Pengaruh Globalisasi terhadap Politik Dunia bukan lagi sekadar teori di buku teks, melainkan denyut nadi yang mengubah setiap detak jantung kekuasaan di planet ini. Bayangkan, keputusan di sebuah boardroom perusahaan teknologi di Silicon Valley bisa memicu gelombang protes di Brussels atau memengaruhi kebijakan sensor internet di Asia Tenggara. Dunia politik kita kini seperti jaringan laba-laba raksasa di mana getaran di satu ujung langsung terasa di ujung lain, meruntuhkan tembok-tembok kedaulatan tradisional yang dulu kita anggap kokoh.
Fenomena ini telah mentransformasi segalanya, mulai dari cara negara mempertahankan otoritasnya hingga bangkitnya aktor-aktor baru seperti NGO dan korporasi global yang kekuatannya menyaingi negara-bangsa. Isu-isu seperti krisis iklim, keamanan siber, dan pandemi menjadi puzzle politik kompleks yang mustahil diselesaikan sendirian, memaksa kolaborasi sekaligus memicu ketegangan baru. Di tengah arus deras ini, setiap bangsa berusaha mencari pijakan, entah dengan membentengi diri, beradaptasi, atau justru memimpin pembentukan aturan main global yang baru.
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Globalisasi Politik
Globalisasi politik bukan sekadar tentang negara yang saling berhubungan, melainkan sebuah transformasi mendasar dalam cara kekuasaan diorganisir dan dijalankan di atas panggung dunia. Pada intinya, ia mengacu pada proses intensifikasi hubungan dan interdependensi politik yang melampaui batas-batas teritorial negara, didorong oleh teknologi, arus informasi, dan jaringan ekonomi global. Politik tidak lagi eksklusif menjadi urusan domestik semata; keputusan di Brussels, Washington, atau bahkan di markas besar perusahaan teknologi di Silicon Valley dapat menggema dan membentuk realitas politik di Jakarta, Nairobi, atau Bangkok.
Dimensi utama yang mendorong globalisasi politik setidaknya ada tiga. Pertama, dimensi ekonomi, di mana integrasi pasar keuangan dan rantai pasok global menciptakan kepentingan bersama dan juga kerentanan bersama. Kedua, dimensi teknologi, khususnya revolusi digital dan komunikasi, yang mempercepat penyebaran ide, menggerakkan massa, dan menciptakan ruang publik transnasional. Ketiga, dimensi sosial-budaya, di mana norma, nilai, dan gaya hidup menyebar, seringkali memicu dialog atau bahkan gesekan antar peradaban.
Karakteristik Politik Global Sebelum dan Sesudah Globalisasi Intensif
Peta politik dunia sebelum era globalisasi intensif (kurang lebih sebelum akhir Perang Dingin) digambarkan dengan relatif jelas. Aktor utamanya adalah negara-negara berdaulat yang berinteraksi dalam hubungan diplomatik formal. Kedaulatan tertutup dan hierarkis menjadi prinsip utama. Isu-isu keamanan cenderung bersifat militer dan teritorial. Bandingkan dengan politik pasca-globalisasi intensif: aktornya menjadi sangat beragam, mencakup korporasi raksasa, NGO internasional, hingga jaringan aktivis digital.
Kedaulatan menjadi lebih “bocor” dan harus berbagi ruang dengan rezim hukum internasional. Ancaman keamanan pun meluas menjadi non-tradisional, seperti perubahan iklim, pandemi, dan serangan siber.
Teori-Teori Utama dalam Memahami Globalisasi Politik
Untuk memahami ragam respons dan dampak globalisasi, para akademisi mengembangkan beberapa perspektif teoritis. Masing-masing menawarkan lensa yang berbeda untuk melihat sejauh mana dan ke arah mana dunia berubah.
