Sumpah Perjuangan Bangsa Sebelum Pemuda Masih Bersifat Kedaerahan

Sumpah Perjuangan Bangsa Sebelum Pemuda Masih Bersifat kedaerahan itu seperti benih-benih yang sudah ditanam jauh sebelum pohon persatuan itu tumbuh megah. Bayangkan, jauh sebelum tahun 1928 dan gegap gempita Sumpah Pemuda, sebenarnya semangat untuk bersatu dan berikrar sudah berdenyut dalam jantung Nusantara. Dari Sumpah Palapa Gajah Mada yang ambisius hingga ikrar setia kepada raja-raja lokal dan janji perang melawan penjajah, semuanya adalah cikal bakal dari sebuah mimpi besar bernama Indonesia.

Narasi ini ingin mengajak kita menyusuri lorong waktu, melihat bagaimana potongan-potongan puzzle kebangsaan itu mulai disusun, meski awalnya masih terpencar dan berwarna kedaerahan.

Pada era pergerakan awal, imajinasi tentang satu bangsa sudah mulai menggeliat, meski terhambat oleh batasan teknologi komunikasi dan struktur masyarakat. Gagasan-gagasan brilian tentang persatuan berseliweran di halaman-halaman surat kabar terbatas, dalam diskusi panas kongres organisasi pemuda daerah, atau terselip dalam bait-bait sastra. Bahasa Melayu mulai menjadi jembatan, meski literasi yang belum merata membuat kesadaran ini hanya menyentuh kalangan tertentu. Ditambah lagi, angin perubahan dari geopolitik global pasca Perang Dunia I mendorong para pemuda untuk mulai memikirkan ulang bentuk perjuangan mereka, perlahan meninggalkan sekat-sekat kesukuan.

Mengurai Makna Sumpah Sebelum Sumpah Pemuda dalam Narasi Kolektif Bangsa: Sumpah Perjuangan Bangsa Sebelum Pemuda Masih Bersifat

Sebelum kata “Indonesia” mengkristal dalam ikrar 1928, tanah Nusantara sebenarnya sudah lama akrab dengan konsep sumpah dan ikrar kolektif. Praktik ini bukan hal baru; ia hidup dalam DNA masyarakat sebagai bagian dari ritual sosial, politik, dan spiritual. Ikrar-ikrar ini berfungsi sebagai perekat kelompok, baik dalam lingkup kerajaan, persekutuan adat, maupun perlawanan terhadap penjajah. Mereka adalah prototipe awal dari kesadaran untuk bersatu, meski batasannya masih terikat pada loyalitas kesukuan, kedaerahan, atau figur tertentu seperti raja.

Narasi persatuan yang lebih luas, yang melampaui pulau dan suku, memang belum muncul, tetapi benih-benihnya sudah tertanam dalam bentuk-bentuk kesetiaan dan perlawanan bersama ini.

Ikrar-ikrar pra-kebangsaan ini memiliki kekuatan magis-sosial yang luar biasa. Dalam konteks persekutuan adat, seperti pada masyarakat Batak atau Dayak, sumpah (sering disebut “janji” atau “ikrar”) mengikat anggota komunitas dalam hukum yang tak terlanggar. Sementara dalam konteks politik kerajaan, Sumpah Palapa Patih Gajah Mada dari Majapahit adalah contoh ambisius tentang visi penyatuan wilayah di bawah satu panji kekuasaan. Di era kolonial, ikrar setia kepada Sultan atau ikrar perang melawan penjajah (seperti dalam Perang Diponegoro atau Perang Aceh) menjadi pemersatu yang konkret, meski motivasinya masih bersifat religius (perang sabil) atau mempertahankan otoritas tradisional.

Semua ikrar ini, dalam skala yang berbeda, melatih mental kolektif untuk berkorban demi sesuatu yang dianggap lebih besar dari diri individu.

Perbandingan Ikrar Pra-1928 dan Sumpah Pemuda

Untuk melihat evolusi konsep persatuan, berikut adalah perbandingan antara tiga contoh ikrar sebelum 1928 dengan Sumpah Pemuda berdasarkan beberapa unsur kunci.

