Respons Bangsa Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme bukanlah sekadar catatan sejarah yang statis, melainkan nyala api jiwa kolektif yang membara dalam gelapnya penindasan. Setiap perlawanan, dari ujung tombak hingga pena tajam, adalah seruan spiritual untuk meraih kembali hakikat kemerdekaan yang paling mendasar: hak untuk menentukan takdir sendiri. Perjalanan ini adalah saga tentang transformasi jiwa sebuah bangsa, dari yang tercerai-berai menjadi satu kesatuan yang bulat, dari yang hanya mengandalkan kekuatan fisik menuju kematangan strategi politik dan kekuatan budaya.
Melalui rentang waktu yang panjang, respons tersebut berevolusi dalam berbagai bentuk. Dimulai dari perlawanan fisik yang heroik oleh kerajaan-kerajaan Nusantara, kemudian bertransformasi menjadi kesadaran nasional yang terorganisir melalui pergerakan kebangkitan nasional. Perjuangan pun merambah ke meja diplomasi internasional dan menemukan suaranya yang paling lantang dalam ekspresi kultural dan intelektual. Setiap fase meninggalkan jejak yang dalam, membentuk karakter dan fondasi Republik Indonesia yang merdeka.
Bentuk-Bentuk Perlawanan Awal
Sebelum abad ke-20, respons bangsa terhadap imperialisme Barat terutama diwujudkan dalam bentuk perlawanan fisik yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan dan kesultanan di berbagai penjuru Nusantara. Perlawanan ini bersifat lokal dan terfragmentasi, digerakkan oleh semangat mempertahankan kedaulatan wilayah, sumber ekonomi, serta harga diri penguasa dan rakyatnya. Meski pada akhirnya banyak yang menemui kegagalan akibat superioritas teknologi dan strategi Belanda, perlawanan-perlawanan awal ini menjadi bukti nyata ketidakrelaan bangsa ini dijajah dan meletakkan bara semangat yang akan terus menyala.
Strategi yang digunakan umumnya berupa perang terbuka atau gerilya, memanfaatkan pengetahuan medan dan dukungan masyarakat setempat. Namun, seringkali terjadi bahwa persaingan antar kerajaan yang sudah ada sebelumnya justru dimanfaatkan oleh Belanda dengan politik adu domba atau divide et impera, yang melemahkan kekuatan perlawanan secara keseluruhan.
Perbandingan Perlawanan di Berbagai Wilayah
Karakteristik perlawanan berbeda-beda di tiap wilayah, disesuaikan dengan struktur sosial, kekuatan militer, dan kepemimpinan setempat. Tabel berikut membandingkan beberapa perlawanan penting di empat wilayah besar.
| Wilayah | Tokoh Penting | Periode Perjuangan | Metode Perjuangan |
|---|---|---|---|
| Jawa | Pangeran Diponegoro | 1825-1830 | Perang gerilya panjang (Perang Jawa), memobilisasi dukungan luas berbasis agama dan kerakyatan. |
| Sumatra | Tuanku Imam Bonjol | 1803-1837 (Puncak 1833-1837) | Perang Padri, kombinasi perjuangan keagamaan dan perlawanan terhadap penetrasi kolonial, bertahan di benteng pertahanan. |
| Bali | I Gusti Ketut Jelantik (Raja Buleleng) | 1846-1849 | Perang Puputan (perang habis-habisan), perlawanan frontal dengan strategi “bumi hangus” dan bunuh diri massal demi kehormatan. |
| Sulawesi | Sultan Hasanuddin | 1666-1669 | Pertahanan laut dan darat yang gigih atas benteng Somba Opu, membentuk aliansi dengan kerajaan lain seperti Ternate dan Buton. |
Suara Perlawanan dari Masa Lalu, Respons Bangsa Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
Semangat dan tekad perlawanan para tokoh sering tercermin dalam surat atau pidato mereka. Dokumen-dokumen ini menjadi saksi sejarah yang kuat tentang keberanian dan rasa kedaulatan yang tinggi.
