Tiga Contoh Perwujudan Nilai Pancasila dalam Politik dan Hukum

Tiga Contoh Perwujudan Nilai Pancasila dalam Politik dan Hukum bukan sekadar teori yang teronggok dalam buku pelajaran. Ini adalah denyut nadi yang seharusnya hidup dalam setiap keputusan publik, dari ruang sidang parlemen hingga putusan hakim di pengadilan. Ideologi bangsa ini sejatinya adalah kompas paling fundamental, yang jika diabaikan, bisa membuat kapal besar bernama Indonesia kehilangan arah di tengah gelombang tantangan zaman.

Mari kita telusuri bagaimana nilai-nilai luhur itu diterjemahkan dalam praktik nyata. Bagaimana sila Ketuhanan membingkai etika politik, bagaimana Kemanusiaan yang Adil diwujudkan dalam sistem peradilan, dan bagaimana Persatuan dijaga melalui mekanisme hukum. Pembahasan ini akan menguak bahwa Pancasila itu jauh dari kaku; ia adalah kerangka dinamis yang memberi jiwa pada seluruh tata kelola negara.

Landasan Nilai Pancasila dalam Sistem Politik dan Hukum

Pancasila bukan sekadar rangkaian kata yang dihafal sejak sekolah dasar. Ia berfungsi sebagai operating system bangsa Indonesia, fondasi yang mengatur bagaimana politik dijalankan dan hukum ditegakkan. Bayangkan negara ini seperti sebuah gedung pencakar langit. Pancasila adalah pondasi dan kerangka besinya, sementara politik dan hukum adalah sistem elektrik, plumbing, dan tata ruang di dalamnya. Tanpa fondasi yang kuat dan sesuai desain, gedung itu bisa saja berdiri, tetapi rapuh dan tidak nyaman ditinggali.

Hubungannya mendasar: setiap kebijakan politik dan produk hukum haruslah merupakan turunan atau pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Ini penting bukan untuk sekadar memenuhi formalitas, melainkan untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa di tengah gelombang perubahan global. Ketika politik dan hukum benar-benar berangkat dari roh Pancasila, yang muncul adalah tata kelola negara yang manusiawi, adil, dan menjaga kesatuan dalam keberagaman.

Sebaliknya, jika keduanya lepas dari pakem ini, yang terjadi adalah disorientasi, ketidakadilan, dan pada akhirnya menggerogoti rasa percaya warga negara terhadap negaranya sendiri.

Nilai Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Politik dan Hukum

Sila pertama menempatkan dimensi spiritual dan etika transendental sebagai landasan bernegara. Dalam konteks hukum dan politik, ini bukan tentang mendirikan negara agama, tetapi tentang mengakui bahwa ruang publik harus diwarnai oleh nilai-nilai luhur yang bersumber dari keyakinan beragama. Hukum tidak boleh sekuler-kering, melainkan harus menghormati dan mengakomodasi ekspresi keagamaan warganya, sekaligus menjamin kebebasan untuk tidak saling mengganggu.

Pengakuan terhadap agama dalam sistem hukum Indonesia sangat jelas, mulai dari pencantuman agama dalam KTP, pengaturan hari libur nasional berdasarkan hari besar agama, hingga adanya pengadilan agama untuk umat Muslim. Nilai Ketuhanan juga menjadi filter etis dalam politik, di mana integritas, kejujuran, dan tanggung jawab—yang merupakan nilai universal semua agama—dijadikan standar perilaku para penyelenggara negara.

Contoh Aturan Hukum yang Mewujudkan Nilai Ketuhanan

Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dioperasionalkan dalam peraturan perundang-undangan:

Etika Politik Berbasis Nilai Ketuhanan, Tiga Contoh Perwujudan Nilai Pancasila dalam Politik dan Hukum

Politik yang dilandasi nilai Ketuhanan pada hakikatnya adalah politik yang beretika. Di sini, kekuasaan tidak dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal kepada rakyat maupun vertikal kepada Tuhan. Konsekuensinya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merampas hak rakyat bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa sosial yang merusak tatanan. Seorang politikus atau pejabat yang menginternalisasi nilai ini akan memiliki benteng moral internal yang kuat untuk menolak godaan ketidakadilan, karena ia menyadari ada pertanggungjawaban yang lebih tinggi di luar pengadilan manusia.

