Objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895 itu seperti membuka peta harta karun sejarah yang menentukan nasib Tanah Melayu modern. Bayangkan, satu dokumen yang mengubah peta pemerintahan dari empat negeri yang terpisah menjadi satu kesatuan administrasi di bawah kendali British. Kita akan menyelami bukan cuma teks perjanjiannya, tapi juga denyut nadi politik, bisik-bisik di balik layar perundingan, dan gelombang dampaknya yang masih terasa.
Ini cerita tentang ambisi, diplomasi, dan titik balik yang seringkali lebih kompleks daripada yang tercatat di buku pelajaran.
Kajian ini akan mengajak kita menelusuri dari latar belakang bergejolak pasca Perjanjian Pangkor, menganalisis pasal-pasal yang secara halus menggeser kedaulatan Sultan, hingga melihat bagaimana sistem residen berevolusi menjadi mesin birokrasi terpusat. Kita akan bertemu tokoh-tokoh kunci, mengurai motif ekonomi dan keamanan British, serta mendengar ragam respons dari para Sultan dan rakyat. Dengan membandingkannya dengan perjanjian sebelumnya, kita akan paham bahwa persetiaan ini bukan akhir, melainkan fondasi bagi bentuk persekutuan yang terus bertransformasi hingga kini.
Latar Belakang dan Konteks Historis Persetiaan Persekutuan 1895
Sebelum tahun 1895, Negeri-Negeri Melayu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang sebenarnya sudah berada di bawah pengaruh British melalui sistem Residen yang dimulai sejak Perjanjian Pangkor 1874. Namun, sistem ini berjalan secara terpisah-pisah. Setiap negeri punya residennya sendiri, aturannya sendiri, dan masalah keuangannya sendiri. Bayangkan empat perusahaan yang punya CEO berbeda, tapi semuanya dimiliki oleh grup yang sama namun tanpa koordinasi pusat yang rapi.
Hasilnya? Administrasi kacau, pendapatan dari bijih timah dan lain-lain dikelola dengan tidak efisien, dan beban hutang menumpuk, terutama untuk membiayai infrastruktur seperti jalan dan kereta api.
Kondisi ini bikin pusing pihak British di Singapura dan London. Mereka butuh sistem yang lebih rapi, murah, dan terkendali. Di sisi lain, beberapa Sultan dan pembesar Melayu juga mulai resah. Kekuasaan tradisional mereka terus tergerus oleh residen yang semakin dominan, sementara mereka tak punya daya untuk melawan secara sendiri-sendiri. Maka, muncullah ide untuk menyatukan administrasi keempat negeri ini di bawah satu pemerintahan pusat.
Tokoh kunci dari British adalah Frank Swettenham, yang saat itu menjadi Residen di Selangor. Dialah yang gigih mewujudkan ide federasi ini. Dari pihak Melayu, Sultan Idris Murshidul’adzam Shah I dari Perak menjadi figur penting yang terlibat dalam perundingan, meski dengan berat hati.
Kronologi Menuju Penandatanganan Persetiaan, Objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895
Perjalanan menuju penandatanganan persetiaan pada 1 Juli 1895 bukan proses singkat. Serangkaian peristiwa penting, pertemuan, dan lobi-lobi politik terjadi, membentuk jalan yang akhirnya membawa ke meja perundingan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana tekanan administratif dan kepentingan ekonomi secara bertahap mengalahkan struktur pemerintahan tradisional yang terpisah.
| Peristiwa | Tahun | Lokasi | Dampak |
|---|---|---|---|
| Perjanjian Pangkor | 1874 | Pulau Pangkor | Memperkenalkan sistem Residen British di Perak, menjadi model intervensi. |
| Campur tangan British di Selangor | 1875 | Selangor | British menempatkan Residen di Selangor pasca Perang Kelang, memperluas pengaruh. |
| Penempatan Residen di Sungai Ujong (Negeri Sembilan) | 1878 | Sungai Ujong | Pengaruh British meresap ke Negeri Sembilan secara bertahap. |
| Perjanjian Perlindungan dengan Pahang | 1888 | Pekan, Pahang | Pahang secara resmi masuk dalam lingkup pengaruh British, melengkapi keempat negeri. |
| Konferensi Residen-Residen | 1893-1894 | Singapura & berbagai lokasi | Frank Swettenham aktif melobi dan merancang konsep pemerintahan pusat. |
| Penandatanganan Persetiaan Persekutuan | 1 Juli 1895 | Kuala Kangsar, Perak | Secara resmi membentuk Kerajaan Persekutuan, menandai era baru administrasi terpusat. |
Isi dan Klausa Penting dalam Dokumen Persetiaan
Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895 terbilang pendek, hanya berisi beberapa pasal, namun dampaknya luar biasa besar. Isinya pada dasarnya adalah penyerahan kedaulatan administrasi dan keuangan dari empat negeri Melayu kepada sebuah pemerintah pusat yang baru dibentuk. Sultan-sultan tetap diakui sebagai penguasa negeri mereka, tetapi wewenang nyata untuk mengelola negeri dipusatkan.
