Strategi Demokrasi Terpimpin: Merangkul atau Menyingkirkan Kelompok bukan cuma bab dalam buku sejarah, tapi sebuah puzzle politik yang kompleks. Bayangkan sebuah sistem yang berjanji menyatukan bangsa dengan tangan besi, di mana pilihan hanya dua: ikut dalam arus atau tersingkir ke pinggiran. Mari kita buka lembaran itu dan lihat bagaimana sebuah ide tentang persatuan bisa berubah menjadi alat yang sangat tajam.
Diterapkan dalam konteks Indonesia pasca-kemerdekaan yang masih goyah, Demokrasi Terpimpin muncul sebagai jawaban atas kegagalan demokrasi parlementer. Sistem ini memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan, dengan tokoh kunci merancang strategi untuk mengkonsolidasi negara. Di satu sisi, ada upaya merangkul melalui kooptasi dan program massa. Di sisi lain, mekanisme penyingkiran berjalan untuk mereka yang dianggap menghalangi. Dinamika inilah yang membentuk lanskap sosial politik era tersebut, menciptakan relasi kuasa yang sama sekali baru antara elite, militer, sipil, dan kelompok agama.
Konsep dan Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Untuk memahami strategi yang dijalankan, kita perlu masuk dulu ke dalam ruang gagasan dan kondisi zaman saat Demokrasi Terpimpin digulirkan. Ini bukan sekadar sistem politik, tapi sebuah jawaban yang lahir dari kegelisahan terhadap carut-marut yang dianggap tidak kunjung usai.
Secara prinsip, Demokrasi Terpimpin bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang menempatkan kepemimpinan sentral sebagai pengendali utama. Konsep ini menolak liberalisme ala Barat yang dianggap lamban dan memecah belah, sekaligus menolak diktator proletariat ala komunisme. Ia mencari jalan tengahnya sendiri: demokrasi, tapi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam praktiknya, ini berarti konsensus lebih diutamakan daripada voting, dan peran pemimpin (dalam hal ini Presiden Soekarno) menjadi sangat dominan sebagai pemimpin besar revolusi, pemersatu, dan penentu akhir arah bangsa.
Latar Belakang Historis dan Kondisi Politik
Era 1950-an di Indonesia diwarnai oleh ujian berat sebagai negara muda. Sistem demokrasi parlementer dengan multi-partai menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil, sering jatuh bangun. Konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru pun mandek dalam perdebatan yang tak berujung. Di saat yang sama, ekonomi stagnan, pemberontakan daerah bermunculan, dan polarisasi ideologi antara kiri dan kanan semakin mengeras. Dalam kondisi seperti inilah, gagasan Demokrasi Terpimpin muncul sebagai obat.
Soekarno melihat bangsa ini perlu diselamatkan dari “demokrasi yang terlalu banyak demokrasinya”, dan memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasikan kekuatan menuju cita-cita revolusi yang belum selesai.
Tokoh Kunci dan Peran Mereka
Tokoh sentral tentu saja Presiden Soekarno. Dialah arsitek utama, penggagas, sekaligus motor penggerak ideologi ini. Pidato-pidatonya yang membara menjadi landasan legitimasi. Di sekelilingnya, ada tokoh-tokoh seperti Mohammad Yamin yang banyak merumuskan konsep negara integralistik, dan Roeslan Abdulgani yang aktif sebagai juru bicara dan intelektual pendukung. Sementara itu, Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal A.H.
Nasution, menjadi pilar pendukung penting. Militer melihat dalam sistem ini peluang untuk memperkuat peran mereka dalam politik dan keamanan, dengan konsep “jalan tengah” (middle way) yang memposisikan militer bukan hanya sebagai alat pertahanan tetapi juga kekuatan sosial-politik.
Mekanisme dan Instrumen Penerapan
Gagasan besar butuh alat yang konkret untuk diwujudkan. Demokrasi Terpimpin tidak hanya berhenti pada pidato, tetapi membangun seperangkat lembaga dan mekanisme baru yang dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengarahkan seluruh energi bangsa.