Penghormatan terhadap Kebebasan Beragama dalam Kebijakan

Pidato kenegaraan atau pernyataan kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama sering kali menekankan pada konsep “rukun” dan “harmoni”, bukan sekadar toleransi pasif. Seperti yang tercermin dalam pernyataan kebijakan berikut:

“Pemerintah secara konsisten akan menjaga dan memfasilitasi kerukunan umat beragama. Setiap kebijakan pembangunan rumah ibadah harus melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak, memastikan prinsip kemudahan bukan untuk satu kelompok, tetapi untuk semua pemeluk agama yang membutuhkan ruang beribadah yang layak. Negara hadir bukan untuk memihak, tetapi untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang, aman, dan saling menghargai.”

Pernyataan semacam ini menunjukkan komitmen politik untuk menerjemahkan nilai Ketuhanan menjadi tata kelola administratif yang inklusif dan adil.

Nilai Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Politik dan Hukum

Jika sila pertama berbicara tentang relasi vertikal, sila kedua menata relasi horizontal antar manusia. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu, tanpa pandang bulu. Dalam hukum, ini diterjemahkan sebagai prinsip equality before the law. Dalam politik, ini berarti kebijakan harus berpusat pada manusia (people-centered) dan melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan yang kuat.

Intinya, sistem politik dan hukum kita harus membuktikan bahwa setiap warga negara, siapapun dia, diperlakukan sebagai manusia yang utuh, memiliki hak yang sama, dan layak mendapatkan perlakuan yang beradab dari aparatur negara. Ini adalah antitesis dari politik kekerasan dan hukum yang diskriminatif.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan di Depan Hukum

Penerapan prinsip ini adalah ujian nyata dari komitmen negara pada sila kedua. Keadilan di sini bersifat substantif, bukan hanya prosedural. Artinya, hukum tidak hanya adil dalam teks, tetapi juga dalam penegakannya. Seorang pengusaha kaya dan seorang buruh kecil harus memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Sistem peradilan harus menjadi tempat di mana setiap orang merasa didengarkan, dihormati, dan diputuskan berdasarkan fakta serta hukum, bukan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya.

Upaya seperti pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pengadaan pengacara untuk yang tidak mampu (prodeo) adalah wujud nyata dari upaya mewujudkan kesetaraan akses tersebut.

Kebijakan Politik Perlindungan Kelompok Rentan

Politik yang berperikemanusiaan selalu memiliki radar yang sensitif terhadap kelompok yang rentan terdampak atau tertindas. Berikut adalah contoh kebijakan yang dirancang untuk melindungi mereka:

• Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Melindungi korban, terutama perempuan dan anak, dari kekerasan di ranah privat yang sering kali tidak terlihat.
• Undang-Undang Penyandang Disabilitas: Memastikan aksesibilitas dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan, dari pendidikan hingga pekerjaan.
• Kebijakan Affirmative Action di Pendidikan: Seperti kuota untuk siswa dari daerah terpencil atau keluarga tidak mampu di perguruan tinggi negeri, untuk mengoreksi ketidakadilan struktural.
• Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran: Melalui undang-undang dan pembentukan badan khusus (BP2MI) untuk melindungi TKI sejak dari proses pemberangkatan, penempatan, hingga kepulangan.

