Kerusuhan 22 Mei dan Teori Pertentangan Sosial bukan sekadar catatan kelam dalam sejarah kontemporer, melainkan sebuah mosaik kompleks yang mempertemukan gejolak politik, retakan sosial, dan pergulatan identitas di ruang publik. Peristiwa yang menyisakan luka itu mengundang kita untuk melihat lebih dalam, melampaui kronologi berita menuju akar persoalan yang sebenarnya. Dengan menggunakan lensa teori pertentangan sosial, kita dapat membedah lapisan-lapisan konflik yang mendidih di balik kericuhan di jalanan, mengungkap bagaimana ketegangan yang terakumulasi akhirnya menemukan celah untuk meledak.
Analisis ini berusaha menelusuri jejak peristiwa dari kacamata para pemikir konflik, mulai dari Marx hingga Coser, untuk memahami dinamika kekuasaan, perebutan sumber daya, dan benturan identitas kelompok yang terjadi. Narasi yang terbentuk pasca-kerusuhan pun menjadi medan pertarungan baru, di mana berbagai pihak berusaha mendefinisikan kebenaran sesuai kepentingannya. Melalui pembahasan mendalam, kita akan menguak bagaimana teori sosial klasik tetap relevan untuk membaca gejolak masa kini dan apa pelajaran yang bisa diambil untuk membangun ketahanan masyarakat.
Konteks Historis dan Kronologi Peristiwa 22 Mei
Tanggal 22 Mei 2019 tercatat sebagai hari yang kelam dalam ingatan kolektif bangsa, sebuah titik nadir setelah gelombang demokrasi pemilihan umum. Suasana yang sudah tegang akibat polarisasi politik yang sangat tajam akhirnya menemukan momentum ledakannya. Peristiwa ini bukanlah sebuah insiden yang muncul tiba-tiba dari kevakuman, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan yang telah lama mengendap, dipicu oleh kombinasi faktor politik, komunikasi yang terfragmentasi, dan narasi-narasi yang saling berseteru.
Secara kronologis, kerusuhan ini meletus setelah pengumuman hasil pemilihan umum presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Massa yang sebagian besar berasal dari pendukung salah satu paslon berkumpul di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Aksi yang awalnya berlangsung damai kemudian berubah ricuh menjelang malam. Terjadi bentrok antara massa dengan aparat keamanan, pembakaran kendaraan, dan perusakan fasilitas publik.
Situasi baru dapat dikendalikan setelah aparat melakukan penjagaan ketat dan membubarkan massa.
Faktor Pemicu dan Kronologi Hari-H
Beberapa faktor kunci menjadi pemicu. Pertama, adalah kekecewaan atas hasil pemilu yang dianggap tidak adil oleh salah satu kubu, yang diperkuat oleh narasi “kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif” yang beredar luas di media sosial. Kedua, mobilisasi massa yang masif dan terkonsentrasi di titik-titik tertentu menciptakan kerumunan yang mudah tersulut. Ketiga, peran pesan-pesan berantai dan hoaks yang memperkeruh suasana, menciptakan rasa kebenaran dan permusuhan di masing-masing kelompok.
Keempat, kelelahan fisik dan psikologis dari massa yang telah berhari-hari berjaga juga menjadi faktor pemicu spontanitas kerusuhan.
| Waktu | Narasi Media A | Narasi Media B | Catatan Saksi Mata |
|---|---|---|---|
| Sore – Awal Malam | Meliputi orasi damai dan pengumuman rencana aksi. | Menyoroti tensi yang meningkat dan jumlah massa yang besar. | “Suasana masih bisa dikendalikan, meski terasa sangat panas. Terdengar teriakan-teriakan dari pengeras suara.” |
| Malam Hari | Memberitakan dimulainya kericuhan, bentrok dengan aparat, dan penggunaan tembakan gas air mata. | Fokus pada provokator dan aksi anarkis berupa pelemparan dan pembakaran. | “Tiba-tiba ada suara ledakan dan asap putih di mana-mana. Orang-orang berlarian panik. Bau gas menyengat.” |
| Dini Hari (23 Mei) | Melaporkan situasi mulai kondusif, aparat menguasai lokasi, dan korban mulai dievakuasi. | Menyajikan data korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan material. | “Jalanan sepi tapi penuh puing. Ada ban bekas terbakar dan kaca-kaca pecah di mana-mana. Rasanya seperti zona perang.” |
“Kami datang dengan niat baik, ingin menyampaikan aspirasi. Tapi suasana berubah sangat cepat. Ada yang melempar, teriak provokatif, lalu polisi mulai bergerak. Kami terjepit, antara ingin bertahan dan ketakutan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, ada beberapa orang yang sengaja membuat onar, sepertinya mereka bukan bagian dari kami yang demo dari siang.”
