Pengertian Budaya Politik Menurut Rusadi Sumintapura bukan sekadar definisi di buku teks yang kaku, tapi sebuah pintu untuk memahami bagaimana denyut nadi politik sesungguhnya berdetak dalam sanubari masyarakat. Bayangkan, ada seorang ahli yang mencoba merangkum semua nilai, keyakinan, dan sikap kolektif kita terhadap kekuasaan menjadi sebuah peta yang bisa dibaca. Rusadi Sumintapura, dengan latar belakang akademiknya yang mendalam, menawarkan lensa yang tajam untuk melihat mengapa kita, sebagai warga negara, bersikap dan bereaksi tertentu terhadap isu-isu politik di sekitar kita.
Pemikirannya berkembang dalam konteks intelektual yang dinamis, di mana ilmu politik Indonesia sedang mencari bentuknya sendiri. Melalui karya-karyanya, Sumintapura berusaha membedah unsur-unsur pembentuk budaya politik, mulai dari tingkat kesadaran masyarakat hingga pola-pola partisipasinya. Ia melihat budaya politik bukan sebagai barang mati, melainkan sebagai kekuatan hidup yang aktif membentuk sekaligus dibentuk oleh sistem politik itu sendiri, dengan segala karakteristik dan tipologinya yang unik.
Pengantar dan Konteks Pemikiran Rusadi Sumintapura
Sebelum menyelami definisinya, penting untuk mengenal siapa sebenarnya Rusadi Sumintapura. Beliau adalah salah satu intelektual dan akademisi ilmu politik Indonesia yang sangat dihormati. Latar belakangnya sebagai guru besar ilmu politik, khususnya di Universitas Padjadjaran, membuat pemikirannya memiliki pondasi yang kuat dan kontekstual dengan realitas Indonesia. Keahliannya tidak hanya terbatas pada teori politik, tetapi juga menyentuh administrasi negara dan perilaku politik, yang membuat analisisnya tentang budaya politik menjadi sangat menyeluruh.
Pemikiran Rusadi tentang budaya politik berkembang pada era Orde Baru, sebuah periode dimana sistem politik Indonesia sedang dalam proses konsolidasi yang kuat. Konteks historis ini penting, karena diskursus tentang budaya politik saat itu seringkali berkutat pada upaya memahami bagaimana nilai-nilai politik tradisional berinteraksi dengan struktur negara modern. Dalam atmosfer intelektual itu, Rusadi menawarkan perspektif yang grounded, berusaha menjembatani teori Barat dengan realitas sosio-kultural Indonesia.
Karya-karyanya, meskipun mungkin tidak sebanyak ahli lain, menjadi rujukan penting, terutama dalam buku-buku teks ilmu politik dan artikel jurnal yang membedah hubungan antara budaya, nilai, dan sistem politik di Indonesia.
Latar Belakang Akademik dan Karya Utama
Rusadi Sumintapura membangun kredensialnya melalui jalur akademik yang mumpuni. Sebagai seorang profesor, perhatiannya tercurah pada bagaimana ilmu politik bisa digunakan untuk menganalisis dan memahami masyarakat Indonesia. Karya-karyanya sering menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa ilmu politik dan hubungan internasional. Salah satu kontribusi utamanya adalah upayanya mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep “budaya politik” dalam bingkai keindonesiaan, yang saat itu masih banyak didominasi oleh pemikiran Almond dan Verba.
Pemikirannya membantu melokalkan konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diamati dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia, dari tingkat desa hingga nasional.
Inti Definisi Budaya Politik Menurut Rusadi Sumintapura
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud Rusadi Sumintapura dengan budaya politik? Secara mendasar, beliau mendefinisikan budaya politik sebagai suatu pola perilaku suatu masyarakat dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya. Definisi ini menekankan pada dua hal kunci: pola perilaku yang terlihat dan orientasi yang dihayati. Artinya, budaya politik bukan sekadar apa yang dilakukan orang (seperti memilih atau demonstrasi), tetapi juga meliputi nilai, keyakinan, dan sikap mendalam yang menjadi dasar dari tindakan-tindakan tersebut, yang semuanya hidup dan dijalani dalam keseharian.
