Sebutkan 5 Kemajuan Saladin al-Ayyubi di Bidang Politik dan Mesir

Sebutkan 5 kemajuan Saladin al‑Ayyubi di bidang politik dan Mesir? Pertanyaan ini membuka gerbang menuju salah satu babak paling transformatif dalam sejarah Mesir abad pertengahan. Di balik nama besar sang penakluk Perang Salib, tersimpan narasi brilian tentang seorang negarawan yang membangun fondasi kekuasaan dari puing-puing sebuah dinasti. Kisahnya bukan sekadar tentang pedang, tapi lebih tentang kecerdikan politik, visioner ekonomi, dan keteguhan membentuk ulang identitas sebuah negeri.

Pada tahun 1171, Mesir adalah jantung kekuasaan Fatimiyah yang beraliran Syiah. Kehadiran Saladin, seorang jenderal Kurdi yang diutus dari dunia Sunni, bagai angin perubahan yang tak terelakkan. Namun, yang dilakukan Saladin jauh melampaui sekadar kudeta. Ia melakukan restrukturisasi total, merombak dari dalam, dan menempatkan Mesir pada jalur baru sebagai poros kekuatan politik dan ekonomi dunia Sunni. Dari membubarkan hierarki lama hingga membangun angkatan laut, setiap langkahnya adalah batu bata untuk sebuah imperium yang tangguh.

Arsitektur Kekuasaan Saladin di Bawah Bayang-Bayang Dinasti Fatimiyah

Source: slidesharecdn.com

Ketika Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal sebagai Saladin, mengambil alih kendali Mesir, dia mewarisi sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan visinya. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah telah berkuasa selama dua abad, membangun birokrasi yang rumit dan hierarki keagamaan yang kuat. Tantangan terbesar Saladin bukan sekadar mengganti penguasa, tetapi melakukan transisi sistemik dari sebuah kekhalifahan Syiah menuju kesultanan Sunni yang solid.

Proses ini dilakukan dengan cermat, bertahap, dan seringkali tanpa gejolak besar yang menarik perhatian publik, lebih mirip pergantian mesin dalam sebuah kapal yang masih harus terus berlayar.

Strategi Saladin dimulai dari dalam istana itu sendiri. Dia secara sistematis menetralkan pusat-pusat kekuatan Fatimiyah. Salah satu langkah pertama adalah membubarkan jaringan dai Fatimiyah yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan doktrin Ismailiyah. Lembaga keagamaan Syiah secara perlahan kehilangan pendanaan resmi. Di sisi lain, Saladin dengan cepat membangun jaringan loyalitas baru yang tidak lagi bertumpu pada loyalitas terhadap khalifah atau institusi keagamaan, tetapi pada ikatan kesukuan, militer, dan patronase.

Keluarga dan panglima dari latar belakang Kurdi dan Turki, yang telah bersama-sama dengannya sejak awal perjuangan, menjadi tulang punggung rezim barunya. Mereka ini adalah orang-orang yang kepadanya Saladin bisa percaya sepenuhnya, dan yang kepentingannya terikat erat dengan kelangsungan kekuasaan Saladin sendiri.

Sejarawan Carole Hillenbold dalam tulisannya menggambarkan transisi halus ini: “Saladin tidak melakukan pembersihan berdarah. Alih-alih, ia membiarkan struktur Fatimiyah yang tua layu secara perlahan, sambil secara bersamaan menanam bibit-bibit baru dari sistem militernya sendiri ke dalam tanah Mesir yang subur. Kekuasaan tidak direbut dalam satu ledakan, tetapi dialihkan melalui serangkaian penunjukan administratif yang tampaknya rutin.”

Perbandingan Struktur Pemerintahan: Fatimiyah vs Ayyubiyah Awal, Sebutkan 5 kemajuan Saladin al‑Ayyubi di bidang politik dan Mesir

Transformasi yang dilakukan Saladin dapat dilihat dengan jelas ketika membandingkan peta kekuasaan lama dan baru. Sistem Fatimiyah sangat terpusat pada figur khalifah yang juga pemimpin spiritual, sementara sistem Ayyubiyah awal lebih tersebar dan berbasis pada loyalitas militer.

