Maksud Keamanan Negara dan Kepentingannya itu bukan cuma urusan tentara atau intelijen belaka, lho. Ini adalah fondasi paling dasar supaya kita bisa tidur nyenyak, beraktivitas tanpa rasa waswas, dan punya masa depan yang jelas. Bayangkan, semua yang kita anggap remeh—dari harga sembako yang stabil, jalanan yang aman buat anak sekolah, sampai kebebasan mengeluarkan pendapat—semua itu bisa berjalan karena ada payung besar bernama keamanan negara yang dijaga dengan serius.
Keamanan negara itu bukan cuma soal perbatasan atau intelijen, lho. Intinya, ia menjaga fondasi agar kita bisa hidup tenang dan menjalankan ibadah dengan khusyuk, termasuk memahami detail-detail sunnah seperti Perbedaan Shalat Sunnah Muakkad dan Ghairu Muakkad. Nah, dengan ketenangan beribadah yang terjaga itu, kita jadi bisa lebih fokus membangun kontribusi positif, yang pada akhirnya juga turut menguatkan stabilitas dan kepentingan nasional kita bersama.
Konsepnya sendiri kini jauh lebih luas dari sekadar pertahanan perbatasan. Mulai dari ancaman siber yang bisa melumpuhkan bank, isu terorisme, hingga penyebaran hoaks yang merusak persatuan, semua masuk dalam radar. Negara punya kerangka hukum dan lembaga khusus, seperti TNI dan Polri, yang bekerja dengan strategi komprehensif. Intinya, menjaga keamanan negara sama dengan melindungi setiap kepentingan nasional kita, mulai dari kedaulatan politik hingga kesejahteraan ekonomi di tingkat paling akar rumput.
Pengertian Dasar dan Ruang Lingkup Keamanan Negara
Sebelum kita menyelami lebih jauh, penting untuk punya pemahaman yang sama tentang apa sebenarnya yang kita maksud dengan ‘keamanan negara’. Ini bukan sekadar tentang tentara dan perang, lho. Dalam konteks Indonesia, konsep ini punya akar yang dalam dan cakupan yang luas, terus berevolusi mengikuti zaman.
Secara hukum dan ketatanegaraan, keamanan negara di Indonesia merujuk pada kondisi dinamis yang menjamin terpeliharanya kelangsungan hidup bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Ini mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Intinya, fondasi utama agar Republik ini bisa berdiri tegak dan rakyatnya bisa hidup dengan tenang.
Elemen Pembentuk Konsep Keamanan Negara
Tiga pilar utama yang menjadi jantung dari konsep keamanan negara adalah kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedaulatan adalah hak eksklusif negara untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Integritas wilayah adalah keutuhan dan kesatuan seluruh wilayah NKRI, dari Sabang sampai Merauke, yang tidak boleh dikurangi sejengkal pun. Sementara keselamatan bangsa adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan nilai-nilai luhur masyarakat dari bahaya.
Evolusi dari Ancaman Tradisional ke Non-Tradisional
Dulu, pembicaraan keamanan negara seringkali hanya berkutat pada ancaman militer dari negara lain—seperti invasi atau agresi. Ini yang disebut ancaman tradisional. Namun, dunia sekarang jauh lebih kompleks. Ancaman non-tradisional muncul dari isu-isu yang lebih multidimensi dan seringkali tidak mengenal batas negara. Terorisme, kejahatan siber, perdagangan narkoba, peredaran uang palsu, hingga krisis pangan dan energi adalah contohnya.
Pendekatan kontemporer melihat keamanan secara lebih holistik, tidak hanya dari sisi pertahanan militer (hard security) tetapi juga dari sisi kesejahteraan dan ketahanan masyarakat (soft security).
Untuk memetakan perbedaan ini dengan lebih jelas, mari kita lihat tabel berikut.