Peran Sistem Peradilan yang Beradab

Sistem peradilan adalah ujung tombak dari nilai “beradab”. Peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari bagaimana sistem peradilannya memperlakukan terdakwa, terpidana, atau saksi. Praktik-praktik seperti penyiksaan untuk mengorek pengakuan, perendahan martabat terdakwa di persidangan, atau kondisi penjara yang tidak manusiawi adalah pengingkaran terhadap sila ini. Sebaliknya, proses hukum yang menjunjung tinggi praduga tak bersalah, hak untuk didampingi pengacara, dan pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan (rehabilitasi) adalah cerminan dari peradaban hukum yang matang.

Ilustrasi Proses Hukum yang Memperkuat Kepercayaan Publik

Bayangkan sebuah kasus tanah sengketa antara warga kecil dan sebuah perusahaan besar. Proses yang adil dimulai ketika polisi menerima laporan dengan serius, tanpa memandang siapa yang melapor. Jaksa penuntut mengajukan dakwaan berdasarkan bukti yang kuat, bukan tekanan dari pihak mana pun. Di pengadilan, hakim memimpin persidangan dengan ketat, memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti.

Putusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam dan diucapkan secara terbuka. Ketika perusahaan besar itu kalah dan diwajibkan mengembalikan tanah, bukan karena intervensi politik, tetapi karena hukum memang membenarkan posisi warga kecil itu. Peristiwa seperti itu akan bergema di masyarakat. Ceritanya akan dibagikan dari mulut ke mulut, menjadi bukti nyata bahwa “hukum itu bisa ditegakkan, yang kecil pun bisa menang”.

Kepercayaan publik, yang sering kali rapuh, akan tersambung kembali. Mereka melihat negara, melalui perangkat hukumnya, benar-benar hadir untuk menjamin keadilan dan memperlakukan mereka secara beradab. Itulah kekuatan politik dan hukum yang hidup dari nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Nilai Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dalam Politik dan Hukum: Tiga Contoh Perwujudan Nilai Pancasila Dalam Politik Dan Hukum

Indonesia adalah mozaik. Sila ketiga adalah lem yang menyatukan kepingan-kepingan mozaik itu agar tidak tercerai-berai. Dalam politik, nilai persatuan ini diwujudkan melalui desain sistem yang mencegah dominasi satu kelompok dan mengedepankan konsensus. Musyawarah untuk mufakat adalah manifestasinya—sebuah proses politik yang tidak sekadar menghitung suara mayoritas, tetapi berusaha mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak, sekalipun membutuhkan waktu dan kompromi.

Hukum, di sisi lain, berfungsi sebagai bingkai yang mengatur kehidupan bersama dalam kemajemukan. Ia harus mampu menjadi pedoman bersama yang melampaui identitas kesukuan, agama, atau golongan. Tanpa hukum yang berwawasan kebangsaan, perbedaan bisa dengan mudah berubah menjadi pertikaian yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Asas Kekeluargaan dan Musyawarah Mufakat

Sistem politik Indonesia, khususnya dalam tradisi lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa awal Orde Baru, sangat menekankan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Asas ini berasal dari budaya lokal yang melihat penyelesaian masalah bukan sebagai pertarungan untuk mengalahkan lawan, tetapi sebagai upaya bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi “keluarga besar” bangsa. Meski dalam praktik demokrasi modern mekanisme voting tak terhindarkan, semangat untuk membangun konsensus dan menghindari politik win-lose yang memecah belah tetap menjadi nilai luhur yang diharapkan mewarnai proses politik.

Regulasi untuk Mempertahankan Keutuhan NKRI

Berbagai regulasi telah dibuat dengan tujuan eksplisit untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, merespons ancaman disintegrasi yang pernah dan mungkin masih mengintai.

Hukum sebagai Pengatur Kehidupan Berbangsa yang Majemuk

Hukum berperan sebagai rule of the game dalam arena bangsa yang majemuk. Ia menetapkan batasan-batasan yang jelas: apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga harmoni. UU tentang Penodaan Agama, misalnya (meski kontroversial), pada tujuan awalnya dimaksudkan untuk mencegah konflik antarumat beragama dengan melarang penistaan. Hukum pidana yang mengatur tindakan makar juga bertujuan menjaga integritas teritorial. Di sisi lain, hukum juga harus memfasilitasi keragaman, seperti pengakuan terhadap hukum adat dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peradilan adat di beberapa daerah.