Cara kerjanya bersifat sentralistik dan hierarkis. Segala keputusan penting bermuara dan harus mendapatkan restu dari puncak piramida, yaitu Presiden. Lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu 1955, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), fungsinya semakin terpinggirkan oleh lembaga-lembaga bentukan baru yang lebih langsung mencerminkan kehendak pusat.
Lembaga-Lembaga Baru dan Prosedur Pengambilan Keputusan, Strategi Demokrasi Terpimpin: Merangkul atau Menyingkirkan Kelompok
Dua lembaga kunci yang dibentuk adalah Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Dewan Nasional, yang beranggotakan berbagai golongan fungsional, bertugas memberi nasihat kepada kabinet. Sementara Depernas, dipimpin oleh Mohammad Yamin, bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Namun, lembaga yang paling simbolik adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Front Nasional. MPRS ditunjuk oleh presiden, bukan hasil pemilu, dan bertugas mengangkat presiden seumur hidup serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Front Nasional berfungsi sebagai alat mobilisasi massa dan wadah “gotong royong” semua kekuatan politik yang diakui.
Prosedur pengambilan keputusan mengikuti pola “musyawarah untuk mufakat”, tetapi dalam atmosfer yang sangat dipengaruhi oleh kharisma dan kehendak pemimpin. Keputusan sering kali merupakan hasil dari rumusan pimpinan yang kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, bukan hasil perdebatan dari bawah. Mekanisme ini menciptakan efisiensi politik dengan mengorbankan akuntabilitas dan partisipasi yang luas.
Instrumen Politik, Ekonomi, dan Sosial
| Bidang | Instrumen | Tujuan | Contoh Penerapan |
|---|---|---|---|
| Politik | Pembubaran partai politik, Pembentukan lembaga baru (MPRS, Front Nasional), Manipol USDEK sebagai ideologi negara. | Menyederhanakan kehidupan politik, mengonsolidasikan dukungan, mengarahkan opini publik. | Pembubaran Masyumi dan PSI (1960), Penunjukkan anggota MPRS oleh Presiden. |
| Ekonomi | Depernas, Deklarasi Ekonomi (Dekon), Nasionalisasi perusahaan asing. | Mencapai ekonomi berdikari, mengendalikan sektor strategis, mengatasi inflasi. | Pembentukan Bappenas awal, nasionalisasi perusahaan Belanda, sistem alokasi yang terpusat. |
| Sosial & Budaya | Front Nasional, Manifestasi Kebudayaan, penguatan peran organisasi underbow. | Mobilisasi massa, menyatukan pandangan budaya, mengintegrasikan kelompok masyarakat. | Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) menjadi corong kebudayaan, pemufakatan organisasi pemuda dan wanita. |
| Keamanan | Keterlibatan militer dalam politik (Dwi Fungsi ABRI), pembentukan komando operasi. | Menjaga stabilitas, menindas oposisi, menjadi alat eksekusi kebijakan pusat di daerah. | Penerapan state of war and siege (SOB) di daerah rawan, militer duduk di posisi sipil. |
Strategi Merangkul: Kooptasi dan Integrasi Kelompok
Tidak semua kelompok disingkirkan. Justru, kekuatan Demokrasi Terpimpin terletak pada kemampuannya untuk “menjinakkan” dan memasukkan berbagai elemen ke dalam struktur kekuasaannya. Strategi ini disebut kooptasi: memberi posisi atau keuntungan tertentu sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan.
Dengan cara ini, potensi perlawanan dikurangi, dan ilusi partisipasi tetap terjaga. Kelompok-kelompok yang awalnya mungkin kritis, bisa berubah menjadi pendukung setelah diiming-imingi kursi di lembaga negara atau akses terhadap sumber daya.
Kelompok yang Diintegrasikan dan Metode Kooptasinya
Contoh paling jelas adalah bagaimana Soekarno mengkooptasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Meski bukan partai agama atau partai besar pemenang pemilu, PKI diberikan ruang yang luas di panggung politik nasional. Tokoh-tokohnya duduk di MPRS dan Front Nasional. Soekarno memanfaatkan massa PKI yang besar sebagai basis dukungan rakyat untuk mengimbangi kekuatan Angkatan Darat. Sebaliknya, PKI mendapatkan perlindungan politik dan kesempatan untuk berkembang pesat.
