KUIS IPS Pengertian Divide et Impera Strategi Pecah Belah

KUIS IPS: Pengertian Divide et Impera bukan cuma materi hafalan untuk ujian, tapi kunci untuk membedah pola-pola klasik yang masih suka nongol di sekitar kita. Bayangkan sebuah strategi yang umurnya sudah ribuan tahun, dipakai dari zaman Romawi kuno sampai ke meja rapat politik modern, intinya tetap sama: memecah kekuatan lawan agar lebih mudah dikendalikan. Konsep ini bukan sekadar teori usang di buku sejarah; ia adalah lensa yang tajam untuk melihat mengapa terkadang kita mudah terpecah belah oleh isu sepele, sementara kekuasaan yang sesungguhnya justru menguat di tengah keributan kita.

Secara harfiah, “Divide et Impera” berarti “Pecah Belah dan Kuasai”. Dalam konteks ilmu sosial dan politik, ini adalah sebuah strategi manipulasi di mana penguasa atau kelompok dominan sengaja menciptakan atau memperbesar perpecahan di antara kelompok subordinat untuk mencegah mereka bersatu melawan kekuasaan tersebut. Dari kebijakan kolonial Belanda yang memisahkan etnis hingga dinamika politik kontemporer, pola ini telah meninggalkan jejak yang dalam pada struktur sosial bangsa Indonesia, membentuk stereotip dan ketegangan yang kadang masih terasa hingga hari ini.

Pengertian Dasar “Divide et Impera”

Sebelum menyelami lebih jauh bagaimana strategi ini membentuk sejarah, penting untuk memahami makna dasarnya. Divide et Impera bukan sekadar frasa Latin yang terdengar keren, melainkan sebuah konsep kekuasaan yang telah bertahan berabad-abad karena efektivitasnya yang seringkali mematikan.

Secara harfiah, “Divide et Impera” diterjemahkan sebagai “Pecah Belah dan Kuasai”. Ini adalah sebuah doktrin atau strategi politik dan militer yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah kelompok yang besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah dikendalikan. Konsep dasarnya adalah mencegah pihak yang dikuasai untuk bersatu, karena persatuan mereka akan menjadi ancaman bagi sang penguasa. Dengan menciptakan atau memperbesar permusuhan, kecurigaan, atau persaingan di antara sub-kelompok tersebut, pihak yang berkuasa dapat menempatkan diri sebagai penengah, pemegang kendali, atau pihak yang diuntungkan dari perpecahan tersebut.

Divide et Impera dalam Lintas Konteks Sejarah

Pemahaman umum tentang Divide et Impera sering dikaitkan dengan kolonialisme. Dalam konteks global, Kekaisaran Romawi adalah contoh klasik yang menggunakan strategi ini untuk mengelola wilayah jajahan yang luas dan beragam. Bangsa Inggris juga terkenal menerapkannya di berbagai koloninya, seperti di India dengan kebijakan yang memisahkan Hindu dan Muslim. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, strategi ini menjadi senjata ampuh penjajah Belanda selama berabad-abad.

Perbedaannya terletak pada target dan modus operandinya. Jika di Romawi targetnya adalah suku-suku barbar yang berbeda, di Indonesia Belanda memanfaatkan keragaman yang sudah ada—seperti kesenjangan antara bangsawan dan rakyat, rivalitas antar kesultanan, serta perbedaan etnis—dan kemudian memperuncingnya untuk kepentingan mereka.

Konteks Historis Penerapan di Indonesia

Strategi Divide et Impera bukanlah teori semata di Indonesia; ia adalah napas dari sistem kolonial yang berjalan selama sekitar 350 tahun. Penerapannya tidak statis, tetapi berevolusi menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda.

Periode penerapannya dapat dilacak sejak awal kedatangan VOC, memuncak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan ekononya masih terasa hingga masa revolusi. Aktor utamanya tentu saja pemerintah kolonial Belanda, baik melalui kongsi dagang VOC maupun pemerintahan langsung. Targetnya adalah seluruh elemen masyarakat Nusantara, tetapi dengan fokus pada elit penguasa lokal (raja, sultan, bupati) dan kelompok masyarakat yang berpotensi membangun kekuatan bersama, seperti para ulama dan petani.