Pasal kuncinya adalah kesepakatan bahwa keempat negeri—Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang—akan membentuk sebuah “Persekutuan” yang diperintah oleh seorang Yang Di-Pertuan Besar yang dipilih secara bergilir dari antara para Sultan, dan seorang Residen-Jeneral yang diangkat oleh British. Di atas kertas, Yang Di-Pertuan Besar punya kedudukan tinggi, tetapi dalam praktiknya, Residen-Jeneral-lah yang memegang kendali penuh atas administrasi harian, keuangan, dan kebijakan.
Sultan hanya berkuasa dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu di negerinya masing-masing.
Perbandingan Wewenang: Pusat versus Negeri
Pembagian kekuasaan pasca 1895 menciptakan dualisme yang menarik. Di satu sisi, simbol-simbol kerajaan dan tradisi tetap dipegang oleh negeri, sementara urusan-urusan modern dan sumber daya dikelola secara ketat oleh pusat. Struktur ini pada dasarnya melemahkan posisi negeri secara signifikan.
- Wewenang Kerajaan Persekutuan (Pusat): Mengontrol seluruh keuangan dan pajak, mengatur pelayanan sipil (pegawai pemerintah), membangun dan mengelola infrastruktur besar seperti jalan raya dan kereta api, menetapkan kebijakan ekonomi dan perdagangan, serta memiliki kekuatan militer dan polisi.
- Wewenang Negeri: Mengurus hal-hal terkait agama Islam, adat istiadat Melayu, dan tanah (meski dengan batasan yang ditetapkan pusat). Sultan tetap menjadi kepala upacara dan simbol tradisional bagi rakyatnya.
Dampak Langsung terhadap Pemerintahan dan Administrasi
Setelah persetiaan ditandatangani, perubahan berjalan cepat. Sistem residen yang sebelumnya otonom di setiap negeri kini harus tunduk pada perintah dari Kuala Lumpur, yang menjadi ibu kota Persekutuan. Residen-Jeneral Frank Swettenham, yang berkantor di Kuala Lumpur, menjadi orang paling berkuasa di Tanah Melayu saat itu. Para residen di negeri-negeri lebih mirip kepala cabang yang melaporkan kepada direktur utama.
Implikasi terhadap kedaulatan Sultan sangat jelas. Mereka secara de facto kehilangan kuasa untuk mengelola kekayaan negeri mereka sendiri. Segala pendapatan dari timah, pajak, dan lainnya mengalir ke kas pusat di Kuala Lumpur. Lalu, dana itu akan dibagikan kembali ke negeri-negeri berdasarkan keputusan pusat. Model ini seringkali menimbulkan kecemburuan, karena negeri kaya seperti Perak dan Selangor merasa dana mereka digunakan untuk membangun negeri yang kurang maju seperti Pahang.
Transformasi Struktur Birokrasi
Administrasi kolonial menjadi jauh lebih terstruktur dan seragam. British membentuk departemen-departemen khusus yang menangani bidang tertentu untuk seluruh Persekutuan, menggantikan sistem yang sebelumnya berbeda-beda di setiap negeri.