Keseimbangan inilah yang sulit: hukum harus cukup kuat untuk mencegah perpecahan, tetapi juga cukup lentur untuk menghormati perbedaan.

Prosedur Penyusunan UU yang Melibatkan Berbagai Kelompok

Proses legislasi yang baik adalah cerminan nilai persatuan. Saat sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) disusun, idealnya tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPR. Mekanisme publik hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat menjadi saluran penting. Dalam penyusunan UU Cipta Kerja misalnya (terlepas dari pro-kontra prosesnya), secara formal dilakukan serangkaian konsultasi publik dan menerima masukan dari berbagai kalangan seperti akademisi, pengusaha, serikat pekerja, dan NGO.

Gambaran idealnya adalah: di sebuah ruang rapat, duduk berdampingan perwakilan buruh dari Serikat Pekerja, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri, pakar hukum dari universitas, dan aktivis lingkungan. Mereka semua diberi panggung yang sama untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatirannya. Meski keputusan akhir mungkin tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, proses yang inklusif ini memberi rasa memiliki bersama terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Setiap kelompok merasa didengar dan dipertimbangkan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hukum tersebut sebagai hukum bersama, bukan hukum untuk satu golongan.

Nilai Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini adalah rumusan yang sangat khas Indonesia tentang demokrasi. Ia bukan sekadar “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” ala Barat, tetapi menambahkan dua kualitas penting: hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Ini berarti kedaulatan rakyat tidak dieksekusi secara brutal lewat voting 50%+1, tetapi melalui proses pertimbangan yang mendalam (musyawarah) yang dipimpin oleh kebijaksanaan, untuk mencapai keputusan terbaik (mufakat).

Sistem perwakilan dan pemilihan umum adalah alatnya, sedangkan musyawarah-mufakat adalah jiwanya.

Dalam hukum, nilai ini tercermin dari proses peradilan yang tidak hanya memutus berdasarkan pasal kaku, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (sosiologis) dan nilai-nilai kearifan lokal.

Mekanisme Demokrasi Perwakilan dan Musyawarah Mufakat

Di lembaga legislatif seperti DPR, mekanisme ini berjalan dalam dua lapis. Lapisan pertama adalah demokrasi perwakilan: rakyat memilih wakilnya melalui Pemilu. Lapisan kedua adalah proses internal di DPR: para wakil rakyat itu membahas RUU. Di sinilah musyawarah mufakat diidealisasikan. Anggota dewan dari berbagai fraksi duduk bersama dalam rapat-rapat panitia, baleg, atau paripurna.

Mereka berdebat, berargumen, dan mencari titik temu. Keputusan idealnya diambil melalui konsensus. Jika tidak tercapai, baru dilakukan voting. Namun, esensi “hikmat kebijaksanaan” menuntut voting bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai pilihan terakhir ketika jalan musyawarah benar-benar buntu.

Perbandingan Demokrasi Deliberatif dan Prosedural

Source: kompas.com

Penerapan sila keempat mengarahkan politik Indonesia ke arah demokrasi deliberatif, yang berbeda dengan demokrasi prosedural biasa.

• Demokrasi Deliberatif (Ala Pancasila):
  • Fokus pada proses musyawarah yang berkualitas.
  • Tujuan mencapai mufakat atau konsensus yang substantif.
  • Menekankan pertukaran argumen rasional dan pencarian kebenaran bersama.
  • Hasil akhir dianggap lebih legitimate karena melalui pertimbangan mendalam.
• Demokrasi Prosedural Biasa:
  • Fokus pada prosedur yang benar (misalnya, voting yang adil).
  • Tujuan menentukan pemenang berdasarkan suara mayoritas.
  • Menekankan kompetisi gagasan dan kepentingan.
  • Legitimasi datang dari kepatuhan pada prosedur, bukan dari kualitas diskusi.

