Hubungan Ilmu Sosial Dasar dengan Hukum Ekonomi Syariah itu ibarat melihat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Seringkali, kita mengira ekonomi syariah cuma soal halal-haramnya akad dan bagi hasil, padahal di balik semua aturan formal itu, ada denyut nadi kehidupan sosial yang sangat manusiawi. Nah, di sinilah ilmu sosial dasar masuk sebagai kacamata untuk memahami mengapa hukum itu dibentuk, bagaimana ia diterima masyarakat, dan apa dampak riilnya dalam kehidupan sehari-hari.
Tanpa pemahaman sosiologi, psikologi, atau antropologi, hukum bisa jadi hanya rangkaian pasal yang kaku dan jauh dari rasa keadilan yang ingin diwujudkannya.
Pada hakikatnya, hukum ekonomi syariah bukanlah sistem yang jatuh dari langit begitu saja. Ia lahir dan berkembang dalam konteks masyarakat, merespons dinamika sosial, dan bertujuan untuk mengatur interaksi manusia dalam berekonomi agar selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ilmu sosial dasar memberikan alat untuk membedah konsep-konsep inti seperti keadilan, kepercayaan, dan solidaritas yang menjadi fondasi filosofis sistem ini. Melalui pendekatan interdisipliner ini, kita bisa melihat bahwa larangan riba atau prinsip bagi hasil bukan sekadar aturan legal, tetapi sebuah bangunan sosial yang dirancang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih seimbang dan beretika.
Dimensi Filosofis Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah sebagai Landasan Epistemologis
Membincangkan hubungan antara Ilmu Sosial Dasar dan Hukum Ekonomi Syariah tidak akan utuh tanpa menyelami fondasi filosofis yang menyatukannya. Fondasi itu adalah konsep keadilan atau ‘adl. Dalam filsafat hukum Islam, keadilan bukan sekadar prinsip tambahan, melainkan ruh dan tujuan utama (maqashid al-shari’ah). Konsep inilah yang berperan sebagai jembatan epistemologis, menghubungkan pemahaman ilmiah tentang masyarakat dari ilmu sosial dengan kerangka normatif hukum ekonomi syariah.
Epistemologi di sini berarti cara kita mengetahui dan membangun pengetahuan; keadilan menjadi lensa yang memastikan pengetahuan tentang masyarakat diterjemahkan menjadi aturan ekonomi yang bermakna dan membebaskan.
Ilmu sosial, dengan berbagai disiplinnya, berusaha memahami mekanisme ketimpangan, distribusi sumber daya, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Filsafat hukum Islam kemudian merespons temuan-temuan ini dengan sebuah paradigma etis yang ketat. Keadilan dalam Islam bersifat multidimensional—meliputi keadilan distributif (bagaimana kekayaan dialokasikan), keadilan prosedural (bagaimana transaksi dilakukan), dan keadilan komutatif (keseimbangan dalam pertukaran). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dari dialektika yang intens antara realitas sosial yang diamati dan cita-cita normatif keislaman yang dijunjung tinggi.
Perbandingan Konsep Keadilan dalam Berbagai Disiplin Ilmu
Untuk melihat titik temu dan kekhasan masing-masing perspektif, tabel berikut memetakan bagaimana keadilan dipahami dalam sosiologi, filsafat, ilmu politik, dan akhirnya dalam hukum ekonomi syariah.
| Perspektif (Disiplin) | Fokus Keadilan | Instrumen/Teori Utama | Konteks Ekonomi |
|---|---|---|---|
| Sosiologi | Keadilan sosial, kesenjangan, dan struktur. | Teori Stratifikasi, Konsep Modal (Bourdieu), Ketimpangan. | Menganalisis bagaimana sistem ekonomi menghasilkan dan mereproduksi ketidakadilan antar kelas dan kelompok. |
| Filsafat | Keadilan sebagai nilai moral dan kebenaran substantif. | Teori Keadilan John Rawls (Veil of Ignorance), Utilitarianisme, Etika Deontologis. | Membahas prinsip-prinsip ideal untuk distribusi sumber daya yang adil dalam suatu masyarakat. |
| Ilmu Politik | Keadilan dalam kebijakan dan alokasi kekuasaan. | Kebijakan Publik, Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), Legitimasi. | Merancang regulasi dan intervensi negara untuk mengoreksi ketidakadilan pasar dan menjamin hak-hak dasar. |
| Hukum Ekonomi Syariah | Keadilan (‘Adl), Keseimbangan (Mizan), dan Menghapus Kedzaliman (Zhulm). | Larangan Riba, Gharar, Maysir; Kewajiban Zakat; Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah). | Mewujudkan keseimbangan ekonomi melalui kontrak yang adil, pelarangan eksploitasi, dan redistribusi kekayaan wajib. |
Manifestasi Keadilan dalam Akad Bagi Hasil
Prinsip keadilan dari ilmu sosial benar-benar hidup dalam aturan fikih. Salah satu contoh paling jelas adalah akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Keadilan distributif diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang disepakati di muka secara proporsional, bukan berdasarkan bunga tetap yang bisa memberatkan satu pihak. Sementara keadilan prosedural tercermin dalam transparansi dan kesepakatan bersama mengenai modal, kerja, dan risiko.
