Mengapa manusia membutuhkan negara untuk hidup aman dan beradab

Mengapa manusia membutuhkan negara adalah pertanyaan mendasar yang mengawali perjalanan panjang peradaban. Bayangkan hidup tanpa rambu, tanpa pelindung, dan tanpa jaminan bahwa hak kita akan diakui. Sejak dari lingkup keluarga hingga masyarakat luas, naluri manusia untuk hidup bersama dan terorganisir pada akhirnya memerlukan sebuah wadah yang lebih kompleks dan berdaulat. Wadah itulah yang kita kenal sebagai negara, sebuah konstruksi sosial yang jauh lebih dari sekadar garis batas di peta.

Secara mendasar, negara hadir sebagai jawaban atas keterbatasan manusia ketika hidup sendiri-sendiri. Teori kontrak sosial dari para filsuf seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau menggambarkannya sebagai kesepakatan untuk menyerahkan sebagian kebebasan alamiah demi mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban. Berbeda dengan organisasi sosial tradisional seperti suku, negara memiliki otoritas pemaksa yang sah, sebagaimana ditegaskan Max Weber, untuk menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pelayan, dan pelindung bagi seluruh warganya.

Konsep Dasar dan Teori Sosial tentang Negara

Sebelum menyelami fungsi praktisnya, penting untuk memahami fondasi filosofis dan sosiologis dari negara. Negara bukan sekadar gedung pemerintahan atau sekumpulan pejabat, melainkan sebuah konsep yang kompleks yang lahir dari pergulatan panjang pemikiran manusia tentang cara mengorganisasi kehidupan bersama. Dalam perspektif ilmu politik dan sosiologi, negara didefinisikan sebagai suatu komunitas politik yang terorganisir, menduduki wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang sah dengan kedaulatan, dan diakui oleh masyarakat internasional.

Ia adalah institusi tertinggi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah, sebuah gagasan yang dikemukakan secara tegas oleh sosiolog Max Weber.

Teori Kontrak Sosial dan Legitimasi Negara

Gagasan tentang mengapa manusia rela menyerahkan sebagian kebebasan alamiahnya kepada sebuah otoritas pusat banyak dijelaskan melalui teori kontrak sosial. Thomas Hobbes, menyaksikan kekacauan Perang Saudara Inggris, menggambarkan kehidupan manusia dalam “state of nature” sebagai kondisi yang “soliter, miskin, buruk, kasar, dan pendek”. Untuk menghindari keadaan perang semua lawan semua, manusia secara rasional sepakat mengadakan kontrak untuk menyerahkan seluruh haknya kepada seorang penguasa mutlak, Leviathan, yang akan menjamin ketertiban.

John Locke memiliki pandangan yang lebih optimis. Bagi Locke, manusia dalam keadaan alamiah sudah memiliki hak dasar seperti hidup, kebebasan, dan milik. Negara dibentuk melalui kontrak sosial khusus untuk melindungi hak-hak tersebut. Jika negara gagal, rakyat berhak melakukan pembangkangan. Jean-Jacques Rousseau membayangkan kontrak sosial sebagai penyatuan kehendak individu menjadi “kehendak umum” (volonté générale).

Negara yang legitimate adalah yang mencerminkan kehendak umum ini, bertindak untuk kebaikan bersama, bukan sekadar menjumlahkan kepentingan pribadi.

Negara versus Organisasi Sosial Tradisional

Negara modern berbeda secara fundamental dengan bentuk organisasi sosial sebelumnya seperti suku atau komunitas adat. Kesukuan biasanya berbasis pada ikatan kekerabatan, keturunan, dan tradisi yang sangat personal dan lokal. Otoritas kepemimpinan sering kali bersifat karismatik atau tradisional. Sebaliknya, negara modern bersifat teritorial; kewarganegaraan ditentukan oleh batas geografis, bukan garis keturunan semata. Negara juga memiliki birokrasi rasional yang impersonal dan sistem hukum yang terdokumentasi, yang berlaku sama bagi semua orang di dalam wilayahnya, terlepas dari ikatan primordial mereka.

