Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Kekuatan Geopolitik Nusantara

Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah takdir geografis yang kini diubah menjadi agenda pembangunan nasional yang ambisius. Bayangkan, dua samudera dan lebih dari tujuh belas ribu pulau membentang di persilangan jalur perdagangan global, menjadikan Nusantara sebuah simpul vital yang jantungnya berdetak di lautan. Konsep ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa masa depan bangsa terletak pada kemampuannya mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan yang luar biasa besar, sekaligus menjawab tantangan keamanan dan kedaulatan di wilayah perairan yang sangat luas.

Landasan gagasan ini telah diperkuat melalui berbagai dokumen kebijakan dan kerangka hukum, yang menempatkan pembangunan maritim sebagai prioritas utama. Dari kekayaan biodiversitas yang mendukung ketahanan ekologi global, hingga potensi ekonomi biru yang belum sepenuhnya tergali, Indonesia memiliki semua modal dasar untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, jalan menuju poros maritim yang sesungguhnya memerlukan lebih dari sekadar modal alam; ia menuntut pembangunan infrastruktur terintegrasi, diplomasi yang lincah, dan pengelolaan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Konsep dan Landasan Poros Maritim Dunia: Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan sekadar jargon politik, melainkan sebuah visi geopolitik yang berangkat dari kesadaran mendalam akan jati diri bangsa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, laut adalah pemersatu, jalan raya, dan masa depan. Konsep ini menempatkan Indonesia bukan sebagai pinggiran dari benua, tetapi sebagai pusat pertumbuhan dan peradaban yang dihubungkan oleh laut.

Secara geopolitik dan ekonomi, poros maritim dunia merujuk pada posisi sentral suatu negara dalam tata kelola, keamanan, dan perdagangan laut global. Bagi Indonesia, ini berarti memanfaatkan lokasi strategis di persilangan dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia) untuk menjadi simpul logistik, penghubung budaya, dan penjaga keseimbangan kekuatan regional. Ekonomi maritim menjadi penggerak utama, dengan laut sebagai sumber kemakmuran yang berkelanjutan.

Sejarah dan Perkembangan Gagasan

Gagasan untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara sebenarnya telah lama mengemuka, namun mendapatkan momentum politik yang kuat pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Visi ini secara resmi diangkat dalam pidato pelantikan presiden pada tahun 2014. Akarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang, dari kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai perdagangan regional, hingga Deklarasi Djuanda 1957 yang meletakkan dasar hukum bagi kesatuan wilayah NKRI sebagai negara kepulauan.

Dokumen Kebijakan dan Kerangka Hukum

Visi Poros Maritim Dunia kemudian dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional. Pilar utamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan lima pilar utama: pembangunan kembali budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi payung hukum yang mengatur pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumber dayanya secara berkelanjutan.

Perbandingan Visi Poros Maritim dengan Konsep Negara Lain

Berbagai negara di dunia juga memiliki strategi kelautan yang khas, disesuaikan dengan kondisi geografis dan kepentingan nasionalnya. Perbandingan berikut memberikan perspektif bagaimana Indonesia memposisikan visinya di antara negara-negara maritim lain.

Potensi Geografis dan Sumber Daya Laut

Keunggulan geografis Indonesia bagaikan anugerah sekaligus tantangan yang luar biasa. Garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer adalah yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Posisinya yang berada di persilangan jalur pelayaran dunia—dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut China Selatan—menjadikan perairan Indonesia sebagai “jalan tol” bagi lebih dari 40% perdagangan maritim global. Ini bukan hanya soal lalu lintas kapal, tetapi tentang peluang menjadi pusat logistik, hub perdagangan, dan penentu arah percaturan ekonomi kawasan.

Keunggulan Geografis sebagai Fondasi

Lokasi silang strategis ini diperkuat oleh status Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982. Konsep ini memberikan kedaulatan penuh atas perairan kepulauan, menjadikan laut bukan sebagai pemisah, melainkan penghubung antar-pulau. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ditetapkan merupakan jalur yang dapat digunakan untuk pelayaran internasional, namun tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia. Kombinasi antara garis pantai yang panjang, posisi silang, dan status kepulauan inilah yang membentuk fondasi fisik dari Poros Maritim Dunia.

Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Laut

Laut Indonesia menyimpan kekayaan yang hampir tak terbatas. Dari sisi perikanan, potensi lestari mencapai sekitar 12 juta ton per tahun, meski pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan dan diawasi ketat untuk mencegah overfishing. Di dasar laut, tersimpan mineral strategis seperti timah, nikel, kobalt, dan nodul polymetallic. Sumber daya energi, baik migas lepas pantai maupun energi terbarukan seperti gelombang laut, arus, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Biodiversitas dan Ketahanan Ekologi Global

Indonesia adalah jantung segitiga terumbu karang (Coral Triangle) dunia, yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia dan ribuan spesies ikan. Keberadaan ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun juga sangat krusial sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan kata lain, menjaga kesehatan laut Indonesia bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga kontribusi vital bagi ketahanan ekologi global.

Potensi Strategis Pulau Terluar dan ALKI

Pulau-pulau terluar dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan aset strategis yang menentukan batas kedaulatan dan keamanan ekonomi.

• Pulau-Pulau Terluar: Berfungsi sebagai titik pangkal batas wilayah NKRI. Pengembangannya sebagai wilayah berpenghuni dengan ekonomi berbasis kelautan (seperti wisata bahari, pos pengawasan ikan) memperkuat klaim kedaulatan dan mencegah klaim sepihak dari negara lain.
• ALKI I (Selat Sunda-Laut Jawa-Selat Makassar): Merupakan jalur tersibuk dari dan ke Selat Malaka, vital untuk perdagangan Asia Timur-Asia Barat. Pengawasan dan fasilitas di jalur ini menentukan efisiensi logistik global.
• ALKI II (Laut Flores-Laut Banda): Menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia melalui laut dalam, sering digunakan oleh kapal selam dan kapal besar. Memiliki nilai keamanan dan strategis militer yang tinggi.
• ALKI III (Laut Sawu-Laut Timor): Menghubungkan Samudera Hindia dengan Australia, penting untuk perdagangan energi (LNG) dan menjadi jalur alternatif dari Selat Malaka.

Infrastruktur dan Konektivitas Maritim

Visi menjadi poros maritim akan tinggal wacana tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia cenderung terkonsentrasi di Jawa dan bersifat daratan (land-based). Program tol laut dan revitalisasi pelabuhan menjadi game changer dalam upaya membalik paradigma ini, dengan tujuan utama: menurunkan biaya logistik, memperpendek jarak, dan menyatukan pasar nasional dari Sabang sampai Merauke.

Perkembangan Pelabuhan Utama

Beberapa pelabuhan utama telah mengalami transformasi signifikan. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, sebagai gerbang utama perdagangan internasional, terus dikembangkan dengan terminal baru (New Priok) untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya diperkuat perannya sebagai hub untuk kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, Makassar New Port dirancang menjadi hub maritim untuk kawasan timur Indonesia dan pintu gerbang bagi perdagangan dengan negara-negara Pasifik.

Pengembangan ini tidak hanya soal membangun dermaga, tetapi juga integrasi sistem teknologi informasi dan prosedur kepabeanan yang lebih cepat (National Single Window).

Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya soal geografi, melainkan juga komitmen untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip Contoh Etika Produksi Barang dan Jasa menjadi fondasi krusial, memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di laut dan pesisir bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Dengan demikian, visi poros maritim dapat terwujud secara otentik, mengedepankan kedaulatan dan kesejahteraan jangka panjang bangsa.

Program Tol Laut dan Dampaknya, Posisi Strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Program Tol Laut, yang menjamin ketersediaan kapal berjadwal dan berkapasitas memadai pada rute-rute utama, telah menjadi tulang punggung konektivitas. Dampaknya mulai terasa, meski belum sempurna. Harga barang-barang pokok di wilayah timur seperti Papua dan Maluku mengalami penurunan, meski fluktuatif. Program ini juga mendorong industri galangan kapal dalam negeri untuk memproduksi kapal-kapal barang dan penumpang. Tantangan terbesar tetap pada konsistensi pelayaran, kualitas pelayanan di pelabuhan pengumpan (feeder), dan koordinasi antar-kementerian.