“Apa sebabnya maka Kompeni hendak berperang dengan kami? Bukankah kami di sini ada di tanah kami sendiri? Bukankah kami yang berkuasa memerintah di tanah kami sendiri? Tiadalah patik mengerti, apa sebabnya maka Kompeni datang dari seberang lautan hendak menguasai tanah dan negeri kami.”
“Selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kami tetap akan mempertahankan kedaulatan dan kemuliaan kerajaan kami. Lebih baik kami hancur lebur daripada menyerah kepada Kompeni.”
Faktor Penghambat dan Pendukung Perlawanan Awal
Keberhasilan atau kegagalan suatu perlawanan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis terhadap faktor-faktor ini membantu memahami kompleksitas perjuangan pada masa itu.
Faktor yang mempersulit perlawanan:
- Persenjataan yang Tidak Seimbang: Pasukan kolonial dilengkapi dengan meriam, senapan modern, dan kapal perang, sementara pasukan pribumi banyak mengandalkan senjata tradisional seperti keris, tombak, dan senapan tua.
- Politik Adu Domba (Divide et Impera): Belanda dengan cerdik memanfaatkan persaingan dan konflik internal antar kerajaan untuk melemahkan musuhnya satu per satu.
- Tidak Ada Komando Terpusat: Perlawanan bersifat kedaerahan dan tidak terkoordinasi secara nasional, membuat Belanda dapat menghadapinya secara terpisah.
- Keterbatasan Logistik dan Ekonomi: Perang yang berlarut-larut menguras sumber daya, sementara blokade Belanda memutus pasokan.
Faktor yang mempermudah atau mendukung perlawanan:
- Pengetahuan Medan yang Baik: Pejuang lokal sangat mengenal daerahnya, memungkinkan strategi gerilya dan penyergapan yang efektif.
- Semangat Juang dan Motivasi Ideologis: Perlawanan sering digerakkan oleh semangat mempertahankan agama, tanah leluhur, dan harga diri, yang membuat motivasi bertarung sangat tinggi.
- Dukungan Rakyat Lokal: Pasukan perjuangan umumnya hidup dan bergantung pada dukungan logistik dari masyarakat di sekitar daerah pertempuran.
- Kepemimpinan yang Kharismatik: Tokoh seperti Diponegoro atau Imam Bonjol mampu menyatukan berbagai golongan dan mengobarkan semangat juang dengan kewibawaan pribadi mereka.
Kebangkitan Nasional dan Peran Organisasi Modern
Memasuki awal abad ke-20, corak perlawanan terhadap kolonialisme mengalami transformasi mendasar. Jika sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, kini muncul perlawanan yang terorganisir, menggunakan strategi politik, pemikiran, dan pendidikan. Periode yang dikenal sebagai Kebangkitan Nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern yang menjadi wadah perjuangan. Perbedaan mendasarnya terletak pada kesadaran akan identitas bersama sebagai “bangsa Indonesia” yang melampaui batas kesukuan dan keagamaan, serta penggunaan cara-cara perjuangan yang lebih sistematis dan berjangka panjang.
Organisasi-organisasi ini menjadi sekolah politik pertama bagi kaum terpelajar pribumi. Mereka tidak lagi hanya ingin mengusir penjajah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, meningkatkan harkat martabat bangsa melalui pendidikan, dan akhirnya menuntut hak untuk mengatur diri sendiri.
Organisasi Pergerakan dan Kontribusinya
Beberapa organisasi pionir memainkan peran kunci dalam menyemai benih nasionalisme dan menyiapkan jalan menuju kemerdekaan. Masing-masing memiliki karakter, basis massa, dan strategi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun kesadaran berbangsa.