Dalam sebuah proyek mudharabah, seorang pemodal (shahibul maal) menyetorkan dana sepenuhnya, sementara pengusaha (mudharib) menyumbangkan keahlian dan kerja. Mereka bersepakat untuk membagi laba dengan nisbah 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pemodal. Jika terjadi kerugian murni dari usaha (bukan kelalaian), pemodal menanggung hilangnya modal, sementara pengusaha kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan. Mekanisme ini merefleksikan keadilan distributif karena hasil dibagi sesuai kontribusi dan risiko masing-masing. Keadilan prosedural dijaga karena semua syarat ini harus jelas dan disepakati sejak awal, menghilangkan unsur pemaksaan dan ketidakpastian (gharar).
Aliran Pengetahuan Menuju Paradigma Ekonomi Berkeadilan
Bayangkan sebuah aliran sungai pengetahuan. Di hulu, terdapat mata air teori-teori sosial klasik dari pemikir seperti Ibn Khaldun dengan konsep ‘Ashabiyah’-nya, Adam Smith dengan “invisible hand”, hingga Karl Marx dengan kritik kapitalisme. Air ini mengalir melalui berbagai disiplin, menganalisis fakta kemiskinan, siklus ekonomi, dan konflik kelas. Kemudian, aliran ini memasuki wilayah filtrasi nilai-nilai etis Islam, khususnya konsep keadilan (‘adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah).
Di sini, pengetahuan positif tentang “apa yang terjadi” di masyarakat diuji dan diarahkan oleh norma tentang “apa yang seharusnya”. Hasilnya, di hilir, terbentuklah sebuah delta yang subur: paradigma ekonomi syariah. Paradigma ini menolak pemisahan antara ekonomi dan etika, menawarkan struktur seperti pelarangan riba untuk mencegah konsentrasi kekayaan, kewajiban zakat untuk redistribusi, dan akad bagi hasil untuk partnership yang adil. Ilmu sosial memberikan peta realitas, sementara filsafat hukum Islam memberikan kompas etika, dan bersama-sama mereka menavigasi terbentuknya sistem ekonomi yang berkeadilan.
Interaksi Dinamis antara Nilai Sosial Kemasyarakatan dan Kontrak Komersial dalam Fikih Muamalah
Fikih muamalah sering kali dipersepsikan sebagai sekumpulan aturan teknis dan kontrak kering. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, ia adalah kristalisasi dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang hidup. Nilai-nilai seperti kepercayaan (amanah), tanggung jawab, dan solidaritas yang menjadi objek kajian sosiologi dan antropologi, ternyata bukan hanya pelengkap, melainkan bahan baku utama yang membentuk struktur dan ruh akad-akad tersebut. Hukum ekonomi syariah, dengan demikian, merupakan formalisasi dari etika sosial yang dijunjung tinggi dalam interaksi manusia.
Konsep amanah, misalnya, melampaui sekadar kejujuran pasif. Dalam kontrak komersial syariah, amanah mewujud menjadi kewajiban untuk mengungkapkan informasi (kafalah al-‘aib), baik dalam jual beli maupun kemitraan. Tanggung jawab sosial terlihat dalam doktrin dharar (bahaya) yang harus dihilangkan, melarang transaksi yang merugikan salah satu pihak atau masyarakat luas. Solidaritas (ta’awun) bukan hanya slogan, tetapi diterjemahkan dalam mekanisme seperti qardhul hasan (pinjaman kebajikan) dan prinsip saling menanggung risiko dalam asuransi takaful.
Dengan kata lain, ilmu sosial membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai abstrak ini bekerja dalam masyarakat, sementara fikih muamalah merancang kerangka hukum untuk menjadikannya operasional dan mengikat.