Contoh Konkret dan Segmentasi Kelompok

Salah satu contoh paling gamblang adalah cara Belanda mengakhiri Perang Diponegoro (1825-1830). Perang yang sangat menguras keuangan Belanda ini akhirnya dapat diakhiri bukan dengan kemenangan militer mutlak, tetapi dengan politik adu domba.

Belanda memanfaatkan kekecewaan sebagian bangsawan Keraton Yogyakarta terhadap Pangeran Diponegoro. Dengan janji jabatan dan kekuasaan, Belanda menarik para bangsawan seperti Sentot Prawirodirjo dan Kyai Mojo untuk berpihak kepada mereka. Sentot, yang adalah panglima perang andalan Diponegoro, akhirnya dibujuk untuk berbalik. Strategi ini tidak hanya melemahkan pasukan Diponegoro secara militer, tetapi juga meruntuhkan moral dan persatuan di kubu perlawanan.

Peta persebaran target Divide et Impera dapat digambarkan secara tekstual. Di Jawa, segmentasi dilakukan secara vertikal: memisahkan kalangan priyayi (bangsawan) dari rakyat kebanyakan, dengan memberikan hak dan privilege tertentu kepada priyayi yang kooperatif. Di Sumatra, khususnya dalam Perang Padri, Belanda memanfaatkan pertentangan antara kaum Adat dan kaum Padri (Islam Puritan) dengan awalnya memihak kaum Adat untuk melawan Padri, sebelum akhirnya menguasai kedua belah pihak.

Sementara di wilayah seperti Maluku dan Sulawesi, politik pecah belah dilakukan dengan mengisolasi satu kerajaan dari kerajaan lainnya, mencegah terbentuknya aliansi antar kesultanan, dan memanfaatkan persaingan tradisional dalam perdagangan rempah.

Dalam KUIS IPS, konsep Divide et Impera sering dipelajari sebagai strategi politik klasik untuk memecah belah dan menguasai. Menariknya, prinsip ‘memisahkan untuk menguasai’ ini bisa kita analogikan dengan keberagaman budaya, seperti kekayaan alat musik tradisional. Ambil contoh, jika kita telusuri Nama Alat Musik Suku Karo , kita akan menemukan identitas budaya yang justru utuh dan tidak terpecah. Pemahaman ini menguatkan analisis bahwa Divide et Impera, meski efektif di masa lalu, seringkali gagal menghadapi ketahanan budaya yang autentik.

Dampak Sosial dan Politik yang Berkepanjangan

Warisan dari politik Divide et Impera tidak serta merta hilang ketika bendera Belanda diturunkan. Dampaknya meresap ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, membentuk pola pikir dan hubungan antar kelompok yang dalam beberapa hal masih terbawa hingga sekarang.

Dampak jangka panjang yang paling nyata adalah menguatnya stereotip dan prasangka antar kelompok. Sentimen kesukuan dan kedaerahan yang kadang kita dengar, seperti stereotip tertentu terhadap kelompok etnis atau pulau tertentu, akarnya bisa ditelusuri dari pengkotak-kotakan yang dibuat atau dipelihara oleh kolonial. Hubungan antar etnis, agama, dan daerah juga terbentuk dalam kerangka kompetisi dan kecurigaan, bukan kolaborasi yang setara.

Pengaruh terhadap Pergerakan Nasional dan Konflik Sosial, KUIS IPS: Pengertian Divide et Impera

Source: co.id

Strategi ini awalnya sangat memengaruhi perjalanan pergerakan nasional. Organisasi pergerakan awal seringkali bersifat kedaerahan atau berdasarkan kelompok tertentu (seperti Budi Utomo untuk Jawa, Sarekat Islam untuk pedagang Muslim). Butuh waktu dan kesadaran luar biasa dari para founding fathers untuk melampaui sekat-sekat ini dan membangun visi kebangsaan yang inklusif, seperti yang tercermin dalam Sumpah Pemuda 1928. Upaya persatuan itu sendiri adalah sebuah perlawanan aktif terhadap warisan Divide et Impera.

Berbagai bentuk konflik atau ketegangan sosial di masa pasca-kemerdekaan, meski memiliki sebab yang kompleks, tidak bisa lepas dari warisan politik pecah belah ini.