Penempatan Keluarga dan Panglima dalam Posisi Vital

Langkah konkret Saladin sangat jelas: mengisi setiap posisi strategis dengan orang kepercayaannya. Setelah menjadi wazir, dia mulai menempatkan saudara-saudaranya, seperti al-Adil dan Tughtakin, untuk memimpin wilayah-wilayah penting dan unit militer. Para panglima Kurdi yang telah membantunya sejak zaman Nuruddin Zanki, seperti Qaraqush, diberikan tanggung jawab atas proyek-proyek konstruksi besar dan penjagaan istana. Bahkan posisi seperti kepala kepolisian (shurta) dan bendahara (sahib al-divan) yang sebelumnya dipegang oleh elit Fatimiyah, secara bertahap dialihkan kepada orang-orang baru ini.

Kebijakan ini menciptakan sebuah kelas penguasa baru yang homogen secara loyalitas. Mereka mungkin berasal dari berbagai etnis, tetapi mereka semua berutang posisi mereka pada Saladin. Jaringan patronase ini menjadi perekat utama yang mengikat Mesir di bawah kekuasaannya, menggantikan ikatan ideologis lama Fatimiyah dengan ikatan yang lebih personal dan material.

Mesir sebagai Poros Ekonomi Strategis dalam Visi Geopolitik Saladin

Bagi Saladin, Mesir bukan sekadar wilayah taklukan; ia adalah mesin perang. Dia melihat potensi ekonomi negeri Sungai Nil yang jauh melampaui batas-batasnya. Visinya adalah mengubah Mesir dari pusat keagamaan Syiah yang relatif tertutup menjadi benteng ekonomi Sunni yang terbuka dan menjadi sumber pendanaan bagi ambisi geopolitiknya yang lebih luas, terutama merebut kembali Yerusalem dari Tentara Salib. Untuk itu, dia melakukan intervensi mendalam terhadap kebijakan fiskal dan perdagangan, memastikan setiap keping emas dari tanah Mesir dapat dialirkan untuk mendukung tujuannya.

Kebijakan fiskal Saladin berfokus pada rasionalisasi dan sentralisasi. Dia membentuk baitul mal (perbendaharaan negara) yang dikelola dengan ketat, berbeda dengan sistem yang lebih tersebar di era Fatimiyah akhir. Hasil pertanian dari Lembah Nil, yang merupakan urat nadi ekonomi, dikelola dengan sistem pengumpulan pajak (kharaj) yang lebih efisien untuk memaksimalkan pendapatan negara. Di sektor perdagangan, Saladin membuka kembali dan mengamankan jalur dagang Laut Merah yang menghubungkan Mesir dengan Yaman, Hijaz, dan dunia Timur.

Dengan memulihkan keamanan di rute ini, dia tidak hanya menarik pedagang tetapi juga memastikan aliran komoditas mewah dan rempah-rempah, yang dikenai bea cukai menguntungkan. Perpindahan orientasi dari doktrin Syiah ke Sunni juga membuka hubungan dagang yang lebih lancar dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan wilayah-wilayah Timur lainnya, memperluas jaringan ekonomi Mesir.

Proyek Infrastruktur Publik untuk Menggerakkan Ekonomi

Untuk mendukung kebijakan ekonominya, Saladin menginvestasikan kembali pendapatan negara ke dalam proyek-proyek infrastruktur publik yang meningkatkan kapasitas produktif dan keamanan Mesir. Baitul mal yang baru dibentuk menjadi sumber pendanaan utama untuk proyek-proyek strategis ini.

• Perbaikan dan Penguatan Pelabuhan Alexandria serta Dimyat (Damietta): Dua pelabuhan vital di Laut Mediterania ini diperkuat pertahanannya dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menampung kapal dagang dan kapal perang, menjadikan Mesir sebagai kekuatan maritim.
• Pembangunan Gudang Logistik dan Pasar Terpusat di Kairo: Saladin membangun gudang-gudang besar (qaysariyyah) untuk menyimpan barang dan mengontrol distribusi, serta mengembangkan pasar yang tertib untuk memudahkan pengumpulan pajak perdagangan.
• Pemeliharaan dan Perluasan Sistem Irigasi Nil: Keberhasilan pertanian bergantung pada irigasi. Saladin memerintahkan pemeliharaan kanal-kanal dan pengaturan distribusi air, memastikan produktivitas lahan pertanian tetap tinggi untuk menjamin pasokan pangan dan pendapatan pajak.
• Pembangunan Jalan dan Jembatan: Infrastruktur transportasi darat diperbaiki untuk memperlancar pergerakan barang, pasukan, dan informasi di seluruh Mesir, memperkuat kontrol pusat.
• Pendirian Karavanserai dan Tempat Peristirahatan: Sepanjang rute dagang utama, dibangun tempat peristirahatan untuk pedagang. Ini mendorong aktivitas perdagangan jarak jauh dengan memberikan keamanan dan kenyamanan.

