebagian besar analisis, termasuk dari OBR (Office for Budget Responsibility), memperkirakan bahwa perekonomian Inggris akan tumbuh lebih lambat dibandingkan jika tetap berada di EU.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya dan hambatan perdagangan, serta berkurangnya investasi asing langsung (FDI) yang sebelumnya menganggap Inggris sebagai gerbang menuju pasar Eropa. Sektor jasa keuangan London juga kehilangan akses paspor tunggal, memaksa banyak perusahaan untuk memindahkan sebagian operasi dan aset mereka ke pusat keuangan di EU seperti Frankfurt, Paris, dan Amsterdam.

Perubahan Hubungan Perdagangan Barang dan Jasa

Pasca masa transisi, Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama (TCA) antara Inggris dan EU mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Perjanjian ini menghapus tarif dan kuota untuk barang, tetapi tidak untuk jasa. Namun, perdagangan barang kini menghadapi pemeriksaan bea cukai, aturan asal barang (rules of origin), serta hambatan non-tarif seperti standar sanitasi dan fitosanitari (SPS) yang ketat. Hal ini menyebabkan penundaan di pelabuhan, peningkatan biaya administrasi, dan penurunan ekspor beberapa komoditas seperti produk perikanan dan daging.

Untuk sektor jasa, yang merupakan bagian terbesar dari perekonomian Inggris, kehilangan akses “paspor finansial” dan pengakuan timbal balik untuk kualifikasi profesional menjadi tantangan besar, membatasi kemampuan perusahaan Inggris untuk beroperasi secara mulus di EU.

Brexit, singkatan dari British Exit, adalah keputusan bersejarah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa yang memicu berbagai analisis kompleks. Mirip seperti menghitung Nilai cos 76° + sin 76° tan 38° yang memerlukan ketelitian rumus tertentu, proses Brexit pun melibatkan negosiasi rumit dan konsekuensi mendalam bagi politik dan ekonomi, mengubah peta hubungan internasional secara permanen.

Perbandingan Estimasi Dampak Berbagai Skenario Brexit, Pengertian Brexit

Berbagai lembaga telah membuat pemodelan untuk memperkirakan dampak ekonomi dari berbagai bentuk Brexit. Tabel berikut menyajikan gambaran umum dari beberapa skenario yang berbeda.

Skenario	Deskripsi	Estimasi Dampak PDB Jangka Panjang (contoh)
Remain in EU	Sebagai baseline, jika Inggris tetap menjadi anggota.	0% (baseline)
Soft Brexit (Model EEA)	Tetap di Pasar Tunggal, seperti Norwegia.	Penurunan sekitar 1-3%
Perjanjian Perdagangan Bebas (TCA)	Skenario yang terjadi, meninggalkan Pasar Tunggal.	Penurunan sekitar 4-6%
No-Deal Brexit	Keluar tanpa kesepakatan perdagangan, berdagang dengan aturan WTO.	Penurunan sekitar 7-9% atau lebih

Catatan: Angka-angka ini bersifat ilustratif dan berasal dari sintesis berbagai studi (seperti dari Bank of England, NIESR, dan OECD) sebelum implementasi TCA. Estimasi bervariasi tergantung model dan asumsi.

Implikasi bagi Sektor Industri Spesifik

Dampak Brexit tidak merata di semua sektor. Beberapa industri merasakan gejolak yang lebih signifikan. Industri perbankan dan jasa keuangan kehilangan akses paspor tunggal, meskipun melalui proses “equivalence” yang terbatas. Banyak bank besar telah memindahkan ribuan pekerjaan dan triliunan pound aset ke EU. Sektor perikanan, yang menjadi simbol kedaulatan dalam kampanye Leave, justru menghadapi kesulitan dengan hambatan ekspor yang rumit ke pasar utamanya di EU, meskipun kuota tangkapan untuk kapal Inggris meningkat.

Industri otomotif, yang bergantung pada rantai pasir “just-in-time” yang terintegrasi dengan Eropa, terkena dampak biaya dan penundaan baru karena aturan asal barang, mengancam profitabilitas pabrik-pabrik di Inggris.

Implikasi Sosial, Politik, dan Keamanan

Brexit jauh melampaui sekadar perjanjian dagang; ia menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, mempolarisasi politik domestik, dan mengubah pola kerja sama keamanan regional. Perubahan status hukum warga negara, ketegangan dalam persatuan kerajaan, dan hubungan baru dengan lembaga keamanan Eropa menciptakan lanskap sosial-politik yang sama sekali baru bagi Inggris.

Hak dan Pergerakan Warga Negara

Salah satu isu paling personal dari Brexit adalah status jutaan orang yang telah membangun hidup mereka di seberang Selat Inggris. Dengan berakhirnya kebebasan bergerak, warga negara EU yang ingin tinggal atau bekerja di Inggris (dan sebaliknya) sekarang tunduk pada sistem imigrasi baru. Warga EU yang sudah menetap di Inggris sebelum akhir 2020 harus mendaftar ke “EU Settlement Scheme” untuk mengamankan status mereka.