Semangat Kebangsaan yang Masih Terserak

Para perintis pergerakan nasional awal sudah mulai merasakan denyut nadi persatuan, meski kata-katanya masih mencari bentuk. Gagasan mereka seringkali tersampaikan dalam nada yang menggugah, mencerminkan kerinduan akan sebuah kesatuan yang belum sepenuhnya terdefinisi.

“Sinaring sasama, murba saking sangsara, mardi kawerdinaning bangsa.” (Menerangi sesama, terbebas dari penderitaan, menuju kecerdasan bangsa.) – dr. Wahidin Soedirohoesodo, menggambarkan cita-cita perjuangan melalui pendidikan dan kesadaran.

“Hanya ada satu obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit kita, yaitu persatuan yang nyata dari seluruh penduduk Hindia.” – Ernest Douwes Dekker (Setiabudi), menekankan bahwa persatuan adalah solusi fundamental, meski pada praktiknya masih sulit diwujudkan.

Fondasi Mental Menuju Ikrar 1928

Ikrar-ikrar lokal pra-1928 berperan sebagai fondasi mental yang crucial. Mereka menciptakan pola pikir bahwa bersumpah dan berkomitmen bersama adalah cara yang sah dan kuat untuk mencapai tujuan kolektif. Tradisi perlawanan lokal, meski gagal secara militer, meninggalkan legasi heroik bahwa penjajah bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Semangat ini diwarisi oleh generasi pemuda terpelajar yang kemudian membaca sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, atau Cut Nyak Dien bukan sebagai cerita daerah yang terpisah, tetapi sebagai bab-bab dari sebuah narasi perlawanan panjang yang sama.

Namun, fondasi ini masih bersifat fragmentaris. Loyalitas utama masih mengarah ke “bangsa Jawa”, “bangsa Sunda”, “bangsa Minahasa”, atau “bangsa Aceh”. Sumpah Pemuda 1928 berhasil melakukan lompatan kuantum dengan mengalihkan loyalitas primodial itu ke sebuah konsep imaginatif bernama “bangsa Indonesia”. Ikrar-ikrar lama membentuk mentalitas berkorban dan setia kawan. Sumpah Pemuda kemudian memberikan wadah baru, identitas baru, dan tujuan baru yang lebih luas untuk menampung semua mentalitas dan semangat pengorbanan yang sudah ada tersebut.

Ia adalah puncak gunung es dari sebuah proses panjang pembentukan kesadaran kolektif yang akarnya merambah jauh ke dalam tradisi dan sejarah lokal Nusantara.

Batas-Batas Imajinasi Kebangsaan pada Era Pergerakan Awal dan Medium Penyampaiannya

Pada dekade-dekade awal abad ke-20, gagasan tentang “Indonesia” masih samar-samar, sebuah embrio pemikiran yang bergerak dalam ruang yang sangat terbatas. Kebangkitan nasionalisme belum memiliki panggung yang luas. Ruang gerak dibatasi oleh politik etis yang sangat hati-hati, sensor ketat pemerintah kolonial, serta infrastruktur komunikasi dan transportasi yang masih primitif. Imajinasi tentang satu bangsa harus disusun dari potongan-potongan informasi yang tersebar, dibahas dalam lingkaran-lingkaran kecil, dan disebarkan melalui media yang hanya menjangkau segelintir orang terpelajar.

Komunikasi antarpulau yang lambat membuat isu-isu tetap bersifat lokal atau regional. Surat kabar dan majalah, meski menjadi medium utama, memiliki sirkulasi terbatas dan hanya dibaca oleh kalangan tertentu. Organisasi-organisasi yang lahir pun masih sangat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, atau Jong Ambon. Mereka adalah wadah penting bagi diskusi, tetapi cakrawala awal diskusinya masih sangat diwarnai oleh kepentingan dan kebanggaan terhadap daerah asal masing-masing.

Gagasan persatuan harus berjuang melawan realitas geografis dan psikologis yang masih sangat terkotak-kotak ini.

Medium Penyebaran Gagasan Pra-1928

Beberapa medium memainkan peran kunci sebagai saluran awal bagi benih-benih pemikiran kebangsaan. Masing-masing memiliki karakteristik, audiens, dan tantangannya sendiri.