Analisis Kerusuhan 22 Mei melalui lensa Teori Pertentangan Sosial mengungkap ketegangan struktural yang kompleks, ibarat kristalisasi unsur-unsur dalam suatu senyawa. Layaknya memahami Massa Molekul Relatif Na₂SO₄·5H₂O yang memerlukan presisi, mendekonstruksi konflik sosial ini pun menuntut ketelitian untuk memisahkan faktor pemicu dari akar masalah yang mendalam, sehingga solusi yang dihasilkan bukan sekadar reaksi sesaat.
Pernyataan seorang peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Teori Pertentangan Sosial sebagai Lensa Analisis
Untuk memahami akar dari gejolak seperti 22 Mei, Teori Pertentangan Sosial menawarkan pisau analisis yang tajam. Teori ini berpandangan bahwa konflik adalah bagian inheren dalam masyarakat, bukan sekadar disfungsi, dan seringkali menjadi motor perubahan sosial. Para pemikir klasik seperti Karl Marx menekankan konflik kelas sebagai penggerak sejarah, di mana kelompok yang berkuasa (borjuasi) dan yang tertindas (proletar) terus berebut sumber daya ekonomi.
Max Weber memperluasnya dengan menyoroti pertentangan atas status, kekuasaan, dan prestise, tidak hanya ekonomi. Sementara Lewis Coser melihat fungsi positif konflik, yakni sebagai katup pengaman untuk melepaskan ketegangan dan memperkuat solidaritas dalam kelompok.
Dalam konteks 22 Mei, lensa ini sangat relevan. Pertentangan tidak lagi semata dilihat sebagai benturan dua kandidat pilpres, tetapi sebagai manifestasi dari perpecahan sosial yang lebih dalam. Perebutan sumber daya di sini adalah legitimasi kekuasaan dan otoritas politik untuk lima tahun ke depan. Identitas kelompok yang terbentuk selama kampanye—dengan simbol, warna, dan narasi masing-masing—mengeras menjadi identitas politik yang eksklusif dan saling berhadapan.
Konflik berfungsi memperkuat ikatan dalam masing-masing kubu, namun secara bersamaan merobek jaringan sosial yang lebih luas di tingkat masyarakat.
Elemen Pertentangan Sosial dalam Peristiwa 22 Mei
Beberapa elemen pertentangan yang tampak jelas antara lain:
- Politik dan Kekuasaan: Perebutan kursi kepresidenan sebagai sumber daya politik tertinggi. Ketegangan antara oposisi dan pemerintah yang akan berlanjut.
- Ekonomi dan Akses: Meski tidak langsung, terdapat narasi tentang perlindungan usaha kecil versus oligarki, serta kecemasan atas kebijakan ekonomi pemerintahan yang akan datang.
- Identitas dan Ideologi: Penguatan identitas berbasis agama dan populisme yang dikontraskan dengan identitas nasionalis-sekuler. Pertentangan nilai dan visi tentang masa depan bangsa.
- Komunikasi dan Informasi: Pertarungan narasi di ruang digital menciptakan “realitas” yang berbeda. Akses dan kontrol atas kebenaran informasi menjadi medan konflik itu sendiri.
Perbandingan dengan Konflik Sosial Lainnya, Kerusuhan 22 Mei dan Teori Pertentangan Sosial
Gejolak serupa dapat dilihat dalam protes “Black Lives Matter” di Amerika Serikat. Di sana, konflik berakar pada pertentangan rasial (identitas) yang historis, ketimpangan ekonomi, dan perebutan legitimasi antara masyarakat sipil dengan aparatus negara. Sementara di 22 Mei, garis identitas lebih pada politik-agama, dan aktor negara cenderung berada di satu pihak yang berhadapan dengan massa. Namun, kesamaannya terletak pada mobilisasi massa melalui media digital, penggunaan simbol-simbol yang kuat, dan eskalasi yang dipicu oleh insiden tertentu yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan.