Transisi dari masyarakat kesukuan ke negara sering kali melibatkan proses sentralisasi kekuasaan dan penciptaan identitas nasional yang lebih inklusif.

Monopoli Kekerasan yang Sah

Konsep Max Weber tentang monopoli kekerasan yang sah merupakan pilar dalam memahami negara. Dalam masyarakat mana pun, konflik dan potensi kekerasan selalu ada. Yang membedakan negara adalah klaimnya bahwa hanya institusi negara—melalui polisi, pengadilan, dan tentara—yang berhak menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekuatan secara legal. Klaim ini bertujuan untuk mendeprivatisasi kekerasan. Bayangkan jika setiap individu atau kelompok boleh main hakim sendiri atau membentuk milisi pribadi; kekacauan akan segera terjadi.

Monopoli ini bukan untuk represi semata, melainkan menjadi fondasi bagi penegakan hukum, keamanan internal, dan pertahanan dari ancaman luar. Legitimasi monopoli ini bergantung pada penerimaan masyarakat dan penegakannya yang konsisten dengan hukum yang berlaku.

Fungsi Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Kolektif

Setelah memahami dasarnya, kita dapat melihat bagaimana teori tersebut mewujud dalam tindakan nyata. Negara hadir bukan sebagai entitas abstrak, melainkan sebagai mesin pemenuhan kebutuhan dasar yang mustahil dijamin secara memadai oleh individu atau kelompok kecil. Kebutuhan kolektif ini bersifat publik, artinya manfaatnya dinikmati bersama dan sulit untuk mengecualikan orang lain. Kegagalan memenuhinya berpotensi memicu disintegrasi sosial dan kemunduran peradaban.

Peta Kebutuhan Kolektif dan Peran Negara

Untuk memetakan hubungan yang erat antara kebutuhan manusia dan peran negara, tabel berikut merinci beberapa kebutuhan kolektif paling fundamental.

Penegakan Hukum dan Penyediaan Infrastruktur

Mekanisme penegakan hukum merupakan contoh nyata monopoli kekerasan yang sah. Prosesnya dimulai dari pembuatan hukum yang partisipatif, sosialisasi, hingga penindakan. Aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan berdasarkan prosedur hukum, bukan inisiatif pribadi. Kasus kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk dituntut dan diproses di pengadilan yang independen. Putusan pengadilan, seperti hukuman penjara atau denda, dilaksanakan oleh negara.

Rantai ini dirancang untuk memastikan keadilan prosedural dan mencegah main hakim sendiri. Di sisi lain, penyelenggaraan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, atau jaringan listrik 35.000 volt membutuhkan skala pendanaan, perencanaan jangka panjang, dan kewenangan pembebasan lahan yang hampir mustahil dilakukan oleh entitas non-negara tanpa menimbulkan konflik yang masif.

Penjamin Stabilitas Ekonomi

Bayangkan jika setiap bank atau bahkan komunitas boleh mencetak uangnya sendiri. Nilai tukar akan kacau balau, dan transaksi antarwilayah menjadi sangat rumit. Negara, melalui bank sentral, berfungsi sebagai penjamin tunggal keabsahan mata uang. Tugasnya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, sehingga harga-harga tidak melonjak tak terkendali yang menyengsarakan rakyat, terutama yang berpenghasilan tetap. Selain itu, negara mengatur pasar untuk mencegah praktik monopoli, melindungi konsumen, dan menyediakan jaring pengaman sosial seperti bantuan bagi penganggur atau warga miskin.

Intervensi ini bertujuan menciptakan lapangan bermain yang adil dan mencegah gejolak ekonomi yang ekstrem yang dapat memicu kerusuhan sosial.

Negara sebagai Penjamin Hak dan Pengatur Konflik

Selain memenuhi kebutuhan material, negara juga berfungsi sebagai wasit yang netral dan pelindung hak. Dalam masyarakat yang plural, benturan kepentingan dan interpretasi tentang apa yang adil adalah keniscayaan. Tanpa adanya lembaga yang diakui bersama untuk mengatur dan menyelesaikan konflik ini, masyarakat akan terjerumus ke dalam siklus kekerasan dan ketidakpastian yang tak berujung.