| Organisasi | Tahun Berdiri | Tokoh Kunci | Kontribusi Utama terhadap Ide Antikolonial |
|---|---|---|---|
| Budi Utomo | 1908 | Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo | Pelopor organisasi modern, fokus pada pendidikan dan kebudayaan Jawa sebagai langkah awal peningkatan martabat bangsa, membuka jalan bagi organisasi yang lebih politis. |
| Sarekat Islam | 1912 (berawal dari 1911) | H.O.S. Tjokroaminoto | Organisasi massa pertama yang menyatukan rakyat kecil (pedagang, petani) melawan dominasi ekonomi Cina dan Belanda, menyebarkan nasionalisme berbasis ekonomi dan agama Islam. |
| Indische Partij | 1912 | Douwes Dekker (Setiabudi), Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) | Partai politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan Hindia (Indonesia), mengedepankan nasionalisme yang inklusif dan non-sektarian melalui propaganda yang tajam. |
| Perhimpunan Indonesia | 1922 (di Belanda, awalnya Indische Vereeniging 1908) | Mohammad Hatta, Iwa Kusumasumantri, Sutan Sjahrir | Mengembangkan konsep nasionalisme Indonesia yang solid di kalangan mahasiswa di Eropa, menyebarkan ide kemerdekaan melalui majalah Indonesia Merdeka, dan memperkenalkan konsep “non-kooperasi”. |
Pemahaman Konsep “Bangsa”
Konsep “nation” atau bangsa pada masa ini mulai dipahami bukan lagi sebagai kesatuan suku atau kerajaan, tetapi sebagai komunitas politik yang dibayangkan ( imagined community) yang mendiami wilayah Hindia Belanda. Para intelektual, baik yang belajar di dalam maupun luar negeri, menjadi agen penyebar konsep ini. Mereka menyadari bahwa perjuangan lokal yang terpisah-pisah mustahil berhasil, sehingga diperlukan persatuan dari Sabang sampai Merauke.
Konsep ini disebarluaskan melalui media cetak (surat kabar, majalah), diskusi-diskusi kelompok studi, pidato, dan karya sastra. Istilah “Indonesia” yang sebelumnya hanya bermakna etnografis, mulai diadopsi menjadi identitas politik yang membanggakan dan diperjuangkan.
Perjuangan Diplomasi dan Jalan Politik
Selain perjuangan fisik dan organisasi massa, respons bangsa terhadap kolonialisme juga diwujudkan melalui jalur diplomasi dan politik yang canggih. Terutama setelah Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan memasuki fase di mana meja perundingan menjadi medan tempur yang tidak kalah penting. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim dan Sutan Sjahrir menunjukkan keahliannya dalam berdiplomasi di forum internasional, sementara perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati dan Renville menjadi bukti kompleksitas perjuangan mempertahankan kedaulatan yang baru saja diproklamasikan.
Strategi diplomasi ini berusaha menginternasionalisasi perjuangan Indonesia, mencari pengakuan dan dukungan dunia internasional, serta memanfaatkan celah dalam politik global pasca-Perang Dunia II untuk memperoleh posisi tawar.
Strategi Diplomasi di Forum Internasional
Para diplomat Indonesia awal menggunakan beberapa senjata intelektual yang efektif. Haji Agus Salim, dengan kefasihan berbahasa asing dan pemahaman Islam yang moderat, berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara Timur Tengah dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang damai. Sutan Sjahrir, dengan pemikiran sosialis-demokratisnya, aktif membangun jaringan dengan kalangan progresif internasional dan memanfaatkan platform seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senjata utama mereka adalah prinsip “hak menentukan nasib sendiri” ( the right of self-determination) yang termaktub dalam Piagam Atlantik 1941, yang juga diagungkan oleh sekutu pemenang perang.
Mereka berargumen bahwa penjajahan Belanda adalah penyangkalan terhadap hak asasi bangsa Indonesia, sehingga dunia internasional wajib mendukung perjuangannya.
Perjanjian-Perjanjian Penting sebagai Respons Politik
Perjanjian-perjanjian pada masa revolusi fisik bukanlah tanda penyerahan, melainkan taktik politik untuk mengakui realitas sambil memperjuangkan kelangsungan negara. Perjanjian Linggarjati (1947) yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra, adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional meski dengan pengorbanan wilayah. Perjanjian Renville (1948) yang dianggap lebih merugikan karena garis demarkasi yang mempersempit wilayah Republik, justru memberikan waktu bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasinya di PBB setelah Agresi Militer Belanda II.