Suasana Kongres Organisasi Pemuda Daerah

Bayangkan sebuah aula di Batavia atau Bandung sekitar tahun 1920-an. Udara terasa hangat oleh semangat puluhan pemuda Jong Java yang berkumpul. Mereka mengenakan pakaian Eropa yang rapi atau beskap, duduk di bangku panjang. Suasana formal namun penuh gelora. Diskusi mungkin diawali dengan laporan tentang kegiatan kursus bahasa Belanda atau pelajaran tari untuk anggota.

Namun, perlahan, percakapan bergeser. Seorang anggota menyebutkan berita tentang pemogokan buruh di Surabaya. Yang lain membahas artikel dari Douwes Dekker tentang pentingnya persatuan. Terdengar suara-suara yang berdebat: apakah fokus Jong Java harus tetap pada pelestarian budaya Jawa, ataukah harus mulai memikirkan peran yang lebih luas dalam “pergerakan Hindia”? Perbedaan pendapat ini mewarnai dinamika mereka.

Keragaman peserta—dari anak bangsawan hingga pelajar biasa—juga membawa perspektif yang berbeda tentang masa depan. Isu-isu seperti pendidikan rakyat, emansipasi perempuan, dan sikap terhadap kolonialisme mulai mengemuka, perlahan melampaui wacana budaya murni.

Evolusi Topik Diskusi Menuju Kebangsaan

Perjalanan diskusi dalam organisasi pemuda daerah menunjukkan pola evolusi yang jelas dari yang bersifat kedaerahan menuju nasional.

• Fase Awal: Kedaerahan dan Kultural. Topik utama berputar pada pelestarian bahasa dan adat daerah, sejarah lokal yang gemilang, serta peningkatan derajat masyarakat daerah tersebut melalui pendidikan.
• Fase Transisi: Kesadaran Sosial dan Politik. Diskusi mulai menyentuh isu-isu yang dialami bersama, seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan rakyat secara umum, dan ketidakadilan sistem kolonial. Mereka mulai membaca laporan tentang kondisi di daerah lain.
• Fase Integrasi: Mencari Titik Temu. Muncul keinginan untuk berkomunikasi dan berjejaring dengan organisasi pemuda dari daerah lain (seperti Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon). Diskusi tentang “Kita” mulai meluas, mencari identitas bersama yang bisa merangkul semua.
• Fase Konsolidasi: Kelahiran Konsep Baru. Puncaknya adalah diskusi tentang perlu tidaknya sebuah ikrar bersama, sebuah bahasa persatuan (Melayu), dan sebuah identitas nasional (Indonesia) yang menggantikan identitas kesukuan. Inilah jalan menuju Kongres Pemuda 1928.

Peran Bahasa dan Literasi sebagai Pemantik Kesadaran yang Belum Merata

Perjuangan menuju satu bangsa sangat bergantung pada kemampuan berkomunikasi dan membayangkan komunitas yang sama. Di sinilah bahasa memainkan peran sentral, namun juga sekaligus menjadi medan pertarungan yang kompleks. Bahasa Melayu, yang kelak diikrarkan sebagai bahasa persatuan, pada awal 1900-an telah berfungsi sebagai lingua franca di pelabuhan dan pusat perdagangan. Ia adalah bahasa pergaulan yang inklusif, tidak diklaim sepenuhnya oleh satu suku besar, sehingga menjadi kandidat ideal untuk jembatan antardaerah.

Namun, di sisi lain, bahasa daerah tetap menjadi jantung identitas kultural dan alat perlawanan terselubung. Sementara itu, kendala literasi yang masif—tingkat buta huruf yang sangat tinggi—menjadi tembok besar. Gagasan tentang “Indonesia” hanya bergema di menara gading kaum terpelajar kota, belum mampu menetes hingga ke lapisan petani di pelosok desa.

Penyebaran ide kebangsaan menjadi tidak merata secara geografis dan sosial. Elite yang berpendidikan Belanda bisa mengakses ide-ide nasionalisme Eropa melalui bahasa Belanda. Sementara pemuda pergerakan menggunakan bahasa Melayu dan daerah dalam tulisan-tulisan mereka. Karya-karya itu, meski revolusioner, hanya beredar dalam lingkaran terbatas. Rakyat kebanyakan masih hidup dalam dunia informasi lisan dan lokal.