| Kategori Ancaman | Karakteristik | Contoh Nyata | Dampak Potensial |
|---|---|---|---|
| TRADISIONAL | Bersifat militer, konvensional, berasal dari aktor negara lain. | Pelanggaran wilayah oleh kapal asing, spionase militer, uji coba rudal di dekat perbatasan. | Konflik bersenjata, hilangnya kedaulatan wilayah, destabilisasi politik. |
| NON-TRADISIONAL | Bersifat non-militer, multidimensi, aktornya bisa negara atau non-negara (individu, kelompok). | Serangan siber pada data pemerintah, penyebaran hoaks masif yang memecah belah, penyelundupan narkoba lintas negara. | Gangguan infrastruktur vital, keresahan sosial, degradasi kesehatan bangsa, kerugian ekonomi masif. |
| TRADISIONAL | Targetnya seringkali institusi negara dan kekuatan militer. | Pembajakan kapal nelayan oleh militer negara tetangga. | Korban jiwa di kalangan TNI/Polri, ketegangan diplomatik. |
| NON-TRADISIONAL | Targetnya bisa masyarakat luas, infrastruktur digital, atau stabilitas ekonomi. | Ransomware pada sistem rumah sakit nasional, perdagangan orang (human trafficking). | Pelayanan publik lumpuh, pelanggaran HAM, hilangnya generasi muda. |
Landasan Hukum dan Kerangka Kebijakan
Indonesia bukan negara yang main-main dalam hal menjaga keamanan. Semua upaya yang dilakukan berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, dimulai dari konstitusi tertinggi kita. Kerangka hukum ini menjadi peta jalan sekaligus batasan bagi setiap tindakan yang diambil oleh negara.
Dasar konstitusional paling fundamental tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari situlah kemudian turun berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang tentang Intelijen Negara, Undang-Undang tentang TNI, serta Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya.
Lembaga-Lembaga Utama Penjaga Keamanan Negara
Untuk menjalankan mandat hukum tersebut, beberapa lembaga utama dibentuk dengan peran yang saling melengkapi. TNI (Tentara Nasional Indonesia) berperan sebagai komponen utama pertahanan negara, menghadapi ancaman militer dari luar. POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) berperan sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), menangani ancaman dari dalam negeri yang bersifat non-militer. Selain itu, BIN (Badan Intelijen Negara) berperan dalam deteksi dini melalui kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman sebelum benar-benar terjadi.
Lembaga non-struktural seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga dibentuk untuk menangani ancaman spesifik seperti terorisme.
Hierarki dan Koordinasi Antar Lembaga
Koordinasi adalah kunci. Dalam situasi normal, setiap lembaga bekerja sesuai ranah dan tugas pokoknya. Namun, ketika menghadapi ancaman yang kompleks atau situasi darurat, koordinasi terpusat sangat diperlukan. Presiden, sebagai Panglima Tertinggi TNI dan kepala pemerintahan, memegang otoritas tertinggi. Di bawahnya, Kementerian Pertahanan membina TNI, sementara POLRI berada di bawah Presiden.
Untuk isu terorisme, BNPT menjadi koordinator. Mekanisme koordinasi teknis seringkali dilakukan melalui forum-forum seperti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Rakorbangpolkam) yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Bayangkan sebuah bagan alur yang dimulai dari Presiden, bercabang ke Menhan (untuk TNI) dan Kapolri (untuk POLRI), dengan BIN dan BNPT sebagai badan khusus yang memberikan input intelijen dan penanganan spesifik. Garis-garis koordinasi menghubungkan semua simpul ini, membentuk jaringan yang seharusnya responsif dan solid.
Ancaman terhadap Keamanan Negara: Maksud Keamanan Negara Dan Kepentingannya
Mengenal musuh adalah setengah dari kemenangan. Ancaman terhadap keamanan negara kita hari ini sangat beragam, datang dari berbagai penjuru dengan wajah yang kadang tak terduga. Mulai dari yang kasat mata hingga yang bergerak di dunia maya, semuanya punya potensi untuk menggerogoti stabilitas nasional yang sudah kita bangun.
Ancaman dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya: dari dalam negeri (internal) dan dari luar negeri (eksternal). Ancaman internal bisa berupa separatisme, konflik horisontal bernuansa SARA, terorisme oleh kelompok radikal dalam negeri, atau korupsi sistemik yang merusak tatanan. Sementara ancaman eksternal mencakup infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, spionase, tekanan ekonomi-politik dari negara lain, hingga ancaman siber yang server-nya bisa berada di belahan dunia mana pun.
Contoh Konkret dalam Konteks Kekinian
Misalnya, ancaman siber terhadap sistem pemilihan umum atau data kependudukan adalah contoh nyata ancaman kontemporer yang bisa berasal dari aktor luar maupun dalam negeri. Penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif melalui media sosial, yang memanipulasi opini publik dan memecah belah persatuan, juga merupakan ancaman internal yang sangat nyata dan berdampak luas. Di sisi lain, klaim sepihak atas wilayah NKRI oleh negara lain di laut Natuna adalah bentuk ancaman eksternal tradisional yang masih terjadi.