| Bidang Administrasi | Sebelum 1895 | Setelah 1895 | Perubahan Utama |
|---|---|---|---|
| Keuangan | Dikelola masing-masing negeri, tidak teratur, sering defisit. | Dipusatkan di Kuala Lumpur. Kas Persekutuan mengontrol semua pendapatan dan pengeluaran. | Tercipta keseragaman fiskal dan anggaran terpusat, meningkatkan efisiensi koleksi pendapatan untuk British. |
| Pelayanan Sipil | Pegawai diangkat dan dibayar oleh pemerintah negeri masing-masing. | Dibentuk Malayan Civil Service. Pegawai dapat dipindah-tugaskan ke seluruh Persekutuan oleh pusat. | Lahirnya birokrasi profesional yang loyal kepada pemerintah pusat, bukan kepada Sultan. |
| Pembangunan Infrastruktur | Dibangun secara terpisah, terbatas, dan sering terbebani hutang. | Direncanakan dan dibiayai secara terpusat. Proyek besar seperti rel kereta api dari Perak ke Selangor dipercepat. | Jaringan transportasi terintegrasi untuk mendukung ekspor komoditas, khususnya timah. |
| Penegakan Hukum | Bervariasi, masih melibatkan peran pembesar Melayu. | Dibentuk pasukan polisi Persekutuan yang terpusat. Hukum Inggris dan peraturan Persekutuan lebih dominan. | Monopoli kekerasan oleh negara kolonial, mengurangi perangkat kuasa tradisional Sultan. |
Tujuan dan Misi Dibalik Pembentukan Kerajaan Persekutuan
Kalau dibaca dari dokumen resminya, tujuan Persekutuan 1895 terdengar mulia: meningkatkan efisiensi administrasi, memajukan pembangunan, dan menjamin stabilitas. Tapi di balik kata-kata yang diplomatis itu, ada misi yang lebih nyata dan keras. Intinya adalah uang dan kontrol. British membutuhkan sistem yang murah dan rapi untuk melindungi investasi mereka yang masif di tambang timah dan perkebunan. Dengan pemerintahan terpusat, mereka bisa mengatur tarif, mengamankan pasokan buruh, dan membangun infrastruktur pendukung tanpa harus bernegosiasi dengan empat pemerintah berbeda.
Dari segi keamanan, Persekutuan memungkinkan British mengkoordinasikan pasukan untuk menumpas segala bentuk gangguan, baik dari kelompok lokal yang tidak puas maupun dari saingan kolonial Eropa lainnya. Stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi ekonomi yang menguntungkan.
Sejarawan seperti J.M. Gullick melihat bahwa di balik retorika “efisiensi” dan “kemajuan”, motif tersembunyi British adalah netralisasi politik. Dengan memusatkan kekuasaan, mereka melucisi potensi ancaman dari Sultan-sultan yang mungkin bersekutu dengan kekuatan lain atau bertindak di luar kendali mereka. Persekutuan adalah cara untuk mengunci pengaruh British secara permanen dan struktural.
Dalam dekade pertama pelaksanaannya, dampak yang teramati justru memperjelas tujuan terselubung itu. Administrasi memang menjadi lebih rapi, pendapatan meningkat pesat, dan infrastruktur tumbuh. Namun, di sisi lain, otonomi negeri-negeri benar-benar hilang, dan para Sultan semakin tersingkir ke pinggiran kekuasaan yang sesungguhnya. Tujuan resmi “kemajuan bersama” terasa kontras dengan realita di mana keputusan-keputusan penting untuk negeri Melayu justru diambil di kantor Residen-Jeneral di Kuala Lumpur.
Reaksi dan Respons dari Pelbagai Pihak: Objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895
Tanggapan terhadap Persetiaan 1895 tidaklah seragam. Di kalangan Sultan, penerimaan penuh hampir tidak ada. Sultan Idris dari Perak, misalnya, dikisahkan menandatangani dengan perasaan terpaksa dan kecewa. Dia melihat ini sebagai pengurangan lebih lanjut terhadap martabat dan kekuasaannya. Namun, dihadapkan pada fakta bahwa British sudah terlalu kuat dan negeri-negeri lain telah setuju, pilihan untuk menolak terasa mustahil dan berisiko tinggi.
Sikap mereka lebih pada penerimaan yang pasrah demi menghindari konflik terbuka.
Di tingkat pembesar Melayu setempat, reaksinya beragam. Sebagian yang dekat dengan Sultan mungkin merasa posisi mereka tergusur oleh birokrat British yang baru. Namun, sebagian lainnya, terutama yang telah bekerja dengan residen, mungkin melihat peluang baru dalam struktur yang terpusat ini untuk karier dalam pelayanan sipil Persekutuan. Masyarakat umum, di sisi lain, mungkin belum sepenuhnya menyadari implikasi politiknya. Yang mereka rasakan adalah perubahan dalam kehidupan sehari-hari: aturan baru, pajak yang mungkin berbeda, dan pembangunan jalan atau rel kereta api yang mengubah wajah negeri.
Suasana dalam Majlis Perundingan
Bayangkan sebuah ruang majlis yang megah, mungkin di Istana Sultan Idris di Kuala Kangsar. Udara terasa berat dan kaku. Frank Swettenham, dengan pakaian kolonialnya yang rapi, duduk dengan penuh percaya diri, dokumen persetiaan sudah tertata di depan. Keempat Sultan, dengan pakaian kebesaran Melayu, duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Bisa jadi ada desahan halus, pertukaran pandangan yang singkat, dan keheningan yang menyakitkan sebelum pena diangkat.