Transformasi Nilai Sosial menjadi Klausa Kontraktual
Source: slidesharecdn.com
Nilai-nilai luhur tersebut tidak melayang-layang; mereka dibakukan menjadi klausa yang jelas dalam akad. Tabel berikut menunjukkan transformasi tersebut dalam tiga akad umum.
| Nilai Sosial | Akad Murabahah (Jual Beli) | Akad Ijarah (Sewa) | Akad Musyarakah (Kemitraan) |
|---|---|---|---|
| Kepercayaan (Amanah) | Kewajiban penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. | Penyewa wajib menjaga barang sewaan (amanah), pemilik wajib menyerahkan barang yang layak. | Setiap partner wajib memberikan informasi keuangan yang jujur dan akurat mengenai pengelolaan usaha. |
| Tanggung Jawab (Mas’uliyyah) | Tanggung jawab atas cacat barang (dhaman) berada di penjual hingga barang diserahkan. | Tanggung jawab perawatan besar (misal, mesin) ada pada pemilik, perawatan ringan pada penyewa. | Tanggung jawab kerugian dibagi sesuai porsi modal, kecuali akibat kelalaian atau pelanggaran. |
| Keadilan & Keseimbangan (‘Adl wa Mizan) | Harga harus wajar dan disepakati, menghindari ghabn (penipuan harga). | Nilai sewa harus sesuai dengan manfaat dan kondisi barang, dapat ditinjau jika terjadi ketidakwajaran. | Pembagian laba berdasarkan kesepakatan atas kontribusi modal dan kerja, bukan proporsi tetap yang dzalim. |
| Solidaritas (Ta’awun) | Dapat dimanifestasi dalam pemberian tempo pembayaran (tas’hil) jika pembeli kesulitan. | Pemilik dapat memberikan keringanan sewa (tas’hil) di masa sulit, sebagai bentuk ta’awun. | Prinsip bagi hasil dan bagi risiko mencerminkan semangat gotong royong dalam berusaha. |
Prinsip Menghindari Bahaya dan Kesulitan dalam Dinamika Masyarakat
Doktrin menghilangkan bahaya (darar) dan meringankan kesulitan (masyaqqah) dalam hukum Islam menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap realitas sosial yang dinamis dan tidak selalu ideal. Prinsip ini bukan hukum mati, tetapi fleksibel menyesuaikan kondisi.
- Fatwa tentang Bunga Bank untuk Kebutuhan Mendesak: Dalam masyarakat dimana sistem keuangan syariah belum sepenuhnya tersedia, beberapa ulama memberikan keringanan (rukhsah) bagi umat yang terpaksa menggunakan bank konvensional untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan atau kesehatan, dengan syarat berusaha mencari alternatif syariah. Ini adalah aplikasi dari masyaqqah (kesulitan) yang membawa kemudahan.
- Mekanisme Hawalah (Pengalihan Utang): Dalam rantai pasok usaha mikro, sering terjadi keterlambatan pembayaran yang dapat membahayakan kelangsungan usaha pihak lain. Akad hawalah memungkinkan pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang lebih mampu membayar, sehingga menghilangkan darar (bahaya) berupa kebangkrutan dalam mata rantai ekonomi.
- Penyesuaian Akad Sewa di Masa Pandemi: Banyak lembaga fatwa mendorong pemilik properti komersial untuk memberikan keringanan atau restrukturisasi ijarah kepada penyewa yang terdampak lockdown. Ini adalah bentuk konkret dari kaidah “Adh-dhararu yuzal” (kemudharatan harus dihilangkan) yang responsif terhadap guncangan sosial-ekonomi.
Proses Negosiasi Akad yang Dipengaruhi Norma Lokal dan Etika Universal
Bayangkan dua pihak di sebuah kota pesisir Jawa sedang merundingkan akad musyarakah untuk membangun sebuah galangan kapal tradisional. Pak Ahmad sebagai pemodal berasal dari kalangan modern, sementara Pak Joko sebagai tukang ahli kapal adalah penggerak komunitas nelayan. Negosiasi tidak hanya membahas nisbah bagi hasil dan kontribusi modal. Pak Joko, dengan norma sosial komunalnya, mengusulkan agar sebagian keuntungan dialokasikan untuk dana sosial (kas desa) yang membantu nelayan yang mengalami musibah.
Pak Ahmad, yang memahami etika bisnis universal tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menyetujui dengan merumuskannya sebagai klausa “dana kebajikan operasional” dalam akad. Mereka juga mendiskusikan mekanisme penyelesaian sengketa. Alih-alih langsung ke pengadilan, mereka sepakat untuk mencoba musyawarah dengan melibatkan sesepuh adat dan seorang ustaz setempat terlebih dahulu, mencerminkan nilai lokal penyelesaian secara kekeluargaan. Akad yang akhirnya ditandatangani bukan sekadar dokumen hukum kering, tetapi sebuah perjanjian hidup yang dijiwai oleh semangat gotong royong (local wisdom), prinsip keadilan syariah, dan tata kelola bisnis yang baik (global ethics).
Di sini, norma sosial lokal dan etika universal tidak bertentangan, tetapi saling memperkaya kerangka hukum syariah yang diterapkan.