Perlindungan Hak Asasi dan Hak Properti, Mengapa manusia membutuhkan negara

Negara berdiri sebagai penjamin utama hak asasi manusia dan hak properti warga negaranya. Ini diwujudkan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Hak atas hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul dilindungi dari ancaman, baik dari sesama warga maupun dari negara itu sendiri. Sementara itu, hak properti—atas tanah, rumah, atau hasil karya intelektual—diberikan kepastian hukum melalui sistem pendaftaran dan sertifikasi. Kepastian ini fundamental bagi perkembangan ekonomi, karena orang akan enggan berinvestasi atau berinovasi jika hasil jerih payahnya dapat diambil secara sewenang-wenang oleh pihak lain.

Negara, melalui pengadilan, bertindak sebagai penengah yang memutuskan sengketa kepemilikan berdasarkan bukti dan hukum, bukan berdasarkan kekuatan atau pengaruh semata.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial

Contoh konkret peran negara sebagai pengatur konflik dapat dilihat dalam sengketa pertanahan. Dua pihak mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah yang sama. Daripada menyelesaikannya dengan kekerasan atau tekanan sosial, mereka dapat membawa kasusnya ke pengadilan. Setiap pihak menyajikan bukti seperti sertifikat, sejarah penguasaan, atau kesaksian. Hakim, sebagai representasi negara, akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta dapat dipaksakan eksekusinya oleh aparat negara. Mekanisme serupa berlaku untuk konflik perdata lainnya, seperti wanprestasi dalam bisnis, atau konflik pidana seperti pemukulan. Negara menyediakan saluran prosedural yang terstandarisasi untuk mengalihkan konflik dari jalanan ke ruang sidang.

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Negara Hukum

Agar fungsi wasit ini berjalan dengan kredibel, negara harus menegakkan prinsip-prinsip keadilan tertentu. Prinsip-prinsip ini bukan hanya slogan, melainkan batu uji bagi legitimasi setiap tindakan negara.

• Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, dapat diketahui publik, dan tidak berlaku surut. Warga harus bisa meramalkan konsekuensi hukum dari suatu tindakan.
• Kesetaraan di Hadapan Hukum: Hukum berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang.
• Due Process of Law: Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, termasuk praduga tak bersalah, hak didampingi pengacara, dan hak untuk membela diri.
• Akses terhadap Keadilan: Lembaga peradilan harus dapat diakses secara fisik dan ekonomis oleh seluruh lapisan masyarakat.
• Independensi Kekuasaan Kehakiman: Lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif atau legislatif dalam memutus perkara.

Kedaulatan Hukum sebagai Fondasi Kepastian

Konsep rule of law atau kedaulatan hukum adalah puncak dari semua pembahasan ini. Ia berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bukan terletak pada individu pemimpin, melainkan pada hukum itu sendiri. Pemerintah dan aparatnya juga tunduk pada hukum, bukan berada di atasnya. Kebutuhan manusia akan kepastian sangat terpenuhi dalam sistem ini. Seorang pedagang kecil dapat membuat kontrak dengan percaya diri karena tahu ada hukum yang mengaturnya dan pengadilan yang akan menegakkannya.

Seorang warga biasa dapat menentang kebijakan pemerintah jika dinilai melanggar hukum, melalui proses judicial review. Rule of law mengubah kekuasaan dari sesuatu yang arbitrari dan menakutkan menjadi suatu kerangka yang dapat diprediksi, yang pada akhirnya melindungi kebebasan dan mendorong kemajuan.

Negara hadir sebagai entitas yang mengatur kehidupan bersama, memastikan stabilitas dan kesejahteraan bagi warganya. Dalam konteks Indonesia, momentum Indonesia Raih Bonus Demografi 2030, Kesejahteraan Tetap Terjaga menjadi bukti nyata bahwa peran negara sangat krusial. Tanpa kebijakan yang visioner dari negara, potensi besar seperti bonus demografi ini bisa sia-sia. Oleh karena itu, kebutuhan manusia akan negara adalah mutlak, terutama untuk mengelola peluang strategis demi kemakmuran kolektif jangka panjang.