| Teori | Tokoh Kunci | Argumen Inti | Perspektif terhadap Negara |
|---|---|---|---|
| Hyperglobalisme | Kenichi Ohmae | Globalisasi adalah kekuatan tak terbendung yang mengarah pada akhir negara bangsa. Pasar global yang terintegrasi akan mengikis kedaulatan dan menciptakan masyarakat dunia. | Negara semakin tidak relevan, kekuasaan beralih ke pasar dan aktor global. |
| Skeptisisme | Paul Hirst, Graham Thompson | Globalisasi bukanlah fenomena baru yang radikal. Ekonomi dunia tidak lebih terintegrasi dibanding era pra-Perang Dunia I. Negara tetap menjadi aktor paling kuat. | Negara tetap kuat dan dominan, globalisasi hanya mitos atau dibesar-besarkan. |
| Transformasionalis | Anthony Giddens, David Held | Globalisasi adalah kekuatan pendorong transformasi sosial dan politik yang mendalam. Ia mengubah, merekonfigurasi, dan membatasi kekuasaan negara, tetapi tidak menghilangkannya. | Negara ditransformasi, kedaulatannya dibatasi dan harus beradaptasi, tetapi perannya tetap krusial. |
Transformasi Kedaulatan Negara dan Aktor Non-Negara
Jika dulu kedaulatan sering digambarkan sebagai tembok tinggi yang tak tertembus, globalisasi ibarat angin kencang yang menerpa tembok itu, membuatnya menjadi lebih transparan dan terkadang berlubang. Konsep tradisional kedaulatan yang absolut dan tak terbagi kini harus berhadapan dengan realitas di mana keputusan politik dan ekonomi sering kali dibuat di luar wilayah teritorial. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang otoritas tertinggi dalam banyak hal.
Perubahan ini terlihat nyata dalam bidang seperti regulasi keuangan, standar lingkungan, dan hukum hak asasi manusia. Sebuah negara mungkin secara hukum berdaulat untuk menetapkan kebijakan industrinya, tetapi jika kebijakan itu dinilai melanggar kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ia bisa menghadapi sanksi ekonomi dari banyak negara lain. Kedaulatan pun bergeser dari sesuatu yang mutlak menjadi sesuatu yang lebih relasional dan perlu dinegosiasikan.
Kebangkitan Pengaruh Aktor Non-Negara
Sementara negara bernegosiasi, aktor-aktor lain justru mendapatkan panggung yang lebih luas. Korporasi multinasional dengan kapitalisasi pasar yang melebihi PDB banyak negara memiliki kemampuan untuk memindahkan investasi, mempengaruhi kebijakan melalui lobi, dan menetapkan standar industri secara global. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Amnesty International atau Greenpeace memanfaatkan jaringan global dan media untuk mengkampanyekan isu tertentu, memberi tekanan pada pemerintah dan perusahaan, seringkali melampaui batas negara.
Mereka ini bukan sekadar penonton. Mereka adalah pemain yang membentuk agenda, menyediakan sumber daya, dan dalam beberapa kasus, bahkan menjalankan fungsi-fungsi yang biasanya diasosiasikan dengan negara, seperti memberikan bantuan kemanusiaan atau memantau pemilu.
Contoh Pembatasan Kebijakan Domestik oleh Organisasi Internasional
Mari ambil contoh nyata. Uni Eropa memiliki regulasi ketat tentang perlindungan data pribadi yang dikenal sebagai General Data Protection Regulation (GDPR). Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan di Eropa, tetapi juga untuk perusahaan di mana pun di dunia yang menawarkan barang atau jasa kepada warga Eropa atau memantau perilaku mereka. Akibatnya, sebuah perusahaan teknologi di Indonesia yang memiliki pengguna dari Eropa harus mengubah seluruh sistem privasi dan keamanan datanya untuk mematuhi GDPR, sebuah kebijakan yang dirumuskan ribuan kilometer jauhnya.
Di sini, kedaulatan regulasi Indonesia (atau Amerika Serikat, atau lainnya) secara praktis dibatasi oleh standar yang ditetapkan sebuah blok regional.
Contoh lain adalah program penyesuaian struktural dari International Monetary Fund (IMF). Saat memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami krisis ekonomi, IMF sering mensyaratkan paket reformasi kebijakan domestik yang ketat, seperti pemotongan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN. Persyaratan ini secara langsung membentuk kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri negara penerima pinjaman.