Sebagai poros maritim dunia, Indonesia memerlukan teknologi canggih untuk memetakan dan memvisualisasikan kekayaan lautnya. Pemahaman tentang teknologi seperti Jelaskan maksud hologram menjadi krusial, karena proyeksi tiga dimensi ini dapat merevolusi sistem navigasi, pendidikan kelautan, dan pusat komando. Dengan mengadopsi inovasi semacam itu, visi Indonesia untuk menjadi penjaga laut global akan semakin kuat dan terdepan.

Sistem Logistik Terintegrasi Barat-Timur

Bayangkan sebuah sistem logistik yang terintegrasi: Sebuah kontainer berisi mesin pabrik dari China tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hitungan jam, kontainer tersebut langsung dipindahkan ke kapal tol laut yang akan berlayar ke Timur. Kapal tersebut tidak langsung menuju tujuan akhir, melainka singgah di hub regional seperti Tanjung Perak atau Makassar New Port. Di hub tersebut, kontainer dipindah lagi ke kapal feeder yang lebih kecil menuju pelabuhan-pelabuhan sekunder di Maluku atau Papua.

Seluruh proses pelacakan, pembayaran, dan clearance dilakukan melalui satu platform digital terpadu. Ilustrasi ini menggambarkan cita-cita konektivitas sempurna yang memperlakukan laut sebagai jalan raya utama, dengan pelabuhan sebagai simpul yang saling terhubung secara efisien.

Pemetaan Proyek Infrastruktur Kunci

Aspek Keamanan dan Diplomasi Maritim

Laut yang luas dan kaya adalah berkah, tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman. Kedaulatan atas wilayah perairan yang begitu luas mustahil dijaga hanya dengan kekuatan militer semata. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan kemampuan patroli yang tangguh dengan diplomasi yang lincah. Keamanan dan diplomasi adalah dua sisi mata uang yang sama dalam mewujudkan poros maritim yang berdaulat dan dihormati.

Tantangan Keamanan Maritim

Ancaman di laut Indonesia sangat beragam dan kompleks. Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing masih menjadi masalah serius yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya dan merusak ekosistem. Pelanggaran wilayah oleh kapal asing, baik kapal perang maupun kapal sipil, sering terjadi di perairan sekitar Natuna dan perbatasan lainnya. Ancaman perompakan dan perampokan di laut, meski telah menurun, masih terjadi di beberapa titik rawan seperti Selat Malaka dan perairan sekitar Filipina.

Belum lagi penyelundupan barang, manusia, dan narkoba yang memanfaatkan celah pengawasan di laut.

Peran Diplomasi dalam Tata Kelola Laut

Indonesia aktif menjadi “bridge builder” dalam diplomasi kelautan. Di forum ASEAN, Indonesia mendorong kerangka kerja sama seperti ASEAN Maritime Forum. Secara global, Indonesia adalah pihak yang aktif meratifikasi UNCLOS 1982 dan konsisten memperjuangkan prinsip-prinsipnya, termasuk dalam isu sengketa Laut China Selatan dengan menekankan pentingnya penyelesaian secara damai berdasarkan hukum internasional. Diplomasi juga dilakukan melalui kerja sama teknis, seperti pelatihan pengawasan perikanan bagi negara-negara kepulauan di Pasifik, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara kepulauan.

Patroli bersama bukan sekadar operasi militer, melainkan sebuah pernyataan politik tentang komitmen kolektif untuk menjaga keamanan sebagai barang publik (common good). Ketika kapal Indonesia dan Malaysia berpatroli bersama di Selat Malaka, atau ketika Indonesia bekerja sama dengan Australia di perairan selatan, pesannya jelas: keamanan laut adalah tanggung jawab bersama, dan kedaulatan masing-masing negara harus dihormati.

Peran TNI AL dan Bakamla

TNI Angkatan Laut berperan sebagai ujung tombak pertahanan kedaulatan. Kekuatannya terus dipermodern dengan penambahan kapal perang baru, baik buatan dalam negeri seperti Kapal Cepat Rudal (KCR) maupun kapal selam dari luar negeri. Sementara itu, Bakamla (Badan Keamanan Laut) berfungsi sebagai lembaga koordinator patroli maritim yang melibatkan berbagai instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Kementerian Kelautan. Sinergi antara TNI AL yang fokus pada pertahanan militer dan Bakamla yang fokus pada penegakan hukum di laut menjadi kunci untuk menciptakan efek deterrence dan respons yang cepat terhadap berbagai pelanggaran.