Setiap perjanjian dianalisis sebagai bentuk respons yang realistis terhadap tekanan militer dan politik Belanda, dengan tujuan utama mempertahankan eksistensi Republik.
Peran Media Massa dalam Perjuangan
Surat kabar dan majalah menjadi tulang punggung penyebaran ide antikolonial dan memobilisasi opini publik. Media berbahasa Melayu/Indonesia menjadi ruang publik yang vital.
- Kritik terhadap Kebijakan Kolonial: Koran seperti Sin Po dan Oetoesan Hindia secara terbuka mengkritik kerja paksa, kesewenang-wenangan pegawai Belanda, dan ketimpangan sosial.
- Penyuaraan Cita-Cita Kemerdekaan: Majalah Indonesia Merdeka terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda, atau Daulat Ra’jat pimpinan Sjahrir di dalam negeri, secara konsisten memaparkan visi tentang Indonesia merdeka yang berdaulat.
- Pembentukan Opini Publik: Media menjadi alat untuk menyatukan pandangan dari berbagai kelompok pergerakan, mendebatkan strategi perjuangan (kooperasi vs non-kooperasi), dan mengkader pembaca dengan artikel-artikel yang mendidik.
- Melawan Propaganda Kolonial: Media pergerakan berusaha meluruskan informasi yang diputarbalikkan oleh pers pemerintah kolonial, memberikan narasi dari sudut pandang bangsa terjajah.
Ekspresi Kultural dan Intelektual sebagai Bentuk Perlawanan
Perlawanan terhadap imperialisme tidak hanya terjadi di medan perang atau meja perundingan, tetapi juga merambah ke ranah budaya dan pemikiran. Sastra, seni rupa, musik, dan diskusi intelektual menjadi medium yang ampuh untuk mengkritik penjajahan, membangkitkan kesadaran nasional, dan merumuskan alternatif masa depan. Bentuk perlawanan ini sering kali halus namun mendalam, menyentuh hati dan pikiran, serta membangun identitas kebangsaan yang kuat.
Melalui karya-karya mereka, para seniman dan intelektual membuktikan bahwa jiwa bangsa tidak pernah bisa sepenuhnya dijajah.
Periode Pujangga Baru (1930-an) dan masa pendudukan Jepang menjadi era yang subur bagi ekspresi kultural yang bernuansa nasionalisme dan protes sosial. Kelompok-kelompok studi dan diskusi juga tumbuh sebagai tempat “laboratorium pemikiran” untuk masa depan Indonesia merdeka.
Karya Sastra dan Seni yang Membangkitkan Nasionalisme
Banyak karya lahir dengan semangat mengangkat martabat bangsa dan menggugah rasa cinta tanah air. Novel Sitti Nurbaya (1922) karya Marah Roesli, meski berkisah tentang tragedi percintaan, secara tersirat mengkritik adat kolot dan secara tersurat menggambarkan ketidakadilan sistem kolonial melalui karakter Datuk Meringgih yang serakah. Di dunia seni rupa, pelukis seperti Sudjojono, yang dijuluki “Bapak Seni Lukis Modern Indonesia”, menolak gaya lukisan “Mooi Indië” (Hindia yang Indah) yang hanya menampilkan eksotisme untuk konsumsi Barat.
Ia melukis realitas rakyat kecil, pejuang, dan keruhnya kehidupan dengan gaya ekspresif. Karyanya yang berjudul “Di Depan Kelambu Terbuka” atau “Pengungsi” menyampaikan kepedihan dan semangat juang rakyat biasa.
“Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan bajumu singsingkan untuk negara. Masa yang akan datang adalah milikmu.”
“Kami cinta perdamaian, tetapi kami lebih cinta kemerdekaan.”