Swettenham pasti menyampaikan proposalnya dengan bahasa yang halus namun penuh ketegasan, mengemukakan argumen tentang “kemajuan” dan “kestabilan”. Para Sultan, dengan segala kearifan dan kebanggaan tradisional mereka, tahu bahwa ini bukan lagi perundingan antara mitra sejajar, tapi lebih mirip pengumuman yang harus disetujui. Perdebatan, jika ada, mungkin terjadi di balik pintu tertutup sebelum majlis, dan berakhir dengan kesadaran pahit bahwa pilihan lain tidak ada.
Perbandingan dengan Perjanjian-Perjanjian British Sebelumnya
Persetiaan Persekutuan 1895 bukanlah awal intervensi British, melainkan puncak dari sebuah strategi bertahap yang dimulai dengan Perjanjian Pangkor 1874. Jika Perjanjian Pangkor adalah batu pertama yang memperkenalkan sistem Residen di satu negeri (Perak), maka Persetiaan 1895 adalah penguatan dan peleburan sistem itu menjadi sebuah bangunan kekuasaan yang kokoh dan terpusat. Pangkor menciptakan alat (Residen), sedangkan 1895 membentuk mesin yang menjalankan alat-alat itu secara serempak.
Strateginya jelas: dari intervensi terbatas, ke perlindungan, lalu ke konsolidasi. Persetiaan ini mengubah pengaruh British dari sekadar “penasihat” yang tersebar menjadi “pemerintah” yang nyata dengan ibu kota dan administrasi tersendiri. Ini adalah lompatan kualitatif dari hegemoni tidak langsung ke arah pemerintahan langsung yang disamarkan dalam bentuk federasi.
Evolusi Perjanjian British di Tanah Melayu
Untuk melihat pola strategi British, kita bisa membandingkan beberapa perjanjian kunci yang menjadi batu pijakan mereka.
| Nama Perjanjian | Tahun | Pihak Terlibat | Objektif Utama British |
|---|---|---|---|
| Perjanjian Pangkor | 1874 | British, Sultan dan Pembesar Perak | Mengakhiri kekacauan perebutan takhta; Memperkenalkan sistem Residen sebagai penasihat (de facto penguasa). |
| Perjanjian Perlindungan Pahang | 1888 | British, Sultan Ahmad of Pahang | Mencegah pengaruh kuasa Barat lain; Menempatkan Residen British di Pahang. |
| Persetiaan Persekutuan | 1895 | British, Sultan Perak, Selangor, N.Sembilan, Pahang | Mengonsolidasi administrasi keempat negeri di bawah satu pemerintahan pusat untuk efisiensi ekonomi dan kontrol politik penuh. |
| Perjanjian British-Siamese | 1909 | British, Kerajaan Siam | Memindahkan hak kuasa atas Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis) dari Siam ke British. |
Arah dan Evolusi Sistem Persekutuan Pasca 1895
Sistem yang lahir dari Persetiaan 1895 ternyata tidak sempurna, bahkan dari kacamata British sendiri. Struktur ini, yang dikenal sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States), justru menciptakan masalah baru. Kesenjangan antara negeri-negeri bersekutu dengan negeri-negeri tidak bersekutu (seperti Kedah, Johor) semakin melebar. Di dalam federasi sendiri, sentimen “negerianisme” tetap kuat. Sultan-sultan dan elit Melayu di negeri masing-masing merasa tidak puas karena dianggap hanya sebagai “bunga karangan” saja.
Kelemahan inilah yang membawa kepada perubahan di masa depan, seperti pengenalan Deklarasi Persekutuan 1909 yang sedikit meningkatkan peran Sultan dalam Dewan Persekutuan, dan akhirnya, tekanan untuk desentralisasi pada tahun 1920-an dan 1930-an. Ironisnya, upaya untuk memundurkan sentralisasi ini justru tidak pernah benar-benar berhasil. Sistem yang terlalu terpusat sudah terlanjur mapan.
Warisan terbesarnya justru menjadi fondasi bagi Malaysia modern. Konsep sebuah pemerintahan persekutuan yang terdiri dari negeri-negeri yang mempertahankan identitas tradisionalnya, tetapi dikelola oleh sebuah administrasi pusat yang kuat, berakar dari struktur 1895. Ibu kota persekutuan pun tetap di Kuala Lumpur.