Dampak Ekonomi dan Pengembangan Industri Kelautan

Poros maritim pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sektor kelautan dan perikanan saat ini menyumbang sekitar 7% terhadap PDB nasional, sebuah angka yang masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Transformasi dari sekadar mengekspor bahan mentah (ikan segar, mineral) menjadi membangun industri hilir yang bernilai tambah tinggi adalah langkah strategis untuk mewujudkannya.

Kontribusi Sektor Kelautan

Selain kontribusi terhadap PDB, sektor kelautan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mulai dari nelayan tradisional, pekerja di pelabuhan, hingga tenaga ahli di industri perkapalan. Program seperti pembangunan kampung-kampung nelayan maju dan pengembangan industri perikanan terpadu bertujuan untuk mengangkat harkat hidup masyarakat pesisir yang selama ini sering tertinggal. Peningkatan kualitas SDM kelautan melalui pendidikan vokasi menjadi investasi jangka panjang yang krusial.

Pengembangan Industri Maritim

Industri galangan kapal dalam negeri, seperti PT PAL Indonesia dan berbagai galangan swasta, mendapatkan napas baru dengan program tol laut dan pembelian kapal oleh pelayaran nasional. Industri bioteknologi kelautan mulai menunjukkan potensinya, dengan penelitian untuk menghasilkan produk farmasi, kosmetik, dan pangan fungsional dari bahan baku laut seperti rumput laut, sponge, dan mikroalga. Industri wisata bahari, khususnya yang berbasis alam dan budaya, juga menjadi penopang ekonomi daerah yang sangat potensial.

Prosedur Pengembangan Klaster Industri Perikanan Terpadu

Pengembangan klaster industri perikanan terpadu dimulai dengan penentuan lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki akses logistik yang baik. Di tingkat hulu, dibangun pusat pembenihan dan budidaya yang modern, serta didukung oleh penyuluhan kepada pembudidaya. Hasil panen kemudian diangkut ke unit pengolahan di kawasan industri terpadu. Di sana, ikan tidak hanya dijual segar atau beku, tetapi diolah menjadi fillet, surimi, nugget, tepung ikan, hingga suplemen omega-3.

Limbah pengolahan dimanfaatkan untuk membuat pupuk atau pakan ternak (konsep zero waste). Pasar ekspor dibuka melalui kerja sama dengan buyer internasional, dengan dukungan sertifikasi halal dan keamanan pangan yang ketat.

Peluang Investasi Strategis di Ekonomi Biru

• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terpadu: Investasi pada cold storage, pabrik es, dan fasilitas pengolahan di pelabuhan perikanan utama dan daerah.
• Energi Terbarukan Laut: Pengembangan PLT Gelombang (Wave Energy) atau PLT Arus Laut di selat-selat dengan arus kuat, seperti di Selat Lombok atau Selat Alas.
• Ekowisata Bahari Berbasis Komunitas: Investasi pada resort dan fasilitas pendukung yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal di destinasi wisata laut premium.
• Industri Maritim Digital: Pengembangan platform logistik maritim, sistem pemantauan kapal dan ikan berbasis satelit (VMS), serta aplikasi untuk pemasaran hasil laut langsung dari nelayan.
• Riset dan Pengembangan Bioteknologi Kelautan: Kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengkomersialkan temuan-temuan dari kekayaan biodiversitas laut Indonesia.

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan

Jalan menuju Poros Maritim Dunia tidaklah mulus. Di balik potensi besar, tersembunyi jebakan dan tantangan serius yang jika diabaikan justru akan menggerogoti fondasi pembangunan itu sendiri. Tantangan ini datang baik dari dalam, berupa kelemahan struktural, maupun dari luar, berupa tekanan ekologis global. Keberhasilan visi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengelola tantangan ini dengan bijak.

Tantangan Internal Pembangunan Maritim

Source: slidesharecdn.com

Kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, khususnya Indonesia Timur, masih sangat lebar. Kapasitas SDM di sektor kelautan, dari tingkat teknisi pelabuhan, perwira kapal, hingga peneliti, masih perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Koordinasi kelembagaan antar-pemangku kepentingan—Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Pariwisata, serta pemerintah daerah—sering kali masih tumpang tindih dan kurang sinergis, menghambat eksekusi kebijakan di lapangan.

Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia tak hanya soal geografi, namun juga kekayaan budaya yang membentuk karakter bangsa. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti gotong royong dan penghormatan, sebagaimana tercermin dalam cerita Bapakku Sakit Wingi Ada Krama Alus , menjadi fondasi sosial yang vital. Semangat kolektif dan etos kerja berbasis kearifan lokal inilah yang pada akhirnya akan mengokohkan pondasi Indonesia dalam memimpin percaturan maritim global secara berdaulat.

Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Laut Indonesia berada di bawah tekanan lingkungan yang berat. Sampah laut, terutama plastik, mencemari perairan dan merusak biota. Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti bom dan potasium masih terjadi di beberapa daerah. Kerusakan terumbu karang mencapai level yang mengkhawatirkan, mengurangi daya dukung ekosistem dan ketahanan pesisir. Perubahan iklim juga nyata, dengan ancaman kenaikan muka air laut, pemutihan karang massal (coral bleaching), dan perubahan pola migrasi ikan yang mengganggu hasil tangkapan nelayan.

Kerangka Penanganan Tantangan Pembangunan Maritim

Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru sebagai Panduan

Ekonomi biru menjadi kompas untuk navigasi yang tepat. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Prinsipnya meliputi: pertama, kesehatan ekosistem laut adalah prasyarat mutlak untuk aktivitas ekonomi. Kedua, kegiatan ekonomi harus dirancang untuk meminimalkan limbah dan polusi (sirkularitas). Ketiga, pembangunan harus inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Keempat, inovasi sains dan teknologi adalah penggerak utama. Dengan berpegang pada prinsip ini, pembangunan maritim Indonesia tidak akan jatuh pada eksploitasi berlebihan yang justru menghancurkan masa depannya sendiri.

Terakhir

Dengan demikian, perjalanan Indonesia meneguhkan diri sebagai Poros Maritim Dunia adalah sebuah narasi besar yang sedang ditulis. Ia adalah cerita tentang transformasi dari negara kepulauan yang tersegmentasi menjadi kesatuan maritim yang tangguh, terhubung, dan berdaulat. Tantangan keamanan, kesenjangan infrastruktur, dan tekanan lingkungan memang nyata, namun strategi berbasis ekonomi biru dan diplomasi aktif memberikan peta jalan yang jelas. Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan poros maritim tidak hanya akan mengangkat harkat ekonomi nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia kembali pada posisi terhormat sebagai penjaga dan pengelola salah satu wilayah laut paling strategis di planet bumi.

Panduan FAQ

Apakah visi Poros Maritim Dunia hanya fokus pada aspek militer dan keamanan?

Tidak. Visi ini bersifat komprehensif dan mencakup lima pilar utama: pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, penguatan konektivitas dan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan dan keamanan. Aspek keamanan adalah salah satu penopang, namun fondasinya adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan berbasis kelautan.

Bagaimana peran masyarakat biasa dalam mendukung visi Poros Maritim?

Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran dan budaya maritim, seperti menjaga kebersihan pantai dan laut, mendukung produk perikanan dan kelautan lokal, serta memahami pentingnya kedaulatan wilayah NKRI. Pengembangan UMUM di sektor kelautan dan pariwisata bahari juga merupakan kontribusi nyata.

Apa bedanya Poros Maritim Dunia dengan konsep “World Maritime Axis” yang digaungkan negara lain?

Poros Maritim Indonesia bersifat intrinsik, memanfaatkan posisi geografis alami sebagai negara kepulauan terbesar untuk konektivitas dan ketahanan nasional, serta pengaruh regional. Sementara konsep serupa dari negara maju seringkali berorientasi pada penguatan pengaruh global, kontrol jalur perdagangan, dan proyeksi kekuatan militer ke luar wilayahnya.

Apakah pembangunan infrastruktur maritim besar-besaran tidak mengancam ekosistem laut?

Ini adalah tantangan utama. Karena itu, prinsip ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam kebijakan. Pembangunan diharapkan mengikuti kajian lingkungan yang ketat (AMDAL), menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan melibatkan restorasi ekosistem sebagai bagian dari proyek, seperti transplantasi terumbu karang di area terdampak pembangunan pelabuhan.