Jadi, ada kesenjangan yang lebar antara kesadaran kaum elite pergerakan dengan realitas mayoritas penduduk. Persatuan yang dibayangkan pada fase ini adalah persatuan dalam pikiran segelintir orang yang berusaha keras untuk mewujudkannya dalam kenyataan.

Karya Tulis Penting Periode 1900-1928

Beberapa karya tulis menjadi landmark dalam perjalanan pemikiran kebangsaan. Mereka adalah percikan api intelektual yang mencoba menerangi kemungkinan persatuan.

Sebelum Sumpah Pemuda 1928, perjuangan bangsa masih bersifat kedaerahan, ibarat vektor-vektor yang bergerak sendiri-sendiri tanpa arah yang benar-benar menyatu. Menariknya, dalam matematika, kita bisa bertanya apakah Kemungkinan Tiga Vektor di R² Saling Tegak Lurus —sebuah kondisi yang sangat spesial dan langka. Persis seperti itulah perlunya titik temu dari berbagai arah perjuangan saat itu, yang akhirnya terkristalisasi dalam satu ikrar pemersatu, mengubah arah yang semula terpisah menjadi satu kekuatan yang kolaboratif dan terpadu.

• “Max Havelaar” (Multatuli, 1860) & “Saijah dan Adinda”. Meski lebih awal, kisah tragis dalam karya ini menggugah kesadaran tentang penderitaan rakyat jajahan yang universal, menjadi bacaan wajib para aktivis pergerakan.
• Artikel-artikel di “Bintang Hindia” (di bawah redaksi Dr. Abdul Rivai, awal 1900-an). Majalah ini mulai memperkenalkan konsep “bangsa Hindia” dan pentingnya persatuan, membidik audiens kaum terpelajar pribumi.
• “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) – Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), 1913. Sebuah satire tajam yang mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan, menyadarkan tentang ironi kolonialisme dan mendorong sikap kritis.
• Karya-karya dr. Tjipto Mangoenkoesoemo di “De Express” dan “Het Tijdschrift”. Pemikiran radikalnya tentang pemerintahan sendiri dan kritik terhadap feodalisme Jawa membuka wacana tentang struktur masyarakat baru.
• Puisi-puisi “Tanah Air” karya Muhammad Yamin (1920-an). Puisi-puisinya yang epik, seperti “Indonesia, Tumpah Darahku”, mulai mempopulerkan dan memuliakan nama “Indonesia” dalam kesadaran sastrawi.

Contoh Teks Sastra Bertema Persatuan

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” (Peribahasa yang sering dikutip dan dimuat ulang dalam terbitan pers pergerakan)

Puisi dari koran “Jong Java” (circa 1922):
“Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah tanah airku. Walau berbeda suku bangsa, bahasa dan adatnya, dalam hati tetap satu, cita-cita mulia.”

Analisis simbolik dalam puisi ini cukup jelas. Penyebutan “Sabang sampai Merauke” adalah upaya mendefinisikan wilayah tanah air secara geografis yang sangat luas, melampaui batas pulau atau daerah asal penyair. Frase “sambung menyambung menjadi satu” adalah metafora kuat untuk persatuan. Pengakuan terhadap perbedaan suku, bahasa, dan adat diikuti dengan penegasan kesatuan dalam hati dan cita-cita, menunjukkan kesadaran akan keberagaman yang harus diikat oleh sebuah tujuan bersama.

Ini adalah upaya sastrawi untuk membayangkan komunitas bernama Indonesia.

Efektivitas Bahasa Daerah vs. Bahasa Melayu

Pemilihan bahasa sangat strategis dan efektivitasnya berbeda tergantung medium dan konteksnya.

Geopolitik Nusantara dan Pengaruh Eksternal yang Mendorong Konsolidasi Internal

Panggung dunia pada awal abad ke-20 bergolak, dan gemanya sampai hingga ke kamar-kamar diskusi pemuda di Hindia Belanda. Perang Dunia I (1914-1918) meski tidak secara langsung melibatkan Hindia Belanda, mengobarkan semangat penentuan nasib sendiri (self-determination) yang diusung Presiden AS Woodrow Wilson. Janji-janji demokrasi dan kemerdekaan bangsa-bangsa itu, meski akhirnya bersifat selektif, menyulut harapan di seluruh Asia dan Afrika. Kebangkitan nasionalisme di negara-negara tetangga seperti Filipina yang diperjuangkan oleh Jose Rizal, pergerakan kemerdekaan India yang dipimpin Mahatma Gandhi, dan yang paling mengguncang: Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia yang menawarkan ideologi anti-imperialis yang radikal.