Psikologi Konsumen dan Perilaku Keuangan dalam Bingkai Maqashid Syariah
Ekonomi konvensional lama beranggapan bahwa manusia adalah pelaku rasional (homo economicus) yang selalu memaksimalkan kepuasan dengan informasi lengkap. Ilmu psikologi sosial, bagaimanapun, membuktikan bahwa keputusan ekonomi kita sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan tekanan sosial. Menariknya, hukum ekonomi syariah, melalui maqashid-nya (tujuan-tujuan syariah) terutama perlindungan harta (hifzh al-mal) dan akal (hifzh al-‘aql), telah lama mengantisipasi hal ini. Ia tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang melindungi individu dari kelemahan psikologisnya sendiri dan eksploitasi pihak lain.
Integrasi terjadi ketika rambu-rambu syariah secara langsung menarget bias perilaku irasional. Teori nudge dalam psikologi modern, yang mendorong pilihan lebih baik tanpa melarang, memiliki kemiripan dengan cara syariah bekerja. Larangan gharar (ketidakpastian ekstrem) melindungi kita dari keputusan gegabah akibat informasi yang tidak lengkap. Larangan maysir (judi) melindungi dari bias optimisme berlebihan dan kecanduan akan risiko instan. Dengan demikian, maqashid syariah tidak bertentangan dengan pemahaman psikologis tentang manusia, justru melengkapinya dengan sebuah sistem etis yang menjaga stabilitas ekonomi pribadi dan kolektif.
Mekanisme Hukum Syariah sebagai Pengendalian Perilaku Irasional
Berikut adalah beberapa mekanisme hukum syariah yang secara langsung berfungsi mengoreksi atau mencegah perilaku ekonomi yang tidak rasional, sebagaimana dipahami dalam psikologi sosial.
- Larangan Gharar (Ketidakpastian dan Asimetri Informasi): Gharar melarang transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, atau dengan syarat-syarat yang samar. Ini secara langsung menangkal bias seperti “illusion of control” dimana seseorang merasa bisa mengendalikan hasil yang sebenarnya acak, dan melindungi dari penipuan akibat informasi yang tidak setara.
- Larangan Maysir (Judi dan Spekulasi Berlebihan): Maysir mengharamkan semua bentuk perolehan harta yang bersifat spekulatif zero-sum, dimana keuntungan satu pihak pasti berasal dari kerugian pihak lain tanpa usaha produktif. Ini mengatasi masalah kecanduan risiko, bias kerugian (loss aversion) yang justru mendorong taruhan lebih besar untuk mengejar kerugian, dan ilusi akan “keberuntungan” yang bersifat acak.
- Prinsip Dasar Jual Beli yang Tunai dan Jelas: Anjuran untuk menyerahkan barang dan bayar secara langsung (taqabudh) mengurangi kemungkinan penyesalan (buyer’s remorse) dan impulsif buying yang didorong oleh iklan atau tekanan sosial, karena transaksi diselesaikan dengan kesadaran penuh.
- Kewajiban Zakat dan Larangan Penimbunan (Iktinaz): Zakat mengatasi bias “keserakahan” dan kecenderungan menimbun harta dengan memaksa redistribusi, sementara larangan iktinaz mencegah perilaku egois yang dapat merusak pasar dan masyarakat.
Perjalanan Keputusan Finansial Individu dalam Filter Syariah, Hubungan Ilmu Sosial Dasar dengan Hukum Ekonomi Syariah
Mari ikuti perjalanan mental Rina, seorang karyawan yang mendapat bonus. Dorongan psikologis pertamanya adalah euforia dan keinginan untuk membeli tas merek mahal yang sering dilihatnya di media sosial (pengaruh sosial dan bias konformitas). Dia juga tergoda untuk menginvestasikan bonusnya dalam sebuah skema “quick return” yang menjanjikan keuntungan 50% dalam sebulan (bias optimisme dan greed). Namun, sebelum bertindak, nilai-nilai dan pengetahuan syariah yang dimilikinya berfungsi sebagai filter.
Larangan israf (berlebihan) mengingatkannya untuk mengevaluasi kebutuhan vs keinginan. Prinsip hifzh al-mal (melindungi harta) membuatnya curiga pada skema investasi yang terlalu cepat, mengingatkannya pada larangan maysir dan gharar. Akhirnya, setelah pertimbangan, Rina memilih untuk membayar zakat dan infak terlebih dahulu, lalu menyisihkan sebagian untuk dana darurat, dan sebagian lagi ia investasikan dalam reksadana syariah dengan profil risiko yang jelas melalui akad mudharabah.
Keputusan akhirnya bukan hasil dari impuls murni, tetapi hasil dari proses dimana dorongan psikologis awal telah disaring dan diarahkan oleh rambu-rambu hukum ekonomi syariah untuk mencapai keputusan yang lebih rasional dan bermaslahat.