Identitas Kolektif dan Kedaulatan

Negara tidak hanya mengurusi urusan dalam negeri yang praktis, tetapi juga memainkan peran simbolis dan politis yang sangat penting di panggung global. Ia adalah wadah bagi identitas kolektif suatu bangsa dan sekaligus aktor utama yang mewakili kepentingan kolektif tersebut dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam dunia yang terdiri dari hampir dua ratus negara berdaulat, eksistensi ini adalah prasyarat untuk diakui dan diperhitungkan.

Pembentukan Identitas Nasional

Negara modern aktif membentuk dan memelihara identitas nasional yang mempersatukan keragaman di dalamnya. Ini dilakukan melalui berbagai instrumen: pendidikan nasional dengan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sejarah bersama; simbol-simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa persatuan; peringatan hari-hari besar nasional; serta kebijakan budaya. Proses ini, yang kadang disebut “nation-building”, bertujuan mengubah kesetiaan primordial warga dari suku atau daerah menjadi kesetiaan yang lebih luas kepada bangsa dan negara.

Rasa kebangsaan ini menjadi perekat sosial yang kuat, terutama dalam menghadapi tantangan atau ancaman dari luar.

Negara sebagai Aktor Kedaulatan di Dunia Internasional

Kedaulatan adalah atribut utama yang membedakan negara dari organisasi lain. Kedaulatan internal berarti negara memiliki otoritas tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum di wilayahnya. Kedaulatan eksternal berarti negara diakui oleh negara lain sebagai entitas yang setara, bebas dari intervensi, dan berhak mengatur hubungannya sendiri. Pengakuan ini krusial. Sebuah negara yang tidak diakui secara luas akan kesulitan membuat perjanjian dagang, mengakses pinjaman internasional, atau melindungi warganya di luar negeri.

Kebutuhan manusia akan negara berakar pada naluri untuk hidup dalam keteraturan dan keadilan. Sejarah menunjukkan, tanpa otoritas yang sah, konflik dan ketidakpastian mengancam, seperti yang terjadi pada masa awal Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Di sinilah, peran kelompok yang setia pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjadi studi kasus menarik tentang loyalitas dan tuntutan akan sistem pemerintahan yang legitimate. Eksistensi mereka, yang bisa ditelusuri lebih lanjut melalui ulasan tentang Kelompok Setia kepada Ali bin Abi Thalib , mengonfirmasi bahwa hasrat untuk memiliki pemimpin dan negara yang diakui adalah universal, melampaui zaman dan konteks, demi menjamin stabilitas sosial dan hak-hak kolektif.

Keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bentuk pengakuan kedaulatan yang paling formal.

Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Source: slidesharecdn.com

Untuk memajukan kepentingan warganya, negara terlibat dalam diplomasi dan kerja sama internasional yang kompleks. Melalui kedutaan besar dan konsulat, negara melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, mulai dari membantu dokumen yang hilang hingga intervensi hukum dalam kasus tertentu. Negara juga merundingkan perjanjian perdagangan untuk membuka pasar ekspor, menarik investasi asing, dan memastikan pasokan energi atau pangan. Di forum-forum multilateral seperti ASEAN atau G20, negara memperjuangkan isu-isu strategis seperti perubahan iklim, keamanan siber, atau penanganan pandemi, yang semuanya berdampak langsung pada kesejahteraan warga di dalam negeri.

Filsafat tentang Identitas Kolektif dan Negara

Hubungan mendalam antara identitas kolektif dan eksistensi negara telah lama menjadi bahan renungan para pemikir. Ernest Renan, dalam esainya yang terkenal “Qu’est-ce qu’une nation?” (Apa Itu Bangsa?), menawarkan perspektif yang visioner.