Jika dibandingkan dengan definisi klasik dari Gabriel Almond dan Sidney Verba yang mendefinisikan budaya politik sebagai orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap sistem politik, pendekatan Rusadi terasa lebih holistik dan sosiologis. Almond dan Verba lebih menitikberatkan pada persepsi individu, sementara Rusadi melihatnya sebagai pola kolektif yang sudah mapan dalam masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana Rusadi berusaha memasukkan unsur-unsur kebudayaan yang lebih luas ke dalam analisis politik.
Perbandingan dengan Pemikir Lain, Pengertian Budaya Politik Menurut Rusadi Sumintapura
Untuk memudahkan melihat perbedaan mendasar, tabel berikut membandingkan beberapa aspek kunci antara pemikiran Rusadi Sumintapura dan Almond & Verba.
| Aspek yang Dibandingkan | Rusadi Sumintapura | Almond & Verba | Poin Kunci Perbedaan |
|---|---|---|---|
| Fokus Analisis | Pola perilaku kolektif masyarakat. | Orientasi psikologis individu warga negara. | Rusadi lebih sosiologis, Almond & Verba lebih psikologis. |
| Unsur Utama | Perilaku yang nampak dan nilai yang dihayati. | Pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem. | Rusadi menyatukan tindakan dan nilai; Almond & Verba memetakan sikap mental. |
| Kontekstualisasi | Sangat kuat dalam konteks masyarakat Indonesia yang spesifik. | Lebih general dan dirancang untuk perbandingan lintas negara (civic culture). | Pendekatan Rusadi lebih partikularistik dan lokalistik. |
| Dinamika | Dipandang sebagai sesuatu yang hidup dan terus berinteraksi dengan sistem. | Cenderung dilihat sebagai variabel yang mempengaruhi stabilitas demokrasi. | Rusadi melihat hubungan timbal balik yang lebih cair. |
Unsur-unsur Pembentuk Budaya Politik dalam Pandangannya
Menurut Rusadi Sumintapura, budaya politik suatu masyarakat tidak muncul dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh beberapa komponen utama yang saling berkait kelindan. Memahami unsur-unsur ini ibarat membedah DNA politik sebuah bangsa. Unsur-unsur tersebut bekerja secara simultan, membentuk sebuah siklus yang terus menerus memperkuat atau mengubah pola budaya politik yang ada.
Komponen Utama Pembentuk Budaya Politik
Rusadi merincikan beberapa komponen kunci. Pertama, Nilai-nilai Politik, yaitu prinsip-prinsip dasar yang dianggap baik dan benar dalam kehidupan berpolitik, seperti keadilan, musyawarah, atau ketaatan. Kedua, Keyakinan dan Ideologi, yang menjadi peta kognitif untuk memahami dunia politik, misalnya keyakinan terhadap demokrasi atau sistem tertentu. Ketiga, Norma dan Etika Politik, yakni aturan tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya perilaku politik dilakukan. Keempat, Simbol-simbol Politik, seperti bendera, lagu, atau ritual politik yang menjadi sarana ekspresi dan pemersatu.
Kelima, Praktek dan Kebiasaan Politik yang sudah mengakar, seperti cara pengambilan keputusan atau mekanisme penyelesaian konflik.
Hubungan Antar Unsur dan Contoh di Indonesia
Kelima unsur tersebut membentuk sebuah alur sirkuler yang dinamis. Nilai-nilai (seperti musyawarah untuk mufakat) melahirkan keyakinan kolektif akan pentingnya konsensus. Keyakinan ini kemudian dikodifikasi menjadi norma (misalnya, menghindari konfrontasi langsung). Norma diwujudkan dalam simbol (sidang paripurna DPR) dan dipraktikkan dalam kebiasaan (pembentukan panitia khusus untuk merundingkan RUU). Praktik yang berulang ini pada akhirnya memperkuat kembali nilai awal.
Contoh konkritnya dalam masyarakat Indonesia adalah nilai kekeluargaan ( gotong royong) yang melandasi keyakinan akan pentingnya harmoni. Ini melahirkan norma untuk menyelesaikan sengketa lewat mediasi adat (seperti di Bali atau Lombok), yang disimbolkan dengan ritual peresean atau sesajen, dan dipraktikkan dalam musyawarah desa untuk memilih kepala desa atau membagi sumber daya.