Modus Operandi Ancaman Siber terhadap Infrastruktur Vital
Ancaman siber terhadap infrastruktur vital seperti PLN, perbankan, atau sistem komunikasi pemerintah biasanya tidak terjadi secara instan. Berikut poin-poin penting modus operandi yang umum:
- Reconnaissance (Pengintaian): Penyerang mengumpulkan informasi tentang target, mencari celah kelemahan sistem, jaringan, atau bahkan memanfaatkan kelalaian manusia (social engineering).
- Initial Intrusion (Intrusi Awal): Memanfaatkan celah keamanan (vulnerability) atau malware seperti ransomware/trojan untuk masuk ke dalam sistem.
- Persistence (Mempertahankan Keberadaan): Setelah masuk, penyerang berusaha tetap berada dalam sistem dengan membuat “pintu belakang” (backdoor) agar bisa akses kembali kapan saja.
- Lateral Movement (Pergerakan Lateral): Dari satu titik yang berhasil dibobol, penyerang bergerak dalam jaringan untuk mengakses sistem yang lebih kritis dan sensitif.
- Exfiltration atau Disruption (Pencurian Data atau Pengganguan): Tahap akhir, dimana data penting dicuri untuk dijual atau dimanfaatkan lebih lanjut, atau sistem sengaja di-disable/dirusak untuk menimbulkan kekacauan.
Menyikapi kompleksitas ancaman siber ini, Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha pernah menegaskan, “Pertahanan siber Indonesia harus berbasis pada kemandirian teknologi dan peningkatan SDM. Ketergantungan pada produk asing membuka celah kerentanan yang bisa dimanfaatkan untuk spionase atau serangan. Selain itu, kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam negeri adalah kunci untuk membangun ekosistem siber yang tangguh.” Pernyataan ini menyoroti bahwa penanganannya tidak bisa hanya dengan membeli software, tetapi perlu pendekatan strategis yang mendalam.
Kepentingan Nasional yang Dilindungi
Lalu, untuk apa semua upaya menjaga keamanan negara ini? Jawabannya sederhana namun mendasar: untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasional kita. Keamanan yang stabil bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat mutlak agar bangsa ini bisa maju di segala bidang.
Ada hubungan kausal yang sangat kuat. Keamanan negara yang terjamin menciptakan stabilitas politik. Stabilitas politik membangun kepercayaan (trust) dari masyarakat dan dunia internasional. Kepercayaan ini adalah magnet bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan investasi yang masuk, roda ekonomi berputar, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terdongkrak.
Pada saat yang sama, dalam kondisi aman dan sejahtera, kebudayaan dapat berkembang, masyarakat dapat beraktivitas sosial dengan tenang, dan nilai-nilai kebangsaan dapat dipupuk dengan baik.
Stabilitas Keamanan sebagai Katalis Ekonomi, Maksud Keamanan Negara dan Kepentingannya
Coba lihat daerah-daerah yang pernah dilanda konflik atau ketidakstabilan keamanan berat. Pertumbuhan ekonominya cenderung stagnan atau bahkan minus. Investor, baik asing maupun domestik, sangat sensitif terhadap risiko. Mereka akan berpikir seribu kali untuk menanamkan modal di tempat yang rawan kerusuhan, konflik bersenjata, atau ancaman teror. Sebaliknya, daerah dengan situasi keamanan yang kondusif, seperti Jawa Tengah atau Bali misalnya, menjadi tujuan utama investasi dan pariwisata.
Stabilitas keamanan menciptakan iklim bisnis yang predictable, hukum yang dapat ditegakkan, dan aset yang terlindungi. Ini adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dampak pada Kehidupan Masyarakat Akar Rumput
Dampaknya paling terasa di tingkat grassroots. Bayangkan seorang ibu yang bisa berjualan di pasar tanpa khawatir terjadi kerusuhan atau penjarahan. Bayangkan anak-anak yang bisa pergi ke sekolah dan pulang dengan selamat, tanpa ancaman perekrutan oleh kelompok radikal atau bahaya konflik. Bayangkan para pemuda yang bisa fokus mengembangkan usaha kreatifnya karena tidak disibukkan oleh isu-isu provokatif yang memecah belah. Keamanan negara yang baik itu seperti udara bersih: seringkali tidak terasa ketika ada, tetapi sangat terasa ketika hilang.
Ia memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, merencanakan masa depan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan rasa tenang dan penuh harap. Pada akhirnya, kesejahteraan dan ketenteraman hidup sehari-hari itulah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah negara dalam menjaga keamanannya.
Peran serta Masyarakat dan Institusi Sosial
Menjaga keamanan negara bukanlah tugas TNI dan Polri semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita semua sebagai warga negara. Masyarakat sipil dan berbagai institusi sosial punya peran strategis yang tidak kalah pentingnya, karena merekalah yang berada di garis terdepan dalam kehidupan sehari-hari.