Kelompok lain yang berhasil diintegrasikan adalah sebagian besar organisasi pemuda, wanita, dan seniman. Mereka “dibina” di bawah payung Front Nasional atau organisasi underbow seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) untuk pemuda kiri, atau Lekra untuk seniman.
Program untuk Mendapatkan Dukungan Massa
Source: slidesharecdn.com
Strategi merangkul juga dilakukan melalui program-program yang langsung menyentuh sentimen dan imajinasi rakyat.
- Gaya Politik Mobilisasi Massa: Rakyat terus-menerus dihadapkan pada upacara-upacara besar, rapat raksasa, dan pidato presiden yang epik. Ini menciptakan euforia dan rasa menjadi bagian dari proyek besar revolusi.
- Proyek Mercusuar Nasional: Pembangunan monumen-monumen seperti Gelora Bung Karno (Senayan), Monumen Nasional (Monas), atau pembangunan kompleks olahraga untuk Ganefo (Games of the New Emerging Forces). Proyek ini, meski secara ekonomi dipertanyakan, berhasil menciptakan kebanggaan nasional dan citra kejayaan.
- Retorika Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme: Gaya politik konfrontatif terhadap Malaysia dan kekuatan Barat lama (Nekolim) berhasil menyatukan banyak kelompok nasionalis dan radikal dalam satu semangat perlawanan yang sama.
Penggunaan Ideologi dan Simbol Pemersatu
Manipol USDEK (Manifesto Politik / UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dijadikan “kitab suci” politik baru. Setiap organisasi, sekolah, dan instansi wajib mempelajari dan mengamalkannya. Simbol-simbol seperti foto Soekarno di mana-mana, lagu “Halo-Halo Bandung” atau “Mars PKI” (yang kemudian dilarang) untuk kelompok tertentu, serta jargon-jargon seperti “Tavip” (Tahun Vivere Pericoloso) menjadi alat perekat identitas. Semua ini dirancang untuk menciptakan satu bahasa, satu pemikiran, dan satu loyalitas tunggal.
Strategi Menyingkirkan: Marginalisasi dan Penindasan
Di sisi lain, ruang politik dengan cepat menyempit bagi mereka yang dianggap tidak sejalan. Strategi menyingkirkan dilakukan dengan berbagai tingkat intensitas, mulai dari pembatasan ruang gerak hingga tindakan represif yang keras. Logikanya sederhana: jika tidak bisa dirangkul, maka harus dinetralisir agar tidak mengganggu stabilitas dan kesatuan komando.
Kelompok oposisi, baik yang berasal dari partai politik lama, intelektual kritis, hingga organisasi keagamaan tertentu, merasakan betul tekanan ini. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tunduk, diam, atau menghadapi risiko dibubarkan dan dikejar-kejar.
Bentuk Tekanan dan Pembubaran Kelompok
Bentuk penyingkiran yang paling terang-terangan adalah pembubaran organisasi. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, resmi dibubarkan pada 1960. Aset mereka disita, dan aktivitas politiknya dilarang. Selain itu, pers yang kritis seperti harian “Pedoman” dan “Indonesia Raya” dibredel. Di dunia kampus dan kebudayaan, kelompok yang tidak sepaham dengan Lekra (seperti Manikebu atau Manifestasi Kebudayaan) dituduh sebagai “kontra-revolusioner” dan dikucilkan dari kehidupan intelektual resmi.
Tekanan juga dilakukan secara administratif dan psikologis. Tokoh-tokoh oposan bisa dicabut paspornya, diawasi ketat, atau dilarang berpidato. Dalam beberapa kasus, penahanan tanpa pengadilan dilakukan, terutama terhadap mereka yang dituduh mendukung pemberontakan daerah.