• Ketegangan antar etnis: Beberapa kerusuhan bernuansa SARA di berbagai daerah menunjukkan bagaimana sentimen lama dapat dipicu oleh kondisi sosial-politik yang tidak stabil.
• Kesenjangan ekonomi yang teretnisisasi: Pola penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu yang sering dikaitkan dengan warisan dari kebijakan kolonial yang membedakan peran ekonomi berdasarkan etnis.
• Sentimen pusat-daerah: Perasaan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya seringkali berbalut pada narasi sejarah tentang eksploitasi daerah oleh kekuasaan pusat, yang pola awalnya juga diciptakan oleh kolonial.
• Politik identitas yang eksklusif: Penggunaan identitas agama, suku, atau ras sebagai alat politik praktis untuk meraih dukungan, yang merupakan modernisasi dari pola adu domba klasik.

Studi Kasus: Politik Adu Domba dalam Perang Aceh

Untuk memahami dengan lebih detail, mari kita ambil satu studi kasus yang sangat jelas: penerapan Divide et Impera oleh Belanda dalam Perang Aceh (1873-1914). Perang yang panjang dan sulit ini memaksa Belanda untuk mengubah strategi dari pendekatan militer frontal menjadi pendekatan politik yang lebih licik.

Setelah gagal menaklukkan Aceh dengan kekuatan senjata, Belanda menerapkan strategi yang dikenal sebagai “Strategi C. Snouck Hurgronje”. Berdasarkan penelitiannya tentang masyarakat Aceh, Snouck Hurgronje menyarankan untuk memisahkan unsur ulama (yang gigih melawan) dari unsur bangsawan (uleebalang) yang dianggap lebih mudah diajak kompromi. Belanda kemudian memberikan kekuasaan dan kemewahan kepada uleebalang yang bersedia bekerja sama, sementara secara sistematis memburu dan menghancurkan pengaruh para ulama dan pasukannya.

Bukti Historis dan Tabel Kebijakan

Bukti historisnya sangat jelas. Kebijakan Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) yang dipaksakan kepada para uleebalang adalah instrumen utama. Isinya selalu sama: pengakuan kedaulatan Belanda atas wilayah mereka. Selain itu, pembentukan Marechaussee (pasukan khusus) untuk membasmi gerilyawan, yang sering merekrut orang Aceh sendiri yang telah dibeli loyalitasnya, adalah bentuk penerapan lainnya. Pernyataan Gubernur Jenderal van Heutsz yang menyatakan perlunya “memisahkan yang dapat diajak bekerja sama dari yang fanatik” juga menjadi bukti otentik niat tersebut.

Dalam KUIS IPS, memahami Divide et Impera sebagai strategi politik klasik untuk memecah belah lawan ternyata punya analogi menarik di dunia sastra. Prinsip “memisahkan untuk menguasai” itu bisa kita temukan dalam teknik Penempatan Baris Puisi yang Tepat , di mana pemisahan baris justru menguatkan makna secara keseluruhan. Nah, kembali ke politik, itulah inti kecerdikan Divide et Impera: menguasai dengan cara memisahkan, persis seperti puisi yang kuat karena baris-barisnya ditempatkan secara strategis.

Ilustrasi situasi masyarakat Aceh yang terbagi akibat kebijakan ini sangat tragis. Di satu sisi, terdapat uleebalang yang tinggal di balai-balai megah yang dibiayai Belanda, hidup dalam kemewahan dan menjadi tangan panjang pemerintah kolonial untuk mengontrol wilayahnya. Di sisi lain, para ulama dan pengikutnya terpaksa terus bergerilya di hutan dan gunung, hidup dalam kepahitan melihat sebagian bangsawannya sendiri berbalik mendukung penjajah.

Rakyat kecil terjepit di antara kedua pihak; harus tunduk pada uleebalang yang menjadi tuan tanah baru yang didukung Belanda, atau diam-diam menyokong perjuangan ulama dengan risiko ditangkap pasukan Marechaussee yang bisa saja terdiri dari tetangga mereka sendiri yang telah dibayar. Masyarakat yang sebelumnya bersatu melawan penjajah menjadi terkoyak oleh garis loyalitas yang baru diciptakan.

Relevansi dan Refleksi dalam Masyarakat Modern Indonesia

Pola pikir Divide et Impera bukan lagi sekadar artefak sejarah. Di era informasi dan demokrasi modern, strategi ini bereinkarnasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus namun tak kalah efektifnya untuk memecah belah.