“Sebuah bangsa adalah jiwa, prinsip spiritual. Dua hal yang sesungguhnya merupakan satu hal ini membentuk jiwa ini, prinsip spiritual ini. Satu berada di masa lalu, satu di masa kini. Yang satu adalah kepemilikan bersama atas warisan ingatan yang kaya; yang lain adalah kesepakatan sekarang, keinginan untuk hidup bersama, kehendak untuk terus menghidupkan warisan yang telah diterima secara tak terbagi… Keberadaan sebuah bangsa adalah (maafkan metafora ini) plebisit sehari-hari.”

Pernyataan Renan ini menegaskan bahwa negara-bangsa bukan sekadar warisan etnis atau geografis yang statis, melainkan sebuah proyek bersama yang terus diperbarui melalui kesepakatan dan kehendak hidup bersama warganya—sebuah “plebisit sehari-hari” yang melegitimasi keberadaannya.

Dinamika dan Tantangan Kebutuhan Manusia terhadap Negara: Mengapa Manusia Membutuhkan Negara

Kebutuhan manusia akan negara bukanlah sesuatu yang statis. Ia berevolusi seiring perubahan zaman, kompleksitas masyarakat, dan perkembangan gagasan. Dari masa pra-modern hingga era digital globalisasi sekarang, tuntutan terhadap negara terus berubah, sekaligus menghadapkan negara pada kritik dan tantangan baru yang menguji relevansinya.

Evolusi Kebutuhan dari Masa ke Masa

Pada masa pra-modern, “negara” sering kali identik dengan penguasa personal (raja atau sultan) yang fungsi utamanya adalah pertahanan wilayah, pemungutan pajak, dan menjaga ketertiban minimal. Pada era modern, seiring Revolusi Industri dan bangkitnya gagasan kewarganegaraan, tuntutan meluas. Negara diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menyediakan pendidikan massal, infrastruktur industri, dan jaminan sosial dasar. Di era kontemporer pasca-Perang Dunia II, fungsi negara semakin membesar menjadi “welfare state” (negara kesejahteraan) yang aktif dalam redistribusi kekayaan, penyediaan layanan kesehatan menyeluruh, dan pengaturan ekonomi makro.

Kini, di era globalisasi dan revolusi informasi, muncul kebutuhan baru: perlindungan data pribadi, regulasi dunia maya, penanganan isu lintas batas seperti perubahan iklim dan terorisme, serta respons terhadap pandemi global.

Tantangan Negara di Era Masyarakat Majemuk dan Global

Negara modern menghadapi paradoks yang pelik. Di satu sisi, masyarakat di dalamnya semakin majemuk secara etnis, agama, dan budaya, serta memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat dan personal. Di sisi lain, kekuatan kapital global dan organisasi transnasional sering kali membatasi kedaulatan negara dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana negara dapat tetap menjadi penjamin kohesi sosial dan keadilan distributif di tengah tekanan globalisasi yang cenderung memperlebar kesenjangan.

Selain itu, kecepatan perubahan teknologi sering kali melampaui kecepatan birokrasi negara dalam merespons, menimbulkan kesan bahwa negara ketinggalan zaman.

Kritik dan Kebutuhan akan Kontrol terhadap Kekuasaan Negara

Sejak awal, negara juga dipandang dengan kecurigaan. Potensi penyalahgunaan monopoli kekerasan yang sah selalu ada. Sejarah dipenuhi contoh negara yang berubah menjadi alat represi, korupsi, atau otoritarian. Dari sinilah lahir kebutuhan akan kontrol terhadap negara. Gagasan pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, pemilihan umum yang berkala, dan transparansi anggaran adalah mekanisme yang dikembangkan untuk mengikat Leviathan agar tidak memangsa rakyatnya sendiri.

Kritik terhadap negara tidak berarti menolak keberadaannya, tetapi justru menyempurnakannya agar tetap menjadi pelayan publik, bukan majikan.

Ilustrasi Masyarakat Hipotetis Tanpa Negara

Mari kita bayangkan sebuah masyarakat pulau hipotetis yang berfungsi tanpa negara. Awalnya, mungkin terlihat idilis: komunitas kecil yang mengatur diri sendiri berdasarkan musyawarah dan norma adat. Namun, seiring populasi bertambah dan sumber daya seperti lahan subur atau titik air menjadi langka, konflik mulai muncul. Kelompok yang lebih kuat akan cenderung mendominasi akses terhadap sumber daya tersebut. Tanpa sistem peradilan yang imparsial, sengketa diselesaikan dengan ancaman atau kekerasan balasan.

