Sila Kelima Pancasila Pilar Keadilan Sosial Indonesia

Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” bukan sekadar rangkaian kata indah yang terpampang di dinding kelas atau ruang rapat. Ia adalah jiwa dan cita-cita final perjalanan panjang bangsa ini, sebuah komitmen kolektif untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat. Prinsip ini menuntut lebih dari sekadar pembagian kekayaan secara merata, melainkan penciptaan sistem dan budaya yang memungkinkan setiap warga negara, tanpa terkecuali, untuk mengembangkan potensinya secara penuh dan merasakan buah dari pembangunan.

Pada hakikatnya, keadilan sosial merupakan fondasi yang mengikat keempat sila sebelumnya, memberikan arah etis bagi kehidupan berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan. Ia menantang kita untuk terus-menerus mengevaluasi struktur masyarakat, kebijakan publik, hingga interaksi sehari-hari, memastikan tidak ada pihak yang tertindas atau terpinggirkan. Dalam konteks kekinian, nilai ini relevan menjawab tantangan kesenjangan, baik ekonomi, gender, maupun akses terhadap keadilan, yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Makna dan Prinsip Dasar Keadilan Sosial

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekadar cita-cita yang terpampang di dinding kelas, melainkan janji paling mendasar dari kehidupan berbangsa. Secara filosofis, sila ini menempatkan manusia Indonesia bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai subjek yang berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Ini adalah prinsip hidup yang menolak segala bentuk penindasan, peminggiran, dan ketimpangan yang menghalangi seseorang untuk berkembang.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, inti Sila Kelima Pancasila, bukan sekadar cita-cita kosong. Prinsip ini tertanam kuat sejak Pancasila Disahkan Sebagai Dasar Negara Indonesia pada Tanggal 18 Agustus 1945, menjadi fondasi konstitusional yang mengikat. Implementasinya dalam kebijakan nyata, dari pemerataan ekonomi hingga akses hukum, adalah bukti komitmen kolektif mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya formal, bagi setiap warga negara.

Esensinya adalah pengakuan bahwa kemerdekaan yang diraih harus bermuara pada terciptanya tata masyarakat yang adil, di mana setiap warga negara mendapat kesempatan yang setara untuk menikmati hasil pembangunan.

Pilar terwujudnya keadilan sosial dalam konteks Indonesia dapat dirinci menjadi lima prinsip utama. Pertama, prinsip perlindungan, yang menjamin bahwa kelompok rentan terlindungi dari kesewenang-wenangan. Kedua, prinsip kesetaraan hukum, di mana setiap orang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Ketiga, prinsip pemerataan, yang berupaya membagi sumber daya dan kesempatan secara lebih berimbang. Keempat, prinsip partisipasi, yang memastikan setiap orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya.

Kelima, prinsip pemberdayaan, yang fokus pada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan bersaing secara sehat.

Kesetaraan dan Keadilan dalam Penerapan Sila Kelima

Dalam perdebatan kebijakan, dua konsep yang sering dibedakan adalah kesetaraan (equality) dan keadilan (equity). Keduanya penting, namun penerapannya berbeda. Kesetaraan berarti memberikan sumber daya yang sama persis kepada semua orang, sementara keadilan berarti memberikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi awal yang berbeda untuk mencapai hasil yang setara. Memahami perbedaan ini krusial untuk menerjemahkan Sila Kelima menjadi aksi yang tepat sasaran dan tidak justru melanggengkan ketimpangan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai inti Sila Kelima Pancasila, menuntut aksi nyata di berbagai bidang. Dalam konteks olahraga, upaya menciptakan ekosistem yang adil dan sehat tercermin dari peran lembaga seperti Singkatan PRSI yang mengatur perselarasan renang nasional. Pada akhirnya, setiap upaya terstruktur semacam ini merupakan manifestasi konkret untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang merata di tanah air.

Nilai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Keluarga dan Komunitas

Nilai-nilai keadilan sosial bukanlah wacana abstrak yang hanya hidup di ruang seminar. Ia bisa dan harus dipraktikkan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan komunitas sekitar. Dalam keluarga, keadilan sosial tercermin dari pembagian peran dan tanggung jawab domestik yang adil gender, pemberian perhatian dan dukungan yang merata kepada semua anak sesuai dengan kebutuhannya, serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga sesuai kapasitasnya.