Perancangan Produk Keuangan Syariah yang Memahami Bias Konsumen
Sebuah bank syariah yang cerdas tidak hanya memastikan akadnya halal. Mereka juga menggunakan pemahaman psikologi konsumen untuk merancang produk yang sekaligus edukatif dan protektif. Misalnya, memahami bahwa banyak orang kesulitan menabung karena bias present bias (lebih mementingkan kesenangan sekarang), bank dapat merancang produk tabungan berjangka dengan akad wadiah atau mudharabah yang memiliki fitur “auto-debit” saat gajian dan memberikan “hadiah” (bagi hasil) yang diumumkan secara periodik, bukan bunga tetap, untuk memotivasi. Atau, dalam pembiayaan rumah, untuk mencegah konsumen terjebak dalam beban berlebihan (overconfidence bias tentang kemampuan bayar), bank dapat menerapkan uji kelayakan yang ketat dan menawarkan skema cicilan yang fleksibel terkait dengan musim panen bagi nasabah petani, tetap dalam koran akad ijarah muntahiya bit tamlik. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah tidak pasif menunggu nasabah rasional, tetapi aktif membentuk lingkungan keputusan (choice architecture) yang membantu nasabah membuat pilihan finansial yang lebih baik, selaras dengan prinsip hifzh al-mal.
Sosiologi Hukum tentang Implementasi Regulasi Ekonomi Syariah dalam Masyarakat Heterogen
Hukum ekonomi syariah secara ideal bersumber dari teks agama (Al-Qur’an dan Sunnah) yang dianggap memiliki nilai universal dan homogen. Namun, implementasinya selalu terjadi dalam realitas masyarakat yang sangat heterogen, dengan beragam latar belakang budaya, tingkat pendidikan, profesi, dan pemahaman keagamaan. Di sinilah sosiologi hukum memberikan lensa kritis untuk memahami tantangan dan dinamika yang terjadi. Persoalannya bukan lagi pada kesucian teks, tetapi pada bagaimana teks tersebut diinterpretasikan, diadopsi, dan dihidupkan dalam struktur sosial yang kompleks dan beragam.
Tantangan sosiologis utama terletak pada proses transplan. Hukum yang lahir dari konteks sosial tertentu (Arab abad ke-7) dan dikembangkan dalam peradaban Islam klasik, harus ditransplantasikan ke dalam masyarakat modern dengan sistem ekonomi kapitalis global, negara bangsa, dan pluralitas budaya. Resistensi atau adaptasi tidak terelakkan. Kelompok masyarakat perkotaan yang melek finansial mungkin melihat sukuk sebagai instrumen investasi yang canggih, sementara masyarakat pedesaan mungkin masih memandangnya dengan curiga sebagai “hutang berbunga yang dibungkus agama”.
Peran agen-agen sosial seperti ulama, regulator, akademisi, dan praktisi menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara homogenitas nilai teks dan heterogenitas realitas sosial.
Respons Beragam Kelompok Masyarakat terhadap Instrumen Ekonomi Syariah
Respons masyarakat terhadap produk ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh posisi sosial mereka. Tabel berikut menganalisis variasi respons tersebut.
| Kelompok Masyarakat (Berdasarkan Profesi/Pendidikan) | Respons terhadap Sukuk (Obligasi Syariah) | Respons terhadap Asuransi Takaful | Faktor Penentu Respons |
|---|---|---|---|
| Profesional & Investor (Urban) | Positif. Dilihat sebagai alternatif investasi etis, diversifikasi portofolio, dan instrumen yang likuid. | Positif. Diterima sebagai pengelola risiko yang sesuai syariah, sering kali sebagai benefit korporat. | Literasi keuangan tinggi, motivasi rasional-instrumental, akses informasi luas. |
| Pelaku Usaha Mikro (UMKM) | Asing dan kurang relevan. Dianggap terlalu besar, rumit, dan tidak terkait langsung dengan kebutuhan operasional. | Campur. Ada yang tertarik dengan prinsip gotong royong, tapi khawatir dengan premi dan klaim yang dirasa rumit. | Kebutuhan praktis jangka pendek, pengalaman langsung lebih diutamakan, ketergantungan pada jaringan sosial. |
| Santri & Komunitas Religius Tradisional | Hati-hati. Butuh penjelasan mendalam dari ulama yang dipercaya mengenai kesesuaian syariah-nya sebelum menerima. | Cukup positif. Prinsip ta’awun dan tabarru’ sangat sesuai dengan nilai komunitas, asal dikelola oleh lembaga yang dipercaya. | Otoritas keagamaan (kyai/ustaz), kesesuaian dengan nilai-nilai komunitas yang kolektif. |
| Generasi Muda Milenial | Terbuka jika dikemas digital dan dampaknya jelas (ESG: Environmental, Social, Governance). | Terbuka untuk produk mikro dan digital (e-takaful), tetapi tingkat adopsi masih dipengaruhi oleh budaya menabung vs berasuransi. | Digital savviness, concern pada sustainability dan etika, pengalaman pengguna (user experience) yang mudah. |
Peran Agen Sosial dalam Sosialisasi dan Adaptasi Hukum
Agen-agen sosial berperan sebagai penerjemah dan penyeimbang dalam proses implementasi.