Dalam politik praktis, pola ini muncul dalam bentuk politik identitas yang digunakan untuk menggalang dukungan dengan cara menyudutkan kelompok lain. Dalam media sosial, algoritma yang sering menampilkan konten-konten ekstrem sesuai preferensi pengguna menciptakan “echo chamber” atau ruang gema, di mana satu kelompok hanya mendengar pendapatnya sendiri dan semakin membenci kelompok lain yang berbeda. Gejala kontemporernya bisa dilihat dari polarisasi masyarakat yang sangat tajam dalam setiap momen politik, penyebaran hoaks yang menargetkan sentimen SARA, serta framing pemberitaan yang cenderung membenturkan satu kelompok melawan kelompok lainnya.

Prinsip Menangkal Pola Pecah Belah Modern

Untuk menangkal dampak negatif pola pemecah belah di era sekarang, beberapa prinsip kritis perlu dikembangkan. Pertama, literasi media dan digital yang kuat untuk menyaring informasi dan mengenali narasi yang provokatif. Kedua, mengedepankan dialog berbasis fakta dan data, bukan emosi dan prasangka. Ketiga, membangun kesadaran bahwa persatuan dalam keberagaman adalah pilihan aktif yang harus terus diperjuangkan, bukan kondisi yang given. Keempat, dalam konteks berbangsa, penting untuk selalu menguji suatu kebijakan atau narasi: apakah ia mempersatukan atau justru memecah belah?

Apakah menguntungkan seluruh anak bangsa atau hanya segelintir kelompok?

Sejarawan Taufik Abdullah pernah mengingatkan, “Warisan terberat kolonialisme bukanlah ekonomi yang rusak, tetapi mentalitas yang terpecah-pecah.” Pernyataan ini adalah refleksi mendalam bahwa musuh terbesar persatuan kita mungkin bukan lagi kekuatan asing, melainkan kecenderungan internal untuk saling mencurigai dan memisahkan diri, warisan yang dipelihara ratusan tahun lamanya. Melawan warisan itu membutuhkan kesadaran sejarah dan keberanian untuk memilih jalan yang berbeda.

Penutupan: KUIS IPS: Pengertian Divide Et Impera

Maka, refleksi atas Divide et Impera bukan sekadar kilas balik sejarah yang kelam, melainkan sebuah keharusan kewarasan kolektif. Memahami strategi pecah belah ini ibarat mendapat vaksin kritis terhadap berbagai narasi yang mengadu domba. Ketika kita mampu mengenali polanya—entah di ruang politik, media sosial, atau interaksi sehari-hari—kita telah membangun pertahanan pertama untuk menjaga kohesi sosial. Akhir kata, persatuan yang paling tangguh bukanlah yang tak pernah terpecah, tetapi yang dengan sadar menolak untuk dipecah-belah, belajar dari sejarah untuk merajut kembali apa yang pernah sengaja dipisahkan.

FAQ Terpadu

Apakah Divide et Impera selalu disadari oleh pihak yang menjadi korban?

Tidak selalu. Seringkali strategi ini diterapkan secara halus melalui kebijakan, propaganda, atau pemberian hak istimewa pada kelompok tertentu, sehingga perpecahan tampak sebagai konflik alami antarkelompok, bukan rekayasa penguasa.

Bagaimana membedakan konflik biasa dengan hasil politik Divide et Impera?

Ciri kuncinya adalah adanya pihak ketiga (biasanya penguasa) yang justru mendapat keuntungan atau stabil dari konflik tersebut, serta upaya sistematis untuk mencegah rekonsiliasi atau komunikasi langsung antar kelompok yang bertikai.

Apakah strategi ini masih efektif di era informasi seperti sekarang?

Sangat efektif, bahkan mungkin lebih berbahaya. Media sosial dan algoritma dapat mempercepat penyebaran informasi yang memecah belah dan menciptakan “echo chamber”, membuat pola Divide et Impera versi digital lebih sulit diidentifikasi namun dampaknya lebih luas.

Apa contoh sederhana Divide et Impera dalam lingkungan sekolah atau kerja?

Misalnya, pimpinan yang sengaja memberikan informasi berbeda atau memicu rivalitas tidak sehat antar divisi atau kelompok siswa untuk mencegah mereka bersatu menuntut perubahan atau hak yang sama.