Putusan Pengadilan yang Mencerminkan Hikmat Kebijaksanaan

Di ranah hukum, “hikmat kebijaksanaan” sering kali diterjemahkan dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak hitam putih. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (bouche de la loi), tetapi juga penemu hukum (rechtsvinding). Misalnya, dalam perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku pertama kali dan telah berdamai dengan korban, hakim dapat mempertimbangkan nilai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Alih-alih menjatuhkan pidana penjara yang bisa merusak masa depan terpidana, hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan atau denda dengan pertimbangan yang mendalam (judicial consideration).

Putusan seperti ini mencerminkan kebijaksanaan untuk melihat hukum sebagai alat untuk keadilan substantif, bukan sekadar pembalasan. Dalam perkara perdata, terutama yang menyangkut sengketa adat atau tanah ulayat, kebijaksanaan hakim untuk memahami konteks lokal dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah wujud nyata dari nilai ini.

Sistem Pemilihan Umum sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat

Pemilihan Umum adalah ritual demokrasi paling nyata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Konstitusi (UUD 1945 Pasal 22E) menjamin hak ini. Sistem Pemilu di Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, dirancang agar suara rakyat benar-benar menentukan siapa yang akan duduk di lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) dan siapa yang akan memimpin eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota). Mekanisme dari pendaftaran pemilih, kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara, adalah rangkaian proses teknis yang memiliki makna filosofis mendalam: transfer kedaulatan dari rakyat kepada wakilnya untuk periode tertentu.

Inilah saat di mana prinsip “kerakyatan” mewujud secara massal. Setiap lima tahun, melalui kotak suara, rakyat menjalankan haknya untuk memimpin secara tidak langsung, sekaligus mengingatkan para elite bahwa kekuasaan yang mereka pegang pada hakikatnya adalah pinjaman dari rakyat.

Nilai Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima adalah sila pamungkas yang menjadi tujuan akhir dari keempat sila sebelumnya. Ini adalah janji kemakmuran yang inklusif. Keadilan sosial bukan berarti semua orang mendapat bagian yang sama rata, tetapi semua orang mendapat kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan, dan mereka yang tertinggal mendapat bantuan untuk mengejar ketertinggalan itu. Dalam politik, ini diterjemahkan ke dalam kebijakan afirmatif dan redistributif.

Dalam hukum, ini berarti hukum tidak boleh bias kepada yang kuat, tetapi harus melindungi yang lemah dan mengoreksi ketimpangan.

Esensinya, negara harus aktif melakukan intervensi untuk memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi mengalir hingga ke lapisan paling bawah masyarakat.

Kebijakan Ekonomi dan Hukum Berkeadilan Sosial

Upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat dari berbagai program dan regulasi. Di bidang ekonomi, kebijakan seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk kebutuhan pokok, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan pupuk bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat kecil dan petani. Program bansos seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bentuk transfer langsung untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.

Di bidang hukum, pengaturan tentang tanah (reforma agraria) dan larangan monopoli melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertujuan menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil.

Instrumen Hukum untuk Mengurangi Kesenjangan

Beberapa instrumen hukum khusus dirancang dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi:

• Undang-Undang Perpajakan: Dengan sistem pajak progresif, di mana semakin tinggi penghasilan semakin besar persentase pajaknya, yang bertujuan redistribusi pendapatan.
• Undang-Undang Desa: Mengalokasikan dana langsung ke desa (DD) untuk membiayai pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa, mengoreksi ketimpangan desa-kota.
• Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Memastikan pembangunan direncanakan secara terpadu dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
• Peraturan tentang Corporate Social Responsibility (CSR): Mewajibkan perusahaan besar untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat sekitar, meski implementasinya masih perlu pengawasan ketat.