Di tingkat RT/RW, contoh konkretnya adalah iuran warga yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, sehingga tidak memberatkan warga berpenghasilan rendah. Selain itu, gotong royong membersihkan lingkungan atau membantu renovasi rumah warga yang kurang mampu adalah bentuk nyata solidaritas sosial yang langsung meringankan beban sesama.

Manifestasi dalam Kebijakan dan Sistem Pemerintahan

Pemerintah, sebagai mandataris rakyat, memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial. Komitmen ini tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang terukur dan sistem tata kelola yang inklusif. Dari sistem perpajakan progresif hingga program bantuan sosial yang tepat sasaran, setiap instrumen negara harus dikalibrasi untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, antara pusat dan daerah.

Kebijakan Publik Nasional untuk Keadilan Sosial

Beberapa kebijakan nasional dirancang dengan tujuan eksplisit untuk mendorong keadilan sosial. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dengan menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan tidak terjebak dalam kemiskinan akibat biaya berobat yang mahal. Di sisi lain, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin, dengan syarat anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan, sehingga intervensinya bersifat jangka panjang dan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sistem Perpajakan dan Anggaran Negara yang Berkeadilan

Hubungan antara Sila Kelima dengan sistem fiskal sangatlah erat. Sistem perpajakan yang berkeadilan adalah sistem yang progresif, di mana beban pajak lebih besar ditanggung oleh mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Pajak Penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi dengan tarif berlapis adalah contohnya. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program-program yang bersifat pemerataan, seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial.

Dengan kata lain, APBN yang berkeadilan berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan nasional.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pengurangan Kesenjangan

Pemerintah tidak bisa serta merta menghapus kesenjangan ekonomi dengan tangan besi. Peran utamanya adalah sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem yang adil. Ini dilakukan dengan membuat regulasi yang mencegah praktik monopoli dan mendorong persaingan usaha sehat, memberikan insentif bagi investasi yang membuka lapangan kerja di daerah tertinggal, serta memperkuat akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Dengan demikian, mobilitas sosial ekonomi menjadi lebih terbuka.

Langkah Strategis Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal

Source: slidesharecdn.com

Pekerja informal, seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan petani, seringkali menjadi kelompok yang paling rentan karena tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial formal. Memperkuat perlindungan bagi mereka adalah ujian nyata bagi komitmen keadilan sosial.

• Pendaftaran dan Identifikasi: Membuat sistem pendaftaran yang sederhana dan mudah diakses bagi pekerja informal untuk memetakan kebutuhan dan jumlah mereka secara akurat.
• Jaminan Sosial Terjangkau: Menyediakan skema BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan iuran yang sangat terjangkau dan fleksibel, disubsidi oleh negara untuk kelompok berpenghasilan paling rendah.
• Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi: Memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi gratis untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomis pekerja informal.
• Akses terhadap Bantuan Hukum: Menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi pekerja informal yang menghadapi perselisihan atau ketidakadilan, seperti penggusuran tanpa kompensasi yang layak.

Penerapan dalam Dunia Usaha dan Ekonomi: Sila Kelima Pancasila

Dunia bisnis sering dipandang sebagai wilayah yang dingin, hanya berorientasi pada laba. Namun, dalam kerangka Pancasila, khususnya Sila Kelima, korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada keadilan sosial. Ekonomi tidak boleh menjadi zero-sum game di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Sebaliknya, harus dibangun ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, di mana kemakmuran dapat dinikmati secara lebih luas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Berkelanjutan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang sejalan dengan Sila Kelima melampaui sekadar sumbangan atau filantropi sesaat. Ia harus terintegrasi dengan model bisnis inti dan berkelanjutan. Contohnya, sebuah perusahaan perkebunan tidak hanya memberi bantuan sekolah, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai plasma inti, memberikan pembinaan teknis, dan membeli hasil panen mereka dengan harga yang wajar. CSR berbasis keadilan sosial juga berarti memastikan rantai pasokannya adil, dengan membayar harga yang pantas kepada supplier kecil, menerapkan standar kerja yang manusiawi, dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan komunitas lokal.

Praktik Bisnis Berkeadilan vs. Eksploitatif

Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Instrumen Keadilan

Prinsip ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat banyak sebagai pelaku utama dan penikmat utama kegiatan ekonomi. Koperasi adalah soko guru dari konsep ini. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pemegang saham, koperasi berorientasi pada manfaat bagi anggotanya. Prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Keuntungan (Sisa Hasil Usaha) dibagi berdasarkan partisipasi anggota, bukan besaran modal.