Karakteristik dan Tipologi Budaya Politik
Rusadi Sumintapura tidak hanya berhenti pada definisi dan unsur, tetapi juga mengidentifikasi karakteristik dan membuat tipologi yang membantu kita mengklasifikasikan budaya politik. Karakteristik utama yang ditekankannya adalah sifatnya yang dinamis (bukan statis), komprehensif (meliputi aspek material dan immaterial), dan khas bagi setiap masyarakat karena dibentuk oleh sejarah dan pengalaman kolektif yang unik.
Klasifikasi Budaya Politik
Berdasarkan intensitas dan orientasi partisipasi masyarakat, Rusadi mengklasifikasikan budaya politik ke dalam beberapa tipe. Klasifikasi ini membantu kita membaca kecenderungan suatu masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem politiknya.
- Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture): Dicirikan oleh kesadaran politik yang rendah. Masyarakat hampir tidak memiliki minat dan perhatian terhadap objek-objek politik yang luas. Orientasi mereka sangat lokal, dan ekspektasi terhadap output dari sistem politik pusat hampir tidak ada. Contoh: masyarakat di daerah terpencil yang kehidupan politiknya hanya seputar kepala adat atau kampung.
- Budaya Politik Kaula (Subject Political Culture): Masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik nasional dan otoritas pemerintah, tetapi partisipasi mereka bersifat pasif. Mereka lebih melihat diri sebagai “subjek” yang patuh, menerima begitu saja keputusan dan kebijakan dari atas. Ekspektasi terhadap output ada, tetapi partisipasi aktif untuk mempengaruhi input sangat minimal.
- Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture): Anggota masyarakat tidak hanya sadar akan sistem politik, tetapi juga merasa mampu dan berhak untuk aktif mempengaruhinya. Mereka berpartisipasi secara aktif, baik dalam proses input (seperti pemilihan umum, menyampaikan pendapat) maupun dalam mengawasi output (kebijakan). Masyarakat memiliki orientasi yang tinggi terhadap semua objek politik.
Penting dicatat, dalam realitanya, ketiga tipe ini seringkali bercampur dalam suatu masyarakat, membentuk apa yang disebut budaya politik campuran.
Peran dan Fungsi Budaya Politik dalam Sistem Politik
Dalam pandangan Rusadi Sumintapura, budaya politik bukanlah dekorasi atau latar belakang belaka. Ia memainkan peran yang sangat fungsional dan strategis dalam menjaga denyut nadi sistem politik. Bayangkan budaya politik sebagai sistem operasi yang tak terlihat yang menjalankan seluruh perangkat keras politik bernama negara.
Nah, kalau menurut Rusadi Sumintapura, budaya politik itu adalah pola orientasi masyarakat terhadap sistem politiknya. Mirip seperti kita mengenal puncak tertinggi dalam geografi, yaitu Nama gunung tertinggi di dunia , pemahaman ini menjadi puncak penting untuk melihat bagaimana nilai dan keyakinan politik suatu masyarakat terbentuk, yang pada akhirnya menentukan stabilitas dan dinamika pemerintahan itu sendiri.
Pilar Stabilitas dan Sarana Sosialisasi
Peran utama budaya politik adalah sebagai perekat sosial dan pemberi legitimasi. Nilai dan norma yang dipegang bersama menciptakan rasa kebersamaan dan mengurangi konflik. Ketika suatu kebijakan selaras dengan budaya politik yang dominan, ia akan lebih mudah diterima dan dianggap sah. Selain itu, budaya politik berfungsi sebagai alat sosialisasi politik yang paling efektif. Melalui keluarga, sekolah, dan interaksi sehari-hari, nilai-nilai politik ditransmisikan dari generasi ke generasi.
Ia juga menjadi sarana komunikasi politik yang kaya melalui simbol-simbol dan bahasa yang dipahami bersama.
Budaya politik berfungsi sebagai “peta jalan” kolektif yang membimbing perilaku politik masyarakat, sekaligus sebagai “penyaring” yang menentukan respon mana yang pantas dan tidak pantas terhadap stimulus politik. Ia memberikan stabilitas dengan membuat tindakan politik menjadi lebih terprediksi dan terpola.