Peran Politik Anggaran (APBN) yang Berpihak

APBN adalah dokumen politik paling nyata yang menunjukkan komitmen negara pada keadilan sosial. Alokasi anggaran tidak boleh netral. Ia harus “berpihak” pada kepentingan publik dan pemerataan. Peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan (minimal 20% sesuai amanat konstitusi), kesehatan, dan perlindungan sosial adalah indikatornya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga merupakan bentuk politik anggaran yang berkeadilan.

Tujuannya jelas: menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi dengan pusat ekonomi, membuka akses pasar, dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ketika anggaran lebih banyak dialokasikan untuk membangun manusia dan daerah tertinggal daripada, misalnya, untuk proyek mercusuar di kota besar, itulah APBN yang bekerja untuk keadilan sosial.

Dampak Nyata Kebijakan Afirmatif di Pendidikan dan Kesehatan

Mari kita lihat ilustrasi dampak nyatanya. Seorang anak dari keluarga pemulung di pinggiran kota besar. Sepuluh tahun lalu, kemungkinan besar ia putus sekolah dan tidak memiliki akses layanan kesehatan yang layak. Hari ini, dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ia bisa bersekolah tanpa dibebani biaya SPP dan uang buku. Dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), ketika ibunya sakit, mereka bisa berobat ke puskesmas atau rumah sakit kelas III tanpa harus memikirkan biaya.

Anak itu kini punya peluang untuk lulus SMA, bahkan mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur afirmasi. Perubahan nasib satu anak ini, ketika terjadi pada jutaan anak lainnya, akan mengubah wajah bangsa dalam satu generasi. Mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif. Inilah dampak riil dari politik dan hukum yang dijiwai oleh Keadilan Sosial. Ia tidak hanya memberi ikan, tetapi juga memberikan kail dan, yang lebih penting, akses ke kolam yang penuh ikan.

Integrasi dan Tantangan Perwujudan Nilai Pancasila Masa Kini

Kelima sila Pancasila bukanlah bagian-bagian yang terpisah. Mereka saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebuah kebijakan atau produk hukum yang baik seharusnya merupakan kristalisasi dari semua nilai ini secara simultan. Misalnya, UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: ia mencerminkan Kemanusiaan (melindungi martabat), Keadilan Sosial (melindungi kelompok rentan), dan dilahirkan melalui proses Kerakyatan (musyawarah di DPR).

Tantangannya adalah menjaga keseimbangan ini di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks.

Globalisasi dan disrupsi teknologi telah membawa nilai-nilai baru, informasi yang deras, dan pola interaksi yang mengaburkan batas-batas tradisional. Di satu sisi, ini bisa memperkaya cara kita memaknai Pancasila (misalnya, keadilan sosial di era digital). Di sisi lain, ini juga membawa ancaman seperti individualisme ekstrem, hoaks yang memecah belah, dan kapitalisme data yang bisa memperlebar kesenjangan. Pancasila harus mampu menjawab tantangan ini tanpa kehilangan jati dirinya.

Sinergi Antar Sila dalam Kebijakan Komprehensif

Kebijakan yang benar-benar Pancasilais adalah yang menyinergikan semua nilainya. Ambil contoh kebijakan pembangunan infrastruktur dasar di Papua. Ia mengandung nilai Persatuan (menyatukan Papua dengan Indonesia secara fisik dan ekonomi), Keadilan Sosial (mengurangi ketimpangan), dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan (melibatkan masyarakat adat, menghormati lingkungan), berdasarkan etika Ketuhanan (tidak merusak alam sebagai ciptaan), dan untuk martabat Kemanusiaan (meningkatkan kualitas hidup).

Pendekatan yang terintegrasi seperti ini mencegah kebijakan yang parsial dan kontra-produktif.