Konsolidasi Kekayaan untuk Membiayai Ambisi Geopolitik

Hasil dari semua kebijakan dan proyek ini adalah terkumpulnya kekayaan yang sangat besar di kas negara Mesir. Saladin dengan cerdik menggunakan kekayaan ini sebagai modal untuk membiayai dua front utama ambisinya. Pertama, untuk membiayai kampanye militer berkelanjutan melawan negara-negara Tentara Salib di Suriah dan Palestina. Logistik, persenjataan, pembayaran gaji tentara, dan pembangunan benteng di front seperti Karak dan Shawbak semuanya dibiayai dari Mesir.

Kedua, kekayaan Mesir digunakan sebagai alat diplomasi untuk membangun dan memelihara jaringan aliansi di Suriah dan Jazirah. Dia memberikan subsidi, hadiah, dan tunjangan kepada emir-emir dan pemimpin lokal yang bersedia mendukungnya atau setidaknya tidak menghalanginya. Dengan kata lain, ekonomi Mesir yang sehat menjadi fondasi yang memungkinkan Saladin tidak hanya bertahan, tetapi secara aktif membentuk ulang peta politik Timur Tengah. Tanpa mesin ekonomi Mesir, upaya reunifikasi wilayah Muslim dan perang melawan Tentara Salib akan sangat sulit untuk dipertahankan.

Diplomasi Intelektual dan Transformasi Lanskap Keagamaan Kairo

Saladin memahami bahwa perubahan politik harus didukung oleh perubahan dalam kesadaran masyarakat. Untuk mengikis pengaruh doktrin Syiah Ismailiyah Fatimiyah yang telah mengakar selama dua abad, dia tidak hanya mengandalkan dekret politik, tetapi juga melakukan “diplomasi intelektual”. Strategi utamanya adalah mendirikan madrasah-madrasah bermazhab Sunni, khususnya mazhab Syafi’i dan Maliki, di seluruh Kairo, terutama di sekitar istana Fatimiyah lama. Institusi-institusi ini berfungsi ganda: sebagai pusat pembelajaran untuk mencetak ulama dan birokrat baru yang loyal kepada rezim Sunni, dan sebagai simbol nyata dari transformasi keagamaan kota.

Madrasah-madrasah ini, seperti Madrasah al-Nasiriyyah dan Madrasah al-Qamhiyyah, menawarkan pendidikan, akomodasi, dan tunjangan bagi para pelajar. Dengan menarik murid-murid berbakat dari berbagai daerah, Saladin menciptakan sebuah kelas intelektual yang masa depannya terikat dengan keberhasilan sistem Ayyubiyah. Lulusan dari madrasah-madrasah ini nantinya akan mengisi posisi-posisi sebagai hakim (qadi), pengajar, dan administrator, menggantikan mantan elit Fatimiyah secara perlahan namun pasti. Proses ini mentransformasi lanskap keagamaan Kairo dari kota yang didominasi masjid-masjid Syiah seperti al-Azhar (yang untuk sementara dinonaktifkan fungsinya) menjadi kota dengan jaringan madrasah Sunni yang bersaing.

Jaringan Ulama dari Timur untuk Memperkuat Legitimasi

Untuk memberikan kredibilitas dan prestise pada institusi pendidikannya yang baru, Saladin secara aktif mendatangkan ulama-ulama terkemuka dari pusat-pusat pembelajaran di dunia Islam Timur, terutama Persia dan Mesopotamia. Kedatangan mereka bukan hanya urusan akademis, tetapi juga pernyataan politik bahwa Kairo di bawah Saladin telah bergabung dengan arus utama peradaban Sunni.