Model ini mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, memberdayakan usaha kecil, dan mencegah penumpukan modal pada segelintir orang. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar unit ekonomi, melainkan sekolah demokrasi ekonomi yang konkret.

Ilustrasi Pasar Tradisional yang Berprinsip Keadilan Sosial

Bayangkan sebuah pasar tradisional di pagi hari. Di sana, interaksi ekonomi tidak didasari oleh algoritma atau margin keuntungan yang rakus. Pedagang sayur, seorang ibu paruh baya, menjual kepada pelanggan tetapnya dengan harga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ia tahu bahwa pelanggannya adalah seorang buruh pabrik, maka ia tidak akan menaikkan harga seenaknya. Di sudut lain, penjual bumbu memberikan kredit kecil-kecilan kepada pedagang mie ayam yang baru bangkit dari kesulitan, tanpa bunga yang memberatkan.

Pengelola pasar, mewakili pemerintah daerah, memberikan tarif sewa kios yang terjangkau dan mengalokasikan dana kebersihan untuk mempekerjakan warga sekitar. Di pasar ini, ada dinamika tawar-menawar, tetapi tidak ada pemaksaan. Ada persaingan, tetapi juga solidaritas ketika ada pedagang yang sakit. Pasar ini hidup dengan prinsip saling menguntungkan, di mana setiap transaksi memperhatikan kemampuan dan kebutuhan pihak lain, mencerminkan sebuah ekosistem ekonomi mikro yang adil.

Perwujudan dalam Interaksi Sosial dan Budaya

Keadilan sosial pada akhirnya bermuara pada cara kita memperlakukan sesama manusia dalam keseharian. Ia adalah etos sosial yang harus meresap dalam budaya dan interaksi kita, jauh sebelum diatur oleh undang-undang. Dari cara kita menghormati tetangga hingga sikap kita terhadap perbedaan, setiap tindakan kecil dapat memperkuat atau justru mengikis fondasi keadilan di masyarakat.

Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Keadilan Sosial

Penghayatan terhadap keadilan sosial terlihat dari sikap tidak diskriminatif dalam pergaulan sehari-hari, seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, atau agamanya. Perilaku seperti mengakui dan menghargai kontribusi orang lain, misalnya dengan menyebut nama rekan yang memberikan ide dalam sebuah diskusi kelompok, adalah bentuk keadilan atas hak intelektual. Di lingkungan rumah, membagi tugas membersihkan lingkungan secara adil, di mana setiap rumah tangga berkontribusi sesuai kemampuannya (ada yang tenaga, ada yang materi), juga merupakan praktik langsung dari prinsip keadilan dan gotong royong.

Bentuk Ketidakadilan Sosial di Lingkungan Sekitar

Sayangnya, berbagai bentuk ketidakadilan masih sering terjadi di sekitar kita. Salah satu yang paling kasat mata adalah stigmatisasi dan pembatasan akses terhadap penyandang disabilitas, baik di fasilitas umum maupun dalam kesempatan kerja. Di perumahan, sering terjadi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah minoritas, yang merupakan ketidakadilan dalam beragama. Akar permasalahannya kompleks, mulai dari ketidaktahuan dan prasangka, kuatnya primordialisme, hingga ketakutan terhadap perubahan dan perbedaan.

Di level sistemik, ketidakadilan juga terlihat dari sulitnya warga miskin mengakses bantuan hukum yang berkualitas ketika berhadapan dengan masalah hukum, menciptakan ketimpangan di depan hukum.

Kutipan Inspiratif Pendiri Bangsa tentang Keadilan Sosial

“Keadilan sosial berarti bukan saja pembagian kekayaan yang merata, melainkan terutama sekali pembagian kesempatan yang merata.” – Mohammad Hatta

Konteks kutipan Bung Hatta ini sangat relevan hingga kini. Ia menekankan bahwa keadilan sosial bukan sekadar membagi-bagi hasil (redistribusi), tetapi yang lebih fundamental adalah menciptakan kondisi awal yang adil bagi semua orang untuk meraih kesuksesan (predistribusi). Artinya, negara harus memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun ia lahir, mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang baik sejak dini, sehingga mereka memiliki fondasi yang sama kuat untuk berlomba di kemudian hari.