Peran Kelompok Studi dan Diskusi Intelektual
Di luar organisasi massa formal, berkumpulnya kaum terpelajar dalam kelompok studi menjadi ciri penting pergerakan. Kelompok seperti “Studi Club” di Surabaya atau diskusi-diskusi yang digelar di rumah-rumah tokoh pergerakan berfungsi sebagai ruang aman untuk mendalami pemikiran-pemikiran baru dari seluruh dunia. Di sinilah karya-karya Marx, Lenin, Gandhi, atau pemikir nasionalis Asia lainnya dibedah. Mereka mendiskusikan konsep demokrasi, sosialisme, nasionalisme, Islam progresif, dan bentuk negara ideal untuk Indonesia.
Kelompok-kelompok inilah yang melahirkan banyak ideolog dan negarawan handal. Mereka mengembangkan ideologi alternatif yang tidak terikat pada sistem kolonial, mempersiapkan kerangka berpikir untuk membangun negara bangsa yang modern dan berdaulat. Aktivitas ini menunjukkan bahwa perlawanan intelektual adalah fondasi yang tak tergantikan bagi sebuah kemerdekaan yang bermakna.
Dampak dan Warisan Perjuangan Melawan Imperialisme
Perjuangan panjang melawan imperialisme dan kolonialisme meninggalkan dampak yang mendalam dan warisan yang membentuk karakter bangsa Indonesia hingga hari ini. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir, melainkan puncak dari sebuah proses perjuangan yang telah berlangsung berabad-abad. Nilai-nilai, strategi, pengorbanan, dan pelajaran dari masa perjuangan tersebut terus hidup dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pasca kemerdekaan, dari politik dalam negeri hingga hubungan internasional.
Perubahan sosial politik terjadi secara signifikan, seperti tumbuhnya kesadaran egaliter dan mobilitas sosial yang lebih terbuka dibandingkan masa kolonial. Semangat antikolonial juga menjadi DNA dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang baru lahir.
Warisan Perjuangan dalam Berbagai Bidang
Nilai-nilai perjuangan diwariskan dan diterjemahkan ke dalam berbagai institusi dan praktik kenegaraan. Warisan ini dapat dipetakan ke dalam beberapa bidang utama.
| Bidang | Warisan Perjuangan | Manifestasi/Kontribusi |
|---|---|---|
| Politik | Semangat persatuan dan kedaulatan rakyat. | Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia (menolak federalisme bikinan Belanda), prinsip kedaulatan di tangan rakyat yang tercantum dalam konstitusi, dan tekad mempertahankan integrasi bangsa. |
| Pendidikan | Kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. | Diteruskannya semangat Budi Utomo dan Taman Siswa; pembangunan sekolah-sekolah nasional pasca kemerdekaan, dan kebijakan wajib belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi. |
| Militer | Doktrin perang rakyat semesta dan jiwa korsa. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewarisi semangat gerilya dan keterlibatan rakyat dari masa revolusi; nilai-nilai seperti pantang menyerah dan rela berkorban menjadi bagian dari doktrin militer. |
| Budaya | Nasionalisme kultural dan kebanggaan identitas. | Bahasa Indonesia sebagai pemersatu, pengembangan seni dan sastra yang bernafaskan keindonesiaan, serta penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekuatan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. |
Pengaruh terhadap Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif
Pengalaman pahit sebagai bangsa terjajah membuat Indonesia sangat sensitif terhadap segala bentuk penjajahan, dominasi, dan intervensi asing. Inilah yang melandasi politik luar negeri “bebas aktif” yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. “Bebas” berarti tidak memihak pada blok kekuatan manapun (Barat ataupun Timur) yang sedang bersaing di era Perang Dingin. “Aktif” berarti ikut serta secara aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan menentang kolonialisme dalam bentuk apapun.
Semangat antikolonial ini nyata dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, yang menjadi momentum solidaritas bangsa-bangsa terjajah dan baru merdeka untuk melawan imperialisme dan neokolonialisme. Indonesia memposisikan diri sebagai bagian dari dunia yang sedang bangkit, bukan sebagai pengikut salah satu kekuatan besar.