- Ulama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Mereka adalah “pintu gerbang” legitimasi. Melalui fatwa dan pengawasan, mereka mentransformasikan teks hukum klasik menjadi standar yang aplikatif untuk produk modern. Tantangannya adalah menjaga konsistensi antar dewan syariah di lembaga yang berbeda.
- Akademisi dan Peneliti: Mereka menyediakan kajian kritis dan mendalam tentang dampak sosial ekonomi dari implementasi hukum syariah. Mereka juga yang sering mengusulkan modifikasi atau inovasi fikih (fiqh contemporary) untuk menjawab masalah baru, seperti ekonomi digital atau fintech syariah.
- Praktisi dan Regulator (OJK Syariah): Mereka adalah pelaksana di lapangan. Praktisi merancang produk yang tidak hanya syariah tetapi juga kompetitif. Regulator membuat kerangka hukum positif (Undang-Undang, POJK) yang memberi kepastian hukum dan melindungi konsumen, sekaligus mengakomodasi prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional.
- Komunitas dan LSM: Mereka melakukan sosialisasi dari bawah (grassroot). Kelompok pengajian, koperasi syariah berbasis masjid, atau LSM pendidikan finansial berperan mendemistifikasi konsep-konsep ekonomi syariah dan menyesuaikan penyampaiannya dengan bahasa dan konteks lokal.
Interaksi Adat Istiadat Lokal dengan Ketentuan Fikih Muamalah
Di sebuah daerah agraris di Sumatra, terdapat tradisi “ijon” yaitu membeli hasil panen padi masih di sawah (sebelum panen) dengan harga yang jauh lebih murah. Dari perspektif fikih muamalah murni, praktik ini mengandung gharar yang besar (ketidakpastian tentang kuantitas dan kualitas hasil panen) dan berpotensi dzalim karena harga tidak wajar. Namun, sosiologi mengungkap bahwa bagi sebagian petani miskin, ijon adalah satu-satunya akses mendapatkan uang tunai cepat untuk biaya mendesak seperti pengobatan atau keperluan sekolah anak.
Di sini, terjadi konflik antara ketentuan fikih yang melindungi harta dan larangan eksploitasi, dengan struktur sosial-ekonomi yang memaksa pilihan terbatas. Resolusi yang muncul tidak hitam-putih. Sebagian ulama setempat, memahami konteks ini, tidak serta-merta mengharamkan tetapi mendorong transformasi. Mereka bersama pemerintah daerah dan koperasi syariah mendesain alternatif: skema pembiayaan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) berbasis komunitas untuk kebutuhan mendesak, dan akad salam (pesanan) yang lebih adil dimana harga dan spesifikasi padi disepakati di muka dengan harga yang wajar, dan panen diserahkan kemudian.
Dengan pendekatan ini, nilai sosial tolong-menolong dalam tradisi lokal tidak dihilangkan, tetapi disalurkan melalui instrumen fikih yang lebih adil. Studi kasus ini menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah yang efektif harus sensitif terhadap struktur dan kebutuhan lokal, bukan hanya menerapkan teks secara kaku.
Pendekatan Antropologi Ekonomi dalam Memahami Praktek Bisnis Berbasis Syariah di Tingkat Akar Rumat
Seringkali terdapat kesenjangan antara teori hukum ekonomi syariah yang formal, tertulis, dan universal dengan praktik nyata yang hidup di masyarakat akar rumat. Di sinilah pendekatan antropologi ekonomi, khususnya metode etnografi, menjadi sangat berharga. Dengan melakukan observasi partisipatif dan hidup di dalam komunitas, antropolog dapat mengungkap logika praktis, negosiasi nilai, dan bentuk-bentuk adaptasi kreatif dimana prinsip-prinsip syariah dihidupkan dalam praktik sehari-hari, sering kali tanpa label formal “syariah”.
Kajian semacam ini mengungkap bahwa ekonomi syariah bukan semata-mata produk lembaga keuangan, tetapi juga sebuah etika yang mengakar dalam interaksi sosial masyarakat Muslim.