Dinamika Isu Politik Global dan Interdependensi: Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Dunia
Politik global hari ini dihadapkan pada serangkaian tantangan yang paradoks: masalahnya bersifat global, tetapi respons dan otoritas seringkali masih tersegmentasi dalam kerangka negara-bangsa. Isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan terorisme transnasional adalah contoh sempurna dari kompleksitas ini. Asap kebakaran hutan di satu benua mempengaruhi kualitas udara di benua lain. Kerentanan sistem logistik sebuah perusahaan di Asia akibat serangan siber dapat menghentikan produksi pabrik di Eropa.
Jaringan teroris yang berbasis di satu wilayah dapat merencanakan serangan di wilayah lain yang sama sekali berbeda. Semua ini menunjukkan bagaimana batas-batas nasional menjadi semakin tidak relevan dalam menghadapi ancaman yang sifatnya jaringan dan sistemik.
Efek Domino Kebijakan Ekonomi Global, Pengaruh Globalisasi terhadap Politik Dunia
Keterkaitan ini tidak hanya pada isu non-tradisional. Kebijakan ekonomi murni di satu wilayah dengan cepat berubah menjadi tekanan politik di wilayah lain. Bayangkan skenario berantai berikut:
- The Federal Reserve (Bank Sentral AS) menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri.
- Kenaikan ini membuat dollar AS menguat, dan modal asing mengalir keluar dari pasar negara berkembang untuk mencari imbal hasil yang lebih aman di AS.
- Mata uang negara-negara berkembang tersebut, seperti Rupiah atau Rupee, mengalami depresiasi yang signifikan.
- Depresiasi ini meningkatkan biaya impor, termasuk minyak mentah dan bahan baku, yang memicu inflasi lokal.
- Inflasi yang melonjak menyebabkan kemarahan publik, demonstrasi besar-besaran, dan tekanan politik yang hebat pada pemerintah yang berkuasa, berpotensi menggulingkan sebuah kabinet.
Dari sebuah keputusan teknis di Washington, efek domino politiknya bisa terasa hingga ke jalanan ibu kota negara lain.
Esensi Interdependensi Kompleks dalam Hubungan Internasional
Konsep untuk memahami fenomena saling ketergantungan yang rumit ini telah lama dikembangkan oleh para ilmuwan hubungan internasional. Robert Keohane dan Joseph Nye, misalnya, memperkenalkan ide “interdependensi kompleks” yang menggambarkan dunia di mana hubungan antar negara tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer semata, tetapi oleh jaringan multiple channel yang melibatkan aktor negara dan non-negara, dengan isu-isu yang tidak lagi tersusun secara hierarkis.
“Interdependensi kompleks menggambarkan suatu kondisi di mana negara-negara saling terhubung melalui berbagai saluran—tidak hanya diplomatik, tetapi juga melalui interaksi ekonomi, sosial, dan jaringan transnasional. Dalam kondisi ini, penggunaan kekuatan militer menjadi kurang efektif atau tidak relevan dalam menyelesaikan sengketa di banyak area hubungan. Konsekuensinya, politik dunia menjadi lebih mirip dengan politik domestik, di mana koalisi berubah-ubah berdasarkan isu, dan proses tawar-menawar serta pembentukan institusi menjadi kunci pengelolaan hubungan.” — Merangkum pemikiran Robert O. Keohane & Joseph S. Nye.
Respons dan Strategi Negara-Negara
Tidak ada respons yang seragam dari negara-negara di dunia terhadap gelombang globalisasi. Pilihan strategi mereka sangat dipengaruhi oleh sejarah, kekuatan ekonomi, sistem politik, dan identitas budaya. Spektrumnya sangat luas, mulai dari membuka diri sepenuhnya hingga membangun tembok pertahanan yang kokoh. Setiap pilihan ini membawa konsekuensi politik dan ekonomi yang berbeda, serta membentuk posisi negara tersebut dalam tatanan global.