Nilai-Nilai yang Diwariskan dan Relevansinya Masa Kini
Perjuangan melawan imperialisme meninggalkan seperangkat nilai inti yang tetap relevan untuk menghadapi tantangan bangsa di era globalisasi. Nilai persatuan mengingatkan bahwa perpecahan akan membuat bangsa mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Nilai kedaulatan menegaskan bahwa pengambilan keputusan terpenting untuk masa depan bangsa harus berada di tangan rakyat Indonesia sendiri, tanpa paksaan dari luar. Nilai kemandirian (baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya) mendorong bangsa untuk tidak bergantung secara berlebihan pada pihak lain, meski tetap terbuka untuk kerja sama yang setara.
Di tengah kompleksitas hubungan internasional dan persaingan global saat ini, merenungkan kembali warisan nilai ini menjadi penting untuk menjaga martabat dan kepentingan nasional Indonesia.
Kesimpulan Akhir
Source: slidesharecdn.com
Warisan dari perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme adalah sebuah jiwa bangsa yang telah ditempa dalam api kesulitan. Semangat itu hidup dalam tekad untuk bersatu, dalam kedaulatan yang dijaga mati-matian, dan dalam kemandirian yang terus diperjuangkan. Nilai-nilai luhur ini bukan sekadar kenangan, melainkan cahaya penuntun yang terus relevan untuk menerangi langkah bangsa dalam menghadapi tantangan zaman, mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati adalah sebuah perjalanan yang tiada henti, dimenangkan setiap hari melalui kesatuan, keadilan, dan kecerdasan kolektif.
Jawaban untuk Pertanyaan Umum: Respons Bangsa Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme
Apakah perlawanan fisik awal di Nusantara sepenuhnya gagal?
Tidak sepenuhnya. Meski sering kalah secara militer karena persenjataan yang tidak seimbang, perlawanan awal berhasil memperlambat konsolidasi kekuasaan kolonial, mengikis mitos ketangguhan Eropa, dan yang terpenting, menanamkan benih semangat pantang menyerah yang menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
Mengapa Sarekat Islam awalnya bersifat keagamaan lalu berubah menjadi politik?
Awalnya, Sarekat Islam memobilisasi umat Islam untuk melindungi kepentingan ekonomi dan sosial dari dominasi pedagang Tionghoa dan Belanda. Namun, dalam perkembangannya, anggota menyadari bahwa akar masalahnya adalah sistem kolonial itu sendiri, sehingga perjuangan ekonomi dan sosial tidak terpisahkan dari perjuangan politik untuk melawan penjajahan.
Bagaimana peran perempuan dalam respons terhadap kolonialisme?
Perempuan berperan aktif di berbagai lini, meski sering kurang tercatat. Mereka berjuang sebagai pejuang fisik (seperti Cut Nyak Dien), pendiri organisasi (seperti RA Kartini dengan gagasan emansipasi melalui surat), jurnalis, dan penyokong logistik dalam pergerakan nasional, memperluas definisi perlawanan ke ranah pendidikan dan pemikiran.
Apakah kebijakan ‘balas budi’ (etische politiek) Belanda membantu perjuangan kemerdekaan?
Secara paradoks, ya. Kebijakan yang membuka pendidikan Barat bagi segelintir pribumi itu justru menciptakan kelas intelektual baru yang kritis. Mereka yang awalnya diharapkan menjadi alat pemerintah kolonial justru menjadi penggerak utama kesadaran nasional dan pengkritik paling tajam terhadap sistem kolonial itu sendiri.
Bagaimana semangat antikolonial mempengaruhi politik luar negeri Indonesia saat ini?
Semangat itu tercermin dalam prinsip politik luar negeri bebas aktif yang konsisten menentang segala bentuk penjajahan, dominasi, dan intervensi asing terhadap kedaulatan negara lain. Indonesia sering menjadi pendorong solidaritas dan kemandirian negara-negara Global South, melanjutkan semangat diplomasi anti-kolonial di forum internasional.