Peristiwa-peristiwa ini menjadi cermin bagi pemuda terpelajar Hindia Belanda. Mereka mulai melihat bahwa perjuangan mereka bukanlah kisah yang terisolasi, melainkan bagian dari gelombang global melawan kolonialisme. Pandangan ini mendorong mereka untuk meninggalkan pola pikir kedaerahan yang sempit dan mulai mencari formula persatuan yang lebih kuat untuk menghadapi kekuatan kolonial.

Informasi tentang dunia luar ini mengalir melalui berbagai saluran. Pelajar yang belajar di Belanda (Indische Vereeniging) mendapatkan akses langsung ke wacana internasional. Surat kabar dan majalah yang lolos sensor membawa berita-berita singkat tentang keberhasilan pergerakan di tempat lain. Hal ini menciptakan rasa urgensi dan sekaligus memberikan model strategi perjuangan, apakah melalui jalur parlementer, pendidikan, atau aksi massa.

Timeline Peristiwa Dunia yang Berdampak (1918-1928)

Source: ponpes.id

• 1918: Akhir Perang Dunia I & Deklarasi 14 Pasal Wilson (Janji Self-Determination). Menyebabkan harapan dan kemudian kekecewaan di kalangan aktivis, karena Belanda tidak mengimplementasikannya untuk Hindia Belanda.
• 1919: Tragedi Amritsar di India (pembantaian oleh tentara Inggris). Memperkuat narasi tentang kekejaman kolonial dan menginspirasi solidaritas.
• 1920-an Awal: Berdirinya Partai Komunis Tiongkok (1921) dan semakin kuatnya pengaruh gerakan Pan-Islamisme pasca keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah. Memperkenalkan ideologi alternatif selain nasionalisme sekuler.
• 1922: Kemerdekaan Mesir dari protektorat Inggris. Memberikan contoh nyata keberhasilan perjuangan nasionalis di dunia Muslim.
• 1926-1927: Pemberontakan Komunis di Jawa dan Sumatera serta penumpasannya yang brutal oleh pemerintah kolonial. Menyebabkan represi besar-besaran, tetapi juga menyadarkan bahwa perjuangan tanpa persatuan yang luas mudah dipatahkan.
• 1927: Berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Soekarno dkk. Merupakan respons langsung terhadap kebutuhan akan organisasi nasionalis yang inklusif pasca represi 1926/27.

Diskusi Pemuda Menanggapi Peristiwa Internasional, Sumpah Perjuangan Bangsa Sebelum Pemuda Masih Bersifat

Bayangkan sebuah diskusi terbatas Perhimpunan Pelajar di Jakarta setelah berita tentang kemerdekaan Mesir pada 1922 sampai. Suasana ruangan dipenuhi debat yang intens. Seorang peserta, mungkin dari latar belakang Islam, mengangkat berita itu sebagai bukti bahwa bangsa terjajah bisa merdeka, dan peran persatuan umat Islam sangat krusial. Peserta lain, yang lebih terpengaruh sosialisme, mungkin berargumen bahwa kemerdekaan Mesir masih bersifat semu karena pengaruh Inggris tetap kuat, dan yang diperlukan adalah revolusi sosial yang lebih mendalam.

Dari diskusi seperti ini, muncul kesimpulan bersama: apapun ideologinya, kekuatan kolonial hanya bisa dilawan dengan konsolidasi internal yang solid. Peristiwa internasional itu menjadi bahan bakar untuk introspeksi: “Jika Mesir bisa, mengapa kita tidak? Tapi apa yang kurang dari perjuangan kita selama ini?” Jawabannya sering kali adalah: persatuan yang masih bersifat kedaerahan dan sektarian.

Tokoh Pemikir Dunia yang Mempengaruhi Wacana

Pemikiran global banyak dirujuk dalam publikasi dalam negeri untuk menguatkan argumen.