Presiden Soekarno dalam pidatonya kerap menggunakan diksi yang tegas untuk mengkategorikan lawan politik: “Nekolim” (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme) untuk Barat, “Kontra-Revolusioner” untuk oposisi dalam negeri, dan “Kapitalis Birokrat” untuk pejabat korup. Pernyataan seperti “Ganyang Malaysia!” atau “Gantungkanlah si pengkhianat sampai mati!” bukan hanya retorika, tetapi menjadi legitimasi untuk tindakan ofensif dan represif terhadap siapa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori tersebut.
Kriteria Kelompok “Penghalang”
Suatu kelompok akan masuk dalam radar untuk disingkirkan jika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: pertama, menentang atau mengkritik secara terbuka kebijakan inti Demokrasi Terpimpin dan kepemimpinan Soekarno. Kedua, memiliki afiliasi atau dicurigai memiliki afiliasi dengan kekuatan asing yang dianggap musuh (Nekolim). Ketiga, terlibat atau diduga terlibat dalam pemberontakan fisik terhadap pemerintah pusat. Keempat, menyebarkan ideologi atau paham yang bertentangan dengan Manipol USDEK, seperti liberalisme atau atheisme komunisme yang terlalu vulgar (meski PKI dikooptasi, pahamnya tetap diawasi).
Kriteria ini sering kali kabur dan lentur, sehingga mudah digunakan untuk menjerat siapa saja yang tidak disukai oleh kekuasaan.
Dampak terhadap Dinamika Kelompok Masyarakat: Strategi Demokrasi Terpimpin: Merangkul Atau Menyingkirkan Kelompok
Penerapan dua strategi yang berlawanan ini—merangkul dan menyingkirkan—menciptakan lanskap sosial-politik Indonesia yang sama sekali baru. Relasi kekuasaan bergeser secara dramatis, dan kelompok-kelompok masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan aturan baru yang penuh dengan ketidakpastian.
Struktur masyarakat yang sebelumnya relatif pluralistik, meski berisiko konflik, berubah menjadi struktur yang terkotak-kotak dalam hierarki yang ketat. Loyalitas kepada pusat dan ideologi negara menjadi mata uang utama untuk bertahan dan berkembang.
Perubahan Struktur Kekuasaan dan Relasi Kelompok
Peta kekuatan lama yang didominasi oleh elite politik partai-partai Islam dan nasionalis sekuler dari era parlementer, tergeser oleh tiga kekuatan baru yang saling bersaing namun juga berada dalam satu sistem: Istana (Soekarno dan lingkaran dalamnya), Angkatan Darat, dan PKI. Militer, dengan doktrin Dwi Fungsinya, mendapatkan pijakan politik yang sangat kuat. Sementara PKI, berkat politik kooptasi, tumbuh menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia.
Kelompok sipil non-partai, seperti intelektual dan profesional, semakin tersubordinasi. Kelompok agama Islam politik, setelah pembubaran Masyumi, terpecah antara yang berkolaborasi dengan pemerintah (melalui Partai NU) dan yang memilih diam atau resisten secara kultural.
Respons dan Strategi Adaptasi Kelompok
Berbagai kelompok merespons dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar memilih untuk beradaptasi dengan cara “masuk sistem”. Mereka bergabung dengan Front Nasional, mengikuti penataran Manipol, dan mengibarkan foto Soekarno di kantor mereka. Ini adalah strategi survival. Kelompok lain, terutama di kalangan seniman dan penulis, memilih untuk “mengundurkan diri” secara kreatif—menulis karya yang tidak langsung politis atau bersembunyi di balik simbolisme.
Sementara itu, di tingkat akar rumput, terutama di pedesaan Jawa, polarisasi antara kelompok yang didukung PKI (Badan Tani Indonesia, Serikat Buruh) dengan kelompok yang didukung NU (Ansor) atau militer semakin tajam, sering berujung pada konflik horizontal yang dipicu oleh tensi politik nasional.