Kerusuhan 22 Mei 2019 menjadi potret nyata Teori Pertentangan Sosial, di mana ketegangan politik memicu disintegrasi sosial. Seperti proyek yang memerlukan penambahan tenaga untuk memenuhi tenggat waktu, dinamika konflik pun membutuhkan elemen penyeimbang. Analisis mengenai Hitung tambahan pekerja untuk selesaikan gedung dalam 32 hari secara matematis, mengajarkan bahwa setiap sistem memerlukan kalkulasi sumber daya yang tepat untuk mencapai resolusi.
Demikian pula, meredakan pertentangan pasca-kerusuhan membutuhkan intervensi yang terukur dan strategis untuk membangun kembali kohesi bangsa yang sempat retak.
Keduanya menunjukkan bagaimana konflik yang terakumulasi dapat meledak menjadi aksi fisik ketika saluran aspirasi formal dianggap tidak lagi memadai.
Aktor, Kelompok, dan Kepentingan yang Bertemu
Panggung 22 Mei diisi oleh beragam aktor dengan motivasi dan kepentingan yang kompleks, tidak hanya hitam putih antara pendukung dan penentang. Setiap kelompok membawa agenda dan ekspektasinya sendiri, dan pertemuan mereka di titik waktu yang genting itulah yang menghasilkan ledakan. Analisis terhadap aktor-aktor ini mengungkap peta kekuatan dan relasi yang jauh lebih rumit daripada sekadar dua kubu politik.
Aktor utama tentu saja adalah massa pendukung yang merasa aspirasinya tidak didengar. Di belakang mereka, terdapat elit politik yang memobilisasi dan memberikan narasi. Aparat keamanan (Polri dan TNI) hadir sebagai penjaga ketertiban dengan mandat yang kompleks: melindungi hak berkumpul sekaligus mencegah anarki. Lalu, ada aktor-aktor seperti provokator yang diduga menyusup, yang kepentingannya mungkin bukan politik murni tetapi mencari keuntungan dari situasi chaos.
Media, baik mainstream maupun sosial, berperan sebagai amplifier, pembingkai, dan kadang menjadi arena pertarungan itu sendiri.
Pemetaan Hubungan dan Konflik Antar Aktor
| Aktor/Kelompok | Kepentingan Utama | Potensi Konflik Dengan | Peran Media/Digital |
|---|---|---|---|
| Massa Pendukung A | Menolak hasil pemilu, meminta keadilan, menunjukkan kekuatan. | Aparat Keamanan, Pendukung B, Provokator. | Mobilisasi via grup chat, menyebarkan bukti dugaan kecurangan, membangun echo chamber. |
| Elit Politik Oposisi | Mendapatkan legitimasi politik, tekanan untuk negosiasi, menjaga basis massa. | Elit Pemerintah, Institusi Penyelenggara Pemilu. | Membentuk narasi melalui pernyataan pers, wawancara, dan pesan terselubung di media sosial. |
| Aparat Keamanan | Menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, menghindari korban jiwa. | Massa yang anarkis, Provokator, Narasi publik yang menyudutkan. | Menyampaikan perkembangan situasi, membantah hoaks, tetapi juga menjadi sasaran framing negatif. |
| Media Sosial & Buzzers | Engagement, penyebaran pengaruh, agitasi, atau komersial (dalam kasus buzzer bayaran). | Fakta dan verifikasi, Media arus utama, Kelompok dengan narasi berbeda. | Arena konflik primer; mempercepat penyebaran informasi dan disinformasi, mempolarisasi opini. |
Media massa dan platform digital memainkan peran ganda. Di satu sisi, mereka menjadi sumber informasi utama bagi publik. Di sisi lain, algoritma media sosial cenderung memperkuat bias yang sudah ada, menciptakan “gelembung filter” di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini mempertajam persepsi “kita versus mereka”. Live streaming dan pesan berantai di aplikasi seperti WhatsApp menciptakan dinamika real-time yang sulit dikendalikan, di mana emosi dapat tersulut hanya dengan sebuah video atau pesan suara tanpa konteks yang jelas.