Etnografi memungkinkan kita melihat bagaimana konsep bagi hasil, tolong-menolong, dan kejujuran diterjemahkan dalam sistem arisan kompleks, simpan pinjam kelompok perempuan, atau kerja sama gotong royong pertanian. Praktik-praktik ini mungkin tidak memenuhi semua syarat fikih teknis sebuah akad mudharabah atau musyarakah versi textbook, tetapi mereka beroperasi dengan semangat (spirit) yang sama kuatnya. Memahami hal ini penting agar regulasi dan pengembangan ekonomi syariah tidak menjadi elitis dan tercerabut dari akarnya, tetapi justru dapat membangun dari bawah, mengapresiasi, dan memberdayakan praktik-praktik lokal yang sudah ada.
Perbandingan Sistem Bagi Hasil Tradisional dan Formal Syariah
Banyak budaya Nusantara memiliki sistem bagi hasil atau gotong royong tradisional. Membandingkannya dengan konsep syariah formal menunjukkan titik temu dan perbedaan yang menarik.
| Aspek | Sistem Tradisional (Contoh: Mapalus di Sulawesi/Lumbung Desa di Jawa) | Konsep Syariah Formal (Mudharabah/Musyarakah) | Analisis Antropologis |
|---|---|---|---|
| Dasar Kepercayaan | Kepercayaan personal, ikatan kekerabatan, sanksi sosial dan adat. Pelanggaran berarti dikucilkan dari komunitas. | Kepercayaan pada akad (perjanjian) yang mengikat secara hukum dan agama. Dilengkapi dengan dokumen tertulis. | Pada sistem tradisional, trust bersifat embedded (tertanam) dalam relasi sosial. Pada sistem formal, trust lebih bersifat sistemik dan berbasis kontrak. |
| Mekanisme Pengawasan | Pengawasan langsung oleh anggota komunitas, berdasarkan interaksi sehari-hari dan prinsip saling tahu (mutual monitoring). | Pengawasan melalui laporan keuangan, audit syariah, dan Dewan Pengawas Syariah. Lebih impersonal dan terstruktur. | Pengawasan tradisional efektif dalam komunitas kecil dan homogen, tetapi tidak scalable. Pengawasan formal diperlukan untuk transaksi yang lebih besar dan kompleks. |
| Penyelesaian Sengketa | Musyawarah oleh tetua adat atau tokoh masyarakat, bertujuan untuk rekonsiliasi dan menjaga keharmonisan sosial. | Berdasarkan klausa perjanjian, melalui mediasi, Badan Arbitrase Syariah, atau pengadilan agama/nasional. | Sistem tradisional mengutamakan restorative justice (keadilan yang memulihkan hubungan). Sistem formal mengutamakan rule of law dan kepastian hukum. |
| Tujuan Utama | Pemenuhan kebutuhan kolektif, solidaritas sosial, dan kelangsungan hidup komunitas. | Kemitraan usaha yang adil untuk meraih keuntungan, dalam koridor hukum dan etika Islam. | Meski berbeda penekanan, keduanya memiliki dimensi sosial (ta’awun) dan ekonomi. Sistem tradisional lebih kolektivis, sementara sistem formal dapat lebih individualis dalam orientasi laba. |
Mekanisme Pengambilan Keputusan Kolektif dalam Usaha Mikro Syariah
Dalam sebuah kelompok usaha mikro syariah yang terdiri dari lima ibu-ibu pengrajin keripik pisang di sebuah desa, observasi partisipatif mengungkapkan bahwa keputusan penting seperti menetapkan harga jual, membeli bahan baku dalam jumlah besar, atau menggunakan keuntungan untuk membeli alat baru, tidak pernah diambil oleh satu orang. Mereka mengadakan pertemuan rutin selepas salat Ashar di teras rumah salah satu anggota. Prosesnya dimulai dengan pembacaan doa dan laporan keuangan sederhana oleh bendahara yang ditunjuk. Setiap anggota menyampaikan pendapat, sering kali diselingi dengan cerita tentang kondisi keluarga atau tetangga. Seorang yang lebih dituakan biasanya menjadi pemimpin musyawarah. Keputusan akhir diambil dengan konsensus (mufakat), meski memakan waktu lebih lama. Jika ada yang keberatan, dibicarakan hingga ditemukan titik terang. Uniknya, mereka menyebut proses ini sebagai “bermusyawarah sebagaimana Rasulullah saw. memutuskan perkara”, meski mereka tidak pernah menyebut istilah “akad musyarakah”. Bagi mereka, ini adalah bagian dari mengamalkan agama dalam bermuamalah. Praktik ini menunjukkan internalisasi nilai syariah yang dalam, dimana prinsip musyawarah, transparansi, dan keadilan dijalankan secara organik melalui budaya lokal.