Rumah Sakit Umum sebagai Instrumen Soft Power

Selain madrasah, Saladin juga mendirikan Bimaristan (rumah sakit) besar di Kairo. Tindakan ini memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar amal. Rumah sakit umum yang memberikan perawatan gratis kepada semua warga, tanpa memandang agama atau status, adalah instrumen soft power yang canggih. Dalam konteks transisi kekuasaan, rumah sakit ini berfungsi untuk mendapatkan dukungan hati rakyat kecil. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang sebelumnya mungkin tidak terakses oleh banyak orang, rezim baru menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan publik.

Membahas kemajuan politik Saladin al‑Ayyubi di Mesir, seperti konsolidasi kekuasaan dan reformasi militer, memang mengingatkan kita pada pentingnya perhitungan yang cermat. Mirip seperti ketika kita perlu Hitung sisa cokelat setelah dibagi dan dimakan , strategi dan keadilan dalam distribusi sumber daya adalah kunci. Prinsip itulah yang juga diterapkan Saladin dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan mengamankan posisi Mesir di peta geopolitik dunia Islam kala itu.

Ini membangun citra Saladin bukan hanya sebagai penakluk militer, tetapi sebagai pemimpin yang pemurah dan adil (sesuai dengan cita-cita kepemimpinan Islam). Dukungan populer yang diperoleh melalui kebijakan sosial seperti ini sangat penting untuk menstabilkan pemerintahannya dan mengalihkan loyalitas rakyat dari simbol-simbol lama Fatimiyah kepada negara yang dipimpinnya.

Konsolidasi Kekuatan Laut dan Pengamanan Perbatasan Nil dari Ancaman Internal: Sebutkan 5 Kemajuan Saladin Al‑Ayyubi Di Bidang Politik Dan Mesir

Sebagai seorang pemimpin yang visinya melampaui Mesir, Saladin menyadari bahwa keamanan wilayahnya tidak hanya terletak di darat. Ancaman dari armada Tentara Salib, terutama Kerajaan Yerusalem dan pasukan dari Eropa, bisa datang kapan saja melalui Laut Mediterania. Selain itu, untuk mengontrol perdagangan maritim yang menguntungkan, diperlukan angkatan laut yang kuat. Oleh karena itu, salah satu kemajuan penting Saladin adalah membangun angkatan laut Mesir pertama yang tangguh dan terorganisir sejak zaman kuno.

Ini adalah investasi besar-besaran yang menunjukkan pemikiran strategis jangka panjangnya.

Upaya pembangunan angkatan laut berpusat di Alexandria, pelabuhan alami terbaik di Mesir. Saladin memerintahkan pembangunan dan penguatan galangan kapal (dar al-sina’ah) di sana. Gambaran dari sumber sejarah menyebutkan aktivitas yang sangat sibuk: kayu impor dari Lebanon dan Anatolia dibongkar di dermaga, lalu dibawa ke galangan tertutup yang dilindungi tembok. Di dalamnya, para tukang kayu, pembuat tali, dan pekerja spesialis lainnya bekerja membangun dan memperbaiki berbagai jenis kapal, dari kapal perang cepat (shini) hingga kapal angkut besar.

Armada ini tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk melakukan patroli ofensif, mengganggu jalur pasokan musuh, dan bahkan mendukung operasi darat dengan mengangkut pasukan dan logistik sepanjang pantai Suriah-Palestina.

Sistem Pertahanan Berlapis di Ibu Kota

Sementara angkatan laut menjaga perbatasan laut, keamanan internal, khususnya di pusat kekuasaan di Kairo dan kota tua Fustat, diperkuat dengan sistem pertahanan berlapis. Saladin ingin memastikan bahwa ibu kotanya tidak rentan terhadap pemberontakan atau serangan mendadak.

• Renovasi dan Perluasan Tembok Kota: Tembok pertahanan yang mengelilingi Kairo dan Fustat diperbaiki, diperkuat, dan diperpanjang. Gerbang-gerbang kota seperti Bab Zuweila dan Bab al-Nasr dibangun atau diperkuat menjadi struktur benteng yang masif.
• Pembangunan Benteng (Qal’ah) di Bukit Muqattam: Ini adalah proyek pertahanan paling ambisius. Saladin memulai pembangunan sebuah benteng raksasa di perbukitan yang menghadap ke Kairo. Meski selesai setelah zamannya, Citadel (Al-Qal’ah) ini dimaksudkan sebagai pusat komando militer dan pemerintahan yang tak tertembus, memisahkan secara fisik penguasa dari rakyat sekaligus mengawasi seluruh kota.
• Penyebaran Pos Garnisun Strategis: Pasukan loyal ditempatkan di pos-pos garnisun di dalam kota dan di titik-titik penting di sepanjang Sungai Nil, menjaga jalur transportasi dan komunikasi, serta siap merespons gangguan dengan cepat.
• Pengawasan terhadap Pelabuhan Sungai Nil: Pelabuhan di Fustat, yang menjadi hub perdagangan sungai, diawasi ketat untuk mencegah penyelundupan senjata atau masuknya unsur subversif.