Ilustrasi Kondisi Sosial Politik yang Terfragmentasi
Bayangkan sebuah panggung raksasa dimana semua aktor diwajibkan memakai seragam yang sama dan menyanyikan lagu yang sama, tetapi di balik layar, mereka saling sikut dan bersiap untuk berebut tempat terdepan saat lampu sorot padam. Di satu sisi, ada euforia massa dalam rapat raksasa yang menyanyikan “Halo-Halo Bandung” dengan gegap gempita. Di sisi lain, di ruang redaksi yang sepi, seorang editor menyimpan naskah yang takkan pernah terbit.
Di pelosok desa, dua tetangga yang dahulu rukun, kini saling mencurigai karena satu aktif di lumbung padi bentukan PKI, sementara yang lain adalah anggota koperasi desa yang diawasi pamong praja. Negara seperti sebuah keluarga besar yang dipaksa untuk selalu tersenyum dalam foto bersama, sementara di dalam hati, dendam dan ketakutan mengendap. Fragmentasi ini tidak lagi berdasarkan ideologi murni, tetapi berdasarkan posisi dalam hierarki kekuasaan dan akses terhadap perlindungan dari kekuatan yang sedang berjaya.
Perbandingan dengan Model Pemerintahan Lain
Untuk menempatkan Demokrasi Terpimpin dalam peta pemikiran politik yang lebih luas, menarik untuk membandingkannya dengan dua model yang sering dianggap sebagai kutub berlawanan: Demokrasi Liberal dan Otoritarianisme Murni. Perbandingan ini akan menunjukkan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sebuah hibrida unik, yang mencoba menjawab tantangan spesifik Indonesia pasca-kolonial.
Model ini bukanlah demokrasi dalam pengertian Barat, tetapi juga bukan kediktatoran militer atau satu partai yang sepenuhnya tertutup. Ia memiliki karakteristiknya sendiri, terutama dalam hal cara menangani keberagaman kelompok di masyarakat.
Perbedaan Pendekatan terhadap Partisipasi dan Kontrol
| Aspek | Demokrasi Liberal | Demokrasi Terpimpin | Otoritarianisme (Misalnya: Kediktatoran Militer) |
|---|---|---|---|
| Partisipasi Politik | Terbuka, kompetitif, melalui pemilu multipartai yang bebas dan adil. Kelompok bersaing secara terbuka. | Terpimpin dan terbatas. Partisipasi diarahkan melalui lembaga yang disetujui negara (Front Nasional). Kelompok yang diakui dirangkul, yang lain disingkirkan. | Sangat terbatas atau tidak ada. Partisipasi semu melalui satu partai atau tanpa partai. Kelompok oposisi dilarang keras. |
| Kontrol Negara | Terbatas, dengan checks and balances antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Kebebasan pers dan berserikat dilindungi. | Sangat sentralistik dan personalistik. Kontrol melalui ideologi negara (Manipol), lembaga bentukan, dan peran dominan pemimpin. Pers dibatasi. | Totaliter dan represif. Kontrol melalui aparat keamanan, propaganda masif, dan teror. Tidak ada ruang untuk perbedaan. |
| Penanganan Kelompok Masyarakat | Pluralisme diakui dan dikelola melalui mekanisme hukum dan politik. Konflik diselesaikan melalui negosiasi dan kompromi. | Dikotomi antara kooptasi dan penyingkiran. Kelompok diintegrasikan ke dalam struktur negara atau dimarginalkan. Tujuannya adalah kesatuan paksa. | Penyeragaman paksa. Kelompok independen dibubarkan. Masyarakat sipil dilemahkan atau dihancurkan. |
| Legitimasi Kekuasaan | Berasal dari kedaulatan rakyat melalui pemilu periodik. | Berasal dari paksaan (coercion) dan klaim untuk menyelamatkan negara dari ancaman. Seringkali didukung militer. |
Dari tabel itu terlihat, Demokrasi Terpimpin berada di suatu tempat di antara. Ia lebih terbuka dan mengakui pluralitas daripada otoritarianisme murni, karena masih memberi ruang bagi beberapa kelompok (seperti PKI dan NU) untuk eksis, meski dalam koridor yang ketat.