Nah, kalau kita tilik hubungan Ilmu Sosial Dasar dengan Hukum Ekonomi Syariah, intinya adalah memahami manusia dalam konteks masyarakatnya untuk membangun sistem ekonomi yang adil. Prinsip keadilan dan transparansi ini ternyata sangat relevan dengan konsep Apa Governansi Digital , di mana tata kelola berbasis teknologi pun memerlukan fondasi etika sosial yang kuat. Jadi, pemahaman sosial dari ISD itulah yang menjadi ‘ruh’ bagi implementasi hukum ekonomi syariah yang manusiawi, bahkan di era digital sekalipun.
Pasar Tradisional sebagai Ruang Kajian Etika Ekonomi Islam Organik
Bayangkan sebuah pasar pagi di pinggiran kota Madura. Suasana ramai, penuh teriakan penjual, tawar-menawar, dan aroma rempah. Seorang penjual sayur menyerahkan seikat kangkung pada pembeli tetapnya sambil berkata, “Ini yang bagus Bu, yang kemarin saya simpan.” Pembeli membayar tanpa memeriksa lagi, percaya sepenuhnya. Di lapak ikan, seorang pembeli menawar harga, penjual menjawab, “Wah, segitu belum dapat untung, Mas. Modal segini.” Mereka akhirnya sepakat pada harga di tengah, keduanya tersenyum puas.
Seorang pedagang keliling menitipkan dagangannya pada pedagang di sebelahnya untuk pergi ke masjid shalat Dhuha, tanpa surat titip apapun. Di sini, kita melihat praktik ekonomi yang dijiwai etika Islam secara organik: amanah (kepercayaan), transparansi modal (untuk menghindari ghabn/penipuan), larangan mengurangi timbangan (meski tidak ada pengawas), dan saling menolong. Tidak ada plang “Toko Syariah” atau sertifikat halal dari lembaga resmi. Namun, norma-norma sosial yang hidup di komunitas itu telah menginternalisasi dan menegakkan nilai-nilai muamalah Islam.
Bagi antropolog, pasar ini adalah laboratorium hidup yang lebih kaya dari sekadar teori. Ia menunjukkan bagaimana hukum dan etika ekonomi pada akhirnya hanya bisa hidup dan bermakna ketika ia menjadi bagian dari habitus dan jaringan sosial masyarakat, jauh sebelum ia dibakukan menjadi regulasi formal.
Penutupan Akhir: Hubungan Ilmu Sosial Dasar Dengan Hukum Ekonomi Syariah
Jadi, setelah menelusuri relasi yang erat ini, menjadi jelas bahwa hubungan antara ilmu sosial dasar dan hukum ekonomi syariah adalah sebuah keniscayaan. Satu sama lain saling mengisi; ilmu sosial memberikan pemahaman kontekstual tentang “manusia” di dalam sistem, sementara hukum syariah memberikan kerangka normatif untuk mengarahkan perilaku sosial-ekonomi tersebut. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah paradigma ekonomi yang tidak hanya kuat secara legal-formal, tetapi juga hidup, relevan, dan menyentuh langsung persoalan umat.
Pada akhirnya, kekuatan sejati ekonomi syariah terletak pada kemampuannya merangkul kompleksitas manusiawi, dan untuk memahami itu semua, kita mutlak membutuhkan lensa ilmu sosial.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah mempelajari ilmu sosial membuat seseorang lebih mudah menerima ekonomi syariah?
Bisa jadi. Ilmu sosial membantu memahami “rasa” dan logika sosial di balik aturan hukum, sehingga ekonomi syariah tidak dilihat sebagai sekumpulan larangan, tetapi sebagai sistem yang punya tujuan sosial (seperti keadilan dan pengurangan kesenjangan) yang bisa diterima akal sehat.
Bagaimana jika ada konflik antara nilai sosial budaya lokal dengan ketentuan fikih muamalah yang baku?
Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip ‘urf (adat kebiasaan) yang sah selama tidak melanggar prinsip syariah. Di sinilah ilmu sosial, khususnya antropologi, berperan untuk menemukan titik temu dan formulasi yang menghormati lokalitas tanpa mengorbankan prinsip dasar.
Apakah produk keuangan syariah modern yang kompleks masih mencerminkan nilai-nilai sosial dasar?
Tantangannya ada di sini. Ilmu sosial bisa digunakan untuk mengkritisi dan mengevaluasi apakah kompleksitas produk tersebut justru mengaburkan nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas yang menjadi jiwa dari sistem ekonomi syariah itu sendiri.
Bagaimana peran psikologi massa dalam memengaruhi pertumbuhan pasar keuangan syariah?
Sangat besar. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah tidak hanya didorong oleh pemahaman agama, tetapi juga faktor psikologis seperti kepercayaan, tren, dan persepsi sosial. Ilmu sosial membantu pelaku pasar memahami dinamika ini untuk membangun ekosistem yang sehat.