• Mahatma Gandhi (India): Filosofi Ahimsa (anti-kekerasan) dan Satyagraha (perlawanan pasif) banyak dibahas. Gagasannya tentang swadesi (menggunakan produk sendiri) menginspirasi gerakan ekonomi nasionalis di Hindia Belanda, seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam.
• Vladimir Lenin & Karl Marx (Rusia/Jerman): Analisis imperialisme Lenin sebagai tahap tertinggi kapitalisme memberikan kerangka teori untuk memahami penjajahan. Pemikiran Marx tentang perjuangan kelas mempengaruhi gerakan buruh dan partai komunis di Hindia Belanda, meski juga menimbulkan ketegangan dengan nasionalisme agama.
• Mustafa Kemal Atatürk (Turki): Modernisasi dan sekularisasi Turki pasca Kesultanan Utsmaniyah diamati dengan seksama oleh kalangan modernis Islam dan nasionalis sekuler. Ia menjadi contoh pemimpin kuat yang membangun bangsa berdasarkan identitas nasional, bukan agama semata.

Jejak Arkeologi Pemikiran dari Sumpah-Sumpah Lokal Menuju Ikrar Nasional

Jika kita melakukan “arkeologi pemikiran” terhadap Sumpah Pemuda, kita akan menemukan lapisan-lapisan budaya yang lebih tua di bawahnya. Bentuk-bentuk prototype sumpah pemersatu ini tersebar dalam tradisi lisan, naskah kuno, dan folklore berbagai daerah. Mereka mungkin tidak secara eksplisit menyebut “bangsa”, tetapi mengandung elemen-elemen filosofis yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi: konsep kesetiaan, pengorbanan untuk tujuan bersama, dan ikatan yang mengikat lebih kuat dari darah.

Tradisi seperti “Sumpah Pocong” di masyarakat Jawa, “Mupakat” di Minangkabau, atau “Awig-awig” di Bali adalah mekanisme sosial untuk menciptakan keteraturan dan solidaritas kelompok. Elemen-elemen ini terakumulasi secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kolektif para pemuda 1928. Ketika mereka mencari bentuk untuk ikrar nasional, mereka sebenarnya sedang menyambung tali tradisi lama dengan kebutuhan politik baru.

Proses ini bukanlah penemuan dari nol, melainkan reinterpretasi dan rekontekstualisasi. Semangat “Bersatu kita teguh” sudah hidup dalam peribahasa banyak daerah. Gagasan untuk “satu bahasa” menemukan pembenarannya dalam fungsi lingua franca bahasa Melayu yang sudah berjalan berabad-abad. Jadi, Sumpah Pemuda adalah titik temu yang genius antara bentuk-bentuk tradisional ikrar kolektif dengan ide-ide modern tentang nation-state. Ia memberikan jiwa baru pada tubuh tradisi yang sudah ada.

Perbandingan Tradisi Ikrar Kolektif Dua Daerah

Mari kita lihat dua contoh tradisi ikrar yang kuat dan bagaimana strukturnya berpotensi konflik atau selaras dengan konsep bangsa yang lebih luas.

Dokumentasi Tradisi Sumpah Adat oleh Intelektual Awal

Pada suatu hari di awal 1920-an, seorang intelektual Sunda yang baru pulang dari pendidikan di Batavia, duduk bersila di tengah penduduk kampung di Priangan. Ia hadir dalam sebuah prosesi “Sumpah Cepak” atau ikrar adat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dengan hati-hati, ia mencatat setiap ucapan tetua adat, ritual sesajen, dan respons khidmat para pihak. Dalam catatannya nanti, ia tidak hanya mendeskripsikan ritual, tetapi juga merefleksikan.

Ia menulis: “Di tengah carut-marut keadaan kini, di mana kita sibuk berselisih paham, lihatlah bagaimana leluhur kita menyelesaikan masalah. Mereka duduk bersama, mengutamakan perdamaian, dan bersumpah untuk memegang janji. Semangat inikah yang kini hilang dari kita? Kita mencari persatuan yang besar, tetapi lupa merawat ikatan kecil yang membuat kita bisa bersatu.” Dokumentasi semacam ini, yang dilakukan oleh tokoh seperti D.K.

Ardiwinata atau Hasan Mustapa, adalah upaya menyambungkan masa lalu dengan keresahan masa kini, menunjukkan bahwa nilai-nilai pemersatu sebenarnya sudah ada dalam kearifan lokal.