Kebijakan terhadap Loyalis Lama dan Komunitas Non-Muslim

Saladin menghadapi dilema klasik: bagaimana menangani sisa-sisa elit Fatimiyah dan komunitas non-Muslim (terutama Kristen Koptik dan Yahudi) yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Mesir. Kebijakannya umumnya diwarnai oleh pragmatisme yang bertujuan untuk stabilitas sosial. Terhadap loyalis Fatimiyah, dia tidak melakukan pembersihan sistematis. Sebagian besar birokrat tingkat menengah dan bawah yang bersedia bekerja sama dipertahankan. Hanya pejabat tinggi yang dianggap berpotensi memberontak yang diganti.

Terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, Saladin menerapkan kebijakan yang relatif toleran sesuai dengan hukum dzimmi. Mereka dilindungi, diperbolehkan beribadah, dan banyak yang tetap bekerja sebagai dokter, pegawai treasury, dan pedagang. Namun, beberapa posisi politik tertutup bagi mereka, dan pajak khusus (jizyah) tetap diberlakukan. Pendekatan ini berhasil menjaga ketertiban dan produktivitas ekonomi, sambil secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaan Sunni tanpa menimbulkan gejolak sosial besar yang dapat dimanfaatkan musuh dari luar.

Warisan Administrasi yang Terinstitusionalisasi Melalui Sistem Iqta’ dan Dokumentasi

Salah satu warisan administrasi Saladin yang paling bertahan lama dan berpengaruh adalah reformasi sistem iqta’ di Mesir. Iqta’ pada dasarnya adalah hak untuk mengelola dan menarik pendapatan dari sebidang tanah tertentu, yang diberikan oleh penguasa kepada seorang komandan atau pejabat sebagai imbalan atas jasanya. Di era Fatimiyah akhir, sistem ini sudah ada tetapi seringkali menjadi turun-temurun dan sulit dikontrol oleh pusat, menciptakan panglima-panglima lokal yang kuat.

Saladin mereformasi sistem ini secara mendasar, mengubahnya dari hak waris menjadi hibah yang bersifat personal dan dapat ditarik kembali, yang secara langsung dikaitkan dengan jasa militer atau administrasi kepada negara.

Reformasi ini memiliki dampak strategis yang besar terhadap loyalitas pasukan. Seorang komandan yang menerima iqta’ tidak lagi melihat tanah itu sebagai milik keluarganya, tetapi sebagai sumber nafkah yang tergantung pada hubungannya dengan Sultan. Jika dia memberontak atau tidak memenuhi kewajiban militernya, iqta’-nya dapat dicabut dan diberikan kepada orang lain yang lebih loyal. Ini menciptakan mekanisme kontrol yang kuat dari pusat.

Selain itu, Saladin memastikan bahwa iqta’ yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan sang pemegang dan pasukannya, sehingga mereka dapat fokus pada pelatihan militer dan siap bertempur kapan saja tanpa harus mencari penghasilan lain. Sistem ini menjadi tulang punggung ekonomi militer Ayyubiyah, menghasilkan pasukan profesional yang loyal langsung kepada Saladin dan keluarganya.

Perbandingan Sistem Kepemilikan Tanah: Fatimiyah Akhir vs Ayyubiyah Awal

Perubahan mendasar dalam filosofi pemberian tanah dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut.

Pusat Dokumentasi dan Kearsipan untuk Tata Kelola Negara

Di balik sistem iqta’ yang efisien dan kebijakan fiskal yang ketat, terdapat sebuah institusi yang kurang terkenal namun sangat vital: pusat dokumentasi dan kearsipan negara. Saladin memperkuat diwan al-insya’ (kancah negara) yang tidak hanya menangani korespondensi, tetapi juga menjadi pusat penyimpanan catatan administrasi. Setiap pemberian iqta’, jumlah pendapatan yang diharapkan, kewajiban militer yang melekat, serta laporan keuangan dari berbagai provinsi, semuanya dicatat dengan teliti.