Dampak Sosial dan Politik Pasca Peristiwa
Gelombang kejut dari peristiwa 22 Mei terus terasa lama setelah jalanan dibersihkan dan suasana kembali normal. Dampaknya tidak hanya terukur dari korban jiwa dan kerugian material, tetapi terutama pada jaringan sosial, kepercayaan publik terhadap institusi, dan lanskap politik Indonesia. Iklim kebhinekaan yang sudah retak selama kampanye menjadi semakin terkoyak, memunculkan pertanyaan mendasar tentang kemampuan bangsa ini untuk mengelola perbedaan secara damai.
Dalam jangka pendek, munculnya rasa saling curiga antarwarga yang berbeda pilihan politik. Relasi pertetanggaan dan persahabatan yang retak menjadi fenomena umum. Di tingkat politik, terjadi kriminalisasi dan proses hukum terhadap sejumlah tokoh oposisi yang dituduh makar. Sementara itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat izin aksi unjuk rasa dan meningkatkan pengawasan di ruang digital, yang menuai pro-kontra dari sudut pandang hak asasi manusia.
Respons Institusi Negara dan Masyarakat Sipil
Berbagai pihak merespons dengan caranya masing-masing:
- Pemerintah dan Aparat: Melakukan peninjauan ulang protokol keamanan untuk demonstrasi besar, meningkatkan kerja sama intelijen, dan menggalakkan kampanye anti-hoaks melalui portal seperti turnbackhoax.id.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, meski sering kali diwarnai oleh sikap saling menyalahkan sesuai garis koalisi.
- Komnas HAM: Melakukan investigasi independen untuk memastikan pelanggaran HAM dalam penanganan kerusuhan dapat diungkap dan diadili.
- Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Agama: Menginisiasi gerakan rekonsiliasi di tingkat akar rumput, mengadakan dialog antarkelompok, dan mendorong pendidikan toleransi. Ormas-ormas Islam besar juga menyerukan perdamaian dan menolak kekerasan.
Narasi tentang peristiwa ini pun menjadi medan pertarungan yang baru. Terdapat setidaknya tiga narasi besar yang bersaing: narasi “kudeta” atau “makar” yang disuarakan pihak pemerintah dan pendukungnya; narasi “perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan” yang dipegang oleh oposisi; dan narasi “konspirasi asing/provokator” yang mencoba menjelaskan kerusuhan sebagai hasil infiltrasi pihak ketiga. Perebutan makna ini menentukan bagaimana sejarah peristiwa ini akan dicatat dan diingat oleh generasi mendatang.
Refleksi dan Rekonsiliasi dalam Masyarakat: Kerusuhan 22 Mei Dan Teori Pertentangan Sosial
Membangun kembali trust dan kohesi sosial pasca konflik berdarah memerlukan lebih dari sekadar waktu yang menyembuhkan. Diperlukan upaya yang sistematis, tulus, dan melibatkan semua pihak berdasarkan prinsip-prinsip resolusi konflik yang telah teruji. Rekonsiliasi bukan tentang melupakan sejarah, tetapi tentang mengakui luka, mencari kebenaran, dan merancang masa depan bersama yang tidak mengulangi kesalahan sama.
Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi pilihan, yang fokusnya bukan pada penghukuman semata, tetapi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dialog antarkelompok harus difasilitasi secara netral, membuka ruang untuk mendengar pengalaman dan persepsi masing-masing pihak tanpa penghakiman. Pendidikan multikultural di sekolah dan komunitas perlu ditingkatkan, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi sebagai nilai yang menjiwai seluruh interaksi.
Ilustrasi Ruang Dialog yang Inklusif
Bayangkan sebuah forum yang diadakan di balai desa atau ruang komunitas. Peserta duduk melingkar, bukan berhadap-hadapan seperti debat. Hadir seorang ibu yang kehilangan anaknya karena terpapar gas air mata, seorang pemuda yang ikut melempar batu karena emosi tersulut hoaks, seorang aparat yang trauma karena harus membubarkan massa, serta seorang tokoh masyarakat dari kedua kubu yang netral sebagai fasilitator. Proses dimulai dengan setiap orang menceritakan pengalaman dan perasaannya pada hari itu, dengan satu aturan: tidak boleh menyela.