Aplikasi dan Relevansi Konsep dalam Studi Kasus
Konsep Rusadi Sumintapura bukanlah teori usang. Ia masih sangat relevan untuk membedah fenomena politik kontemporer di Indonesia. Dengan alat analisis ini, kita bisa melihat lebih jernih mengapa suatu kebijakan ditolak atau diterima, atau mengapa partisipasi politik di suatu daerah berbentuk tertentu.
Analisis Fenomena Politik Kontemporer
Mari kita terapkan konsepnya untuk membaca beberapa fenomena aktual. Analisis ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur budaya politik berinteraksi dan menghasilkan implikasi nyata.
| Fenomena Politik | Unsur Budaya Politik yang Terlibat | Analisis Berdasarkan Konsep | Implikasinya |
|---|---|---|---|
| Maraknya Politik Identitas (SARA) dalam Pemilu | Nilai, Keyakinan, Simbol. | Mengindikasikan menguatnya nilai primordial (kesukuan, agama) sebagai keyakinan politik praktis. Simbol-simbol agama dan etnis digunakan sebagai alat mobilisasi, menunjukkan pola perilaku politik yang memanfaatkan identitas kolektif. | Berpotensi menggeser budaya politik partisipan yang berbasis program menjadi parokial/kaula yang berbasis loyalitas kelompok, serta meningkatkan polarisasi sosial. |
| Partisipasi Tinggi dalam Pilkades Serentak | Praktek/Kebiasaan, Norma. | Mencerminkan menguatnya budaya politik partisipan di tingkat akar rumput. Ada norma baru bahwa memilih adalah hak dan kewajiban. Praktik pemilihan langsung telah menjadi kebiasaan yang diterima dan dianggap penting untuk menentukan pemimpin lokal. | Memperkuat legitimasi kepemimpinan lokal dan menjadi fondasi untuk pendidikan politik masyarakat. Namun, juga berisiko jika diiringi dengan politik uang yang menjadi praktik baru. |
| Penolakan Masyarakat Adat terhadap Proyek Investasi | Nilai, Keyakinan, Norma. | Menunjukkan benturan antara nilai modern (ekonomi kapitalis) dengan nilai tradisional (kearifan lokal, kelestarian alam). Keyakinan masyarakat adat terhadap hak ulayat dan norma penyelesaian masalah yang partisipatif berbenturan dengan prosedur birokrasi pusat. | Menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang sensitif budaya. Kebijakan top-down yang mengabaikan budaya politik lokal berisiko tinggi menimbulkan konflik dan stagnasi pembangunan. |
Kontribusi dan Kritik terhadap Pemikirannya
Pemikiran Rusadi Sumintapura telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi khazanah ilmu politik Indonesia. Namun, seperti semua pemikiran, konsepnya juga memiliki batasan dan telah berkembang seiring waktu.
Sumbangsih dan Batasan Pemikiran
Kontribusi utamanya adalah pelokalan dan kontekstualisasi konsep budaya politik. Beliau berhasil menjadikan konsep Barat yang abstrak menjadi alat analisis yang relevan untuk memahami realitas Indonesia yang kompleks. Karyanya membantu membangun fondasi studi politik Indonesia yang tidak sekadar menjiplak teori asing. Selain itu, penekanannya pada aspek perilaku dan nilai yang dihayati memberikan perspektif yang lebih utuh dibandingkan pendekatan yang hanya fokus pada sikap individu.
Di sisi lain, beberapa kritik bisa diajukan. Pertama, tipologi yang digunakan (Parokial, Kaula, Partisipan) masih sangat dipengaruhi oleh Almond dan Verba, sehingga terkesan kurang orisinal. Kedua, dalam upayanya membuat generalisasi tentang budaya politik Indonesia, ada risiko mengabaikan keragaman dan dinamika internal yang sangat besar antar daerah dan kelompok masyarakat. Ketiga, analisisnya kurang menyentuh aspek kekuasaan dan konflik secara mendalam—bagaimana budaya politik juga bisa menjadi alat dominasi kelompok tertentu.