Kategorisasi Strategi Negara Menghadapi Globalisasi
Source: slidesharecdn.com
Berdasarkan pendekatannya, negara-negara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori strategis. Tabel berikut mengilustrasikan keragaman tersebut.
| Kategori Strategi | Contoh Negara | Ciri Kebijakan Utama | Logika Politik |
|---|---|---|---|
| Negara Tirai Bambu (Selektif & Kendali Ketat) | Tiongkok | Membuka ekonomi secara luas namun menjaga kontrol politik dan informasi yang ketat. Mengadopsi teknologi global sambil memfilter pengaruh budaya dan ideologi asing. | Memetik manfaat ekonomi globalisasi tanpa mengorbankan stabilitas politik dan otoritas partai tunggal. |
| Negara Blok Regional (Kedaulatan Pooling) | Prancis (dalam EU), ASEAN | Mendelegasikan sebagian kedaulatan kepada organisasi regional untuk memperkuat posisi tawar kolektif, menciptakan pasar bersama, dan mengelola isu lintas batas. | Mengatasi keterbatasan negara kecil/ menengah dengan bersatu. “Bersama kita kuat, sendiri kita lemah.” |
| Negara Liberalis (Integrasi Penuh) | Belanda, Singapura | Mengadopsi aturan dan standar global secara luas, mendorong perdagangan bebas, mobilitas modal dan tenaga kerja tinggi, serta aktif dalam institusi multilateral. | Globalisasi adalah peluang untuk pertumbuhan. Kesejahteraan dicapai melalui kompetisi dan kerja sama internasional. |
| Negara Resistensi (Proteksionis & Nasionalis) | Korea Utara, beberapa kebijakan era Trump di AS | Menekankan kemandirian ekonomi (autarki), membatasi perdagangan dan imigrasi, menolak rezim hukum internasional yang dianggap merugikan, dan menggalang sentimen nasionalisme populis. | Globalisasi adalah ancaman terhadap identitas, pekerjaan, dan kedaulatan. Kembali kepada bangsa sendiri adalah solusi. |
Kebangkitan Politik Identitas dan Nasionalisme
Salah satu reaksi paling kuat terhadap globalisasi adalah kebangkitan politik identitas dan nasionalisme dalam berbagai bentuknya. Bagi sebagian kelompok, kecepatan perubahan dan homogenisasi budaya yang dibawa globalisasi terasa mengancam. Mereka merespons dengan menguatkan kembali identitas lokal, agama, atau nasional sebagai benteng perlindungan. Fenomena Brexit di Inggris, kemenangan partai-populis di berbagai negara Eropa, dan retorika “America First” adalah manifestasi dari gelombang balik ini.
Politik tidak lagi hanya tentang distribusi ekonomi (kiri vs kanan), tetapi semakin tentang identitas dan budaya (terbuka vs tertutup, kosmopolitan vs nativis). Globalisasi, dengan segala efisiensi dan keterbukaannya, justru memicu nostalgia akan batas-batas yang jelas dan komunitas yang homogen.
Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Tata Kelola Global
Salah satu narasi paling kuat yang menyertai globalisasi adalah penyebaran nilai-nilai universal, khususnya demokrasi liberal dan hak asasi manusia (HAM). Arus informasi bebas, mobilitas manusia, dan jaringan aktivis transnasional menciptakan tekanan normatif yang sulit diabaikan oleh rezim mana pun, bahkan yang otoriter sekalipun. Globalisasi, dalam hal ini, berperan sebagai kendaraan bagi “soft power” dan diplomasi publik yang mempromosikan standar tata kelola tertentu.
Hubungannya bersifat simbiosis sekaligus tegang. Di satu sisi, negara yang lebih terbuka secara ekonomi dan terhubung secara global seringkali menghadapi tuntutan internal untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, yang dapat mendorong proses demokratisasi. Di sisi lain, standar global ini juga dilihat sebagai bentuk intervensi baru atau imperialisme budaya oleh negara-negara yang memiliki nilai berbeda.
Instrumen dan Rezim Hukum Internasional
Nilai-nilai ini tidak hanya disebarkan melalui persuasi moral, tetapi juga dilembagakan melalui seperangkat instrumen yang kompleks. Beberapa yang paling berpengaruh termasuk:
- Traktat Internasional: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menjadi dasar hukum global untuk HAM.
- Badan-Badan PBB: Dewan HAM PBB dengan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) yang mengevaluasi catatan HAM semua negara anggota.