Meskipun hak mereka dilindungi oleh Withdrawal Agreement, kekhawatiran tentang dokumen dan birokrasi tetap ada. Untuk pergerakan baru, Inggris telah menerapkan sistem berbasis poin yang tidak membedakan antara warga EU dan non-EU, mengakhiri prioritas bagi tenaga kerja dari Eropa.

Dampak Politik Domestik dan Persatuan Kerajaan

Brexit memperdalam perpecahan dalam masyarakat Inggris, bukan hanya antara “Leave” dan “Remain”, tetapi juga antar wilayah. Skotlandia, yang mayoritas memilih untuk tetap di EU, melihat Brexit sebagai alasan kuat untuk mengadakan referendum kemerdekaan kedua, menantang stabilitas Union. Di Irlandia Utara, Protokol dan Windsor Framework, meski dirancang untuk melindungi perdamaian, justru memperuncing ketegangan politik dengan menciptakan perbedaan regulasi dengan Britania Raya lainnya, memicu protes dari komunitas unionis yang merasa terpisah.

Di tingkat nasional, proses Brexit menyebabkan krisis pemerintahan, pergantian perdana menteri, dan menguji ketahanan konstitusi Inggris.

Perubahan Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum

Keanggotaan EU memfasilitasi kerja sama keamanan yang erat, yang sebagian kini harus dinegosiasikan ulang. Inggris kehilangan akses langsung ke database real-time seperti Sistem Informasi Schengen (SIS II) dan partisipasi otomatis dalam Perintah Penangkapan Eropa (European Arrest Warrant). Kerja sama dengan Europol kini dilakukan melalui perjanjian kerja sama, yang meski kuat, tidak seintegrasi sebelumnya. Pertukaran data dan kerja sama intelijen tetap berlanjut melalui saluran bilateral dan forum seperti Five Eyes, tetapi kerangka multilateral yang disediakan EU telah berubah.

Pandangan Berseberangan Tokoh Politik tentang Brexit

Perdebatan tentang Brexit telah melahirkan narasi dan kutipan ikonik dari para pemimpinnya. Dua pandangan yang saling bertolak belakang ini menggambarkan inti dari perpecahan tersebut.

“This is not a moment to play games or create obstacles. It is a moment to be generous, to show friendship, and to show our respect.”
– Michel Barnier, Negosiator Utama Uni Eropa untuk Brexit, menekankan kebutuhan untuk menjaga hubungan baik.

Pengertian Brexit, yakni keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menciptakan gelombang ketidakpastian politik dan ekonomi yang dampaknya masih terasa. Layaknya sebuah partikel yang bergerak, momentum perubahan ini sulit dihentikan begitu dilepaskan, mirip dengan prinsip fisika dalam Rumus Momentum Partikel. Memahami dinamika dan konsekuensi jangka panjangnya tetap krusial untuk mengurai kompleksitas dari pengertian Brexit seutuhnya.

“We have taken back the money, the laws, the borders, and the waters. We have taken back every jot and tittle of our sovereignty.”
– Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, menyatakan kemenangan atas tercapainya kedaulatan penuh.

Hubungan Internasional Pasca-Brexit

Keluar dari Uni Eropa memaksa Inggris untuk mendefinisikan ulang perannya di dunia. Pemerintah Inggris meluncurkan slogan “Global Britain” sebagai visi untuk masa depan, menggambarkan sebuah negara yang merdeka, terbuka secara perdagangan, dan secara aktif terlibat di luar Eropa. Realitas dari visi ini bergantung pada kemampuan Inggris untuk menegosiasikan perjanjian dagang baru, memanfaatkan keanggotaan di organisasi internasional, dan menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks.

Strategi “Global Britain” dan Perjanjian Dagang Bilateral Baru

Strategi “Global Britain” bertujuan untuk memposisikan Inggris sebagai champion perdagangan bebas dan mitra global yang gesit. Inti dari strategi ini adalah menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara di luar EU. Inggris telah berhasil membuat kesepakatan baru atau menggandakan kesepakatan yang sebelumnya dimiliki melalui EU dengan beberapa mitra, seperti Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Misalnya, perjanjian dengan Jepang secara umum mengikuti EU-Japan EPA tetapi dengan beberapa tambahan di sektor digital dan jasa finansial.

Perjanjian dengan Australia, yang pertama yang dirundingkan dari nol, menghapus tarif untuk sebagian besar barang. Namun, nilai ekonomi dari kesepakatan-kesepakatan baru ini, meskipun simbolis penting, diperkirakan tidak akan sepenuhnya mengimbangi hilangnya akses tanpa hambatan ke Pasar Tunggal EU.