Warisan Persetiaan 1895 adalah paradoks. Ia lahir dari niat kolonial untuk mengontrol dan mengeksploitasi, tetapi secara tidak sengaja merajut cetak biru awal bagi sebuah negara bangsa berbentuk federasi. Ia mengajarkan pada elit Melayu tentang kekuatan pemerintahan terpusat dan birokrasi modern, pelajaran yang akan mereka gunakan untuk membangun negara merdeka nantinya, meski dengan semangat yang sama sekali berbeda.
Nah, kalau kita ngomongin Objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895, tujuannya kan buat memahami konsolidasi kekuatan kolonial dulu. Tapi, prinsip menyatukan potensi untuk kemajuan itu masih relevan banget, lho, kayak dalam upaya Cara Memajukan K Ekonomi di Bandar dengan Contoh yang praktis ini. Jadi, belajar dari sejarah persekutuan itu, kita bisa refleksikan untuk membangun strategi ekonomi yang lebih solid dan berpihak pada kemajuan bersama di masa kini.
Penutup
Jadi, setelah menyusuri lorong waktu dan menganalisis setiap sudut, Objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895 pada akhirnya mengungkap lebih dari sekadar penyatuan administrasi. Ia adalah cermin dari sebuah transisi kekuasaan yang cerdik, di mana kedaulatan tradisional pelan-pelan terkelupas demi efisiensi pemerintahan dan kepentingan ekonomi kolonial. Pelajaran yang bisa kita ambil bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana sebuah struktur politik bisa dibentuk, diubah, dan meninggalkan warisan ambigu: stabilitas dengan harga yang mahal.
Kajian ini mengingatkan kita untuk selalu membaca antara baris sejarah, karena seringkali, dampak terbesar justru tersembunyi di balik klausa-klausa yang paling resmi.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah Persetiaan 1895 ini berarti Negeri-Negeri Melayu Bersekutu langsung terbentuk?
Ya, persetiaan ini adalah dokumen pendirian resmi yang secara hukum membentuk Federated Malay States (FMS) atau Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, yang secara administratif mempersatukan Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang.
Kalau kita mengulik objektif Kajian Persetiaan Persekutuan 1895, intinya kan soal mengatur pemerintahan dan ekonomi untuk kemakmuran bersama. Nah, semangat kolaborasi itu masih relevan banget buat kita terapkan sekarang, misalnya lewat 3 Usaha Tingkatkan Pendapatan Penduduk & 3 Potensi Majukan Ekonomi Bisnis. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa tujuan historis membangun kesejahteraan itu punya benang merah langsung dengan upaya ekonomi kontemporer yang kita jalani hari ini.
Mengapa hanya keempat negeri itu yang bergabung, tidak termasuk Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu?
Keempat negeri tersebut memiliki kesamaan penting: mereka telah lama berada di bawah sistem residen British dan memiliki sumber daya ekonomi (terutama timah) yang sangat vital bagi kepentingan kolonial, sehingga penyatuan administrasinya dianggap paling mendesak dan menguntungkan.
Bagaimana dengan nasib Sultan setelah penandatanganan, apakah mereka benar-benar tidak berkuasa lagi?
Tidak sepenuhnya. Kekuasaan tradisional dan simbolik Sultan tetap diakui, terutama dalam urusan agama Islam dan adat Melayu. Namun, kekuasaan politik, keuangan, dan administrasi sehari-hari berpindah secara besar-besaran ke tangan Residen-Jeneral dan residen di masing-masing negeri, yang pada praktiknya sangat membatasi kedaulatan asli Sultan.
Apa perbedaan utama antara Perjanjian Pangkor 1874 dengan Persetiaan Persekutuan 1895?
Perjanjian Pangkor 1874 menerapkan sistem residen di tingkat negeri (seperti Perak). Sementara Persetiaan 1895 adalah langkah lebih maju dengan menciptakan pemerintahan pusat (persekutuan) yang menyatukan administrasi keempat negeri tersebut, sehingga kontrol British menjadi lebih terpusat, seragam, dan kuat.
Apakah ada pihak yang secara terbuka menentang penandatanganan persetiaan ini?
Catatan sejarah tidak menunjukkan penentangan terbuka dan besar-besaran saat penandatanganan, karena para Sultan berada dalam posisi tawar yang lemah. Namun, ketidakpuasan dan resistensi halus tetap ada, yang kemudian terwujud dalam bentuk kritik terhadap sistem birokrasi yang kaku dan erosi kekuasaan tradisional di tahun-tahun berikutnya.