Elemen Linguistik dan Filosofis yang Ditemukan Kembali

Beberapa elemen dari sumpah-sumpah lokal yang terasa kembali dalam semangat Sumpah Pemuda:

• Kata Ganti “Kami”: Penggunaan kata “Kami” dalam Sumpah Pemuda (“Kami poetra dan poetri Indonesia…”) mirip dengan penggunaan kata ganti kolektif dalam ikrar adat yang menyatukan semua pihak yang bersumpah, bukan “saya”.
• Struktur Tripartit: Banyak sumpah adat memiliki struktur tiga unsur (misalnya: bumi, langit, leluhur). Sumpah Pemuda juga memiliki struktur tiga pilar: Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa.
• Konsep “Tanah” dan “Air”: Ikatan pada “tanah air” bukanlah konsep impor semata. Dalam banyak budaya lokal, hubungan spiritual dengan tanah kelahiran (tanah leluhur) dan sumber air sangat kuat. Sumpah Pemuda memaknai ulang ikatan lokal ini menjadi ikatan nasional.
• Janji untuk Masa Depan: Sumpah adat sering berisi janji untuk menjaga harmoni demi generasi mendatang. Sumpah Pemuda juga adalah janji untuk membangun masa depan bersama sebuah bangsa, bukan hanya untuk kepentingan generasi saat itu.
• Kesungguhan dan Konsekuensi: Baik dalam sumpah adat maupun Sumpah Pemuda, ada kesadaran tentang beratnya konsekuensi melanggar ikrar. Ini bukan sekadar deklarasi kosong, melainkan komitmen yang penuh tanggung jawab.

Ringkasan Terakhir

Jadi, perjalanan menuju Sumpah Pemuda 1928 bukanlah sebuah lompatan besar yang tiba-tiba, melainkan sebuah evolusi pemikiran yang panjang dan berliku. Dari sumpah-sumpah lokal yang terikat pada loyalitas kesukuan atau kerajaan, benih-benih persatuan itu secara perlahan berkecambah, disirami oleh literasi, didorong oleh geopolitik, dan akhirnya menemukan momentumnya dalam satu ikrar pemersatu. Melihat kembali jejak arkeologi pemikiran ini membuat kita sadar, bahwa Indonesia dibangun dari ribuan ikrar kecil yang akhirnya menyatu menjadi satu suara.

Pelajaran berharganya adalah bahwa persatuan seringkali dimulai dari hal-hal yang terserak, dan tugas kitalah untuk terus merajutnya.

Jawaban yang Berguna

Apakah ada bukti fisik atau naskah dari “sumpah-sumpah” lokal pra-1928 tersebut?

Ya, beberapa di antaranya tercatat dalam naskah kuno seperti Pararaton (untuk Sumpah Palapa), prasasti, atau dokumen kesultanan. Namun, banyak juga yang hidup dalam tradisi lisan dan folklore yang kemudian didokumentasikan oleh intelektual di awal abad ke-20.

Mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai alat pemersatu, padahal ada banyak bahasa daerah yang lebih banyak penuturnya di wilayah tertentu?

Bahasa Melayu sudah lama berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di pelabuhan dan pusat perdagangan Nusantara. Posisinya yang netral (tidak terlalu identik dengan satu kelompok dominan seperti Jawa) dan relatif mudah dipelajar menjadikannya pilihan strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan bahasa daerah tertentu.

Bagaimana reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap munculnya ikrar-ikrar dan gagasan persatuan ini?

Pemerintah kolonial umumnya bersikap waspada dan represif. Mereka menerapkan kebijakan “divide et impera” (pecah belah dan kuasai) untuk memperkuat sekat kedaerahan. Pertemuan-pertemuan organisasi pemuda diawasi ketat, dan publikasi yang dianggap menghasut bisa disensor atau dibredel.

Apakah para perempuan terlibat dalam diskursus dan pergerakan menuju persatuan bangsa ini?

Sangat terlibat, meski seringkali kurang terdokumentasi. Tokoh seperti R.A. Kartini melalui surat-suratnya sudah menyentuh soal pendidikan dan kebangkitan bumiputera. Organisasi seperti Putri Mardika dan keikutsertaan perempuan dalam kongres-kongres pemuda menunjukkan peran aktif mereka dalam membangun kesadaran kebangsaan.