Proyek bersama yang membutuhkan skala besar, seperti membangun tanggul untuk mencegah banjir atau jalan yang menghubungkan desa, sulit terlaksana karena tidak ada otoritas yang dapat mengkoordinasi dan membiayainya. Pedagang dari luar yang datang akan enggan berdagang karena tidak ada jaminan hukum atas kontrak mereka. Pada akhirnya, masyarakat ini mungkin akan terpecah menjadi faksi-faksi yang saling bermusuhan, atau justru secara spontan membentuk otoritas bersama—sebuah proto-negara—untuk mengatasi kekacauan yang mereka alami.

Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan tatanan, keadilan, dan koordinasi untuk kepentingan bersama pada akhirnya mendorong terbentuknya suatu bentuk negara, betapapun sederhananya.

Ringkasan Akhir

Dengan demikian, kebutuhan manusia akan negara bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berevolusi seiring kompleksitas kehidupan. Dari penjaga keamanan paling purba hingga pengelola sistem kesehatan dan ekonomi di era digital, negara tetap menjadi poros utama yang memungkinkan kehidupan kolektif berjalan tertib dan bermartabat. Meski potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu menjadi tantangan yang harus dikontrol, bayangan masyarakat tanpa negara justru seringkali mengarah pada ketidakpastian dan konflik yang tak berkesudahan.

Pada akhirnya, negara adalah cermin dari hasrat manusia yang paling mendasar: untuk hidup bukan hanya sekadar ada, tetapi untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kemajuan.

Pertanyaan Populer dan Jawabannya

Apakah negara selalu diperlukan? Bukankah dulu manusia bisa hidup dalam suku atau komunitas kecil?

Keberadaan negara menjadi fondasi utama dalam menjamin ketertiban dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk merancang kebijakan yang visioner, terutama untuk mengoptimalkan Bonus Demografi 2030: Kesejahteraan Masyarakat Tetap Terjaga. Momentum demografi ini hanya akan menjadi berkah jika dikelola oleh negara yang mampu menyediakan pendidikan berkualitas, lapangan kerja, dan sistem kesehatan yang mumpuni. Pada akhirnya, kebutuhan manusia akan negara terasa semakin krusial untuk mengubah potensi ledakan penduduk muda menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ya, komunitas kecil seperti suku dapat memenuhi kebutuhan dasar kelompok terbatas. Namun, untuk mengelola masyarakat yang sangat majemuk, kompleks, dan saling terhubung secara global dengan tantangan seperti ekonomi modern, keamanan siber, dan standar hidup yang tinggi, diperlukan struktur yang lebih terlembaga dan berdaulat seperti negara.

Bagaimana jika negara justru melanggar hak warganya sendiri?

Inilah dilema dan kritik utama terhadap negara. Kebutuhan akan kontrol terhadap negara pun muncul, yang diwujudkan dalam prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, rule of law, dan pengawasan masyarakat sipil. Negara idealnya adalah alat untuk melayani warga, bukan sebaliknya.

Apakah konsep negara akan tetap relevan di masa depan dengan adanya organisasi internasional dan perusahaan global?

Negara masih memegang peran kunci sebagai entitas yang memiliki legitimasi dan kedaulatan tertinggi atas suatu wilayah dan populasi. Meski organisasi internasional dan korporasi global berpengaruh, mereka umumnya beroperasi dalam kerangka hukum dan perjanjian yang disetujui oleh negara-negara berdaulat.

Apa bedanya “negara” dan “pemerintah”?

Negara adalah entitas abstrak yang permanen, mencakup wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan. Sementara pemerintah adalah lembaga atau orang-orang yang sedang menjalankan kekuasaan negara untuk sementara waktu. Pemerintah bisa berganti, tetapi negara tetap ada.