Tanpa kesetaraan kesempatan di awal, pembagian kekayaan di akhir hanya akan menjadi program karitatif yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Aktivitas Sekolah untuk Menanamkan Nilai Keadilan Sosial

Sekolah dapat menjadi laboratorium hidup untuk mempraktikkan keadilan sosial melalui aktivitas yang sederhana namun bermakna. Salah satunya adalah proyek “Simulasi Anggaran Kelas”. Dalam aktivitas ini, siswa dibagi menjadi kelompok yang mewakili latar belakang ekonomi berbeda (diberikan “modal” awal yang tidak sama). Mereka kemudian diberi tugas merancang anggaran untuk sebuah proyek kelas, seperti piknik atau pentas seni. Melalui diskusi, mereka akan mengalami langsung dilema bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil, bagaimana kelompok dengan modal lebih bisa membantu yang kurang, dan bagaimana memastikan semua suara didengar dalam pengambilan keputusan.

Refleksi setelah simulasi akan menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep keadilan, kesetaraan, dan solidaritas dalam skala yang lebih besar.

Tantangan Kontemporer dan Refleksi Masa Kini

Perjuangan mewujudkan keadilan sosial di abad ke-21 menghadapi medan yang jauh lebih kompleks. Ekonomi digital dan globalisasi telah menciptakan peluang sekaligus ketimpangan baru dengan kecepatan yang mencengangkan. Isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak disabilitas yang dulu mungkin dipandang sebagai wacana pinggiran, kini justru menjadi tolok ukur utama kedewasaan sebuah masyarakat yang adil. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal seperti gotong royong perlu didialogkan secara kreatif dengan tantangan masa kini.

Tantangan di Era Digital dan Ekonomi Global

Tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan digital dan konsentrasi kekayaan di tangan platform teknologi global. Akses terhadap internet dan literasi digital telah menjadi prasyarat baru untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan ekonomi. Mereka yang tertinggal berisiko semakin terpinggirkan. Selain itu, model bisnis platform seringkali mempekerjakan banyak orang sebagai mitra kerja (seperti driver ojol) tanpa memberikan jaminan sosial dan kepastian hukum layaknya pekerja formal.

Di sisi lain, mobilitas modal global yang sangat tinggi membuat perusahaan multinasional mudah menghindari kewajiban pajak yang adil di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga mengurangi sumber daya negara untuk program redistribusi.

Kesetaraan Gender dan Hak Disabilitas dalam Sila Kelima

Isu kesetaraan gender dan penghormatan hak penyandang disabilitas bukanlah agenda yang terpisah dari Sila Kelima, melainkan jantung dari prinsip keadilan sosial itu sendiri. Keadilan sosial “bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti inklusif, tidak mengecualikan siapapun berdasarkan jenis kelamin atau kondisi fisik. Ketidakadilan gender, seperti kesenjangan upah dan beban ganda pekerja domestik, adalah bentuk nyata ketimpangan sosial yang menghambat potensi separuh populasi bangsa.

Demikian pula, lingkungan yang tidak aksesibel dan diskriminasi dalam pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah pengingkaran terhadap hak mereka untuk hidup layak dan berkontribusi. Memperjuangkan hal-hal ini adalah memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam perjalanan bangsa.

Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menegaskan prinsip keadilan yang substansial. Dalam konteks modern, keadilan ini juga mencakup akses informasi, seperti memahami Kepanjangan SI dalam sistem metrik. Pemahaman akan standar pengukuran yang adil dan universal ini sejalan dengan semangat Sila Kelima, yang menghendaki pemerataan kesempatan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Gotong Royong dan Keadilan Sosial Skala Nasional

Gotong royong sebagai budaya lokal adalah DNA dari keadilan sosial dalam skala mikro. Ia bersifat personal, sukarela, dan berbasis hubungan kekerabatan. Sementara itu, keadilan sosial dalam skala nasional bersifat impersonal, terlembaga, dan dijamin oleh negara melalui sistem dan kebijakan. Persamaannya terletak pada semangat solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Perbedaannya, gotong royong bisa bersifat temporer dan parsial, sedangkan keadilan sosial nasional harus berkelanjutan dan menyeluruh.

Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan semangat gotong royong yang hangat dan spontan itu menjadi sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan adil bagi 270 juta jiwa, tanpa kehilangan roh kepeduliannya.