Perkembangan Pasca Rusadi Sumintapura
Pemikiran tentang budaya politik di Indonesia terus berkembang setelah era Rusadi Sumintapura. Para akademisi generasi berikutnya banyak yang mengkritisi pendekatan yang terlalu struktural-fungsional dan mulai memasukkan perspektif kritis, post-kolonial, dan studi budaya ( cultural studies). Mereka melihat budaya politik tidak hanya sebagai “pola” yang stabil, tetapi juga sebagai medan pertarungan ( site of contestation) dimana makna dan nilai diperebutkan. Kajian tentang budaya politik populer (misalnya, dalam sinetron, meme, atau kampanye media sosial), politik tubuh, serta interseksi antara gender, kelas, dan etnis dalam membentuk orientasi politik, telah memperkaya dan memperdalam pemahaman kita jauh melampaui tipologi klasik.
Warisan Rusadi yang terpenting adalah meletakkan batu pertama bahwa memahami politik Indonesia harus dimulai dari memahami budayanya—sebuah prinsip yang tetap relevan hingga hari ini.
Penutupan Akhir: Pengertian Budaya Politik Menurut Rusadi Sumintapura
Jadi, setelah menyelami pemikiran Rusadi Sumintapura, kita jadi punya alat yang lebih lengkap untuk mengurai kerumitan politik di sekitar kita. Konsepnya bukan hanya teori usang, tapi masih relevan untuk membaca fenomena kontemporer, dari dinamika pilkada sampai cara kita berdebat di media sosial. Meski tentu ada kritik dan batasan, kontribusinya dalam membangun kerangka berpikir politik Indonesia tetaplah signifikan. Pada akhirnya, memahami budaya politik ala Sumintapura adalah langkah awal untuk menjadi bagian dari sistem yang lebih sehat, di mana kita tak sekadar penonton, tapi pelaku yang sadar.
Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa latar belakang keahlian Rusadi Sumintapura sehingga pemikirannya dianggap penting?
Rusadi Sumintapura adalah seorang akademisi dan pakar ilmu politik Indonesia dengan pemahaman mendalam tentang teori politik barat dan konteks lokal. Keahliannya dalam menganalisis sistem dan perilaku politik, yang dituangkan dalam berbagai publikasi, membuat analisisnya tentang budaya politik dianggap sangat relevan dan grounded dengan realitas Indonesia.
Bagaimana konsep budaya politik Rusadi Sumintapura berbeda dengan “budaya politik” dalam percakapan sehari-hari?
Menurut Rusadi Sumintapura, budaya politik itu soal bagaimana nilai-nilai politik dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memahami konsep ini jadi lebih kaya kalau kita juga bisa bedain ideologi besar yang memengaruhinya, misalnya lewat ulasan tentang Perbedaan Komunis dan Sosialis. Dengan begitu, kita bisa lebih apresiatif melihat bagaimana keragaman pemahaman ideologis itu sendiri adalah bagian dari realitas budaya politik yang hidup, persis seperti yang coba dijelaskan Sumintapura.
Dalam percakapan sehari-hari, “budaya politik” sering disederhanakan menjadi etika atau moralitas para politisi. Menurut Sumintapura, konsep ini jauh lebih luas, mencakup seluruh pola orientasi, nilai, dan keyakinan masyarakat—bukan hanya elit—terhadap sistem politik, yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang kompleks.
Apakah pemikiran Rusadi Sumintapura masih bisa dipakai untuk menganalisis politik digital dan media sosial sekarang?
Sangat bisa. Unsur-unsur pembentuk yang ia jabarkan, seperti pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat terhadap politik, kini banyak termanifestasi di ruang digital. Media sosial menjadi arena baru untuk sosialisasi dan komunikasi politik, sehingga konsepnya tetap berguna untuk menganalisis bagaimana budaya politik baru terbentuk dan berubah di era internet.
Kritik utama apa yang sering dialamatkan pada definisi budaya politik menurut Rusadi Sumintapura?
Beberapa kritik menyebutkan bahwa meski komprehensif, kerangka pemikirannya mungkin kurang memperhitungkan faktor-faktor struktural ekonomi dan ketimpangan sosial sebagai penentu utama budaya politik. Ada pula yang menilai tipologinya perlu terus disesuaikan dengan realitas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan terus berubah dengan cepat.