Dokumentasi yang terpusat ini memungkinkan Saladin dan para wazirnya untuk melakukan perencanaan strategis jangka panjang. Mereka bisa memperkirakan kekuatan pasukan yang dapat dikerahkan, memprediksi pendapatan negara, dan mengidentifikasi wilayah mana yang produktif atau bermasalah. Dengan kata lain, penguatan birokrasi dokumentasi ini mengubah pemerintahan dari yang mengandalkan ingatan dan patronase personal, menuju tata kelola yang lebih terinstitusionalisasi dan berbasis data, sebuah warisan administrasi yang penting bagi negara-negara penerusnya.

Ulasan Penutup

Jadi, bila dirangkum, warisan politik Saladin di Mesir adalah sebuah masterclass dalam nation-building. Ia bukan hanya mengganti penguasa, tetapi mengganti sistem. Dari arsitektur kekuasaan yang dibangunnya, lahir sebuah Mesir baru yang lebih terpusat, kuat secara militer, dan kokoh secara ideologi. Transformasi ini menjadi fondasi yang memungkinkannya menghadapi tantangan besar dari luar, terutama Perang Salib.

Pelajaran dari era Saladin menunjukkan bahwa kemajuan politik yang sejati seringkali berakar pada konsolidasi internal yang cerdas. Dengan menjadikan Mesir sebagai basis yang tak tergoyahkan, ia tidak hanya meninggalkan jejak dalam buku sejarah, tetapi juga sebuah blueprint tentang bagaimana membangun ketahanan dan kedaulatan sebuah negara. Warisannya mengingatkan kita bahwa sebelum memenangkan pertempuran di medan lawan, yang pertama harus dimenangkan adalah stabilitas dan loyalitas di dalam rumah sendiri.

FAQ Lengkap

Apakah Saladin langsung menjadi penguasa Mesir setelah membubarkan Kekhalifahan Fatimiyah?

Tidak secara langsung. Awalnya, Saladin bertindak sebagai wazir (perdana menteri) yang setia kepada Sultan Nuruddin Zengi dari Suriah. Baru setelah konsolidasi kekuasaan dan kematian Nuruddin, Saladin secara bertahap memproklamirkan kemerdekaan politiknya dan mendirikan Dinasti Ayyubiyah.

Bagaimana reaksi rakyat Mesir yang mayoritas Sunni terhadap kebijakan keagamaan Saladin?

Secara umum, rakyat Sunni menerima dengan baik. Kebijakan Saladin untuk mempromosikan Sunni melalui pendirian madrasah dan posisi negara justru mengembalikan mereka ke arus utama setelah lama berada di bawah pemerintahan Syiah Fatimiyah, meski beberapa kebiasaan dan tradisi lama tetap bertahan.

Apakah sistem iqta’ yang diterapkan Saladin sama dengan sistem feodal di Eropa?

Ada kemiripan dalam hal pemberian tanah sebagai imbalan jasa militer, tetapi sistem iqta’ Ayyubiyah lebih terkendali oleh pusat. Hak kepemilikan tanah tidak turun-temurun secara otomatis dan dapat ditarik kembali oleh negara, sehingga mencegah munculnya tuan tanah feodal yang terlalu independen.

Mengapa Saladin sangat fokus membangun angkatan laut Mesir?

Karena ancaman dari Kerajaan Latin Yerusalem dan serangan laut Tentara Salib dari arah Mediterania. Penguasaan Laut Merah dan pantai Mesir juga vital untuk mengamankan jalur perdagangan rempah yang merupakan sumber pendapatan utama, serta melindungi kota suci Mekah dan Madinah.

Apa yang terjadi dengan komunitas Syiah dan non-Muslim di Mesir pasca pemerintahan Saladin?

Saladin tidak melakukan pembersihan besar-besaran. Meski institusi dan propaganda negara Fatimiyah dibubarkan, banyak pegawai administrasi dan intelektual Syiah tetap dipertahankan demi kelancaran birokrasi. Non-Muslim (Kristen Koptik dan Yahudi) umumnya tetap dilindungi sebagai dzimmi dengan membayar jizyah, meski beberapa posisi tinggi tertutup bagi mereka.