Upaya Individu sebagai Agen Perubahan, Sila Kelima Pancasila

Setiap orang dapat menjadi agen perubahan untuk keadilan sosial, dimulai dari lingkup terdekatnya. Perubahan sistemik selalu dimulai dari kesadaran dan aksi individu yang terkonsolidasi.

• Mengembangkan Empati Kritis: Berusaha memahami posisi dan kesulitan orang lain, bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari konteks hidup mereka. Ini melatih kita untuk melihat struktur ketidakadilan yang sering tak kasat mata.
• Berkonsumsi secara Sadar: Memilih produk dari usaha lokal, UMKM, atau perusahaan yang memiliki rekam jejak etis dan peduli lingkungan. Setiap pembelian adalah bentuk dukungan terhadap suatu model ekonomi.
• Bersuara terhadap Ketidakadilan: Tidak diam ketika melihat praktik diskriminasi, perundungan, atau eksploitasi di sekitar, baik secara langsung maupun melalui saluran yang tepat. Suara kolektif dari individu-individu yang peduli dapat mendorong perubahan kebijakan.
• Berbagi Sumber Daya dan Akses: Jika memiliki privilege lebih, seperti akses pendidikan atau jaringan, membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya, menjadi mentor bagi anak muda dari latar belakang kurang mampu atau merekomendasikan pekerja dari kelompok marginal untuk peluang kerja.
• Terus Belajar dan Membuka Wawasan: Mencari informasi dari sumber yang kredibel tentang isu-isu ketimpangan, hak asasi manusia, dan ekonomi berkeadilan. Pengetahuan adalah alat pertama untuk melawan ketidakadilan yang seringkali dilanggengkan oleh ketidaktahuan.

Pemungkas

Mewujudkan Sila Kelima Pancasila adalah sebuah proyek bangsa yang tidak pernah benar-benar selesai, sebuah perjalanan berkelanjutan yang menuntut kesadaran, kemauan politik, dan aksi nyata dari semua pihak. Dari ruang rapat kabinet hingga ke meja makan keluarga, dari korporasi besar hingga warung kopi di sudut kampung, semangat keadilan sosial harus hidup dan bernafas. Refleksi akhir mengingatkan bahwa keadilan bukanlah barang jadi yang bisa didistribusikan, melainkan kondisi yang harus secara aktif diciptakan melalui sistem yang inklusif, kebijakan yang berpihak pada yang lemah, dan budaya saling peduli.

Pada akhirnya, kekuatan sila ini teruji bukan pada retorika, melainkan pada kemampuan bangsa untuk memastikan setiap anak Indonesia lahir dan tumbuh dengan peluang yang setara untuk meraih mimpinya.

Informasi FAQ

Apakah keadilan sosial berarti semua orang harus mendapat penghasilan yang sama?

Tidak. Keadilan sosial bukan tentang keseragaman pendapatan (equality), melainkan tentang keadilan (equity). Artinya, setiap orang mendapat kesempatan dan akses yang setara untuk berkembang sesuai potensinya. Kebijakan seperti beasiswa untuk anak kurang mampu atau kuota bagi penyandang disabilitas adalah contoh equity, yang adil meski tidak sama rata.

Bagaimana saya bisa menerapkan Sila Kelima dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu?

Dimulai dari hal sederhana: bersikap adil dalam keluarga, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi, membayar pajak dengan jujur, mendukung produk lokal dan UMKM, serta aktif menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di sekitar. Menjadi konsumen yang kritis terhadap praktik bisnis eksploitatif juga merupakan bentuk penerapan.

Apa hubungannya Sila Kelima dengan isu lingkungan dan perubahan iklim?

Sangat erat. Ketidakadilan sosial seringkali beririsan dengan ketidakadilan lingkungan. Masyarakat miskin biasanya paling rentan terdampak polusi, banjir, atau kekeringan. Mewujudkan keadilan sosial berarti memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan lingkungan hidup dan hak generasi mendatang, serta melindungi kelompok rentan dari dampak krisis iklim.

Apakah konsep keadilan sosial bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme?

Tidak harus bertentangan. Sila Kelima mengajak untuk menemukan titik temu. Ekonomi bisa tumbuh dengan cara yang inklusif dan berkeadilan, misalnya melalui ekonomi kerakyatan, koperasi, CSR yang berbasis pemberdayaan, dan regulasi yang mencegah monopoli serta eksploitasi. Tujuannya adalah pertumbuhan yang dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir orang.