Tantangan Globalisasi dan Disrupsi Teknologi

Tantangan kontemporer sangat nyata. Arus globalisasi dapat mengikis rasa kebangsaan jika tidak disaring dengan nilai Persatuan. Ekonomi digital yang dikuasai platform asing bisa bertentangan dengan Keadilan Sosial jika tidak diatur. Ruang digital juga menjadi ladang baru bagi politik identitas dan ujaran kebencian, yang mengancam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di sisi lain, teknologi bisa menjadi alat untuk mempermudah musyawarah ( Kerakyatan) dan meningkatkan transparansi, yang pada akhirnya mencegah korupsi yang bertentangan dengan etika Ketuhanan.

Tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkan kemajuan ini untuk memperkuat, bukan melemahkan, perwujudan Pancasila.

Rekomendasi untuk Memperkuat Internalisasi Nilai

“Internalisasi nilai Pancasila tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendidikan formal yang doktriner. Di kalangan penyelenggara negara dan penegak hukum, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan reflektif. Pertama, integrasikan studi kasus berbasis Pancasila dalam setiap pelatihan kepemimpinan dan teknis. Kedua, buat sistem reward and punishment yang jelas dalam birokrasi dan penegakan hukum, di mana keberpihakan pada nilai-nilai Pancasila (seperti kejujuran, pelayanan, dan keadilan) menjadi kriteria utama kenaikan pangkat atau pemberian sanksi. Ketiga, dorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan dan hukum, karena kontrol sosial adalah pupuk terbaik untuk menumbuhkan praktik kenegaraan yang Pancasilais.”

Penutupan

Jadi, perjalanan menyelami Tiga Contoh Perwujudan Nilai Pancasila dalam Politik dan Hukum ini menunjukkan satu hal penting: Pancasila bukan mantra usang. Ia adalah DNA konstitusional kita. Tantangan ke depan memang berat—globalisasi, polarisasi, disrupsi digital—semuanya menguji konsistensi kita. Namun, dengan menjadikan nilai-nilai itu sebagai napas dalam setiap kebijakan dan putusan hukum, bukan sekadar ornamen pidato, masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan berkeadilan bukanlah impian.

Ia adalah sebuah pilihan yang harus kita perjuangkan bersama, hari ini juga.

Panduan Tanya Jawab

Apakah nilai Pancasila dalam politik dan hukum bisa bertentangan dengan hukum internasional?

Tidak secara fundamental. Pancasila justru menjadi filter dan konteks lokal. Prinsip seperti keadilan sosial dan penghormatan HAM selaras dengan hukum internasional. Pancasila menuntut penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi dan identitas bangsa Indonesia, sehingga bisa menghasilkan interpretasi atau kebijakan yang khas tanpa harus bertentangan.

Bagaimana jika ada kebijakan yang mengaku berdasarkan Pancasila tapi dinilai tidak adil oleh masyarakat?

Ini menunjukkan adanya gap antara klaim dan penerapan. Perlu dialog publik dan judicial review untuk menguji kebijakan tersebut. Pancasila bersifat multi-tafsir, sehingga ruang perdebatan untuk menemukan interpretasi yang paling adil dan kontekstual justru merupakan wujud nyata dari musyawarah untuk mufakat yang diamanatkannya.

Apakah contoh perwujudan Pancasila dalam hukum hanya terbatas pada peraturan yang secara eksplisit menyebut namanya?

Sama sekali tidak. Justru yang lebih penting adalah spiritnya. Banyak undang-undang, seperti UU Perlindungan Pekerja Migran atau UU Penanganan Konflik Sosial, yang meski tidak menyebut “Pancasila”, tetapi jiwa dan materinya sangat mencerminkan nilai Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial.

Bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dan hukum?

Generasi muda bisa menjadi penjaga sekaligus inovator. Peran kritisnya adalah dengan melek hukum, terlibat dalam pengawasan kebijakan, dan menggunakan platform demokrasi dengan cerdas. Selain itu, dengan membawa etika Pancasila ke dalam profesi masa depan mereka, baik sebagai ahli hukum, teknokrat, maupun aktivis.