Posisi Inggris dalam Organisasi Internasional seperti WTO

Sebagai anggota EU, Inggris adalah bagian dari blok suara tunggal di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan terikat oleh jadwal komitmen perdagangan bersama EU. Setelah Brexit, Inggris harus memiliki jadwal komitmennya sendiri di WTO, sebuah proses yang melibatkan pemisahan kuota tarif dan subsidi yang sebelumnya dibagi. Ini berarti Inggris kini berdiri sendiri dalam forum multilateral, bebas untuk membentuk posisinya sendiri namun juga kehilangan pengaruh kolektif yang besar dari blok EU.

Dalam negosiasi dan sengketa dagang di WTO, Inggris kini harus beroperasi sebagai ekonomi menengah yang independen, bukan sebagai bagian dari kekuatan perdagangan terbesar di dunia.

Tantangan dan Peluang Diplomasi Inggris

Jalan menuju “Global Britain” dipenuhi dengan tantangan sekaligus peluang. Diplomasi Inggris pasca-Brexit harus menyeimbangkan hubungan dengan EU yang tetap menjadi mitra geografis dan ekonomi terdekat, dengan ambisi untuk memperluas pengaruhnya di tempat lain.

• Tantangan Utama: Menangani hubungan yang tegang dengan EU, terutama terkait implementasi Protokol Irlandia Utara. Bersaing dengan blok dagang besar seperti EU, AS, dan China. Mengatasi kesan bahwa Inggris telah “berbalik punggung” pada tetangga terdekatnya. Menghadapi kompleksitas negosiasi dengan ekonomi besar seperti AS dan India.
• Peluang Utama: Kemampuan untuk merespons lebih cepat dan fleksibel dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan. Memperdalam hubungan dengan negara-negara Persemakmuran. Memimpin dalam isu-isu global seperti keamanan siber, perubahan iklim, dan diplomasi kesehatan. Menjadi hub untuk inovasi dan regulasi yang gesit di sektor-sektor seperti jasa keuangan dan teknologi hijau.

Ringkasan Akhir

Brexit telah mengantarkan Inggris pada sebuah realitas baru yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Sebagai sebuah peristiwa politik yang sangat personal bagi banyak warganya, Brexit meninggalkan warisan perpecahan sosial yang dalam, tetapi juga membuka ruang untuk merumuskan identitas dan peran globalnya yang independen. Perjalanan panjang dari sebuah referendum hingga implementasi penuh mengajarkan bahwa keputusan sebesar ini adalah sebuah maraton, bukan sprint, dengan konsekuensi yang akan terus dirasakan oleh generasi mendatang.

Masa depan hubungan Inggris dengan tetangga-tetangga Eropanya dan dengan dunia masih terus ditulis, dengan Brexit sebagai titik awal yang tak terbantahkan.

FAQ dan Solusi

Apa yang dimaksud dengan “Hard Brexit” dan “Soft Brexit”?

Hard Brexit mengacu pada skenario di mana Inggris meninggalkan Pasar Tunggal dan Uni Pabean UE sepenuhnya, memungkinkan kontrol penuh atas perbatasan dan hukumnya, tetapi berpotensi menimbulkan hambatan dagang yang signifikan. Soft Brexit adalah istilah untuk pengaturan yang lebih dekat, di mana Inggris mungkin tetap berada dalam Pasar Tunggal atau Uni Pabean untuk mempertahankan akses ekonomi yang lebih lancar, tetapi dengan konsekuensi menerima beberapa aturan UE.

Apakah Brexit mempengaruhi liburan atau perjalanan warga Indonesia ke Inggris atau Uni Eropa?

Ya, secara tidak langsung. Perubahan aturan bebas visa mungkin tidak langsung berlaku, tetapi hal-hal seperti biaya roaming ponsel, asuransi perjalanan, dan aturan antrean imigrasi yang terpisah untuk warga Inggris di bandara-bandara UE dapat berubah. Penting untuk selalu memeriksa ketentuan terbaru sebelum bepergian.

Mengapa Irlandia Utara menjadi isu sangat krusial dalam negosiasi Brexit?

Karena Irlandia Utara berbagi perbatasan darat dengan Republik Irlandia (anggota UE). Menghindari “perbatasan keras” di pulau Irlandia sangat penting untuk menjaga perdamaian berdasarkan Perjanjian Jumat Agung. Solusinya, Protokol Irlandia Utara, menciptakan pengaturan khusus yang membuatnya tetap selaras dengan beberapa aturan pasar UE.

Bagaimana status warga negara Inggris yang sudah lama tinggal di negara UE, dan sebaliknya?

Berdasarkan Perjanjian Penarikan Diri, hak warga negara UE yang sah tinggal di Inggris dan warga Inggris di UE sebelum akhir periode transisi dilindungi. Mereka umumnya perlu mendaftar ke skema penyelesaian status untuk menjamin hak tinggal, kerja, dan akses ke tunjangan sosial.