Kontribusi masyarakat bisa dimulai dari hal yang paling sederhana: memiliki kesadaran kewaspadaan dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwajib, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal, serta menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dalam keluarga adalah bentuk partisipasi nyata. Dalam konteks yang lebih terstruktur, organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Pramuka, atau LSM dapat menjadi mitra pemerintah dalam sosialisasi dan pencegahan dini terhadap paham-paham radikal.
Program Edukasi untuk Ketahanan Nasional
Sebuah program edukasi yang efektif perlu dirancang menyentuh semua lapisan usia dan bersifat partisipatif. Misalnya, program “Sekolah Tangguh” yang tidak hanya mengajarkan teori bela negara di kelas, tetapi juga melibatkan siswa dalam simulasi tanggap bencana, pelatihan literasi digital untuk mengenali hoaks, dan kunjungan ke panti sosial untuk menguatkan rasa empati dan persatuan. Untuk masyarakat umum, bisa ada program “Rukun Warga Cerdas” yang memanfaatkan pertemuan rutin warga untuk diskusi ringan tentang isu aktual keamanan, dipandu oleh fasilitator dari unsur babinsa atau bhabinkamtibmas.
Berikut adalah tabel yang memetakan peran berbagai institusi sosial:
| Institusi | Peran Strategis | Aksi Nyata yang Dapat Dilakukan | Output yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| Pendidikan (Sekolah, Kampus) | Membentuk karakter dan pola pikir bangsa sejak dini. | Integrasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum; membentuk forum diskusi kebangsaan; pelatihan literasi media kritis. | Generasi muda yang berpikir kritis, cinta tanah air, dan imun terhadap radikalisme. |
| Keluarga | Unit terkecil dan paling efektif dalam penanaman nilai. | Komunikasi intensif orang tua-anak; menciptakan lingkungan rumah yang hangat dan inklusif; memberikan teladan sikap toleran. | Anak-anak yang memiliki fondasi mental-spiritual kuat dan rasa memiliki terhadap bangsa. |
| Media (Cetak, Elektronik, Digital) | Pembentuk opini publik dan kontrol sosial. | Menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan mendidik; tidak menyebar konten provokatif; membuat program talkshow yang membangun kesadaran kebangsaan. | Publik yang terinformasi dengan baik dan tidak mudah terpolarisasi oleh isu sensitif. |
| Organisasi Masyarakat (Ormas, LSM) | Jembatan antara pemerintah dan masyarakat; agen sosialisasi di akar rumput. | Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk mengurangi kerentanan ekonomi; menjadi mediator konflik sosial di tingkat lokal; membantu reintegrasi mantan narapidana terorisme. | Masyarakat yang mandiri, rukun, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. |
Strategi dan Upaya Penanggulangan Ancaman
Menghadapi ancaman yang kompleks, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Diperlukan strategi yang komprehensif, seperti pertahanan berlapis, yang mencakup segala tahapan: mulai dari mencegah ancaman itu muncul, mendeteksinya sedini mungkin, hingga menanggulanginya dengan efektif jika benar-benar terjadi.
Strategi pencegahan (preventif) meliputi upaya-upaya soft power seperti diplomasi aktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan, dan deradikalisasi melalui pendekatan ideologi dan agama. Deteksi dini sangat mengandalkan kerja intelijen yang profesional dan kerja sama informasi dengan negara sahabat. Sementara penanggulangan (kuratif) melibatkan respons tegas dari aparat keamanan, penegakan hukum yang adil, serta pemulihan pasca-krisis untuk mengembalikan kondisi normal.
Kerjasama Bilateral dan Multilateral
Banyak ancaman modern, seperti terorisme, siber, dan perdagangan narkoba, bersifat lintas batas. Karena itu, Indonesia aktif menjalin kerjasama bilateral dan multilateral. Contohnya, kerjasama patroli bersama di Selat Malaka dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk mengatasi ancaman perompakan. Dalam penanganan terorisme, Indonesia berperan aktif dalam forum seperti ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan kerjasama intelijen dengan negara-negara seperti Australia.
Untuk keamanan siber, Indonesia terlibat dalam ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence. Kerjasama ini penting untuk berbagi informasi, kapasitas, dan respons yang terkoordinasi.
Prosedur Standar Menghadapi Skenario Darurat Nasional
Sebagai ilustrasi, mari kita susun prosedur simulasinya untuk menghadapi skenario darurat serangan siber masif terhadap infrastruktur energi nasional (misalnya, sistem kendali PLN).