- Pengadilan Internasional: International Criminal Court (ICC) yang mengadili kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Kondisionalitas: Syarat-syarat politik yang dikaitkan dengan bantuan asing atau keanggotaan dalam organisasi seperti Uni Eropa, misalnya terkait penegakan rule of law dan hak minoritas.
Ilustrasi Pengaruh Kampanye HAM Global
Bayangkan sebuah negara dengan rezim otoriter yang telah lama berkuasa, dikenal dengan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis dan pembungkaman media. Sebuah kasus penangkapan seorang jurnalis investigatif yang melaporkan korupsi pejabat tinggi tiba-tiba mendapatkan perhatian global. Dalam hitungan jam, tagar kampanye untuk kebebasannya menjadi trending di Twitter secara internasional. Laporan mendalam diterbitkan oleh media global seperti BBC dan Reuters. Amnesty International meluncurkan aksi surat-menyurat terkoordinasi ke kedutaan besar negara tersebut di seluruh dunia.
Kelompok parlamentarian dari berbagai negara mengeluarkan pernyataan bersama mengecam tindakan itu.
Tekanan ini menciptakan biaya reputasi dan politik yang nyata bagi rezim. Mereka mungkin harus menghadapi pertanyaan canggung dalam forum internasional, investasi asing menjadi ragu-ragu, atau hubungan diplomatik menjadi sedikit renggang. Pada akhirnya, meski tidak selalu berujung pada pembebasan, rezim tersebut mungkin terdorong untuk membawa kasus ke pengadilan (meski diatur), mengurangi hukuman, atau setidaknya lebih berhati-hati dalam menangani kasus serupa di masa depan.
Ruang gerak absolut mereka untuk bertindak di dalam negeri pun, secara perlahan, dibatasi oleh pengawasan mata global.
Masa Depan Politik Dunia dalam Bayang-Bayang Globalisasi
Memproyeksikan masa depan politik dunia ibarat mencoba membaca peta di tengah kabut tebal—bentuk dasarnya terlihat, tetapi detailnya samar dan penuh kemungkinan. Namun, beberapa tren besar sudah mulai membentuk kontur peta itu. Globalisasi mungkin tidak akan berjalan linear seperti yang dibayangkan dua dekade lalu; ia akan lebih fragmentatif, dikendalikan oleh teknologi, dan ditandai oleh persaingan antara kekuatan besar yang memiliki visi tatanan dunia yang berbeda.
Pergeseran Kekuatan Geopolitik dan Tatanan Multipolar
Dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam mengatur lembaga-lembaga dan norma-norma global pasca-Perang Dunia II sedang menghadapi tantangan serius. Kebangkitan Tiongkok bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai pesaing ideologis dengan model “kapitalisme otoriter”, adalah fakta terbesar abad ini. Negara ini aktif membangun institusi finansial alternatif seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan mempromosikan inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang memperluas pengaruhnya.
Di saat yang sama, blok seperti Uni Eropa berusaha mempertahankan peran sebagai penjaga multilateralisme, sementara kekuatan menengah seperti India, Brasil, dan Turki semakin vokal menuntut suara yang lebih besar. Hasilnya adalah tatanan dunia yang lebih multipolar dan kompetitif, di mana kesepakatan global akan lebih sulit dicapai, tetapi juga tidak ada satu pun negara yang bisa sepenuhnya mendikte aturan.
Revolusi Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan
Jika globalisasi gelombang pertama didorong kapal dan kereta api, dan gelombang kedua oleh internet komersial, gelombang berikutnya akan dibentuk oleh teknologi seperti 5G/6G, komputasi kuantum, dan khususnya kecerdasan buatan (AI). Medan politik internasional akan berubah secara fundamental. Bayangkan perang informasi yang dimulai oleh deepfake yang sempurna yang dapat memicu konflik diplomatik. Atau algoritma AI yang digunakan untuk analisis prediktif gerakan sosial, memungkinkan rezim otoriter untuk menekan disiden sebelum mereka bahkan beraksi.