Namun, ia jauh lebih menekan dan memusatkan kekuasaan daripada demokrasi liberal. Keunikan utamanya adalah upayanya untuk menciptakan “demokrasi” yang tidak liberal, sebuah sistem partisipasi yang diarahkan dari atas untuk mencapai tujuan nasional yang ditentukan oleh satu pemimpin visioner. Dalam praktiknya, strategi “merangkul atau menyingkirkan” menjadi alat utama untuk mempertahankan model hibrida yang rentan ini, sebelum akhirnya runtuh oleh ketegangan internal yang tak lagi terbendung.
Penutupan
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan “merangkul atau menyingkirkan” ini? Ternyata, Demokrasi Terpimpin lebih dari sekadar sistem pemerintahan; ia adalah cermin dari ketegangan abadi antara stabilitas dan kebebasan, antara kesatuan dan keberagaman. Narasi besar tentang persatuan nasional sering kali menyimpan cerita lain tentang kelompok yang dipinggirkan. Mempelajari ini bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk memahami betapa rumitnya membangun bangsa.
Strategi Demokrasi Terpimpin itu ibarat rumus geometri yang kompleks: ada upaya merangkul, tapi juga potensi menyingkirkan. Sama seperti saat kita hitung Luas Belah Ketupat dengan Keliling 180 cm dan Diagonal 14 cm , butuh formula tepat agar hasilnya akurat. Nah, dalam politik, formula yang salah—apakah itu kooptasi atau konfrontasi—bisa bikin “luas” dukungan rakyat menyusut, bukan malah bertambah. Intinya, keputusan siapa yang diajak dan siapa yang ditinggalkan menentukan kokoh tidaknya sebuah sistem.
Sejarah mengajarkan bahwa setiap strategi politik punya konsekuensi yang mengendap lama, membentuk memori kolektif dan pola relasi yang bertahan hingga hari ini.
Informasi Penting & FAQ
Apakah Demokrasi Terpimpin masih relevan dibahas di era sekarang?
Sangat relevan. Pola kooptasi, sentralisasi kekuasaan, dan penggunaan simbol nasional untuk legitimasi masih bisa ditemukan dalam variannya di berbagai sistem politik modern, sehingga mempelajarinya membantu memahami dinamika kekuasaan kontemporer.
Apakah ada kelompok yang berhasil bertahan tanpa memilih untuk dirangkul atau disingkirkan?
Beberapa kelompok kecil berusaha bertahan dengan strategi “menghilang” atau melakukan resistensi pasif dan kultural, meski ruang geraknya sangat terbatas dan mereka tetap rentan terhadap tekanan.
Bagaimana masyarakat biasa pada masa itu mengetahui perbedaan antara program “merangkul” dan ancaman “menyingkirkan”?
Nah, bicara soal strategi politik kayak Demokrasi Terpimpin yang berusaha merangkul atau justru menyingkirkan kelompok tertentu, prinsip dasarnya mirip dengan mencari solusi pasti dalam matematika. Contohnya, untuk tahu panjang sisi yang tepat dalam segitiga, kita butuh rumus dan data akurat, persis seperti yang dijelaskan dalam ulasan tentang Panjang AB pada Segitiga ABC Siku‑siku di B, AC=20 cm, ∠A=30°. Dengan dasar yang kuat dan perhitungan jelas, barulah kita bisa menilai apakah suatu kebijakan benar-benar inklusif atau justru eksklusif terhadap kelompok lain dalam percaturan kekuasaan.
Pemahaman itu seringkali berasal dari pengalaman langsung, desas-desus, dan pembacaan terhadap situasi. Pesan resmi pemerintah selalu tentang persatuan, tetapi praktik di lapangan seperti pembubaran organisasi atau penangkapan memberi sinyal yang jelas tentang batasan yang tidak boleh dilanggar.
Apakah Demokrasi Terpimpin memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya politik Indonesia?
Ya, dampaknya mendalam. Sistem ini berkontribusi pada menguatnya budaya paternalistik dalam politik, kecurigaan terhadap perbedaan pendapat yang dianggap sebagai pengancam stabilitas, dan pola relasi pusat-daerah yang hierarkis, yang ekononya masih terasa hingga tingkat tertentu.