Kerusuhan 22 Mei 2019, jika dianalisis melalui lensa teori pertentangan sosial, menunjukkan gesekan antar-kelompok yang mirip dengan dinamika ketergantungan dalam suatu ekosistem. Dalam konteks ini, Hubungan Makhluk Hidup dengan Ekosistem serta Variasi Habitat menjadi analogi yang relevan, di mana keseimbangan hanya tercapai jika setiap elemen menempati ‘niche’-nya tanpa dominasi berlebihan. Demikian pula, konflik sosial dapat mereda ketika struktur masyarakat memungkinkan koeksistensi, mencegah satu kelompok memonopoli ruang politik sehingga menciptakan ketegangan yang meledak.
Dari sini, yang muncul bukan lagi data politik, tetapi narasi manusiawi tentang rasa sakit, ketakutan, dan penyesalan. Forum seperti ini dapat menjadi dasar untuk menemukan titik temu bahwa sebagai manusia, mereka lebih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaan.
Praktik Baik dari Komunitas Lain
Pasca konflik horisontal di Sambas, Kalimantan Barat, atau di Poso, Sulawesi Tengah, proses rekonsiliasi berjalan melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Di Poso, misalnya, dibentuk Forum Silaturahmi Pemuda Poso yang mengajak mantan-mantan musuh duduk bersama, mengakui kesalahan, dan berkomitmen membangun perdamaian. Mereka bersama-sama membersihkan tempat ibadah yang rusak, mengadakan pertandingan olahraga antar-desa, dan menciptakan proyek ekonomi bersama. Kunci keberhasilannya adalah melibatkan para pemuda dan tokoh adat/agama yang dihormati, serta menciptakan interdependensi ekonomi yang membuat mereka saling membutuhkan.
Pendekatan serupa, yang kontekstual dengan budaya setempat, dapat diadopsi untuk menyembuhkan luka di tingkat masyarakat pasca 22 Mei, dimulai dari RT/RW, kampus, hingga tempat kerja.
Ringkasan Terakhir
Refleksi atas Kerusuhan 22 Mei melalui teori pertentangan sosial pada akhirnya mengajarkan bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat, namun eskalasi menjadi kekerasan bukanlah keniscayaan. Pemahaman mendalam tentang akar ekonomi, politik, dan identitas yang memicunya menjadi langkah pertama yang krusial untuk transformasi. Ruang dialog inklusif, upaya rekonsiliasi berbasis keadilan, serta komitmen pada pendidikan multikultural muncul sebagai pilar utama untuk menyembuhkan luka dan mencegah pengulangan sejarah.
Peristiwa ini adalah cermin bagi bangsa, mengingatkan bahwa fondasi sosial yang kuat dibangun bukan dengan menyangkal perbedaan, tetapi dengan mengelolanya secara bijak demi kohesi yang lebih tangguh di masa depan.
Kumpulan FAQ
Apakah Teori Pertentangan Sosial menyatakan bahwa semua konflik itu buruk?
Tidak. Menurut para sosiolog seperti Lewis Coser, konflik yang fungsional justru dapat menjadi katup pengaman sosial, memperjelas nilai-nilai bersama, dan mendorong perubahan yang diperlukan dalam masyarakat. Persoalannya terletak pada bagaimana konflik dikelola agar tidak merusak.
Bagaimana peran media sosial dibandingkan media massa konvensional dalam memengaruhi peristiwa 22 Mei?
Media sosial berperan sebagai amplifier dan akselerator yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi, mobilisasi massa, dan juga narasi yang seringkali tidak tersaring. Sementara media konvensional cenderung lebih lambat namun memiliki mekanisme verifikasi, meski tidak kebal dari bias. Interplay keduanya menciptakan ekosistem informasi yang sangat kompleks dan panas.
Apakah ada kemiripan Kerusuhan 22 Mei dengan peristiwa kerusuhan sosial lain di Indonesia seperti tahun 1998?
Ada benang merah berupa pemicu politik yang memanfaatkan ketegangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, serta melibatkan mobilitas massa. Namun, konteks historis, aktor utama, dan dampak politiknya sangat berbeda. Analisis dengan teori pertentangan sosial justru membantu mengidentiksi perbedaan spesifik dalam pola konflik masing-masing era.
Bagaimana masyarakat biasa dapat berkontribusi pada rekonsiliasi pasca konflik semacam ini?
Dengan secara kritis memeriksa informasi yang diterima, menolak menyebarkan narasi kebencian, serta membuka ruang dialog yang empatik di tingkat komunitas terkecil sekalipun. Membangun perdamaian dimulai dari kesediaan untuk mendengar pihak yang berbeda tanpa prasangka.