Di sisi lain, teknologi blockchain bisa menawarkan transparansi baru dalam bantuan kemanusiaan atau logistik pemilu. Persaingan untuk mendominasi standar teknologi kritis—dari protokol komunikasi hingga etika AI—akan menjadi front baru geopolitik, sering disebut sebagai “teknopolitik”. Negara yang menguasai standar ini akan memiliki pengaruh luar biasa terhadap ekonomi dan keamanan global.
Potensi Konflik dan Kolaborasi Baru
Dari persaingan teknologi dan multipolaritas ini, akan muncul pola konflik dan kolaborasi yang baru. Konflik mungkin tidak lagi selalu tentang perebutan wilayah, tetapi tentang penguasaan data, dominasi dalam supply chain chip semikonduktor, atau kontrol atas infrastruktur digital kritis seperti kabel bawah laut. Skenario perang terbatas di domain siber menjadi semakin mungkin.
Namun, tekanan global juga akan memaksa kolaborasi di area di mana tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikannya sendirian. Perubahan iklim adalah contoh utama. Meski bersaing di banyak bidang, AS dan Tiongkok mungkin menemukan titik temu dalam transisi energi karena keduanya sama-sama terdampak bencana iklim. Demikian pula, pandemi berikutnya akan membutuhkan kerjasama ilmiah dan logistik global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Masa depan politik dunia, dengan demikian, akan menjadi permadani yang rumit dari persaingan sengit dan kerja sama yang terpaksa dilakukan, di mana globalisasi terus berlanjut, tetapi dalam bentuk yang lebih terfragmentasi dan dikondisikan oleh teknologi dan persaingan antar kekuatan besar.
Ringkasan Penutup
Jadi, ke mana arah layar politik global ini akan terkembang? Globalisasi telah menggelar peta permainan yang sama sekali baru, di mana kekuatan terfragmentasi namun saling terhubung secara tak terelakkan. Masa depan bukan lagi tentang siapa yang paling kuat bertahan di menara gading kedaulatannya, melainkan tentang siapa yang paling lihai bermain dalam jaringan interdependensi yang rumit. Teknologi digital dan AI akan menjadi medan pertarungan sekaligus alat kolaborasi berikutnya, mempercepat pergeseran kekuatan geopolitik.
Pada akhirnya, tantangan terbesarnya adalah menciptakan tata kelola global yang inklusif dan adil, yang mampu merangkul kompleksitas dunia tanpa menginjak-injak identitas lokal. Politik dunia pasca-globalisasi adalah seni merajut ketegangan menjadi kemungkinan.
Kumpulan Pertanyaan Umum
Apakah globalisasi pasti melemahkan negara?
Tidak sepenuhnya. Globalisasi lebih tepatnya mengubah peran dan cara negara beroperasi. Kedaulatan tradisional mungkin tergerus di beberapa area (seperti kontrol moneter), tetapi negara tetap aktor utama yang beradaptasi, membuat regulasi baru, dan bahkan menggunakan platform global untuk memperkuat pengaruhnya.
Bisakah globalisasi politik dibalik atau dihentikan?
Sangat sulit untuk membalikkan arus globalisasi secara keseluruhan karena keterkaitan teknologi, ekonomi, dan informasi sudah terlalu dalam. Namun, tren seperti proteksionisme, nasionalisme, dan “deglobalisasi” selektif adalah bentuk respons dan koreksi terhadap kecepatan dan dampak globalisasi.
Siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan secara politik dari globalisasi?
Aktor-aktor yang fleksibel dan terhubung dengan baik—seperti korporasi multinasional besar, negara dengan soft power kuat, dan NGO internasional—cenderung diuntungkan. Sementara itu, negara dengan kapasitas terbatas, komunitas lokal yang terpinggirkan, dan pekerja di industri tradisional sering merasa dirugikan karena ketidaksetaraan akses dan dampak.
Bagaimana masyarakat biasa bisa mempengaruhi politik global yang terasa jauh itu?
Lebih mudah dari dulu! Tekanan melalui kampanye media sosial global, dukungan pada NGO transnasional, pilihan konsumsi terhadap produk tertentu, dan bahkan partisipasi dalam gerakan warga dunia (seperti aksi iklim) dapat menciptakan gelombang tekanan yang mempengaruhi kebijakan perusahaan dan negara.