- Aktivasi Pusat Krisis: Segera setelah terdeteksi gangguan masif dan berpotensi krisis, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusops Kamkibernas) di BSSN diaktifkan sebagai command center.
- Isolasi dan Identifikasi: Tim teknis dari BSSN dan PLN bekerja sama untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi guna mencegah penyebaran, sambil mengidentifikasi jenis malware dan titik masuk serangan.
- Koordinasi Tindakan: Pusops mengkoordinasikan dengan POLRI (Direktorat Siber) untuk penyelidikan forensik digital dan penelusuran pelaku, serta dengan TNI (Pusat Siber TNI) jika ada indikasi keterlibatan aktor negara asing.
- Komunikasi Publik: Juru bicara pemerintah (dari Kemenkominfo dan PLN) memberikan penjelasan transparan namun terukur kepada publik untuk mencegah kepanikan, sekaligus memberikan arahan tentang langkah antisipasi bagi masyarakat dan industri.
- Pemulihan Sistem: Tim restorasi bekerja memulihkan sistem dari backup yang bersih (clean backup) setelah dipastikan aman, dengan pengawasan keamanan berlapis.
- Evaluasi dan Perbaikan: Setelah situasi normal, dilakukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki celah keamanan, merevisi protokol, dan meningkatkan kapasitas SDM.
Ringkasan Penutup
Source: slidesharecdn.com
Jadi, sudah jelas kan? Urusan keamanan negara ini bukan drama politik yang jauh di langit. Ini adalah cerita kita sehari-hari. Ketika negara aman, ruang untuk berkembang jadi lebih luas: investasi masuk, usaha tumbuh, dan anak-anak bisa bermimpi tanpa gangguan. Peran kita sebagai masyarakat sipil pun krusial—dari bijak bermedia sosial, ikut serta dalam sistem pertahanan sipil, sampai mendidik keluarga tentang rasa cinta tanah air.
Pada akhirnya, keamanan yang hakiki adalah proyek bersama. Mari jaga bersama, karena di balik stabilitas nasional yang terlihat besar, ada kehidupan kecil kita semua yang berjalan dengan tenang dan penuh harap.
Daftar Pertanyaan Populer
Apa bedanya keamanan negara dengan ketertiban masyarakat?
Keamanan negara fokus pada perlindungan terhadap eksistensi dan kedaulatan negara dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Sementara ketertiban masyarakat lebih pada penegakan hukum dan rasa aman dalam interaksi sosial sehari-hari, yang biasanya menjadi domain kepolisian.
Bisakah individu biasa dilibatkan dalam menjaga keamanan negara?
Sangat bisa! Peran serta masyarakat sangat vital, misalnya dengan menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap aktivitas mencurigakan, tidak menyebarkan konten provokatif atau hoaks, serta berpartisipasi dalam program seperti Sistem Pertahanan Sipil (Hansip) atau Bela Negara.
Ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim kok bisa masuk kategori keamanan negara?
Ya, karena dampaknya bisa sangat strategis dan mengancam stabilitas nasional. Perubahan iklim dapat memicu bencana besar, gagal panen, krisis pangan, dan gelombang pengungsian yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial dan mengganggu integritas wilayah.
Apakah menjaga keamanan negara berarti membatasi kebebasan berekspresi?
Keamanan negara itu ibarat fondasi utama, lho. Tanpanya, kita enggak bisa mikirin hal lain dengan tenang. Nah, coba ambil contoh sederhana aja, seperti saat kita belajar hitung jumlah atom sulfur di berbagai senyawa, misalnya di Tentukan jumlah atom S dalam S8, H2S, dan SO4²⁻. Ketelitian dan ketepatan dalam menganalisis unsur-unsur kecil ini penting, sama seperti ketelitian dalam mengidentifikasi setiap ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan kedaulatan bangsa kita.
Jadi, keamanan nasional tuh kunci dari semuanya.
Tidak selalu. Prinsipnya adalah keseimbangan. Negara wajib melindungi kebebasan konstitusional warga, tetapi juga harus mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut untuk tujuan yang membahayakan keselamatan bangsa, seperti ujaran kebencian atau propaganda kekerasan.
Bagaimana jika ada lembaga keamanan yang justru melanggar hukum?
Indonesia memiliki sistem pengawasan dan checks and balances, baik oleh lembaga lain seperti Kompolnas, Komnas HAM, DPR, maupun lembaga peradilan. Setiap pelanggaran harus diproses secara hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi penjaga keamanan.
